Lebih dari satu tahun setelah Danantara diluncurkan, tidak ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Tidak ada angka resmi yang bisa diverifikasi publik. Yang ada adalah narasi — di sidang DPR, di siaran pers, di komentar singkat media — tapi bukan dokumen.
Maka ketika Dony Oskaria, COO Danantara, akhirnya duduk di depan mikrofon podcast untuk pertama kalinya, pertanyaan yang relevan bukan hanya apa yang ia katakan — tapi apa yang ia pilih untuk dikatakan, dan mengapa sekarang.
Saya mendengarkan seluruhnya. Lebih dari satu jam. Dan saya ingin mencatat beberapa hal — bukan karena semua yang ia katakan salah, tapi justru karena sebagian besar terdengar masuk akal, yang membuat satu inkonsistensi di tengahnya jauh lebih penting dari yang mungkin terlihat.
Tapi sebelum saya sampai ke sana, saya perlu bicara tentang sesuatu yang lebih besar dari Dony Oskaria.
ORANG YANG MASUK KE DALAM
Sebelum masuk ke jajaran pemerintahan, Dony lebih dikenal sebagai eksekutif di CT Corp, konglomerasi bisnis milik Chairul Tanjung.1 Ia membangun karir di sektor swasta — perbankan, hospitality, entertainment — sebelum kemudian bergerak ke dunia BUMN melalui InJourney dan Garuda. Ia bukan produk birokrasi. Ia adalah orang yang tahu bagaimana perusahaan yang sehat seharusnya dijalankan.
Orang seperti ini — dengan track record di luar lingkaran kekuasaan — biasanya membawa sesuatu yang berharga ketika masuk pemerintahan: perspektif yang tidak terbentuk oleh kebiasaan melayani atasan. Kemampuan untuk melihat sistem dari luar sebelum memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Keberanian untuk mengatakan: ini tidak masuk akal.
Yang saya catat dari podcast ini bukan bahwa Dony tidak kompeten. Ia jelas bukan orang yang tidak tahu apa yang ia bicarakan. Yang saya catat adalah sesuatu yang lebih halus dan justru karena itu lebih mengkhawatirkan: cara ia berbicara terasa seperti orang yang sudah belajar untuk tidak mempertanyakan premis.
Ini bukan fenomena yang unik untuk Dony. Ini adalah pola.
Indonesia di bawah pemerintahan saat ini telah melahirkan satu ekosistem yang sangat spesifik: orang-orang cerdas, berpengalaman, dengan reputasi yang dibangun selama puluhan tahun di luar pemerintahan — masuk ke dalam, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Bukan karena mereka berubah pikiran setelah melihat data baru. Tapi karena ada biaya yang sangat nyata dari berbicara dengan cara yang lain.
Sepintar apapun kau, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya. — Presiden Prabowo Subianto, Cilacap, April 20262
Kalimat itu terdengar seperti seruan patriotisme. Tapi ia juga bisa dibaca sebagai sesuatu yang lain: definisi loyalitas yang tidak menyisakan ruang untuk ketidaksepakatan. Kalau "membela bangsa" didefinisikan sebagai "setuju dengan arah kebijakan yang sedang berjalan" — maka dissenting opinion bukan sekadar tidak disambut. Ia menjadi tanda bahwa seseorang tidak cukup patriotik untuk berada di lingkaran itu.
Tidak perlu ada ancaman eksplisit untuk menciptakan efek itu. Ekosistem yang merayakan keseragaman akan secara natural menyingkirkan orang-orang yang tidak nyaman dengan keseragaman — bukan dengan paksaan, tapi dengan sinyal yang lebih halus dan lebih efektif: kamu tidak akan maju di sini kalau kamu terus mengajukan pertanyaan yang salah.
APA YANG IA KATAKAN DENGAN BENAR
Dony cukup jujur untuk ukuran pejabat senior yang berbicara di ruang publik untuk pertama kalinya.
Ia mengakui bahwa ketika dilantik, ia tidak tahu berapa jumlah perusahaan yang dikelolanya. Angkanya berubah — dari 888 ke 900, ke 970, ke 1.000, ke 1.077 — karena, katanya sambil tertawa, "enggak punya database." Ia tidak menyembunyikan ini. Ia justru menceritakannya.
