Awal Juli ini, setiap liter solar yang Anda beli di SPBU sudah bercampur 50% minyak sawit.
Pemerintah menyebutnya transisi energi. Airlangga Hartarto menyebutnya penghematan subsidi Rp48 triliun. Bahlil Lahadalia menyebutnya kemandirian energi. Di dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) kedua Indonesia — komitmen iklim resmi yang dikirim ke PBB — program biodiesel ini masuk sebagai salah satu langkah konkret mengurangi emisi karbon.
Tapi ada yang tidak disebut dalam semua pidato itu.
Untuk sawit yang masuk ke tangki kendaraan Anda, seseorang harus membuka hutan. Dan hutan yang paling mudah dibuka sekarang — karena Sumatera dan Kalimantan sudah melewati daya dukungnya — ada di Papua Selatan.
Di tempat yang sama persis dengan yang disorot film Pesta Babi. Di atas tanah yang sama yang tidak pernah ditanya.
ANGKA YANG TIDAK MASUK DALAM PIDATO
Saya perlu mulai dari sini karena tanpa angka, semua argumen bisa dibantah sebagai opini.
Program B40 yang sudah berjalan sejak Januari 2025 membutuhkan tambahan 2 juta ton CPO (crude palm oil) per tahun. Untuk melompat ke B50 — yang berlaku 1 Juli 2026 — dibutuhkan tambahan 2,3 juta hektar lahan sawit baru di atas yang sudah ada sekarang. Angka ini bukan dari LSM. Ini dari East Asia Forum, mengutip kajian independen, Agustus 2025.1
Masalahnya: Sumatera sudah menggunakan 6,88 juta hektar dari daya dukung maksimum 6,61 juta hektar. Kalimantan hampir sama. Kedua pulau ini, menurut Sawit Watch, "tidak lagi dapat menampung ekspansi sawit baru."
Yang tersisa adalah Papua.
Kajian Satya Bumi dan Greenpeace Indonesia memproyeksikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan B50 sampai 2039, Indonesia perlu 5,36 juta hektar lahan tambahan, dengan potensi deforestasi 1,5 juta hektar.2 Ini skenario konservatif. Yayasan Madani Berkelanjutan menyebut angka yang lebih besar: potensi ekspansi sawit lebih dari 6 juta hektar.
Dan laju deforestasi sawit sudah mulai bergerak sebelum B50 resmi berlaku. Setelah sempat turun pada periode 2012–2022, deforestasi akibat sawit naik 36% pada 2023, lalu naik lagi 25% pada 2024. Momentumnya sudah ada. Kebijakan B50 tinggal memberinya legitimasi resmi.
KETAHANAN PANGAN YANG BUKAN PANGAN
Di sinilah lapisan pertama ketidakjujuran narasi resmi perlu dibuka.
Proyek Strategis Nasional (PSN) Papua Selatan — yang luasnya 2,7 juta hektar, hampir seluas Pulau Jawa — dijual kepada publik sebagai proyek ketahanan pangan. Swasembada. Lumbung nasional. Dari era SBY yang menyebutnya MIFEE, Jokowi yang memasukkannya ke PSN, hingga Prabowo yang memperluas cakupannya — narasinya selalu sama: kita butuh makan, Papua punya lahan.
Tapi datanya bicara lain. Dari total 2,7 juta hektar itu, komponen terbesar bukan sawah:
| Peruntukan Lahan | Luas | Komoditas Utama |
|---|---|---|
| Perkebunan Tebu | 633.000 hektar | Bioetanol |
| Perkebunan Sawit | 382.759 hektar | Biodiesel B50 |
| Sisa Konsesi | Campuran | Food estate, HTI, Infrastruktur |
Bioetanol bukan bahan makan. Biodiesel bukan bahan makan. Keduanya adalah bahan bakar.
Atika Nur Alami dari Pusat Riset Politik BRIN menyebutnya "baju baru dengan isi lama."3 Saya ingin sedikit lebih spesifik: ini baju bertuliskan "ketahanan pangan" yang dipakai untuk mengangkut bahan bakar kendaraan di Jawa.
