Arsitektur Kepercayaan: Mengapa Menara Pajak Kita Belum Menyentuh Warga

Digitalisasi pajak yang hanya bergerak satu arah — dari warga ke negara — bukan modernisasi. Itu otomasi penagihan.

Setiap November, sebuah notifikasi masuk ke email saya dari HMRC — otoritas pajak UK. Satu baris judul: Your Annual Tax Summary is ready.

Saya buka Personal Tax Account di situs resmi mereka. Di sana, ringkasan itu menjelaskan — sampai ke satuan pound terakhir — kemana uang saya pergi. Berapa ke NHS. Berapa ke pendidikan. Berapa ke pertahanan. Lalu ada council tax, laporan tersendiri di level borough: jalan mana yang diperbaiki, program sosial apa yang dijalankan di lingkungan saya.

Saya bisa tidak setuju. Tapi saya tidak pernah bertanya-tanya kemana uangnya pergi.

Lalu saya membuka berita dari Jakarta.

1 Januari 2025. Coretax diluncurkan. Enam tahun dipersiapkan, Rp1,3 triliun dihabiskan.¹ Di hari yang sama, keluhan membanjiri kolom komentar @ditjenpajakri. Login gagal. Sertifikat elektronik tidak bisa diterbitkan. Kapasitas infrastruktur server belum mampu menampung lonjakan akses jutaan wajib pajak secara bersamaan.² Ditambah proses sinkronisasi data incremental yang masih berjalan di tengah migrasi dari sistem lama — dua sistem akhirnya dijalankan paralel berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-54/PJ/2025, karena Coretax belum siap berdiri sendiri.³

Bagi praktisi yang terbiasa dengan peluncuran sistem berskala besar, dinamika ini bisa diprediksi. Migrasi monolith massal tanpa phased rollout dan tanpa stress test yang memadai hampir selalu menyisakan celah integrasi di hari pertama. Masalahnya bukan kompetensi insinyurnya — melainkan strategi rilisnya.

Yang Saya Tahu dari Dalam

Saya pernah menjadi arsitek platform di IRAS — Inland Revenue Authority of Singapore, otoritas pajak Singapura — bertanggung jawab atas ESB, integrasi antar komponen, dan eksposur API ke software pajak pihak ketiga. Di Dubai, saya memimpin modernisasi layanan bisnis di bawah Dubai Economy and Tourism: unified payment platform, Tourism Dirham, dan Dubai Business Integration Protocol yang menghubungkan 49 departemen kelembagaan pemerintah.

Di IRAS, keputusan arsitektur yang paling penting bukan fiturnya — arahnya. ESB dibangun sebagai tulang punggung terbuka. API diekspos ke ekosistem pihak ketiga sehingga filing pajak bisa dilakukan dari tools yang sudah dipakai bisnis sehari-hari, tanpa harus masuk ke portal pemerintah. Negara menyediakan infrastruktur, lalu menyingkir.

Di Dubai, ketika saya membangun Tourism Dirham, pertanyaan yang diajukan bukan “bagaimana DET mengumpulkan pajak lebih efisien?” — melainkan “bagaimana hotel tidak merasakan beban administrasi ini?” Pajak ditarik otomatis melalui channel reservasi. Sistem bekerja di latar belakang, tidak terlihat. Dan integrasi 49 departemen tidak dimulai dari sistem — dimulai dari protokol: siapa yang punya data apa, siapa yang berwenang mengaksesnya, bagaimana konflik yurisdiksi diselesaikan. Teknologi adalah langkah terakhir.

Itulah yang dimaksud frictionless. Bukan tidak ada proses — tapi prosesnya tidak terasa.

Coretax melakukan kebalikan dari keduanya: sistem tertutup, dirancang dari kebutuhan internal DJP, tanpa ekosistem yang matang, tanpa bertanya bagaimana penggunanya akan merasakannya.

Masalah di Bawah Masalah

Melihat kendala Coretax semata sebagai kegagalan IT adalah penyederhanaan. Ini adalah manifestasi teknis dari tantangan struktural yang lebih dalam.

Tax ratio Indonesia stagnan di kisaran 10% hampir dua dekade.⁴ Dari 145 juta penduduk usia kerja, hanya 17 juta yang aktif membayar pajak.⁵ Shadow economy mewakili sekitar 22–26% dari total ekonomi⁶ — bukan karena pelakunya tidak tahu ada kewajiban pajak. Mereka tahu. Kalkulasinya saja yang tidak menguntungkan: mendaftar berarti bayar pajak, ikut regulasi, kena audit, sementara manfaat yang kembali tidak terasa langsung. Itu keputusan rasional, bukan ketidaktahuan.