Itu bukan anekdot lucu. Itu diagnosis. Sebuah lembaga yang mengelola aset negara senilai ratusan triliun rupiah tidak tahu berapa entitas yang ada di bawahnya. Bukan karena ceroboh — tapi karena memang tidak pernah ada sistem yang membuatnya perlu tahu. Masing-masing BUMN berdiri sendiri, melapor ke menterinya sendiri, membangun konglomerasi sendiri tanpa koordinasi. Dony menggambarkan ini dengan tepat: silo yang tidak pernah bicara satu sama lain.
Logika konsolidasinya juga koheren. Dari 1.077 perusahaan menuju 254 — dengan likuidasi untuk yang sudah tidak viable, divestasi untuk yang noncore, penggabungan untuk yang sejenis, dan restrukturisasi untuk yang masih bisa diselamatkan. Krakatau Steel adalah contoh konkret yang bisa diverifikasi: perusahaan itu membukukan laba bersih Rp5,68 triliun pada tahun buku 2025,3 setelah bertahun-tahun menanggung utang yang pernah mencapai 26 triliun rupiah.
Tapi ada nuansa yang perlu dicatat. Laba Krakatau Steel 2025 itu memasukkan pendapatan keuangan dari proses restrukturisasi — termasuk laba atas penyelesaian kewajiban dipercepat senilai 156,74 juta dolar AS.3 Artinya sebagian besar laba itu adalah one-time gain dari haircut utang — bukan dari penjualan baja. Pencapaian yang nyata, tapi belum tentu pencapaian yang berkelanjutan. Dony menyebut "sudah untung" — dan itu secara teknis benar, tapi tidak lengkap.
Ini adalah pola yang akan kita lihat berulang dalam podcast ini: pernyataan yang tidak salah, tapi dipilih dengan sangat hati-hati untuk tidak membuka pertanyaan lanjutan.
RETAKAN PERTAMA: ANGKA TANPA DOKUMEN
Dony menyebut angka keuntungan konsolidasi BUMN: 335 triliun rupiah untuk tahun 2025. Ia menyebutnya dengan percaya diri, seperti angka yang sudah final.
Tapi angka itu tidak bisa ditemukan di mana pun — karena laporan keuangan Danantara belum dirilis sejak lembaga itu berdiri pada Februari 2025, dengan alasan masih menunggu proses konsolidasi dan audit seluruh BUMN di bawah pengelolaannya.4
Di saat yang sama, dalam podcast yang sama, Dony menyebut bahwa hampir 100 triliun rupiah impairment sedang dilakukan tahun ini — koreksi atas pencatatan aset yang selama ini tercatat lebih tinggi dari nilai sebenarnya.
| Status | Konsekuensi | |
|---|---|---|
| Klaim laba Rp335 triliun (2025) | Belum ada laporan keuangan resmi | Angka ini proyeksi, bukan fakta yang bisa diaudit |
| Impairment ~Rp100 triliun | Sedang berjalan | Neraca BUMN tahun-tahun sebelumnya tidak akurat |
Pengamat BUMN Herry Gunawan mencatat bahwa laporan keuangan Danantara yang seharusnya disampaikan dua bulan setelah tahun anggaran berakhir belum ada, dan menyebut setidaknya tiga regulasi yang diduga dilanggar.5 Danantara merespons dengan argumen bahwa sebagai badan sui generis, aturan pelaporannya berbeda. Mungkin argumen itu sah secara hukum. Tapi ia tidak menjawab pertanyaan yang lebih sederhana: kalau transparansi adalah salah satu pilar utama transformasi ini, mengapa dokumen paling dasar dari transparansi itu tidak ada?
Dony tidak ditanya soal ini dalam podcast. Dan ia tidak mengangkatnya sendiri.
RETAKAN UTAMA: KETIKA MBG DISEBUT SETARA INFRASTRUKTUR
Sebelum saya masuk ke substansi argumennya, ada satu hal yang perlu dicatat lebih dulu.
Dony Oskaria adalah COO Danantara. Tugasnya adalah mengelola portofolio BUMN — konsolidasi perusahaan, restrukturisasi yang sakit, tata kelola yang selama ini kacau. Itu pekerjaan yang besar, yang cukup untuk menghabiskan seluruh kapasitas seseorang tanpa perlu menyentuh hal lain.
