Presiden Yang Tidak Mau Mendengar

Beberapa hari lalu, seorang sahabat saya mengirim pesan. Ia bekerja di sebuah BUMN. Ia tidak marah. Hanya lelah.

Di tempatnya bekerja, ada seseorang yang hendak dipromosikan sebagai Direktur Utama. Bukan karena rekam jejaknya. Bukan karena kompetensinya. Tapi karena ia punya cantolan, koneksi ke orang yang tepat di lingkaran yang tepat. Dan bagian yang tidak disebutkan tapi semua orang di dalam ruangan tahu: ia adalah alumni almamater yang sama dengan salah satu figur paling berpengaruh di lingkaran terdalam presiden. Proses meritokrasi yang seharusnya ada tidak benar-benar ada. Atau ada secara formal, tapi hasilnya sudah ditentukan sebelum proses dimulai.

Saya diam sebentar membaca pesannya. Bukan karena terkejut. Justru karena tidak terkejut itulah saya diam.

Lalu Bloomberg menerbitkan laporan panjang tentang lingkaran dalam Prabowo dan cara ia membuat keputusan. Saya membacanya. Dan saya menyadari bahwa sahabat saya baru saja memberi saya konteks yang tidak ada di dalam laporan itu: bahwa yang Bloomberg lihat dari luar istana, orang-orang di dalam sistem sudah merasakannya lama.

Esai ini tidak ditulis untuk memvalidasi Bloomberg. Ia ditulis karena keluhan sahabat saya adalah data yang lebih jujur dari semua press release yang pernah saya baca tahun ini.

I. KETIKA PASAR BERBICARA

↑ kembali ke daftar isi

3 Juni 2026. Rupiah mendekati level terendah baru. Di hari yang sama, Prabowo dan beberapa menteri senior bergabung dengan ribuan pendukung untuk berlatih pernapasan dan peregangan bersama motivator Amerika, Tony Robbins, dalam acara perayaan program MBG di Sentul. Bloomberg melaporkan bahwa adegan itu membuat kalangan bisnis dan sebagian kalangan establishment yang hadir tidak nyaman. Bukan karena Tony Robbins. Tapi karena sinyal yang dikirimkan: bahwa urgensi presiden dan urgensi krisis berada di frekuensi yang berbeda.¹

Keesokan harinya, rupiah menembus 18.000 per dolar.

Yang terjadi setelahnya adalah rangkaian langkah darurat: kenaikan suku bunga di luar jadwal sebesar 25 basis poin pada 9 Juni, diikuti konferensi pers bersama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk menunjukkan soliditas. Bloomberg Economics memperkirakan total pengetatan bisa mencapai 125 basis poin dalam satu bulan. Salah satu episode paling agresif sejak krisis Asia 1997.¹

Para analis yang diwawancarai Bloomberg tidak mempertanyakan niat presiden. Yang mereka tanyakan adalah pola. Douglas Ramage dari BowerGroupAsia menyebutnya langsung: "what moves the needle is a sustained pattern of evidence: regulatory decisions that are consulted on before they are announced, enforcement actions that follow due process, and a willingness to engage business communities on proposed changes before they take effect."¹

Pasar tidak menghakimi niat. Pasar menghitung pola.

Sudah kita bahas dalam esai tentang IHSG dan tentang narasi Sell Indonesia: kepergian Sri Mulyani bukan sekadar rotasi menteri.² Ia adalah hilangnya sinyal yang dibaca pasar global sebagai jangkar kredibilitas fiskal. Yang menggantikannya bukan nama baru, tapi pertanyaan lama yang belum terjawab: siapa yang sekarang berani menyampaikan kepada presiden bahwa angkanya tidak realistis?

II. ARSITEKTUR KEPUTUSAN YANG TERTUTUP

↑ kembali ke daftar isi

Prabowo memiliki kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan lebih dari 100 menteri dan wakil menteri. Tapi Bloomberg melaporkan, berdasarkan wawancara dengan lebih dari selusin orang yang mengenal dinamika internal pemerintahan ini, bahwa keputusan nyata dibuat dalam lingkaran yang jauh lebih kecil: sekelompok figur yang dikenal sebagai "Hambalang Boys", merujuk pada kediaman pribadi presiden di luar Jakarta tempat ia menghabiskan banyak waktunya.¹

Bloomberg mendeskripsikan Prabowo sebagai pengambil keputusan yang impulsif, cenderung menghindari detail, dan tidak menyukai diskusi kabinet atau perdebatan kebijakan yang panjang. Para insidernya sendiri menyebut kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sebagai erratic and poorly communicated.¹ Ini bukan penilaian dari luar. Ini penilaian orang-orang yang bekerja di dalam.

