Pekerja Informal: Digoreng Dua Kali

Ada satu suara yang hampir semua orang di Indonesia pernah dengar dari balik kaca mobil: jingle tahu bulat, diputar keras dari speaker pick-up yang merayap pelan di kemacetan sore. Iramanya ceria. Uapnya mengepul. Dan di balik kaca itu, kita mengangguk kecil, tersenyum, mungkin membeli, lalu melanjutkan perjalanan.

Tidak ada yang bertanya: siapa yang memiliki pick-up itu? Siapa yang memiliki resepnya? Siapa yang menetapkan harga Rp500 per biji, dan siapa yang menanggung ketika harga kedelai naik 75% dalam enam tahun?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak seksi. Jinglenya jauh lebih mudah dinikmati. Tapi esai ini bukan tentang jingle. Ini tentang apa yang terjadi ketika tren berakhir, dan siapa yang tertinggal menanggung tagihannya.

Dan lebih dari itu: tentang mengapa pola ini tidak akan berhenti di tahu bulat.

I. JINGLE YANG TIDAK KITA PERTANYAKAN

kembali ke daftar isi

Tahu bulat meledak sekitar 2016. Bukan karena ada inovasi rasa yang luar biasa. Bukan karena ada teknologi baru. Tapi karena satu hal yang sangat sederhana: harga Rp500 per biji, digoreng di depan mata, dijual dari pick-up yang parkir di mana-mana, dengan jingle yang tidak bisa keluar dari kepala.

Media menyebutnya fenomena UMKM. Pemerintah menyebutnya bukti semangat kewirausahaan rakyat. Di berita, ada wajah-wajah pedagang yang bersyukur, ada cerita tentang penghasilan bersih yang lumayan, ada framing bahwa ini adalah bukti ekonomi kreatif yang tumbuh dari bawah.

Tidak ada yang bertanya: siapa yang mencetak tahu itu? Siapa yang menetapkan harga? Dan siapa yang menanggung ketika harga bahan baku naik?

Kita merayakan viralitas, bukan strukturnya. Dan ketika tren akhirnya surut, tidak ada yang menghitung korban yang tertinggal.

II. SIAPA YANG SEBENARNYA PUNYA BISNIS INI

kembali ke daftar isi

Struktur bisnis tahu bulat lebih dekat ke waralaba bayangan daripada ke wirausaha mandiri. Pemilik modal, biasanya pabrik tahu atau distributor besar, menyediakan produk, merek, dan sistem setoran. Pedagang, yang disebut "mitra", membeli atau menyewa kendaraan, menanggung bahan bakar, membayar setoran harian kepada pemilik modal, dan menanggung seluruh risiko operasional di jalan.

Kalau hari itu hujan dan tidak ada yang membeli, setoran tetap jalan. Kalau mobilnya mogok, setoran tetap jalan. Kalau harga kedelai naik dan margin habis, setoran tetap jalan.

Risiko ada di pengemudi. Keuntungan stabil ada di pabrik. Merek ada di jingle. Dan ketika tren berakhir, yang pertama menyelamatkan diri adalah yang paling atas.

Ini bukan model yang jahat secara niat. Tapi ia jahat secara struktur. Ia menempatkan semua beban di lapisan yang paling tidak punya buffer untuk menanggungnya.

Dan ketika media meliput "kisah sukses pedagang tahu bulat", yang mereka liput adalah momen puncak tren, bukan struktur yang memastikan puncak itu tidak akan bertahan lama.

III. KETIKA SEMUA ORANG MASUK, TIDAK ADA YANG MENANG

kembali ke daftar isi

Karena masuk ke bisnis tahu bulat tidak membutuhkan modal besar, tidak membutuhkan keahlian khusus, dan tidak membutuhkan izin yang rumit, semua orang masuk. Pada 2017, jalanan kota-kota besar sudah penuh dengan pick-up tahu bulat. Terlalu penuh.

Yang terjadi kemudian bukan kompetisi yang sehat. Yang terjadi adalah kanibalisasi. Bukan antara pedagang kecil dan korporasi besar. Antara sesama pedagang kecil. Mereka berebut rute yang sama, pembeli yang sama, dan kemacetan yang sama. Ketika satu pick-up berhasil parkir di satu titik strategis, pick-up lain harus mencari tempat yang lebih jauh, dengan pembeli yang lebih sedikit, dengan setoran yang tetap sama.

Ini adalah ironi paling menyakitkan dari low barrier to entry: ia tidak memberdayakan semua orang. Ia hanya memastikan semua orang bersaing dalam kondisi yang sama-sama tidak menguntungkan.

Sementara itu, di level bahan baku, tekanan datang dari arah lain. Harga kedelai impor, yang menjadi bahan utama tahu, naik dari sekitar Rp7.000 per kilogram pada 2016 menjadi Rp13.000-14.000 per kilogram pada 2022.¹ Sebuah kenaikan lebih dari 85% dalam enam tahun. Tapi harga jual tahu bulat tidak bisa ikut naik. Harga Rp500 adalah identitas mereknya. Naikan harganya, dan pembeli pergi.