MBG bukan ranahnya. Program itu dikelola Badan Gizi Nasional, diawasi DPR lewat Komisi IX, didanai dari APBN yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Tidak ada satu pun dari institusi itu yang bernama Danantara. Seorang profesional yang sehat secara institusional — yang tahu batas domain pekerjaannya — akan menjawab pertanyaan tentang MBG dengan kalimat sederhana: itu bukan ranah saya, tanya yang bertanggung jawab.
Tapi Dony tidak melakukan itu. Ia menjawab panjang lebar. Ia mengkategorikan. Ia membela.
Ini sendiri sudah informatif — bukan tentang Dony secara pribadi, tapi tentang ekosistem tempat ia bekerja. Ketika seorang pejabat merasa perlu, atau diminta, atau secara natural terdorong untuk membela kebijakan yang jauh di luar domain institusionalnya, itu adalah tanda bahwa batas antara profesional dan juru bicara agenda sudah tidak ada. Semua orang di dalam berbicara dengan satu suara — bukan karena mereka semua setuju setelah menimbang datanya, tapi karena itulah yang diharapkan dari mereka yang ada di dalam.
Tapi karena ia membahasnya, dan karena ini adalah ruang publik, kita bongkar.
Dony membangun argumen yang rapi. Belanja pemerintah harus produktif — ia benar. Negara-negara yang berhasil maju menggunakan belanja pemerintah besar-besaran untuk infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang — ia benar. China membangun tol, irigasi, jalan; belanja yang meninggalkan aset yang terus bekerja setelah pembangunannya selesai — ia benar.
Lalu ia memasukkan MBG ke dalam kategori yang sama.
Saya ingin berhenti di momen ini — bukan karena ia salah bicara, tapi karena ia baru saja mencampur dua hal yang berbeda secara fundamental dalam satu keranjang. Dan dari cara keranjang itu disusun, mengalir justifikasi anggaran, prioritas fiskal, dan standar evaluasi yang seharusnya berbeda.
Dalam dunia korporasi yang pernah Dony huni sebelum masuk pemerintahan, ada dua kolom yang tidak boleh dicampur: capital expenditure dan operational expenditure. CapEx adalah belanja yang menghasilkan aset — mesin yang bekerja selama sepuluh tahun, sistem yang terus menghasilkan setelah biaya awalnya lunas. OpEx adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasi hari ini. Keduanya perlu. Tapi cara mengevaluasinya berbeda, cara mendanainya berbeda, dan cara menghitung dampaknya berbeda.
Infrastruktur adalah CapEx negara. Jalan tol yang selesai dibangun hari ini akan terus bekerja dua puluh tahun dari sekarang. Irigasi yang diselesaikan tahun ini mengairi sawah musim depan dan musim berikutnya — tanpa perlu diulang dari awal. Ada aset yang tersisa setelah anggarannya habis.
MBG bukan CapEx. Anggaran MBG 2026 — yang semula Rp335 triliun kini dipangkas menjadi Rp268 triliun6 — tidak membangun sesuatu yang tersisa. Sekitar Rp19 triliun keluar setiap bulan7 untuk operasional yang menghasilkan makan siang. Makan siangnya habis. Besok dibutuhkan lagi. Tahun depan dibutuhkan lagi, dalam jumlah yang tidak lebih kecil. Tidak ada aset yang tersisa setelah meja makan dibersihkan.
Dony menjawab ini dengan argumen human capital: MBG membangun generasi. Anak yang makan dengan baik hari ini adalah tenaga kerja produktif dua puluh tahun dari sekarang. Argumen itu sah — dalam batas tertentu. Tapi ia membawa konsekuensi logis yang tidak Dony ikuti sampai ujungnya. Kalau premisnya adalah MBG untuk mengatasi stunting dan membangun kualitas manusia Indonesia — maka program itu harus dievaluasi berdasarkan apakah ia benar-benar bekerja untuk tujuan itu. Dan di sinilah masalah yang lebih dalam mulai terlihat.
Kalau tujuannya stunting, desainnya salah.