Para peneliti dari University of Melbourne menulis tentang hal yang sama dengan presisi yang berbeda. Yang menyatukan lingkaran dalam ini bukan kompetensi (beberapa dari mereka memang cakap), melainkan ketergantungan total pada patronase presiden. Hasilnya adalah apa yang Irving Janis sebut sebagai groupthink: kondisi di mana loyalitas mengharuskan setiap anggota menghindari isu-isu yang bisa mengganggu.³

Dalam arsitektur sistem yang saya kenal dari dua dekade membangun infrastruktur pemerintahan di tiga negara, ini bukan masalah karakter manusianya. Ini masalah desain. Ketika sebuah sistem hanya punya satu jalur input, satu pintu untuk semua informasi yang sampai ke pembuat keputusan. Sistem itu secara struktural buta terhadap hal-hal yang tidak diinginkan oleh penjaga pintunya.

Dan ketika penjaga pintu itu, dalam rapat-rapat dengan presiden, memotong pembicaraan pejabat dan ekonom untuk memberi instruksi atau menegur konglomerat di depan presiden, seperti yang Bloomberg laporkan dari kesaksian para insidernya. Maka sinyal tentang apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan sudah sangat jelas bagi semua yang ada di ruangan.¹

Saya pernah menulis tentang silent failure: tentang sistem yang berhenti berfungsi tanpa alarm berbunyi karena tidak ada mekanisme yang dirancang untuk mempertanyakan asumsi dari dalam.⁴ Kabinet 100 orang dengan lingkaran keputusan yang sangat kecil adalah versi politiknya. Semakin besar kabinet, paradoksnya, semakin sedikit yang berani bicara. Bukan karena takut dalam arti harfiah, tapi karena mereka sudah belajar membaca apa yang sebenarnya dihargai di sistem ini.

III. KEBIJAKAN YANG LAHIR TANPA PROSES

↑ kembali ke daftar isi

Bloomberg membandingkan dua cara kerja. Jokowi, menurut para insidernya, biasanya membawa proposal besar melalui perdebatan panjang di kabinet dan dengan pakar eksternal, kadang berjam-jam membahas detail. Setelah keputusan diambil, sekelompok kecil staf tepercaya mengawal implementasinya dan memberi laporan berkala. Bahkan setelah kunjungan resmi ke suatu proyek, Jokowi sering melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan apa yang dilaporkan sesuai kenyataan.¹

Pola di era Prabowo berbeda. Kebijakan datang tiba-tiba. Detailnya diselesaikan setelah pengumuman, bukan sebelumnya.

Koperasi Desa Merah Putih tidak ada dalam janji kampanye. Ia muncul April 2025. Sampai hari ini publik tidak mendapat kejelasan tentang siapa yang mengendalikannya secara operasional. Yang jelas: ia dibiayai Dana Desa, uang yang menjadi hak orang-orang desa, tapi mereka tidak pernah diajak bicara. Dari total pagu Dana Desa Rp 60,57 triliun pada 2026, sekitar Rp 34,57 triliun atau 58% dialihkan untuk program ini.⁵

Ekspor satu pintu untuk sawit, batubara, dan ferroalloy diumumkan Mei 2026. Bloomberg melaporkan bahwa kebijakan ini diumumkan dengan cara yang mengejutkan pejabat pemerintah sendiri.¹ Pertanyaan dasar, termasuk bagaimana DSI menghasilkan pendapatan dan apa yang terjadi dengan kontrak jangka panjang eksportir swasta, masih dalam diskusi setelah kebijakan resmi berjalan.⁶

Contoh lebih kecil tapi lebih mengungkap: toko-toko Tiffany & Co. di beberapa mal Jakarta ditutup karena dugaan pelanggaran impor dan pajak. Dalam sebuah roundtable di depan media pada 6 Juni, Menteri Keuangan Purbaya menginterogasi Dirjen Bea Cukai tentang mengapa toko ditutup kalau penyelidikan belum selesai. Dua hari kemudian, Tiffany & Co. kembali buka.¹ Bukan insiden besar. Tapi polanya sama: keputusan diambil, lalu dibalik, tanpa proses yang bisa dibaca dari luar.