Ini bukan sekadar salah label; ini adalah redefinisi pangan secara struktural. Di bawah narasi lumbung nasional, arti "pangan" bagi masyarakat lokal didekonstruksi secara paksa. Sagu dan rawa — sistem pangan subsisten yang menyediakan kemandirian hayati dan kultural bagi warga Papua Selatan — digantikan oleh komoditas industri berskala masif. Pangan tidak lagi bermakna apa yang mengenyangkan perut komunitas lokal, melainkan apa yang bisa diubah menjadi angka pertumbuhan ekonomi dan bahan bakar roda empat.
Dan yang paling tidak pernah disebut: tanaman yang akan menggantikan sagu di Papua Selatan — tebu dan sawit — adalah tanaman yang tidak bisa dipanen dengan tangan kosong di tepi rawa. Tanaman yang butuh modal besar, teknologi ekstraktif, pasar ekspor. Tanaman yang dalam sejarahnya di Indonesia selalu menghasilkan satu pertanyaan yang sama: siapa yang untung?
GREEN YANG TIDAK GREEN
Ini bagian yang paling sering dibungkam dengan tuduhan "antek asing" — jadi saya akan sangat hati-hati soal sumber di sini.
Klaim utama pemerintah: program biodiesel sawit mengurangi emisi. Dalam dokumen resmi, B40 diklaim menghasilkan pengurangan 38,88 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2025. Angka ini dikutip berulang di pidato Airlangga, Bahlil, dan dalam NDC kedua Indonesia yang dikirim ke UNFCCC.
Sumbernya: BPDPKS — Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Perlu berhenti sejenak di sini dan melihat siapa BPDPKS itu. Ia adalah badan yang mendanai program biodiesel, yang mengelola subsidi biodiesel, yang 90% anggarannya dialokasikan untuk insentif biodiesel. Subsidi B40 pada 2025 mencapai Rp51 triliun — 44% di atas proyeksi awal — dan seluruhnya mengalir melalui BPDPKS. Lembaga ini secara struktural tidak bisa menghasilkan angka yang mengatakan program yang ia danai adalah program yang buruk.
Tapi ada kajian yang bisa kita periksa — dan ini bukan dari EU, bukan dari Greenpeace, bukan dari lembaga yang bisa dituduh antek asing.
Ini dari Nature Communications, jurnal ilmiah peer-reviewed yang terbit Februari 2020. Judul studinya: "Measured greenhouse gas budgets challenge emission savings from palm-oil biodiesel." Dilakukan di perkebunan sawit Indonesia sendiri, mengukur langsung emisi CO₂, CH₄, dan N₂O dari lahan muda dan lahan matang. Temuannya: perkebunan sawit muda adalah sumber karbon bersih, bukan penyerap. Dan ketika land use change dimasukkan ke dalam perhitungan, emisi biodiesel sawit lebih tinggi dari solar fosil, bukan lebih rendah.4
Transport & Environment, lembaga riset transportasi yang datanya dipakai Uni Eropa untuk membuat regulasi, menemukan angka yang lebih spesifik: emisi land use change dari biodiesel sawit mencapai 231 gram CO₂ ekuivalen per megajoule — 2,5 kali lebih tinggi dari total lifecycle emissions solar fosil biasa.5
Emisi dari alih fungsi hutan untuk kebun sawit mengalami utang emisi yang butuh 40–100 tahun untuk kembali nol.
Empat puluh hingga seratus tahun. Komitmen iklim Indonesia ke PBB targetnya 2030 dan 2060.
TAPI EU KAN PROTEKSIONIS?
Saya perlu meluangkan satu bagian untuk ini — karena kalau tidak dibahas, esai ini terlalu mudah diserang.
Narasi yang dibangun sejak era Jokowi, dan masih hidup sampai sekarang: EU melarang sawit Indonesia karena proteksionisme. Mereka mau melindungi rapeseed dan canola Eropa dari kompetisi. Jokowi menyebutnya "trade war." Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto menyebutnya "structured and systematic campaign to block palm oil."
Sebagian dari ini tidak salah.
EU memang punya kepentingan agrikultur domestik. Negara-negara yang paling keras menentang sawit Indonesia memang produsen utama rapeseed. Ada lobi agrikultur Eropa yang kuat. Indonesia dan Malaysia menggugat ke WTO — dan beberapa analis hukum memprediksi Indonesia bisa menang soal aspek diskriminasi perdagangan.
