Sekali Lagi Kelas Menengah

Layar di pompa itu menunjukkan angka yang tidak ia harapkan.

Dua puluh tiga liter. Rp 373.750.

Seminggu lalu, angka yang sama berarti Rp 282.900. Selisihnya Rp 90.850, bukan karena ia mengisi lebih banyak, bukan karena mobilnya berubah. Hanya karena tanggal berubah dari 9 ke 10 Juni 2026.

Ia berdiri sebentar. Menatap struk. Lalu memasukkannya ke saku tanpa membaca.

Tidak ada yang bisa ia lakukan dengan angka itu selain menerimanya.

I. Rp 3.950 Per Liter

Pertamax naik dari Rp 12.300 ke Rp 16.250 per liter. Resmi, 10 Juni 2026.¹

Kenaikan 32,1 persen. Dalam satu malam.

Pemerintah menyebutnya "penyesuaian harga", frasa yang dirancang untuk tidak terdengar seperti apa yang sebenarnya terjadi. Pertamina menyebutnya mengikuti "evaluasi berkala" dan "harga keekonomian". Bahlil bilang sudah "diperhitungkan secara bijak".²

Saya tidak meragukan perhitungannya. Saya hanya ingin tahu siapa yang ada di dalam ruangan saat angka itu ditetapkan, dan siapa yang tidak.

Yang tidak ada di ruangan itu: orang di pompa tadi.

II. Untuk Siapa Pertamax Naik?

Ada narasi yang beredar sejak kenaikan ini diumumkan. Bunyinya kurang lebih: Pertamax itu BBM-nya orang kaya. Yang naik harga premium, bukan subsidi. Pertalite tidak berubah. Yang terdampak hanya yang mampu.

Narasi ini salah, bukan karena niatnya jahat, tapi karena datanya tidak diperiksa.

Pertamax RON 92 adalah BBM utama kelas menengah Indonesia. Bukan kelas atas. Konsumsi tahunannya sekitar 5 juta kiloliter, setara sekitar empat juta kendaraan aktif, mayoritas di Jawa dan kota-kota besar.³ Pengguna Pertamax Turbo, yang benar-benar BBM kelas atas, volumenya sekitar 492 kiloliter per hari normal, sepersepuluh dari Pertamax RON 92.⁴

Siapa empat juta kendaraan itu? Honda PCX dan NMAX yang dipakai komuter kantoran. Daihatsu Ayla dan Honda Brio Satya yang dicicil keluarga muda dengan penghasilan Rp 5-10 juta per bulan. Kendaraan operasional UMKM kecil.

Pertamax bukan BBM orang kaya. Ia adalah BBM orang yang terlalu kaya untuk dapat subsidi, tapi terlalu miskin untuk tidak merasakan kenaikannya.

Dan ada dimensi teknis yang jarang dijelaskan: mobil LCGC, Brio Satya, Ayla, Agya, semua yang ada di iklan kredit murah itu, secara regulasi Euro 4 membutuhkan BBM minimal RON 92. Bukan karena pemiliknya kaya. Karena mesinnya dirancang begitu.⁵

III. Tidak Ada Bantalan

Berapa tambahan beban yang harus ditanggung?

Untuk pengguna motor maxi seperti PCX atau NMAX, dengan jarak tempuh harian 40 km: tambahan sekitar Rp 87.000 per bulan. Kelihatan kecil.

Untuk keluarga dengan mobil LCGC, commute harian 50 km: tambahan sekitar Rp 310.000 per bulan. Satu analisis menyebut angka Rp 600.000 untuk pemakaian lebih tinggi, dan lebih dari Rp 1 juta untuk rumah tangga dengan dua kendaraan.⁶

Ini bukan hanya soal pompa bensin. Ketika harga BBM naik signifikan, pelaku usaha, pengemudi, distributor, dan penyedia jasa menyesuaikan biaya operasional mereka, dan penyesuaian itu mengalir ke harga makanan, biaya pendidikan, layanan harian, ongkos bengkel.⁷ Kelas menengah menanggung kenaikan di hulu sekaligus di hilir.

Yang paling membuat posisi ini tidak tertahankan bukan besarnya angka. Tapi absennya bantalan.

Kelas bawah: ada Bansos, BLT, operasi pasar.
Kelas atas: punya aset, tidak sensitif inflasi, sering dapat karpet merah regulasi bisnis.
Kelas menengah: tidak masuk kriteria bantuan. Tidak punya aset yang melindungi. Tapi harus menanggung kenaikan biaya hidup sendirian.