Produsen tahu di Magelang yang ditemui detikJateng pada Mei 2026 masih menghadapi situasi yang sama: kedelai impor sudah di Rp10.700 per kilogram, harga jual tidak bisa naik, satu-satunya pilihan adalah mengecilkan ukuran tahu.² Ukuran tahu mengecil. Keuntungan mengecil. Setoran tidak mengecil.

Ada yang akan berkata: harga kedelai sudah turun dari puncaknya Rp14.000. Betul. Tapi Rp10.700 tetap 53 persen lebih tinggi dari Rp7.000 di 2016. Lantai baru ini tidak akan kembali ke titik semula. Dan karena harga jual dikunci mati di Rp500, margin yang hilang bersifat permanen. Tahu yang sudah mengecil tidak bisa tiba-tiba membesar lagi. Kerusakan strukturalnya sudah terjadi, bukan di puncak krisis, tapi di setiap hari sesudahnya.

Tekanan dari atas menghasilkan perang di bawah. Bukan perang kelas dalam arti ideologis. Tapi perang kelangsungan hidup, sesama lapisan yang paling tidak punya pilihan.

Di atas semua itu, ada satu lapisan tekanan lagi yang jarang disebut: zona abu-abu hukum. Modifikasi pick-up menjadi dapur berjalan secara teknis melanggar regulasi kendaraan. Beroperasi di zona abu-abu itu membuat pedagang rentan terhadap pungutan liar di jalan, karena mereka tidak bisa melaporkan karena mereka sendiri tidak sepenuhnya legal.

IV. AKHIR TREN, AWAL UTANG

kembali ke daftar isi

Tren tahu bulat tidak runtuh secara dramatis. Ia layu. Perlahan, dan tanpa pengumuman. Konsumen beralih ke tren berikutnya. Kemacetan yang dulu ramai dengan jingle menjadi sunyi. Pick-up yang dulu bisa menjual ratusan biji per hari mulai pulang lebih awal dengan dagangan yang tidak habis.

Di lapisan atas ekosistem, pemilik modal dan pabrik sudah bergerak lebih dulu. Mereka tidak menunggu tren mati. Mereka membaca tanda-tanda lebih awal, lalu memindahkan strategi ke penjualan frozen food di marketplace digital, yang pasarnya lebih stabil, lebih bersih, dan tidak bergantung pada kemacetan dan cuaca. Mereka selamat. Bahkan berkembang.

Di lapisan bawah, para pengemudi tidak punya kemewahan itu. Mereka punya cicilan pick-up yang masih berjalan. Kendaraan yang dibeli atau dikredit saat tren sedang puncak, dengan asumsi arus kas yang tidak pernah terwujud dalam jangka panjang. Ketika pendapatan harian tidak lagi cukup menutup cicilan, prosesnya bukan bertahap. Ia tiba-tiba: pick-up disita, catatan kredit rusak, tidak ada jaring pengaman.

Dan pick-up yang sudah dimodifikasi menjadi dapur berjalan bukan aset biasa. Wajan besar, tangki gas terbuka, genset yang tertanam: semua itu membuatnya tidak bisa dijual kembali dengan mudah di pasar mobil bekas tanpa biaya restorasi yang mahal. Aset ini kehilangan likuiditasnya tepat di saat pemiliknya paling membutuhkan uang. Ia bukan hanya beban, ia adalah beban yang tidak bisa dijual.

Tidak ada pesangon. Tidak ada BPJS yang otomatis menanggung. Tidak ada mekanisme perlindungan yang memastikan mereka tidak jatuh terlalu dalam. Karena mereka bukan karyawan. Mereka adalah "mitra". Dan mitra tidak punya hak yang sama dengan karyawan dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia.

Satu tren lahir. Satu gelombang orang masuk. Satu gelombang utang tertinggal. Pabrik bermutasi. Pengemudi menanggung.

V. INI BUKAN TENTANG TAHU BULAT

kembali ke daftar isi

Setelah tahu bulat, datang minuman kekinian. Setelah minuman kekinian, boba. Setelah boba, martabak premium, ayam geprek, seblak, dan seterusnya. Setiap kali ada tren baru, ada gelombang orang masuk dengan modal pas-pasan, ada oversupply yang tidak terhindarkan, ada margin yang tergerus, ada yang bangkrut lebih cepat dari yang bertahan, dan ada utang yang tertinggal ketika tren pergi.

Polanya tidak pernah berubah. Hanya nama jinglenya yang berbeda.

Per Februari 2025, BPS mencatat 86,58 juta orang, atau 59,40% dari total pekerja Indonesia, berada di sektor informal.³ Dari 74,08 juta pada 2019, angka itu naik terus tanpa pernah turun signifikan. Setiap gelombang PHK di sektor formal, setiap pabrik yang tutup, setiap lulusan yang tidak terserap, mendorong satu orang lagi ke sektor informal. Dan sektor informal menerimanya, bukan karena ia mampu, tapi karena ia tidak punya pilihan untuk menolak.

