Malam ini dari balkon, saya pegang cangkir kopi tubruk yang sudah dingin setengahnya.
Di bawah sana kota ini bersih. Bukan karena rakyatnya malaikat, tapi karena nyogok kecil saja langsung penjara. Tidak ada ruang tawar-menawar dengan sistem. Dua puluh tahun hidup berpindah dari Singapura, London, hingga kini di Dubai, dan saya lupa bagaimana rasanya was-was ditilang polisi.
Lalu saya buka berita Indonesia.
Rp279,9 triliun, potensi kerugian negara akibat korupsi sepanjang 2024.1 ICW merilis angka itu September lalu. Saya duduk cukup lama sebelum bisa melanjutkan membaca, bukan karena mengejutkan, tapi karena sudah tidak mengejutkan. Dan itu yang lebih menakutkan.
ANGKA YANG SUDAH BERJALAN
Sekitar 12 persen dari total tenaga kerja terdidik Indonesia kini bekerja permanen di luar negeri.2 Saya baca sambil mikir: berapa dari mereka yang sebetulnya ingin pulang, tapi tidak tahu pulang ke sistem yang mana?
Bunga utang sudah menyentuh 19,2 persen dari penerimaan APBN, jauh melampaui batas aman IMF yang merekomendasikan 7-10 persen.3 Satu persen terkaya menguasai hampir 50 persen kekayaan nasional. Hutan primer tinggal 14,7 persen dari seratus tahun lalu. Royalti nikel, tembaga, sawit rata-rata 3-6 persen, negara rugi puluhan triliun setiap tahun dari sumber daya yang tidak bisa dikembalikan.
Penurunan muka tanah Jakarta mencapai belasan sentimeter per tahun, akumulasi meteran yang membuat kota itu perlahan tenggelam.
Saya berhenti di sini sebentar. Bukan karena angkanya paling besar. Tapi karena ini paling konkret. Tanah yang turun tidak bisa dinaikkan kembali dengan kebijakan apapun.
YANG MEMBUNUH LEBIH PELAN
Korupsi besar masuk koran. Korupsi kecil masuk budaya.
Bayar supaya cepat. Sogok polisi. Jual-beli nilai. Bagi-bagi proyek desa yang anggarannya sudah dipotong tiga lapis sebelum sampai ke kontraktor. Tidak ada yang masuk koran. Semua orang tahu. Tidak ada yang malu.
Di situ masalahnya.
rasa malu adalah sistem imun peradaban.
Kalau ia hilang, bukan karena satu keputusan besar, tapi karena ribuan kompromi kecil yang dianggap wajar, yang tersisa hanyalah prosedur tanpa jiwa. Aturan yang diikuti hanya kalau ada yang mengawasi.
Pak Heru, tetangga saya di Bekasi dulu, pernah cerita. Anaknya ranking satu di kelas. Tapi yang masuk SMP negeri favorit bukan anaknya, karena ibunya tidak kenal siapa-siapa di kelurahan. Pak Heru tidak marah panjang. Ia cuma bilang, “Ya sudah, emang begitu.”
Kalimat itu yang saya takutkan. Bukan korupsinya. Tapi ya sudah-nya.
DARI MANA MULAI
Ada beberapa lapis yang perlu bergerak bersamaan, dan saya tidak punya ilusi bahwa ini mudah.
Yang paling mendesak dan paling susah: gerakan kebudayaan yang membunuh mentalitas koruptif dari akar. Bukan kampanye. Bukan iklan layanan masyarakat. Dimulai dari cara orang tua bereaksi ketika anak mereka pulang dan bilang, “Teman saya dapat nilai bagus karena ibunya kenal gurunya.” Reaksi di detik itu menentukan lebih banyak dari kurikulum manapun.
NU, Muhammadiyah, gereja, pura, vihara, kelenteng, mereka punya jaringan sampai dusun yang tidak dimiliki kementerian manapun. Hukuman sosial dari mimbar lebih tajam dari vonis hakim yang tidak ada yang percaya. Kalau gerakan ini tidak melewati mereka, ia tidak akan sampai ke mana-mana.
Oligarki yang sudah puluhan tahun menguasai tambang dan hutan dengan royalti 3-6 persen harus dipaksa mundur, atau negara ambil alih. Bukan karena ideologi. Karena matematikanya tidak masuk: mereka sudah kenyang, sementara yang tersisa untuk anak cucu kita adalah utang lingkungan yang tidak ada di neraca manapun.
Dan Prabowo, sebagai presiden yang berjanji Asta Cita, harus memilih antara dikenang sebagai pemimpin yang berdarah-darah memulai perubahan, atau sebagai satu lagi nama di daftar panjang yang berbicara lebih keras dari tindakannya.
Saya tidak tahu apakah semua ini akan berhasil.
Tapi setiap malam di balkon ini, saya mikirin Pak Heru. Anaknya yang ranking satu itu sekarang sudah SMA, saya tidak tahu di mana, tidak tahu seperti apa. Yang saya tahu: ia tumbuh di sistem yang sudah mengajarinya bahwa usaha saja tidak cukup.
Peradaban baru itu tidak dimulai dari kebijakan. Ia dimulai dari seseorang yang memutuskan hari ini bahwa ia tidak akan ikut-ikutan.
Dari rumahnya sendiri. Dari anak-anaknya sendiri.
Wallahu a’lam bishshawab.
Dubai, malam ini sambil menunggu pertandingan Liverpool 🇦🇪🇮🇩
Referensi
[1] Indonesia Corruption Watch, Tren Penindakan Kasus Korupsi 2024, 30 September 2025. icw.or.id
[2] World Bank, Survei Tenaga Kerja Terampil, 2022.
[3] Tempo, Beban Berat Rp552,1 Triliun dari APBN untuk Bayar Bunga Utang, 3 Agustus 2025. tempo.co