PINTU MASUK PERTAMA
Dua puluh tahun lalu, ketika saya mulai membangun hidup sebagai residen di Singapura โ mengurus Employment Pass, lalu dependent visa untuk keluarga, lalu suatu hari memberanikan diri apply Permanent Residency โ tidak ada satu sen pun yang diminta di luar tarif resmi. Prosesnya panjang. Kadang melelahkan. Tapi biayanya tercantum, pembayarannya masuk kas negara, dan tidak ada amplop yang berpindah tangan di bawah meja.
Sepuluh tahun lalu, di London. Tier 2 Visa untuk bekerja, lalu lima tahun kemudian mengajukan Indefinite Leave to Remain. Sama. Tidak ada oknum yang menelepon. Tidak ada "uang percepatan." Tidak ada bisik-bisik soal jatah.
Dua tahun lalu, di Dubai. Proses residensi โ dari entry permit sampai Emirates ID keluar โ berjalan sesuai prosedur. Online. Transparan. Biaya masuk ke sistem, bukan ke kantong seseorang.
Tiga negara. Dua dekade. Satu pola yang konsisten: negara yang serius menarik orang luar untuk bekerja dan berinvestasi tidak memungut biaya tambahan di pintu masuknya.
Lalu kita mendengar apa yang terjadi di kantor imigrasi kita sendiri.
ARSITEKTUR, BUKAN OKNUM
Pada 4 Juni 2026, KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim bersama tujuh pejabat Ditjen Imigrasi.1 Kasusnya: pemerasan terstruktur dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing. Total uang yang terkumpul sejak 2022 โ dikonfirmasi KPK โ sekurang-kurangnya Rp145,5 miliar.2
Angka itu besar. Tapi bukan angkanya yang paling mengejutkan.
Yang mengejutkan adalah betapa rapinya mekanismenya.
Ada hierarki yang jelas: perintah mengalir dari atas ke bawah, uang mengalir dari bawah ke atas, dan setiap Jumat ada pembagian. Ada kode-kode yang disepakati: "malaikat" untuk pejabat penerima jatah, "pembayaran konser" untuk skema distribusi โ vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, backing vocal dapat sekian, koreografer dapat sekian.3 Ada 96 rekening nominee โ atas nama cleaning service, office boy, kerabat, rekening yang dibeli โ untuk menyamarkan jejak.4 Ada perusahaan towing dan motor trail yang berfungsi ganda: hobi sekaligus pencucian uang.5
Ini bukan sistem yang bocor. Ini sistem yang didesain untuk berjalan.
Dan ia berjalan di atas fondasi yang sebetulnya sudah benar: layanan imigrasi Indonesia sudah digital, tarif resmi sudah tercantum dalam PP Nomor 45 Tahun 2024, portal online sudah ada.6 Semua fasad modernisasi sudah terpasang. Tapi di baliknya, dokumen WNA sengaja ditahan, proses sengaja diperlambat, sampai ada uang tambahan yang berpindah tangan โ di luar tarif resmi, di luar sistem, di luar catatan.7 Bukan karena sistemnya tidak bisa jalan. Tapi karena ada yang memutuskan sistem itu lebih menguntungkan kalau tersendat.
TARIF DI PINTU MASUK
Saya ingin bicara tentang sesuatu yang jarang masuk dalam narasi korupsi: siapa yang pertama menanggung.
Bukan negara. Bukan angka di laporan KPK. Tapi orang asing yang datang dengan niat bekerja, berbisnis, atau sekadar tinggal secara legal di Indonesia โ yang di hari pertama urusannya, sudah diperkenalkan dengan cara kerja birokrasi kita yang sebenarnya.
Mereka membawa modal. Mereka membawa keahlian. Beberapa dari mereka membawa keputusan investasi yang belum final. Dan di kantor imigrasi, sebelum mereka sempat melihat potensi pasar kita, sebelum mereka bicara dengan mitra bisnis pertama mereka, mereka sudah belajar satu pelajaran: di sini, tarif resmi adalah harga minimum. Harga sebenarnya ditentukan oleh siapa yang memegang stempel otorisasi.
Kita kemudian heran mengapa IHSG lesu, rupiah tertekan, investasi asing tidak mengalir deras seperti yang diharapkan.
Persepsi korupsi yang tinggi diterjemahkan langsung menjadi high-cost economy โ biaya investasi yang lebih tinggi, ketidakpastian hukum, dan penurunan kepercayaan investor.
Indonesia pada 2024 berada di bawah Malaysia dan Vietnam dalam Indeks Persepsi Korupsi.8 Bukan karena kita tidak punya sumber daya. Bukan karena kita tidak punya pasar. Tapi karena reputasi tata kelola kita mendahului kita โ dan reputasi itu dibangun satu dokumen yang ditahan, satu amplop yang diminta, satu Jumat pada satu waktu, selama bertahun-tahun.