Indonesia juga melepas Rp362,5 triliun pada 2023 dalam bentuk insentif pajak — naik menjadi Rp400,1 triliun di 2024.⁷ Sementara potensi pajak yang hilang dari shadow economy diperkirakan di angka yang tak jauh berbeda. Dua angka yang bergerak berlawanan, dan tidak ada yang mempertanyakan keduanya secara bersamaan.

Masalah intinya: kontrak sosial yang tidak pernah ditawarkan. Di UK kontraknya eksplisit — kamu bayar, kamu tahu ke mana. Di Singapura implisit tapi terasa — MRT tepat waktu, birokrasi tidak menyiksa. Di Dubai tidak ada pajak penghasilan personal, tidak ada pertanyaan tentang redistribusi — model yang tidak bisa ditiru Indonesia, tapi desain layanannya bisa: seamless, frictionless, tanpa gesekan yang terasa.

Indonesia belum menjawab pertanyaan mendasar warganya: kenapa saya harus percaya? Dan selama belum dijawab, modernisasi teknologi apapun hanya mendigitalisasi ketidakpercayaan yang sudah ada. Kita sibuk membangun menara — teknologi mahal, target ambisius, sistem yang megah secara vertikal. Tapi lupa membangun jembatan ke samping, ke tempat warga berdiri.

Kontrak Sosial yang Lengkap

Transparansi adalah separuh dari kontrak. Separuh lainnya adalah manfaat yang terasa langsung.

Selama ini pertanyaan yang diajukan kepada wajib pajak hanya satu: kenapa saya harus bayar? Tidak pernah ada jawaban yang cukup konkret. Uangnya pergi ke APBN yang abstrak, ke program yang tidak jelas siapa penerimanya, ke sistem yang tidak membalas kesetiaan dengan apapun yang bisa dipegang.

Di sinilah kontrak sosial perpajakan Indonesia belum selesai.

Bayangkan satu perubahan sederhana: setiap wajib pajak yang aktif membayar otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Kelas III — tanpa perlu mendaftar terpisah, tanpa birokrasi tambahan. Kelas meningkat seiring bracket pajak: pembayar PPh di bracket menengah naik ke Kelas II, bracket tertinggi ke Kelas I. Kartu pajak adalah kartu asuransi kesehatan.

Ini bukan subsidi baru. Ini restrukturisasi insentif yang sudah ada — dengan arsitektur yang memungkinkannya.

Teknisnya bisa dibangun di atas infrastruktur yang sudah tersedia. NIK yang sudah menjadi NPWP adalah kunci integrasinya. DJP memverifikasi status wajib pajak aktif, lalu mengirimkan data ke BPJS Kesehatan via API — mekanisme yang tidak berbeda jauh dari integrasi PJAP yang sudah berjalan. BPJS memproses upgrade kelas secara otomatis. Wajib pajak menerima notifikasi: kontribusinya diakui, manfaatnya aktif.

Satu catatan penting sebelum ini bisa berjalan: BPJS Kesehatan kerap bergelut dengan risiko defisit anggaran. Lonjakan peserta baru dari integrasi ini — tanpa penyesuaian pendanaan — bisa memperburuk tekanan finansial yang sudah ada.

Tapi angkanya sudah tersedia. Indonesia melepas Rp400,1 triliun per tahun dalam bentuk insentif pajak — sebagian besar untuk menarik investasi yang efektivitasnya belum pernah dievaluasi secara publik. Realokasi sebagian kecil dari anggaran belanja perpajakan itu untuk mendanai transisi jaminan kesehatan ini bukan hanya layak secara fiskal — ia adalah pertukaran yang jauh lebih terukur dampaknya: dari insentif yang tidak jelas siapa penerimanya, ke perlindungan kesehatan yang langsung menyentuh wajib pajak aktif.

Efeknya melampaui administrasi. Bagi pelaku shadow economy yang selama ini menghitung bahwa mendaftar tidak menguntungkan — kalkulasinya berubah. Pajak tidak lagi terasa seperti iuran tanpa imbalan. Ia menjadi keanggotaan. Dan keanggotaan punya hak.

Inilah kontrak sosial yang lengkap: negara mengambil, negara menjelaskan, negara memberikan sesuatu yang nyata kembali.

Bukan janji pembangunan jangka panjang yang hasilnya tidak terasa dalam satu generasi — tapi perlindungan kesehatan yang aktif sejak tahun pertama pajak dibayarkan.

Senangnya Bayar Pajak

Ada yang berubah ketika pajak tidak lagi terasa seperti kewajiban yang dipaksakan — tapi seperti keanggotaan yang memberi sesuatu kembali.