Stunting tidak terjadi di kantin sekolah. Ia terjadi jauh sebelum itu.
Stunting adalah kegagalan pertumbuhan yang terjadi dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan — dihitung dari awal kehamilan sampai anak berusia dua tahun. Jendela itu tidak bisa diulang. Anak yang melewati jendela itu dalam kondisi kekurangan gizi akan menanggung konsekuensinya sepanjang hidup — bukan hanya tubuh yang lebih pendek, tapi kapasitas kognitif yang tidak berkembang optimal, sistem imun yang lebih lemah, produktivitas jangka panjang yang lebih rendah.
Intervensi yang benar-benar memutus rantai stunting adalah intervensi pada ibu hamil dan ibu menyusui, dan pada bayi-balita usia nol sampai dua tahun. Bukan pada anak SD yang sudah melewati jendela kritis itu bertahun-tahun sebelumnya.
Yang terjadi dengan MBG adalah sebaliknya. Foto-foto anak SD membuka kotak makan siang menghasilkan impresi yang bagus untuk baliho dan siaran pers — mudah dihitung, mudah dilaporkan, mudah diklaim sebagai bukti program berjalan. Sementara itu, ibu hamil dengan anemia di pelosok daerah — yang memegang kunci asli pemutusan stunting — tetap menjadi angka sunyi yang tidak terpotret.
Ini bukan soal niat. Ini soal desain dan insentif. Program yang ingin terlihat berhasil akan memilih cakupan yang mudah diukur. Perubahan status gizi ibu hamil di trimester pertama tidak menghasilkan foto yang bagus untuk siaran pers.
Beri banyak ke sedikit, bukan sedikit ke banyak.
Ada prinsip dasar dalam intervensi kesehatan publik: untuk menghasilkan dampak yang terukur, sumber daya harus dikonsentrasikan pada kelompok yang paling menentukan — bukan disebarkan merata kepada semua orang.
MBG bergerak ke arah yang berlawanan. Target penerima MBG 2026 adalah 82,9 juta orang8 — hampir sepertiga populasi Indonesia. Dengan anggaran Rp268 triliun dibagi 82,9 juta penerima, nilai manfaat per orang per tahun tidak sampai Rp3,3 juta — atau sekitar Rp9.000 per hari. Angka itu sudah termasuk biaya logistik, operasional dapur, manajemen, dan semua lapisan birokrasi di antaranya. Yang sampai ke piring jauh lebih kecil.
Sementara itu, intervensi gizi yang intensif dan presisi pada ibu hamil dan balita membutuhkan dana lebih besar per kepala, tapi pada kelompok yang jauh lebih kecil. Ibu hamil Indonesia per tahun sekitar 4,8 juta. Balita usia nol sampai dua tahun sekitar 9 juta. Kelompok paling kritis ini jumlahnya sekitar 14 juta — seperenam dari target MBG saat ini. Konsentrasi sumber daya yang sama pada kelompok yang enam kali lebih kecil akan menghasilkan nilai manfaat per penerima yang enam kali lebih besar — dan dampak terhadap stunting yang jauh lebih terukur.
Negara-negara yang berhasil menurunkan stunting secara dramatis — Thailand, Vietnam, Peru — tidak melakukannya dengan memberi makan semua anak. Mereka melakukannya dengan intervensi gizi yang sangat intensif pada ibu hamil dan bayi, melalui sistem kesehatan primer yang diperkuat.
Dan dari pos yang salah.
MBG didanai dari pos anggaran pendidikan. Dari total anggaran pendidikan APBN 2026 sebesar Rp769 triliun, sekitar Rp223 triliun — hampir 30 persen — dialokasikan untuk BGN sebagai pelaksana MBG.8
Program intervensi gizi ibu hamil dan balita bukan program pendidikan. Ia adalah program kesehatan — seharusnya dibiayai dari pos kesehatan, atau pos perlindungan sosial. Memasukkannya ke pos pendidikan menghasilkan konsekuensi ganda: anggaran pendidikan yang sesungguhnya berkurang, dan standar evaluasi program ini menjadi kabur.