Urutan yang terbalik ini, umumkan dulu lalu selesaikan detailnya kemudian, bukan sekadar masalah komunikasi. Ini masalah desain proses. Dan ketika prosesnya tidak ada, yang mengisi celah itu adalah interpretasi masing-masing pihak, kepentingan yang lebih cepat bergerak, dan keputusan yang dibuat oleh siapapun yang kebetulan ada di ruangan saat itu.

IV. MBG: NIAT YANG BAIK, DESAIN YANG SALAH

↑ kembali ke daftar isi

MBG (Makan Bergizi Gratis) adalah program yang lahir dari kepedulian yang nyata. Prabowo berulang kali menyebut inspirasinya: keprihatinan atas stunting, atas anak-anak yang masuk kelas dalam keadaan lapar, atas generasi yang tidak bisa tumbuh optimal karena kekurangan gizi sejak dini. Niatnya tidak perlu diragukan. Yang perlu dipertanyakan adalah desainnya.¹³

Program gizi yang efektif, yang terbukti menurunkan stunting di negara-negara yang berhasil, bekerja dengan prinsip yang berlawanan dengan apa yang dibangun MBG. Prinsipnya: intervensi padat di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), menyasar ibu hamil dan anak di bawah dua tahun dari keluarga yang paling rentan, dengan kualitas tinggi dan monitoring ketat. Sedikit penerima, dampak maksimal.

MBG memilih arah sebaliknya: makan siang untuk sebanyak mungkin anak, dari SD sampai SMA, dari keluarga miskin sampai keluarga mampu, di sekolah negeri maupun swasta. Cakupan luas, kualitas tipis. Dan seperti yang kemudian terbukti, bahkan kualitas yang tipis itu pun tidak bisa dijamin.¹⁴

Lebih baik memberi sedikit kepada yang benar-benar memerlukan dengan kualitas yang bermakna, daripada memberi kepada semua orang dengan kualitas yang tidak bisa dijaga, bahkan beracun.

Indonesia sudah punya alat untuk melakukan yang pertama. DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) memuat 289 juta individu dalam 95 juta keluarga, dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan, by name by address by NIK.¹⁵ Desil 1 sampai 3 adalah mereka yang paling rentan. Data itu ada. Sudah diverifikasi. Sudah bisa dipakai hari ini.

MBG tidak menggunakannya.

Alih-alih targeting berbasis DTSEN, program ini menyasar semua anak di sekolah negeri, tanpa membedakan apakah anak dari keluarga desil 1 di NTT atau keluarga desil 8 di Jakarta Selatan. Hasilnya: anggaran Rp 71 triliun di 2025 tersebar tipis ke 82,9 juta penerima, dengan biaya per porsi Rp 15.000 yang sepertiga hingga separuhnya tersedot oleh infrastruktur SPPG, bukan oleh makanannya.¹³

Yang lebih mengungkap dari angka-angkanya adalah urutan kejadiannya. SPPG meledak dari target 21.000 menjadi 27.877. 6.877 kelebihan itu baru diakui secara publik oleh Menko Zulkifli Hasan setelah situasi sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Bukan karena sistem mendeteksinya. Tapi karena sudah terlalu besar untuk tidak kelihatan.¹³

Ini adalah pola yang sama dengan semua kebijakan lain di era ini: masalah desain yang tidak terdeteksi di awal karena tidak ada proses yang memungkinkan deteksi itu terjadi. Dan ketika masalahnya akhirnya kelihatan: ada kepala lembaga yang memakai rompi pink, ada puluhan ribu anak yang keracunan. Yang diganti adalah orangnya, bukan desainnya.¹⁴

Nanik S. Deyang, pengganti Dadan, adalah mantan jurnalis yang telah menjadi bagian dari tim kampanye Prabowo sejak 2019. Bloomberg mencatat bahwa ia tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam memimpin program senilai miliaran dolar.¹ Ini bukan serangan personal. Ini pertanyaan desain. Ketika sebuah lembaga yang mengelola anggaran sebesar itu dipimpin bukan berdasarkan kapasitas untuk memimpin program itu, sinyal tentang apa yang sebenarnya diprioritaskan sudah sangat jelas.