Di sinilah pentahapan menjadi penting. Kontrak sosial yang lengkap tidak cukup hanya diumumkan — ia perlu dirasakan secara bertahap, dengan insentif yang nyata di setiap tahap, dan dengan cara yang membuat orang ingin masuk ke dalam sistem.

Skor Warga Pajak adalah mekanisme itu.

Bayangkan setiap wajib pajak punya skor yang mencerminkan konsistensi kepatuhannya — bukan angka abstrak, tapi identitas fiskal yang membuka hak. Bayar tepat waktu tiga tahun berturut-turut: BPJS naik kelas. Lima tahun: prioritas antrean layanan publik. Sepuluh tahun: akses kredit UMKM berbunga rendah melalui lembaga pemerintah. Bukan hadiah dari negara yang baik hati — tapi pengakuan atas kontribusi yang konsisten.

Ini membalik logika yang selama ini berlaku. Selama ini sistem pajak dirancang untuk mengejar yang tidak patuh. Skor Warga Pajak merancang sistem untuk menghargai yang patuh — dan membuat kepatuhan itu terlihat, terasa, dan membanggakan.

Dimensi keduanya adalah kompetisi antar daerah.

Setiap kabupaten dan kota punya papan skor publik — dua indikator: persentase warga yang patuh (tax ratio daerah) dan pertumbuhan wajib pajak baru. Kedua angka ini dipublikasikan setiap tahun, terbuka untuk semua, bisa dibandingkan lintas daerah. Bupati dan walikota yang daerahnya stagnan akan merasakan tekanan yang tidak datang dari Jakarta — tapi dari warganya sendiri, yang bisa melihat bahwa kabupaten tetangga bergerak lebih cepat.

Ini adalah cara demokrasi bekerja pada level paling konkret: angka yang bisa dibaca semua orang, oleh pemilih yang tahu artinya.

Senangnya bayar pajak bukan slogan. Ia adalah kondisi yang bisa direkayasa — dengan arsitektur yang tepat, dengan insentif yang terasa, dan dengan transparansi yang membuat kontribusi setiap warga terlihat berharga.

Apa yang Seharusnya Dibangun

Platform, bukan portal.

Indonesia sebenarnya sudah bergerak ke arah yang benar. DJP menunjuk PJAP — Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan — sebagai gateway resmi yang menghubungkan platform pihak ketiga ke sistem perpajakan. Pajakku, OnlinePajak, Klikpajak sudah bisa mengintegrasikan e-Faktur, e-Bupot, dan e-Billing ke sistem ERP atau payroll perusahaan secara real-time.⁸ Lebih jauh, pemerintah sedang memfinalisasi kebijakan yang menunjuk marketplace seperti Tokopedia dan Shopee sebagai pemungut PPh Pasal 22 — pajak dipotong langsung dari transaksi, tanpa UMKM perlu mengisi formulir apapun.

Ini kemajuan yang nyata. Tapi ia hanya menyelesaikan satu sisi dari kontrak.

Sistem sudah tahu cara mengambil. Yang belum dibangun adalah arah sebaliknya: memberitahu wajib pajak kemana uangnya pergi. Marketplace bisa memotong pajak UMKM secara otomatis — tapi UMKM itu tidak mendapat konfirmasi bahwa potongannya telah dialokasikan ke jalan yang ia lewati atau puskesmas di kecamatannya. Pemungutan yang efisien tanpa akuntabilitas personal bukan kontrak sosial. Itu hanya penarikan yang lebih halus.

Regulasi PJAP sudah ada. Mandate marketplace sebagai pemungut PPh sedang difinalisasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah satu keputusan untuk menutup loop yang terbuka: wajib pajak yang pajaknya sudah dipotong otomatis harus bisa melihat kemana potongan itu pergi.

Digital Tax Receipt — transparansi yang personal.

Kemenkeu sudah punya Infografis APBN Kita, LKPP, M-Pajak, dan Coretax. Tapi tidak satu pun menjawab: dari Rp8 juta yang saya bayarkan tahun ini, berapa yang masuk ke puskesmas kecamatan saya?

Indonesia telah mendigitalisasi cara menagih. Belum mendigitalisasi cara bertanggung jawab.

