Tulis · Analisis Fiskal

Investasi yang Tidak Boleh Dipotong
— dan yang tidak pernah dimulai

CapEx meninggalkan aset. OpEx habis setelah dipakai. Indonesia sedang memilih yang mana.

01 — Dua Jenis Belanja

CapEx · Meninggalkan Aset

Infrastruktur
2014–2024

2.103 km
Jalan tol dibangun era Jokowi
72% dari seluruh tol Indonesia sejak 1978
Rp 531 T
Total investasi jalan tol
Aset yang masih bekerja setelah anggarannya habis
10 tahun
Periode pembangunan masif
Konektivitas logistik Indonesia berubah nyata

OpEx · Habis Setelah Dipakai

MBG + Komdes
2025–2026+

Rp 19 T
Pengeluaran MBG per bulan
Makan siangnya habis. Besok dibutuhkan lagi.
Rp 34,57 T
Dana Desa dialihkan ke Komdes (2026)
58% dari total pagu Rp 60,57 T. Jalan dusun menunggu.
Tidak terpotong
Status resmi kedua program
Saat kementerian lain kehilangan hingga 86% anggaran

02 — Perbandingan Skala

Berapa yang Dihabiskan, Berapa yang Dibangun

Dalam triliun rupiah. Bukan perbandingan yang setara — itulah intinya.

CapEx (aset permanen)
OpEx (habis dipakai)
Potensi realokasi cerdas
Tol era Jokowi
(10 thn)
Rp 531 T
MBG 2026
(1 tahun)
Rp 268 T
Dana Desa → Komdes
(2026)
Rp 34,57 T
Anggaran pendidikan riil
(setelah MBG dikeluarkan)
Rp 546 T
vs. mandat konstitusi 20%
Kerugian kemacetan
Jakarta / tahun
Rp 100 T
dan terus naik

03 — Dua Skenario

Smart Fiscal: Bayangkan Pengalihan yang Tepat

Tanpa hutan baru. Tanpa mengurangi tujuan pemberantasan stunting. Tapi dengan desain yang benar.

Skenario Saat Ini

OpEx berlabel Investasi

MBG Rp 268 T/tahun: makan siang yang habis setiap hari
Stunting ditangani lewat kantin SD, bukan 1.000 HPK
Dana desa tersedot 58% untuk gedung koperasi
Ketahanan energi = B50 = buka hutan Papua
173 juta kendaraan + 7 juta/tahun, tanpa kebijakan pengurangan
75% kota tanpa transportasi massal modern

Skenario Smart Fiscal

CapEx yang Meninggalkan Aset

Intervensi stunting di Puskesmas/Posyandu — presisi, pada 1.000 HPK
Anggaran pendidikan riil dikembalikan ke 20% konstitusional
Dana desa kembali ke irigasi, jalan dusun, infrastruktur dasar
Ketahanan energi = kurangi permintaan, bukan ganti sumber
Transportasi massal luar Jakarta: minimal satu kota, peta jalan konkret
Reformasi perpajakan + DTSEN: setiap rupiah subsidi tepat sasaran

Jokowi sudah tahu jawabannya.
Ia hanya tidak sempat memberikannya.

Agustus 2024, dua bulan sebelum lengser, Jokowi berdiri di depan kepala daerah seluruh Indonesia: "Pilih mana — bangun MRT, atau uangnya hilang lebih dari Rp 100 triliun setiap tahun karena macet?"

Ia yang membangun 72% tol Indonesia tahu bahwa tol bukan jawabannya. Yang mewarisi momentumnya memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu.

Tak heran investor berpikir ulang. Serius nggak sih Indonesia?

Sumber: BPJT Kementerian PUPR (data tol 2024) · INFID, Uji Materiil UU 17/2025 tentang APBN 2026 (Januari 2026) · Kemenkeu, APBN KiTa Mei 2026 · TomTom Traffic Index 2025 · ITDP Indonesia (2023) · Suara.com/Tempo, pernyataan Menko Airlangga & Mensesneg Prasetyo Hadi (Maret 2026) · KPPOD, polemik dana desa 2026 (Februari 2026) · Detik/Investor.id, pernyataan Presiden Jokowi di IKN (Agustus 2024)


Grafis ini adalah bagian dari esai "Investasi yang Tidak Boleh Dipotong" di tulis.simei.uk