Prabowo punya data untuk membuat MBG bekerja dengan benar. DTSEN ada. Puskesmas dan Posyandu ada. PKH sebagai mekanisme transfer sudah teruji. Yang tidak ada adalah keputusan untuk menggunakan semua itu. Alih-alih membangun 27.000 dapur baru yang tidak cukup diawasi, tidak cukup ditarget, dan ternyata tidak cukup aman.¹⁵

V. AGRINAS DAN LOGIKA YANG TIDAK SELESAI

↑ kembali ke daftar isi

Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) dibentuk untuk menertibkan perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan. Ini bukan gagasan yang salah. Alih fungsi hutan menjadi kebun sawit ilegal adalah masalah nyata yang bertahun-tahun tidak tuntas.

Tapi dua minggu setelah Satgas PKH dibentuk, PT Agrinas Palma dibentuk untuk menerima lahan-lahan yang disita. Lahan itu tidak dihutankan kembali. Mereka dialihkelolakan. Per Mei 2026, Agrinas Palma menguasai 4,12 juta hektar perkebunan sawit, naik dari 1,7 juta hektar di Desember 2025.⁷ Ini luas yang tidak mungkin dikelola sendiri oleh perusahaan yang baru berusia setahun lebih. Maka Agrinas membuat skema kerja sama, termasuk dengan sebagian pemilik kebun yang sebelumnya menjadi target penertiban itu sendiri.

16 Juni 2026. Kemarin. Seorang warga bernama Luis Hutabarat meninggal di area perkebunan Agrinas di Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Komandan Distrik Militer setempat membenarkan keterlibatan dua oknum TNI Angkatan Darat yang bertugas sebagai pengamanan di sana.⁸ Keberadaan tentara aktif sebagai pengamanan BUMN perkebunan bukan anomali. Ini adalah bagian dari pola yang sudah kita catat dalam esai tentang anggaran pertahanan: fungsi sipil yang dikerjakan institusi militer, dengan biaya yang ditanggung publik tapi akuntabilitasnya tidak jelas ke mana.⁹ Massa membakar dua kantor Agrinas sebagai respons atas kematian Luis.¹⁰

Ini bukan insiden pertama. Februari lalu, warga sudah menggeruduk kantor Agrinas di lokasi yang sama karena oknum yang bertugas dianggap mengancam dan menganiaya warga.¹¹ Konflik lahan yang dulu ada antara perusahaan swasta dan masyarakat tidak hilang hanya karena lahannya berpindah ke tangan BUMN. Relasi kuasa di lapangan tidak berubah hanya karena logo di gerbangnya berganti.

Ada pertanyaan yang tidak pernah diperdebatkan secara publik sebelum Agrinas terbentuk: apakah penertiban kebun sawit ilegal membutuhkan pengalihan ke satu BUMN tunggal yang menguasai lahan seluas dua kali Jawa Barat? Ataukah ada skema lain yang lebih melibatkan masyarakat sekitar, lebih punya mekanisme akuntabilitas yang bisa diperiksa dari luar? Keputusannya sudah ada sebelum pertanyaannya sempat diajukan.

VI. YANG TIDAK TERLIHAT DARI PODIUM

↑ kembali ke daftar isi

Kembali ke sahabat saya.

Yang ia ceritakan bukan tentang korupsi dalam arti uang yang dicuri. Ia bercerita tentang sesuatu yang lebih diam: bahwa di BUMN tempatnya bekerja, seseorang sedang dipromosikan bukan karena rekam jejaknya, tapi karena ia punya koneksi ke orang yang tepat. Proses yang seharusnya ada tidak benar-benar ada.

Ini adalah konsekuensi struktural dari sistem yang membangun loyalitas sebagai mata uang utamanya. Ketika loyalitas lebih dihargai dari kompetensi di puncak, sinyal itu turun ke bawah. Orang-orang di level menengah belajar membaca apa yang sebenarnya dihargai. Mereka menyesuaikan diri. Dan perlahan, institusi bergeser. Bukan karena ada keputusan resmi untuk bergeser, tapi karena itulah cara sistem bekerja dalam praktiknya.