Solusinya konkret: Digital Tax Receipt tahunan yang diterbitkan otomatis setelah SPT diselesaikan. Secara teknis ini bisa dibangun di atas data yang sudah ada — kombinasi data realisasi APBN dari SIKD Kemenkeu, data alokasi transfer daerah dari DJPK, dan nominal SPT wajib pajak. Outputnya: ringkasan personal yang menampilkan alokasi pajak per kategori belanja hingga level provinsi dan kabupaten, dapat diakses melalui M-Pajak atau portal Satu Data Indonesia, dalam format yang bisa dibaca tanpa latar belakang akuntansi. UK melakukan ini sejak 2014.⁹ Korea, Estonia, dan Nordic sudah lebih jauh. Semuanya dimulai dari satu keputusan: warga berhak tahu — bukan sebagai hadiah, tapi sebagai hak yang dikodifikasi dalam undang-undang.

Data yang dibutuhkan sudah ada di tangan negara — SIKD, DJPK, data SPT. Ini bukan proyek infrastruktur baru. Ini keputusan integrasi yang bisa dimulai dalam satu siklus anggaran.

Reformasi birokrasi dan teknologi harus paralel.

Dubai mengintegrasikan 49 departemen bukan dengan memaksakan satu aplikasi — protokol data disepakati lebih dulu, teknologi menyusul. Indonesia perlu membalik urutan yang selama ini berlaku: reformasi birokrasi dan modernisasi teknologi berjalan bersama, dengan milestone yang saling terkait dan bisa diverifikasi publik.

Pengalaman Dubai menunjukkan bahwa integrasi lintas departemen tidak bisa diselesaikan oleh satu direktorat. Ia membutuhkan mandat dari level yang lebih tinggi — dan timeline yang bisa diaudit, bukan hanya dilaporkan.

Ekspektasi yang jujur.

Target tax ratio 23% diumumkan tanpa roadmap yang sebanding. Dalam satu dekade terakhir, puncaknya hanya menyentuh 11,4%.⁴ Tunjukkan bottleneck-nya. Identifikasi mana yang bisa dikerjakan dalam tiga tahun, mana yang butuh sepuluh. Kejujuran tentang kompleksitas bukan kelemahan — itu bagian dari kontrak.

Komunikasi publik yang jujur tentang hambatan dan timeline justru membangun kepercayaan lebih cepat dari target ambisius yang diumumkan tanpa peta.

Daerah bukan afterthought.

Model apapun yang dibangun di Jakarta tidak bekerja jika Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak masuk dalam arsitekturnya sejak awal. Unified bukan berarti terpusat — berarti terhubung secara seamless ke setiap otoritas pemerintahan, dari pusat hingga daerah tingkat dua.

Pelibatan pemerintah daerah sejak tahap desain — bukan implementasi — adalah prasyarat yang tidak bisa dinegosiasi. Arsitektur yang hanya selesai di Jakarta bukan arsitektur fiskal nasional. Itu prototipe.

Agenda Kebijakan — Enam Langkah yang Bisa Dimulai Hari Ini

Esai ini bukan keluhan. Ia adalah undangan untuk bertindak pada enam titik yang infrastrukturnya sudah tersedia — hanya menunggu keputusan.

Satu — Perluas mandate PJAP ke marketplace dan platform POS UMKM.
Regulasi sudah ada. Yang dibutuhkan adalah keputusan untuk memperluas cakupan integrasi ke platform yang sudah dipakai jutaan pelaku usaha kecil, sehingga kewajiban pajak muncul otomatis dari transaksi yang sudah terjadi — tanpa UMKM perlu tahu cara kerjanya.

Dua — Terbitkan Digital Tax Receipt personal melalui M-Pajak.
Data SIKD Kemenkeu, DJPK, dan SPT sudah tersedia. Dibutuhkan satu keputusan di level Kemenkeu untuk mengintegrasikan ketiganya menjadi ringkasan alokasi personal yang diterbitkan otomatis setiap tahun setelah SPT diselesaikan.

Tiga — Integrasikan data wajib pajak aktif DJP dengan BPJS Kesehatan.
NIK sudah menjadi NPWP. Infrastruktur API sudah ada di PJAP. Yang dibutuhkan adalah keputusan untuk menghubungkan keduanya: wajib pajak aktif otomatis mendapat BPJS Kelas III, naik kelas seiring bracket pajak. Kartu pajak adalah kartu asuransi kesehatan.

Empat — Luncurkan Skor Warga Pajak dan papan skor kepatuhan daerah.
Skor individual yang membuka hak bertahap — BPJS, prioritas layanan, akses kredit — dikombinasikan dengan publikasi tahunan tax ratio dan pertumbuhan wajib pajak baru per kabupaten dan kota. Tekanan akuntabilitas tidak hanya dari atas ke bawah, tapi dari warga ke pemimpin daerahnya.