Dengan memasukkan MBG ke anggaran pendidikan, realisasi anggaran pendidikan sesungguhnya hanya 11,9 persen dari total APBN — jauh di bawah mandat konstitusional 20 persen.9 Sekolah yang rusak, gaji guru yang masih di bawah layak, infrastruktur pendidikan yang tertunda — semua itu bersaing dengan makan siang di kolom yang sama.
Konsekuensi kedua lebih halus tapi lebih berbahaya: ketika sebuah program tidak punya rumah kategori yang jelas, pertanggungjawaban fiskalnya ikut tidak jelas. Siapa yang mengevaluasi apakah Rp268 triliun itu berhasil menurunkan stunting? Dengan metrik apa? Dalam berapa tahun? Pertanyaannya tidak pernah dirumuskan dengan tegas — karena kategorinya sendiri tidak pernah dipilih dengan jujur.
Jadi keranjang yang Dony susun itu bocor dari tiga sisi sekaligus: kategorisasi fiskal yang keliru, sasaran yang salah, dan pos anggaran yang tidak sesuai. Yang membuat ini lebih dari sekadar kesalahan kebijakan biasa adalah siapa yang mengucapkannya. Ini bukan pernyataan Kepala BGN, bukan anggota Komisi IX, bukan Menteri Keuangan. Ini COO Danantara — orang yang seharusnya paling fasih membedakan mana belanja yang menghasilkan aset dan mana yang tidak. Kalau standar presisi itu tidak ia terapkan ketika mengomentari kebijakan di luar ranahnya, pertanyaannya menjadi lebih tajam: apakah standar yang sama akan ia terapkan ketika logika komersial Danantara sendiri berbenturan dengan selera politik di puncak?
YANG TIDAK DIKATAKAN
Satu jam lebih berbicara, dan tiga hal ini tidak muncul.
Pertama: tidak ada timeline konkret menuju angka 800 triliun yang disebut sebagai target. Dony menjelaskan mekanisme konsolidasi dengan baik — logika penggabungan, potensi efisiensi, potensi penghematan dari streamlining. Tapi antara "kita gabungkan 16 perusahaan logistik" dan "kita akan menghasilkan 800 triliun" ada jarak yang tidak pernah dijembatani dengan angka yang bisa diverifikasi.
Kedua: tidak ada penjelasan mengapa laporan keuangan belum ada, padahal transparansi disebut sebagai nilai inti. Ia berbicara tentang kepercayaan publik, tentang akuntabilitas, tentang tata kelola yang benar — semua dalam satu nafas dengan angka-angka yang tidak bisa dikonfirmasi dari dokumen mana pun.
Ketiga — dan ini yang paling terasa absen: tidak ada wajah. Tidak ada satu pun orang yang menanggung akibat dari transformasi ini disebutkan namanya. Bukan karyawan BUMN yang perusahaannya dilikuidasi. Bukan masyarakat sekitar yang selama ini bergantung pada BUMN tertentu. Bukan petani yang pasokan pupuknya terganggu selama masa transisi.
Konsolidasi dari 1.077 ke 254 perusahaan bukan operasi akuntansi semata. Ada orang di dalamnya. Ketidakhadiran mereka dalam narasi Dony bukan kebetulan — ia adalah pilihan.
TENTANG EKOSISTEM YANG MEMBENTUK PILIHAN-PILIHAN INI
Saya tidak tahu apa yang Dony Oskaria pikirkan secara pribadi tentang MBG sebagai kategori fiskal. Saya tidak tahu apakah ia sendiri meyakini sepenuhnya bahwa 268 triliun rupiah untuk makan siang adalah hal yang sama dengan 268 triliun rupiah untuk membangun irigasi.
Yang saya tahu adalah ini: orang yang cukup jujur untuk bercerita bahwa ia tidak tahu jumlah BUMN yang dikelolanya — adalah orang yang cukup berani untuk mengakui keterbatasan. Kejujuran semacam itu mestinya cukup modal untuk juga berkata: ini adalah dua hal yang berbeda, dan mencampur keduanya dalam satu kategori tidak membantu siapapun.
Bahwa ia tidak berkata demikian — bahwa tidak ada yang bertanya tentang itu dalam podcast itu, bahwa pertanyaannya tidak diajukan sama sekali — adalah gambaran dari sesuatu yang lebih besar dari satu wawancara.