YANG SELALU LOLOS DARI NARASI
Ada satu nama yang tidak disebut dalam konferensi pers KPK. Bukan karena tidak ada โ tapi karena ia bukan tersangka, bukan pejabat, bukan bagian dari struktur yang sedang dibongkar.
Ia adalah ekspatriat yang dua tahun lalu mengurus ITAS untuk bekerja di Jakarta. Yang membayar "biaya percepatan" karena bos-nya di kantor pusat butuh dia mulai bekerja minggu depan dan tidak ada waktu untuk menunggu proses "normal" yang entah sampai kapan. Yang tidak pernah tahu bahwa uang itu akan berakhir di rekening atas nama office boy seseorang, lalu dikonsolidasikan setiap Jumat, lalu sebagiannya dipakai membeli motor trail.
Ia tidak melapor. Karena melaporkan tidak menguntungkan โ prosesnya akan lebih lama, urusannya lebih rumit, dan pada akhirnya ia tetap butuh ITAS itu keluar.
Ia hanya menceritakan pengalamannya kepada kolega-koleganya di negara asal. Yang kemudian menceritakannya kepada yang lain. Yang kemudian, ketika ada keputusan investasi yang harus dibuat, mengingat cerita itu.
Begitulah reputasi bekerja. Bukan melalui laporan. Melalui percakapan yang tidak pernah bisa kita kendalikan.
YANG KITA TAGIH
Penangkapan ini penting. KPK bekerja, dan itu harus diapresiasi.
Tapi penangkapan adalah respons, bukan solusi. Delapan orang ditahan โ sementara sistemnya, kalau tidak dibenahi, akan menghasilkan delapan orang berikutnya dengan hierarki yang sedikit berbeda, kode yang sedikit berbeda, dan 96 rekening nominee yang baru.
Yang harus kita tagih bukan hanya hukuman. Yang harus kita tagih adalah jawaban atas pertanyaan yang lebih dalam: bagaimana sebuah sistem yang sudah digital, yang tarifnya sudah diatur PP, yang portalnya sudah online โ bisa tetap menjadi ladang pemerasan selama empat tahun tanpa ada yang bicara dari dalam?
Jawabannya ada di kata "malaikat." Di setiap rantai yang punya kepentingan untuk diam. Di setiap Jumat yang berjalan seperti biasa.
Negara yang ingin menarik modal asing tidak bisa terus membangun portal digital di depan sambil membiarkan "malaikat" beroperasi di belakangnya. Itu bukan reformasi. Itu dekorasi.
Saya sudah hidup di tiga negara yang memilih tidak membangun "malaikat" di kantor imigrasinya. Bukan karena mereka bebas korupsi sepenuhnya โ tapi karena mereka memutuskan bahwa pintu masuk adalah cerminan dari apa yang menunggu di dalam. Kalau pintu masuk sudah meminta sesuatu yang tidak seharusnya, investor yang cerdas tidak akan bertanya-tanya tentang apa yang ada di baliknya. Mereka akan menutup laptopnya dan mencari negara lain.
Mimpi IHSG yang tinggi dan rupiah yang kuat dimulai dari hal yang sangat sederhana: WNA yang mengurus dokumen di kantor imigrasi kita harus bisa pulang dengan dokumennya โ dan tidak ada satu rupiah pun yang dimintanya di luar yang tertulis di PP.
Itu bukan standar yang tinggi. Itu standar minimum.
Wallahu a'lam bishshawab.
[1] Antara News, Silmy Karim dan 7 Tersangka Raup Rp145 M Selama 2022โ2026, 4 Juni 2026. https://megapolitan.antaranews.com/berita/533279/silmy-karim-dan-7-tersangka-raup-rp145-m-selama-2022-2026
[2] Ibid.
[3] CNN Indonesia, Sandi Korupsi Imigrasi Silmy Karim: 'Malaikat' dan 'Konser Grup Band', 4 Juni 2026. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260604170757-12-1365408/sandi-korupsi-imigrasi-silmy-karim-malaikat-dan-konser-grup-band
[4] Antara News, Silmy Karim dan 7 Tersangka Raup Rp145 M Selama 2022โ2026, 4 Juni 2026.
[5] Detik News, Malaikat hingga Vokalis Jadi Kode di Kasus Pemerasan Silmy, 4 Juni 2026. https://news.detik.com/berita/d-8518500/malaikat-hingga-vokalis-jadi-kode-di-kasus-pemerasan-silmy
[6] Kantor Imigrasi Yogyakarta, Besaran Biaya KITAS di Indonesia, PP Nomor 45 Tahun 2024. https://jogja.imigrasi.go.id/ini-dia-besaran-biaya-kitas-di-indonesia/
[7] Liputan6, Konferensi Pers KPK โ Kasus Pemerasan Imigrasi, 4 Juni 2026. https://youtu.be/ewXSimxevJM?si=G38eS9QWC9kAoDaR
[8] Indonesiana, Paradoks Korupsi Indonesia 2025, Oktober 2025. https://www.indonesiana.id/read/187162/paradoks-korupsi-indonesia-2025