Bloomberg mencatat bahwa Prabowo, menurut orang-orang dekatnya, tidak menyukai kabar buruk, sehingga para menteri dan stafnya menahan informasi penting. Salah satu contoh yang disebut: pada Agustus lalu, ia awalnya tidak mendapat laporan akurat tentang skala protes besar yang mengguncang Jakarta.¹ Presiden yang tidak menerima gambaran akurat tentang apa yang terjadi di negaranya sendiri. Bukan karena informasinya tidak ada, tapi karena sistemnya tidak dirancang untuk menyampaikannya.

Yang paling berbahaya dari sistem seperti ini bukan yang bisa dilihat dari podium. Yang paling berbahaya adalah apa yang diam-diam dipelajari oleh ribuan orang yang bekerja di dalamnya.

Sahabat saya tidak perlu membaca Bloomberg untuk tahu semua ini. Ia sudah tahu dari dalam. Ribuan orang yang bekerja di birokrasi dan BUMN negeri ini juga tahu. Yang perlu kita tanyakan bukan apakah masalah ini ada. Yang perlu ditanyakan adalah sudah berapa lama ia berjalan tanpa koreksi, dan seberapa dalam ia sudah berakar.

VII. INDONESIA BUKAN MILIK SEGELINTIR ORANG

↑ kembali ke daftar isi

Di tengah semua kelelahan itu, sahabat saya mengirim satu kalimat lagi. Saya kutip apa adanya:

Yang penting buatku adalah justru poin terkait roadmap. Kalau memang Indonesia Emas 2045 itu merupakan roadmap yang akan dicapai, bukan slogan doang — ya ayo bareng-bareng. Indonesia bukan milik segelintir orang elit atau apa. Kan emang kita semua.

Saya membaca kalimat itu beberapa kali.

Ia tidak sedang menolak. Ia sedang menagih. Beda yang penting.

Dan saya kira inilah sebetulnya posisi sebagian besar orang yang lelah tapi belum menyerah: mereka tidak butuh pemerintahan yang sempurna. Mereka butuh pemerintahan yang bisa diajak bicara. Yang mau mendengar. Yang membangun kebijakan bersama orang-orang yang terdampak, bukan hanya untuk mereka.

Saya tidak menulis esai ini untuk menolak semua yang dilakukan pemerintahan ini. Penertiban kebun sawit ilegal adalah agenda yang perlu. Ketahanan pangan adalah prioritas yang benar. Hilirisasi sumber daya alam supaya kekayaan tidak pergi begitu saja ke luar negeri. Itu argumen yang bisa dipertahankan. Prabowo sendiri sering menyebutnya: terlalu lama keuntungan sumber daya alam mengalir ke luar dan ke tangan segelintir keluarga besar, sementara rakyat biasa tidak merasakan manfaatnya.¹

Yang bermasalah adalah metodenya. Lebih tepatnya: tidak adanya proses yang memungkinkan masalah terdeteksi sebelum menjadi krisis.

Dalam dua dekade membangun sistem di tiga negara, satu hal yang saya pelajari: program sebesar apapun tidak akan bekerja kalau arsitektur pengambilan keputusannya tidak dirancang untuk menerima informasi yang tidak menyenangkan. Sistem yang hanya menerima kabar baik adalah sistem yang sedang membangun masalah besar yang tidak akan terlihat sampai sudah terlambat.

Singapura punya Centre for Strategic Futures, lembaga yang mandatnya bukan memvalidasi kebijakan yang sudah dipilih, tapi mempertanyakan apakah asumsi di baliknya masih valid.¹² Saya pernah menulis tentang ini.⁴ Indonesia punya DEN (Dewan Ekonomi Nasional), tapi fungsinya berbeda: menjawab "bagaimana mencapai target yang sudah ditetapkan", bukan "apakah target ini masih masuk akal?" Perbedaan itu bukan detail teknis. Itu perbedaan antara sistem yang bisa mengoreksi dirinya sendiri dan sistem yang tidak bisa.

Derwin Pereira, yang diwawancarai Bloomberg, mengatakannya dengan cara yang berlaku untuk pasar sekaligus untuk rakyat: "Markets can tolerate difficult policies. Markets can tolerate unpopular reforms. They can even tolerate slower growth for a period of time. What markets struggle to tolerate is uncertainty."¹ Rakyat lebih sabar dari pasar. Tapi kesabaran itu bukan tanpa batas.