Kita sedang membangun ekosistem di mana kepintaran dan keberanian tidak selalu berjalan bersamaan. Di mana orang-orang terbaik masuk ke dalam lingkaran kekuasaan membawa pengetahuan mereka, tapi meninggalkan sebagian dari keberanian intelektual mereka di luar pintu. Bukan karena mereka pengecut. Tapi karena sinyal dari puncak sudah sangat jelas: "tidak ada tempat di sekitar saya"2 untuk mereka yang tidak sejalan.
Ini yang saya maksud ketika saya menulis bahwa podcast ini lebih menarik dibaca sebagai cermin sistem daripada sebagai dokumen individual. Dony Oskaria bukan antagonis dalam cerita ini. Ia adalah gejala.
Dan gejalanya cukup serius untuk dicatat.
CATATAN INI
Di penghujung wawancara, Dony mengatakan sesuatu yang jujur: "time will prove."
Ia benar. Waktu akan membuktikan apakah konsolidasi ini menghasilkan BUMN yang lebih sehat, apakah angka 800 triliun bukan sekadar angka, apakah transparansi yang ia janjikan akan berbentuk laporan keuangan yang bisa dibaca publik.
Tapi waktu hanya bisa membuktikan sesuatu kalau ada yang mencatat — angka yang mana, janji yang mana, inkonsistensi yang mana, pada tanggal berapa.
Dan ada satu pertanyaan yang ingin saya tinggalkan, karena saya tidak punya jawabannya: di antara orang-orang cerdas yang hari ini ada di dalam lingkaran itu — berapa banyak yang diam bukan karena mereka setuju, tapi karena mereka sudah belajar bahwa bertanya adalah biaya yang terlalu mahal?
Wallahu a'lam bishshawab.
[1] Good News From Indonesia, Siapa Itu Dony Oskaria yang Ditunjuk Jadi COO Danantara?, 17 November 2025. https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/02/25/siapa-itu-dony-oskaria-yang-ditunjuk-jadi-coo-danantara-ini-kiprah-dan-rekam-jejaknya
[2] Kompas.com, Prabowo Ultimatum Pejabat dan Ilmuwan Tak Patriotik Mundur dari Jabatan, 29 April 2026. https://nasional.kompas.com/read/2026/04/29/20263081/prabowo-ultimatum-pejabat-dan-ilmuwan-tak-patriotik-mundur-dari-jabatan
[3] Antara News, Krakatau Steel Cetak Laba Bersih Rp5,68 Triliun pada 2025, 2 April 2026. https://www.antaranews.com/berita/5506805/krakatau-steel-cetak-laba-bersih-rp568-triliun-pada-2025
[4] Kompas.com, Mengapa Laporan Keuangan Danantara Belum Dirilis?, 31 Mei 2026. https://money.kompas.com/read/2026/05/31/200000826/mengapa-laporan-keuangan-danantara-belum-dirilis-ini-penjelasannya
[5] Katadata.co.id, Sudah Setahun Jalan, Danantara Jelaskan soal Belum Rilis Laporan Keuangan 2025, Mei 2026. https://katadata.co.id/finansial/bursa/6a0681f6f127a/sudah-setahun-jalan-danantara-jelaskan-soal-belum-rilis-laporan-keuangan-2025
[6] Antara News, Pemerintah Pangkas Anggaran MBG dari Rp335 Triliun Jadi Rp268 Triliun pada APBN 2026. https://megapolitan.antaranews.com/berita/530416/pemerintah-pangkas-anggaran-mbg-dari-rp335-triliun-jadi-rp268-triliun-pada-apbn-2026
[7] Media Keuangan Kemenkeu, Optimalisasi Program MBG Berpotensi Hemat Rp20 Triliun, 2 April 2026. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/optimalisasi-program-mbg-berpotensi-hemat-rp20-triliun
[8] CNBC Indonesia, Segini Besaran Anggaran Pendidikan & MBG di APBN 2026, 19 Februari 2026. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260219124211-4-712100/segini-besaran-anggaran-pendidikan-mbg-di-apbn-2026
[9] Detik.com, Berapa Anggaran MBG 2026? Seperti Ini Penjabarannya, 18 Februari 2026. https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8360654/berapa-anggaran-mbg-2026-seperti-ini-penjabarannya