Tapi ada masalah serius dengan cara narasi ini dipakai.
Pertanyaan "apakah EU adil secara perdagangan?" dan pertanyaan "apakah biodiesel sawit dari konversi hutan primer menghasilkan lebih banyak emisi dari solar fosil?" adalah dua pertanyaan yang berbeda — dan keduanya punya jawaban yang bisa berbeda pula.
Data Nature Communications 2020 bukan produk regulasi EU. Ia adalah hasil pengukuran lapangan di Indonesia, oleh peneliti internasional, dipublikasikan di jurnal yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan dagang Brussels. Data itu berdiri sendiri — terlepas apakah EU proteksionis atau tidak.
Yang terjadi di Indonesia: pemerintah memakai narasi "EU proteksionis" yang sebagian valid itu untuk menutup seluruh diskusi ilmiah tentang emisi — termasuk diskusi yang sumbernya sama sekali tidak ada hubungannya dengan EU. Itu conflation yang tidak jujur. Dan akibatnya, setiap peneliti, aktivis, atau jurnalis Indonesia yang mengangkat data emisi langsung masuk kotak "antek asing" — tanpa perlu diperiksa datanya satu per satu.
Prabowo sudah menyebut "pihak asing" dalam sembilan pidatonya setelah menjadi presiden. Direktur Eksekutif Yayasan Kurawal, Darmawan Triwibowo, menyebutnya secara eksplisit: "Prabowo secara sadar dan sengaja menggunakan 'antek asing' untuk menciptakan stigma terhadap mereka yang mengkritik kebijakannya."8
SIAPA YANG TIDAK DITANYA TRANSPARANSINYA
Polanya sekarang sudah cukup jelas untuk bisa dipetakan.
Greenpeace Indonesia, WALHI, Forest Watch Indonesia: sumber dananya dipersoalkan, diminta diaudit, dikampanyekan sebagai alat kepentingan asing. Datanya tentang deforestasi sawit dikesampingkan. Koalisi Transisi Bersih — gabungan tujuh organisasi sipil yang mengeluarkan kajian kritis tentang B50 — mendapat cap serupa. Dandhy Laksono dan film Pesta Babi: sumber dananya dikejar, Open Society Foundations disebut-sebut, nama Soros dijadikan monster yang cukup untuk menutup ruang diskusi. Tempo dituduh Prabowo di depan seribu guru besar dan rektor sebagai media yang membawa kepentingan asing — sementara pemerintah menyusun RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing yang cakupannya cukup luas untuk menjangkau kerja jurnalistik dan advokasi.
Tapi ada yang tidak pernah ditanya transparansinya.
BPDPKS — yang menghasilkan angka klaim pengurangan emisi resmi pemerintah — tidak pernah diaudit independen soal metodologi perhitungan emisinya. Subsidi B40 mencapai Rp51 triliun, 44% di atas proyeksi. Tidak ada pertanyaan publik tentang mengapa proyeksinya meleset sejauh itu dan siapa yang menerima selisihnya.
Martias Fangiono — nama yang disebut Dandhy dalam podcast Novel Baswedan, pengusaha sawit yang 10 perusahaannya diduga menguasai konsesi tebu di Merauke — sumber dananya tidak pernah dipersoalkan. Konsesinya tidak pernah diaudit terbuka.
Di akhir 2024, di hadapan para pimpinan kementerian dan lembaga, Prabowo menyatakan bahwa sawit adalah pohon yang "berdaun dan menyerap karbon dioksida" — sebagai argumen bahwa perluasan lahan sawit tidak menyebabkan deforestasi.
Saya baca kalimat itu beberapa kali.
Kalau logika itu diterima, tidak ada deforestasi yang bisa terjadi selama penggantinya berdaun. Hutan primer Papua bisa diganti tanaman apa pun — asalkan berdaun. Itu bukan argumen ilmiah. Itu kata-kata yang terdengar seperti argumen ilmiah, disampaikan di forum resmi, oleh kepala negara.
Dan tidak ada satu pun akademisi yang hadir di forum itu yang berdiri dan berkata: Pak Presiden, itu tidak tepat.
