Saya menonton film itu sendirian, malam, di Dubai. Lima wajah di layar. Tidak ada yang berbicara tentang kebijakan. Tidak ada yang menyebut angka hektare. Mereka hanya ada — di tanah yang sedang berubah menjadi sesuatu yang lain, tanpa mereka diminta.
Saya diam agak lama setelah selesai.
Film ini sekarang bisa ditonton siapa saja.
Lalu saya mulai mencari datanya. Bukan karena tidak percaya filmnya. Justru karena percaya — dan saya perlu tahu seberapa jauh ini sudah berjalan.
ANGKANYA
2,29 juta hektare. Tujuh puluh kali luas Jakarta.1
Bukan proyeksi. Itu konsesi yang sudah diterbitkan, untuk kebun tebu, pabrik gula, dan bioetanol di Merauke. Di atasnya, diperkirakan 50.000 jiwa tinggal. Delapan puluh persennya orang asli Papua.2
Ada 10 perusahaan pemegang konsesi, dalam empat konsorsium. Dan di hari penanaman tebu perdana bersama Presiden Jokowi, yang hadir bukan petani Merauke. Yang hadir adalah pendiri salah satu korporasi sawit terbesar Asia Tenggara, bersama anaknya.3 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menduga setidaknya lima dari sepuluh perusahaan itu terafiliasi dengan satu jaringan keluarga yang sama.3
Satu keluarga. Tujuh puluh kali Jakarta.
Mereka membantah. Mungkin tidak ada hubungan formal. Tapi saya terbiasa membaca sistem sebelum membaca niat — dan dalam desain sistem, kehadiran di momen peresmian itu adalah sinyal. Sinyal tidak bisa diabaikan hanya karena tidak ada dokumen yang mengikat.
SIAPA YANG MENJAGA, SIAPA YANG BERTANYA
Di lapangan, proyek seluas itu tidak berjalan sendiri.
Oktober 2024, lima batalyon infanteri baru diresmikan di Papua. Namanya resmi: Yonif Penyangga Daerah Rawan. Tugasnya tertulis jelas — mendukung program ketahanan pangan, membantu Kementerian Pertanian, membantu Kementerian Investasi, membantu perusahaan swasta.4
Bukan mengamankan perbatasan. Mengamankan proyek.
Simon Balagaize, koordinator Forum Masyarakat Adat Malind, berkata: perusahaan datang dengan tentara dan senjata. Ini menjadi penyakit bagi masyarakat Malind.
Ketika ada yang menolak, ketika ada film yang beredar, ketika ada orang yang mengajak nonton bareng — nobar dibubarkan. Pertanyaan tentang film dijawab dengan pertanyaan balik dari pemerintah: duitnya dari mana?
Saya ingin jujur: pertanyaan itu tidak sepenuhnya tidak sah. Saya sendiri bertanya hal yang sama waktu menonton. Film dengan kualitas seperti itu, di medan seperti itu — butuh sumber daya yang tidak kecil.
Dandhy Laksono akhirnya menjawab: patungan. WatchDoc, Greenpeace Indonesia, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi, LBH Merauke, Koperasi Indonesia Baru. Tidak ada kru yang dibayar. Nama-nama pendukung ada di poster.
Lalu ia balik bertanya — dan ini yang menancap: mengapa kita lebih penasaran dengan inisiatif sipil, daripada dari mana duit parpol untuk konser besar?
Kalau transparansi jadi standar, terapkan ke semua arah.
MUSUH SIAPA
Narasi resminya selalu sama: operasi militer di Papua untuk menghadapi OPM. Separatis. Ancaman kedaulatan. Klaim itu sudah dipakai puluhan tahun.
Tapi wajah-wajah di film itu bukan OPM. Mereka petani, tetua adat, ibu-ibu yang memasang salib merah di depan tanah mereka. Tanda penolakan. Bukan senjata.
KontraS mencatat dalam setahun: 85 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota TNI, dengan 182 orang menjadi korban.5
Saya seorang sistem arsitek. Ketika sebuah sistem membutuhkan tentara bersenjata untuk beroperasi di tengah warga sipil yang tidak bersenjata — itu bukan tanda sistem yang sehat. Itu tanda sistem yang tahu ia tidak akan diterima dengan sukarela.
kalau mereka bukan musuh, mengapa diperlakukan seperti musuh?
ENAM PULUH TAHUN SEBELUM INI
1967. Kontrak Freeport ditandatangani. Masyarakat Amungme tidak hadir di meja itu — bukan karena tidak diundang dengan sopan, tapi karena kehadiran mereka tidak dianggap perlu.6
Bukan tanya dulu. Tanda tangan dulu.
Puluhan tahun kemudian, yang keluar dari perut tanah itu bisa dihitung dalam miliaran pound tembaga dan ratusan ton emas. Naik kapal. Pergi.7
Yang tertinggal adalah Sungai Ajkwa. Ratusan ribu ton tailing per hari dibuang ke sana — sungai tempat suku Amungme dan Kamoro mencari ikan selama generasi.7 Sekarang siapa yang menginjak airnya, kulitnya luka. Ikan tidak ada. Pohon di tepinya mati.
Seorang perwakilan masyarakat adat berkata kepada DPR, dalam nada datar: kami miskin di atas miskin.