Lima — Tetapkan transparansi fiskal personal sebagai hak dalam undang-undang.
Bukan inisiatif teknis yang bisa dibatalkan oleh pergantian menteri — tapi hak yang dikodifikasi. UK melakukannya sejak 2012. Estonia sejak awal reformasi digitalnya. Indonesia punya semua prasyaratnya.

Enam — Bangun protokol data lintas kementerian dan tetapkan roadmap tax ratio yang jujur.
Dua langkah yang tidak bisa dipisahkan: protokol data yang disepakati antar lembaga sebelum sistem berikutnya dibangun, dan peta perjalanan menuju tax ratio yang realistis — dengan milestone yang bisa diverifikasi publik setiap tahun.

Bukan Program. Fondasi.

X-Road Estonia dibangun dua dekade. IRAS Singapura terus diperbarui sejak 1990-an. dBrain Korea lahir dari transisi demokrasi 1987, matang dua puluh tahun kemudian. Semuanya dimulai dari keputusan yang tidak populer: ini tidak akan selesai di periode kita, tapi harus dimulai sekarang.

Indonesia punya NIK yang sudah menjadi NPWP. Punya marketplace digital dengan data transaksi ratusan juta. Punya generasi insinyur yang membangun sistem untuk negara lain karena tidak ada ruang untuk membangunnya di sini.

Yang belum ada bukan kapasitasnya.

Kepercayaan publik tidak bisa dibeli dengan anggaran triliunan untuk aplikasi baru — ia dibangun dari keberanian politik untuk membuka diri. Jika Indonesia ingin keluar dari jebakan tax ratio 10%, arsitektur teknologinya harus berhenti melayani kenyamanan birokrasi dan mulai melayani hak warga untuk tahu.

Fondasi fiskal yang kokoh tidak akan selesai dalam satu periode pemilu, tetapi cetak birunya harus diputuskan hari ini. Sebuah negara yang membangun untuk dirinya sendiri tahu bahwa kedaulatan digital tidak diukur dari seberapa ketat ia mengunci pintunya — melainkan dari seberapa berani ia membiarkan warganya melihat ke dalam.

Semua itu bermuara pada satu pertanyaan arsitektural yang paling jujur:

Bagaimana penggunanya merasakannya?

Wallahu a’lam bishshawab.

---

Tentang Penulis

Kang Santabrata adalah seorang Chief Architect dengan dua dekade pengalaman membangun infrastruktur teknologi layanan publik dan pemerintahan di Singapura, Dubai, dan Inggris.

Ia pernah menjadi arsitek platform di IRAS — Inland Revenue Authority of Singapore, otoritas pajak Singapura — bertanggung jawab atas ESB dan integrasi API ke ekosistem perpajakan pihak ketiga. Di Dubai, ia memimpin modernisasi sistem bisnis di bawah Dubai Economy and Tourism, termasuk Tourism Dirham dan Dubai Business Integration Protocol yang menghubungkan 49 departemen kelembagaan pemerintah. Di Inggris, ia adalah wajib pajak aktif yang setiap tahun menerima Annual Tax Summary dari HMRC — dan tahu persis apa yang selama ini tidak diterima wajib pajak Indonesia.

Ia menulis dari jauh — sebagai orang Indonesia yang memilih jarak, dan memilih untuk tetap peduli.

---

Referensi

[1] Tempo, “Sejarah Sistem Coretax: Didesain sejak 2018, Telan Anggaran Rp 1,2 Triliun hingga Panen Keluhan”, 11 Februari 2025. tempo.co

[2] Widiastuti, Y., dkk, “Dampak Gangguan Sistem Coretax DJP”, Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing, Vol. 6, No. 3, Desember 2025. journal.unj.ac.id

[3] Klikpajak, “Coretax Error: Solusi Lengkap”, mengacu pada KEP-54/PJ/2025. klikpajak.id

[4] OECD, Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025: Indonesia, Juni 2025. oecd.org

[5] CSIS Indonesia, dikutip dalam Jakarta Globe, “Shadow Economy, Corporate Evaders: Why Indonesia’s Tax Ratio Remains Low at 10%”, 18 Agustus 2025. jakartaglobe.id

[6] Hashim Djojohadikusumo, dikutip dalam Jakarta Globe, “Indonesia Wants to Be on Cambodia’s Level for Tax-to-GDP Ratio”, 19 Februari 2025. jakartaglobe.id

[7] Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, Laporan Belanja Perpajakan 2023, Desember 2024. fiskal.kemenkeu.go.id

[8] DJP, PER-5/PJ/2025 tentang PJAP; lihat juga dokumentasi API Pajakku, OnlinePajak, Klikpajak.

[9] HM Revenue & Customs, “Millions start receiving break-down of how their tax is spent”, GOV.UK, 3 November 2014. gov.uk