Reformasi birokrasi berbasis kompetensi bukan kemewahan moral. Ia adalah prasyarat fungsional. Sistem yang mengangkat orang berdasarkan kedekatan akan terus menghasilkan kebijakan yang tidak mampu mengantisipasi konsekuensinya. Dan konsekuensi yang tidak diantisipasi itu yang paling mahal: bagi Luis Hutabarat yang tidak akan pulang, bagi warga desa yang Dana Desanya dialihkan tanpa mereka diajak bicara, bagi sahabat saya yang lelah tapi masih mau percaya.

Indonesia Emas 2045 bukan slogan yang buruk. Yang membuatnya bisa jadi sekadar slogan adalah ketika jalannya diputuskan oleh segelintir orang, untuk segelintir orang, tanpa mekanisme yang memungkinkan yang lain ikut bicara.

Kan emang kita semua.

Wallahu a'lam bishshawab.

REFERENSI

↑ kembali ke daftar isi

[1] Faris Mokhtar, Haslinda Amin, Chanyaporn Chanjaroen, Inside the Palace: How Prabowo's Circle Is Unnerving Investors, Bloomberg, 16 Juni 2026. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-06-16/prabowo-s-inner-circle-unnerves-investors-and-jolts-indonesian-rupiah

[2] Tulis, Sell Singapore, tulis.simei.uk/sell-singapore/

[3] Ulla Fionna dan Yoes C. Kenawas, Prabowo's inner circle is dominated by young, groupthink-prone loyalists. What could go wrong?, Indonesia at Melbourne, University of Melbourne, April 2026. https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/prabowos-inner-circle-is-dominated-by-young-groupthink-prone-loyalists-what-could-go-wrong/

[4] Tulis, Negara dalam Ancaman Silent Failure, tulis.simei.uk/negara-dalam-ancaman-silent-failure/

[5] Tulis, Investasi yang Tidak Boleh Dipotong (Dan yang Tidak Pernah Dimulai), tulis.simei.uk/investasi-yang-tak-boleh-dipotong/

[6] Jakarta Globe, Palm Oil and Coal Sectors Fear Fallout From Indonesia's New Export Regime, 2026. https://jakartaglobe.id/business/palm-oil-and-coal-sectors-fear-fallout-from-indonesias-new-export-regime-

[7] Haisawit, Data Lahan Agrinas Melonjak dari 1,7 Juta Hektare Menjadi 4,12 Juta Hektare di Mei 2026. https://haisawit.co.id/news/detail/data-lahan-agrinas-melonjak-dari-17-juta-hektare-menjadi-412-juta-hektare-di-mei-2026

[8] Kompas, Massa Bakar Kantor Perusahaan BUMN Usai Kematian Warga di Labura, Oknum TNI Diduga Terlibat, 17 Juni 2026. https://medan.kompas.com/read/2026/06/17/190346378/massa-bakar-kantor-perusahaan-bumn-usai-kematian-warga-di-labura-oknum-tni

[9] Tulis, Sabuk Pengaman yang Kita Bayar Dua Kali, tulis.simei.uk/sabuk-pengaman-yang-kita-bayar-dua-kali/

[10] Menara Today, Diduga Gara-Gara Kasus Penganiayaan Berujung Kematian, Dua Kantor PT Agrinas Palma Nusantara Dibakar Massa, 16 Juni 2026. https://www.menaratoday.com/2026/06/diduga-gara-gara-kasus-penganiayaan.html

[11] Gemuruh News, Massa Geruduk Kantor PT Agrinas Palma Nusantara di Labura, 9 Februari 2026. https://gemuruhnews.com/massa-geruduk-kantor-pt-agrinas-palma-nusantara-di-labura/

[12] Singapore Centre for Strategic Futures. https://www.csf.gov.sg

[13] Tulis, Semua Titiknya Sudah Ada, tulis.simei.uk/semua-titiknya-sudah-ada/

[14] Tulis, MBG: DPR Kemana?, tulis.simei.uk/mbg-dpr-kemana/

[15] Tulis, Ketika Data Adalah Jawaban yang Salah, tulis.simei.uk/ketika-data-adalah-jawaban-yang-salah/