Sudah saya tulis di esai sebelumnya tentang pertumbuhan ekonomi yang tidak menciptakan pekerjaan formal: elastisitas penyerapan tenaga kerja kita telah anjlok dari 400.000 pekerjaan per 1% pertumbuhan di era industri, menjadi hanya 110.000 hari ini. Angka pertumbuhan GDP kita terlihat sehat di atas podium. Tapi di baliknya, ada 86 juta orang yang bekerja tanpa kontrak mengikat, tanpa pesangon, tanpa jaring pengaman yang bisa diandalkan.

Sektor informal bukan bukti ketangguhan ekonomi rakyat. Ia adalah katup pengaman yang kita paksa bekerja terus-menerus karena kita tidak mau membangun sistemnya yang sesungguhnya. Katup ini menyembunyikan realita yang lebih pahit: ia adalah inkubator pengangguran terselubung, tempat di mana jutaan orang tidak sedang membangun produktivitas, melainkan sekadar membagi kemiskinan agar tidak mati kelaparan.

Tahu bulat bukan satu-satunya contoh. Dan pick-up bukan satu-satunya aset yang bisa disita.

Ada jutaan driver ojek online di Indonesia yang bekerja dalam skema yang secara struktural identik: status "mitra", bukan karyawan. Tidak ada upah minimum yang mengikat. Tidak ada pesangon. Tidak ada BPJS yang otomatis ditanggung pemberi kerja. Seluruh biaya operasional, bensin, perawatan motor, pulsa, makan di jalan, ditanggung sendiri. Dan dari setiap perjalanan yang diselesaikan, platform memotong 20 persen.

Bukan 20 persen keuntungan. 20 persen dari total tarif, sebelum driver menghitung biaya operasionalnya sendiri.

Driver sudah mengeluhkan ini bertahun-tahun. Demonstrasi besar terjadi pada Mei 2025. Tuntutannya sederhana: turunkan potongan menjadi 10 persen. Pemerintah, lewat Perpres Nomor 27 Tahun 2026, akhirnya merespons. Gojek dan Grab resmi memangkas potongan menjadi 8 persen, berlaku mulai 1 Juli 2026, khusus untuk layanan roda dua.⁴

Ini langkah yang nyata. Tapi ia tidak menyentuh akar masalahnya.

Status "mitra" tetap tidak berubah. Driver tetap bukan karyawan. Perpres itu mengatur berapa yang boleh dipotong, tapi tidak mengatur apa yang seharusnya diberikan: kontrak yang mengikat, perlindungan sosial, hak atas upah waktu tunggu. Apalagi, dalam ekonomi berbasis algoritma, angka 8 persen itu mudah diakali: platform tinggal menggeser beban kehilangan profitnya ke dalam komponen lain: menurunkan tarif dasar per kilometer, mengurangi insentif harian, melakukan subsidi silang dengan memeras komisi di layanan roda empat dan logistik, atau menaikkan biaya aplikasi ke sisi konsumen. Regulasi hukum kita bergerak selembar demi selembar kertas, sementara eksploitasi digital bergerak secepat kedipan kode. SPAI, serikat pekerja ojol, sudah menyatakan ini tegas: kebijakan itu tidak sejalan dengan semangat perlindungan menyeluruh yang dijanjikan.

Pola yang sama dengan tahu bulat. Hanya dalam skala yang jauh lebih besar, dengan teknologi yang jauh lebih canggih dalam mendistribusikan risikonya ke bawah, dan dengan esai tersendiri yang sedang saya siapkan untuk membedahnya lebih dalam.

Mari kita sudahi satu narasi yang sudah terlalu lama kita terima tanpa pertanyaan: bahwa menjamurnya sektor informal adalah bukti ketangguhan ekonomi rakyat. Itu bukan ketangguhan. Itu kepasrahan yang diberi nama heroisme.

86,58 juta orang dipaksa bertaruh di jalanan tanpa kontrak, tanpa pesangon, tanpa BPJS yang otomatis ditanggung. Sementara di podium, angka pertumbuhan dipamerkan seperti medali. Pemerintah menyebutnya kemandirian wirausaha. Saya menyebutnya menabung bom waktu.

Katup ini punya batas tekanan. Dan tahu bulat bukan anomali. Ia adalah prototipe: tren datang, modal masuk, risiko turun ke pengemudi, keuntungan naik ke pabrik, tren pergi, pick-up disita. Lalu tren berikutnya datang, dengan nama yang berbeda, dengan jingle yang berbeda, dengan korban yang sama.

Pilihannya sederhana. Rombak arsitektur ketenagakerjaan, atau tunggu sampai ilusi ini pecah dengan cara yang tidak bisa diredam jingle mana pun.

Ekonomi kita tidak sedang tumbuh. Ia hanya sedang menunda tagihan, dan yang akan membayarnya adalah orang-orang yang tidak pernah diberi hari esok.

Wallahu a'lam bishshawab.