Pemerintah sangat siap merancang pipa distribusinya, tetapi sengaja menutup mata dari mana cairan di dalam pipa itu berasal. Mereka siap menguji ketahanan mesin mobil di Jawa terhadap sawit, tetapi tidak pernah menguji ketahanan masyarakat adat di Papua terhadap ekskavator.
KNALPOT KITA, HUTAN MEREKA
Ini bagian yang paling jarang masuk ke dalam perdebatan kebijakan energi Indonesia — dan menurut saya, ini akar permasalahan yang sesungguhnya.
Data BPS dan Korlantas Polri: total kendaraan bermotor Indonesia pada 2025 mencapai 173,7 juta unit. Dalam satu tahun, bertambah 7,23 juta unit. Tidak ada tanda-tanda melambat.10
Tidak ada kebijakan pengurangan kendaraan pribadi. Tidak ada target penurunan produksi otomotif. Tidak ada pajak progresif kendaraan kedua dan ketiga yang serius. Transjakarta mencatat rekor penumpang 413 juta pada 2025 — tapi Transjakarta ada di Jakarta. Jakarta bukan Indonesia. Di luar Jakarta, infrastruktur transportasi publik masih sangat jauh dari bisa menggantikan kendaraan pribadi.
Program B50 bukan transisi energi. Ia adalah supply substitution — mengganti sumber bahan bakar, tapi mempertahankan seluruh pola konsumsi yang ada. 173 juta kendaraan tetap jalan. Bedanya, sebagian bahan bakarnya sekarang dari sawit, bukan dari kilang minyak.
Dan sawit itu harus datang dari suatu tempat.
Sumatera sudah penuh. Kalimantan hampir penuh. Yang tersisa adalah Papua — dengan 2,5 juta hektar konsesi yang sudah diterbitkan, masyarakat adat yang tidak pernah ditanya, dan ekskavator yang tidak menunggu sidang PTUN.
Inilah redistribusi beban yang tidak pernah disebut dalam dokumen kebijakan manapun: pengemudi di Jawa mempertahankan gaya hidupnya, hutan Papua yang membayar tagihannya.
Pembukaan tebu di Merauke yang sudah berjalan saat ini — konsesi 560.000 hektar — menurut penelitian Greenpeace Indonesia 2025, apabila dibuka seluruhnya akan melepaskan emisi 221 juta ton CO₂. Setara emisi tahunan 48 juta mobil.3
Kita sedang membuka hutan untuk menyalakan mobil, sambil menyebutnya transisi energi.
APA YANG SEHARUSNYA BERBEDA
Saya tidak menulis ini untuk menolak semua program energi terbarukan. Dan saya tidak menulis ini untuk membela EU atau kepentingan dagang siapapun.
Saya menulis ini karena ada perbedaan mendasar antara transisi energi yang sungguh-sungguh dan transisi energi yang hanya mengganti label. Transisi yang sungguh-sungguh dimulai dari ujung yang benar: mengurangi permintaan. Bukan mengganti sumbernya sementara permintaannya terus tumbuh.
Konkretnya — dan ini bukan daftar utopia, ini pilihan kebijakan yang bisa diambil:
Pertama, hentikan pertumbuhan kendaraan pribadi secara aktif. Pajak progresif kendaraan kedua dan ketiga. Target penurunan produksi yang jelas. Ini bukan anti-industri — ini sinyal pasar yang konsisten dengan tujuan iklim yang diklaim.
Kedua, bangun transportasi publik di luar Jakarta. Bukan sebagai proyek mercusuar, tapi sebagai infrastruktur dasar yang memungkinkan orang tidak butuh kendaraan pribadi. Rp51 triliun subsidi biodiesel bisa berbicara banyak kalau dialihkan ke sini.
Ketiga, kalau biodiesel tetap dijalankan, gunakan feedstock yang tidak membutuhkan konversi hutan baru — used cooking oil, POME, PFAD. Pemerintah menyebut ini dalam dokumen resmi. Tapi realisasinya tetap bertumpu pada CPO segar karena volumenya tidak cukup untuk target B50.
Keempat, pisahkan klaim emisi dari klaim ekonomi. Kalau argumennya adalah efisiensi devisa dan kemandirian energi — katakan itu, dan pertahankan dengan data yang jujur. Jangan klaim pengurangan emisi menggunakan metodologi lembaga yang pendanaannya bergantung pada keberhasilan program yang sama.