Di atas tanah yang isinya tambang emas terbesar di dunia.
Transmigrasi datang. Lalu proyek-proyek berikutnya — selalu dengan nama yang mulia, selalu dengan janji yang sama. Food estate sekarang bukan babak pertama. Ia babak yang entah keberapa.
PERINGATAN YANG SUDAH DATANG BERKALI-KALI
Papua bukan yang pertama.
Sumatera sudah menjawab dengan cara yang paling keras. November 2025 — banjir bandang, 1.072 orang meninggal, 186 hilang, 52 kabupaten terdampak, kerugian Rp68,67 triliun.8 Material kayu yang terseret arus meninggalkan bekas potongan gergaji mesin. Bukan pohon tumbang alami — pohon yang sudah lama pergi, diganti konsesi. Di Sumatera ada 1.907 izin tambang aktif, seluas 2,4 juta hektare. Para ahli menyebutnya bom waktu yang sudah lama dirakit.9
Kalimantan kehilangan hutannya untuk sawit dan batubara. Sulawesi dibelah untuk nikel. Halmahera digali. Masing-masing dengan nama program yang mulia. Masing-masing dengan janji yang sama.
Peringatan itu sudah datang berkali-kali, dalam berbagai bahasa, dari berbagai pulau. Yang berbeda hanya seberapa keras suaranya.
Merauke sekarang sedang mendengarkan versi berikutnya.
SATU PARADOKS YANG SUSAH SAYA ABAIKAN
Saya tumbuh besar dengan solidaritas untuk Palestina. Saya masih punya. Bukan retorika — itu keyakinan tentang keadilan yang tidak boleh pilih-pilih.
Tapi justru karena itu ada yang tidak bisa saya diamkan.
Kita bisa memobilisasi jutaan orang untuk tanah yang jauh. Kita punya bahasa untuk pendudukan, pengusiran, perampasan. Kita tahu kata-katanya. Kita fasih.
Lalu mengapa untuk 50.000 jiwa di Merauke — yang tanah adatnya digilas konsesi seluas 70 kali lipat Jakarta, yang ruang diskusinya dibubarkan, yang keluhannya dicap antek asing — kita tiba-tiba gagap dan kehilangan kosakata?
keadilan yang pilih-pilih bukan keadilan. Ia adalah kenyamanan yang memakai kostum moral.
Lebaran tahun ini saya di London, bersama keluarga.
Saya memeluk anak-anak saya — satu per satu, lebih lama dari biasanya. Entah kenapa di tengah pelukan itu, pikiran saya masih di sana. Masih di lima wajah itu. Masih di sungai yang tidak bisa lagi diinjak. Masih di tanah yang tidak dijual tapi terus diambil.
Anak-anak saya tumbuh di London. Passport mereka merah putih. Indonesia tetap masa depan mereka — dan untuk mereka, saya tidak bisa berpura-pura tidak melihat.
Wallahu a'lam bishshawab.
[1] Tempo, Potensi Perampasan Tanah di PSN Tebu dan Proyek Sawah di Merauke, 2024. https://www.tempo.co/lingkungan/potensi-perampasan-tanah-di-psn-tebu-dan-proyek-sawah-di-merauke-7313
[2] Katadata, 50 Ribu Penduduk Papua Selatan Terdampak Proyek Food Estate Merauke, 16 Oktober 2024. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/670f98d30274a/50-ribu-penduduk-papua-selatan-terdampak-proyek-food-estate-merauke
[3] Tempo, Daftar Perusahaan Penggarap Proyek Food Estate Merauke Jokowi, 2024. https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-perusahaan-penggarap-proyek-food-estate-merauke-jokowi-5855
[4] Antara, Panglima TNI Resmikan Lima Batalyon Penyangga Daerah Rawan untuk Papua, 2 Oktober 2024. https://www.antaranews.com/berita/4372039/panglima-tni-resmikan-lima-batalyon-penyangga-daerah-rawan-untuk-papua
[5] KontraS via Tempo, Kontras: Mayoritas Kasus Kekerasan Aparat Militer Terjadi Usai Revisi UU TNI Disahkan, 4 Oktober 2025. https://www.tempo.co/politik/kontras-mayoritas-kasus-kekerasan-aparat-militer-terjadi-usai-revisi-uu-tni-disahkan-2076395
[6] Kompas, Gerak Cepat Soeharto Izinkan Freeport Menambang Emas Papua Tahun 1967, 4 Oktober 2020. https://money.kompas.com/read/2020/10/04/113200026/gerak-cepat-soeharto-izinkan-freeport-menambang-emas-papua-tahun-1967
[7] JATAM, 54 Tahun Tambang Freeport dan Kehancuran "Ibu" Suku Amungme, Komoro dan Sempan, 3 September 2022. https://jatam.org/id/lengkap/54-tahun-tambang-freeport-dan-kehancuran-ibu-suku-amungme-komoro-dan-sempan
[8] Mongabay, Banjir Sumatera, Korupsi, dan Darurat Kemanusiaan, 21 Desember 2025. https://mongabay.co.id/2025/12/21/banjir-sumatera-korupsi-dan-darurat-kemanusiaan/
[9] Mongabay, Peringatan Keras dari Bencana Sumatera, 1 Desember 2025. https://mongabay.co.id/2025/12/01/peringatan-keras-dari-bencana-sumatera/