Dan yang paling mendasar: koalisi masyarakat sipil yang mengkritik program ini — IESR, WALHI, Forest Watch, Greenpeace, Madani Berkelanjutan — bukan antek asing. Mereka adalah lembaga yang melakukan pekerjaan riset yang seharusnya dilakukan BRIN tapi tidak dilakukan: menghitung emisi secara komprehensif, termasuk land use change, termasuk carbon debt, termasuk konsekuensi sosial yang tidak masuk spreadsheet subsidi.
BRIN sendiri mengakui bahwa hanya 13,8% publikasi riset sawit berasal dari Indonesia — jauh di bawah Malaysia yang 34,2%. Negara produsen sawit terbesar dunia, dengan program biodiesel terbesar dunia, tidak punya basis riset domestik yang memadai untuk menopang klaimnya sendiri.
Itu bukan kelemahan teknis. Itu pilihan.
SATU PERTANYAAN YANG TERSISA
Di tepian sungai Papua Selatan, sebelum ekskavator datang, seseorang memasang dua batang kayu bersilang. Dicat merah.
Sasi. Bahasa hukum yang lebih tua dari semua nomor keputusan menteri yang pernah ada. Artinya sederhana: jangan masuk. Kami yang punya.
Kendaraan kita butuh bahan bakar. Itu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Tapi ada pertanyaan yang tidak pernah masuk dalam rapat koordinasi manapun: apakah kita sudah benar-benar mencoba semua pilihan yang tidak membutuhkan kita menginjak tanda itu?
Atau kita hanya memilih yang paling mudah — yang paling menguntungkan bagi yang sudah punya konsesi — dan menyebutnya transisi energi?
Wallahu a'lam bishshawab.
[1] East Asia Forum, Indonesia's biofuel bet risks backfiring, Agustus 2025. https://eastasiaforum.org/2025/08/01/indonesias-biofuel-bet-risks-backfiring/
[2] Mongabay, Ekspansi Sawit Berisiko, Kaji Ulang Mandatori B50, Desember 2025. https://mongabay.co.id/2025/12/18/ekspansi-sawit-berisiko-kaji-ulang-mandatori-b50/
[3] Greenpeace Indonesia, Kebijakan B50 Berpotensi Memicu Deforestasi dan Kenaikan Harga Pangan Nasional, April 2026. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/66050/kebijakan-b50-berpotensi-memicu-deforestasi-dan-kenaikan-harga-pangan-nasional/
[4] Wit et al., Measured greenhouse gas budgets challenge emission savings from palm-oil biodiesel, Nature Communications, Februari 2020. https://www.nature.com/articles/s41467-020-14852-6
[5] Transport & Environment, Biodiesel 80% worse for climate than fossil diesel, 2021. https://www.transportenvironment.org/articles/biodiesel-80-worse-climate-fossil-diesel
[6] Forest Watch Indonesia, Mandatori B50 Tahun Depan Tuai Kritik, November 2025. https://fwi.or.id/mandatori-b50-tahun-depan-tuai-kritik/
[7] Antara, Indonesia wajibkan B50 mulai 1 Juli 2026, hemat subsidi Rp48 triliun, April 2026. https://www.antaranews.com/berita/5503369/indonesia-wajibkan-b50-mulai-1-juli-2026-hemat-subsidi-rp48-triliun
[8] Kompas, Tuduhan Antek Asing Dinilai Kurawal sebagai Stigmatisasi dan Logika Dangkal, Mei 2026. https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/05/26/190800082/tuduhan-antek-asing-dinilai-kurawal-sebagai-stigmatisasi-dan-logika
[9] Mongabay, Menyoal Ambisi Proyek Pangan dan Energi di Papua, Oktober 2025. https://mongabay.co.id/2025/10/17/menyoal-ambisi-proyek-pangan-dan-energi-di-papua/
[10] Viva Otomotif, Populasi Kendaraan Nasional Naik 7 Juta Unit, Januari 2026. https://www.viva.co.id/otomotif/1873305-populasi-kendaraan-nasional-naik-7-juta-unit