Anggota DPR Budi S. Kanang menyatakannya dengan cukup jelas: "Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu."⁸

Bukan sindiran. Bukan kritik. Pernyataan fakta.

IV. Angka yang Tidak Berhenti Turun

Kenaikan Pertamax bukan kejadian yang datang ke kelas menengah yang sehat. Ia datang ke kelas menengah yang sudah enam tahun menyusut.

BPS mencatat: pada 2019, jumlah kelas menengah Indonesia 57,33 juta orang. Pada 2025, angka itu menjadi 46,7 juta. Dalam enam tahun, 10,63 juta orang keluar dari kelas menengah, dan sebagian besar tidak naik ke atas, melainkan turun.⁹

Mereka tidak masuk ke kelas atas. Mereka masuk ke kelompok aspiring middle class, yang pada 2025 sudah mencapai 142 juta orang. Atau lebih jauh: ke kelompok rentan miskin, yang naik dari 54,97 juta pada 2019 menjadi 67,69 juta pada 2024.¹⁰

Data ini bukan dari lembaga oposisi. Ini dari BPS, yang laporannya dipaparkan langsung kepada Komisi XI DPR.

Tren penurunan ini konstan: tidak ada satu tahun pun sejak 2019 di mana kelas menengah bertambah. Yang bertambah adalah kelompok di bawahnya.

Dan ke dalam kelas menengah yang terus menyusut inilah kenaikan Pertamax 32 persen itu mendarat.

V. Sementara Itu, Ada yang Tidak Boleh Dipotong

Di hari yang sama kelas menengah menerima kenaikan ini, ada dua program yang resmi tidak boleh dipotong.

MBG adalah investasi jangka panjang. Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi jangka panjang. Keduanya prioritas nasional. Keduanya aman dari efisiensi, di saat kementerian lain dipangkas sampai ada yang kehilangan 86 persen anggarannya.¹¹

MBG mengeluarkan sekitar Rp 19 triliun setiap bulan. Makan siangnya habis. Besok dibutuhkan lagi. Tahun depan dibutuhkan lagi, dalam jumlah yang tidak lebih kecil.

Dari total Dana Desa Rp 60,57 triliun tahun 2026, sekitar 58 persen diarahkan untuk Komdes. Kepala Desa yang biasanya menerima Rp 1,3 miliar per tahun, tahun ini mendapat Rp 365 juta. Dan ada laporan dari kontraktor di Jawa Barat: dari anggaran Rp 1,6 miliar per unit gedung koperasi, yang sampai ke tangan kontraktor sekitar Rp 800 juta.¹²

Program yang tidak boleh dipotong itu sudah dipotong, hanya bukan oleh pemerintah.

Tapi ini bukan esai tentang korupsi. Korupsi kita sudah hafal polanya. Ini esai tentang sesuatu yang lebih mendasar: cara pemerintah menamai pengeluarannya.

VI. Dua Kolom yang Tidak Boleh Dicampur

Dua puluh tahun saya membangun sistem untuk pemerintah di beberapa negara. Ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar: jangan campur kolom CapEx dan OpEx.

Capital expenditure adalah belanja yang meninggalkan aset. Jalan yang selesai hari ini masih bekerja dua puluh tahun lagi. Sistem pendidikan yang dibangun dengan benar melipatgandakan produktivitas generasi berikutnya. Infrastruktur kesehatan yang solid menekan biaya sosial jangka panjang secara terukur. Ini investasi, bukan karena pemerintah menyebutnya begitu, tapi karena ada aset yang bisa diaudit dan ada return yang bisa diproyeksikan.

Operational expenditure adalah biaya yang habis dipakai. Perlu. Sah. Tapi cara menilainya berbeda, cara mendanainya berbeda, dan yang paling penting: cara berbohong tentangnya juga berbeda.

MBG tidak meninggalkan aset yang bisa diaudit. Ia meninggalkan anak-anak yang lebih kenyang, yang itu sendiri tujuan yang mulia, tapi manfaatnya tidak bisa dikapitalisasi, tidak ada balance sheet yang berubah, tidak ada aset yang bisa diwariskan ke pemerintah berikutnya.

Ini bukan penilaian moral. Ini definisi akuntansi.

Masalahnya bukan bahwa OpEx dibiayai. Masalahnya adalah OpEx dinamai CapEx, karena dengan nama itu, ia terlindungi dari pertanyaan yang seharusnya diajukan: apakah kita mampu membiayainya secara berkelanjutan tanpa mengorbankan hal lain?

Hal lain itu, ternyata, adalah kantong kelas menengah yang mengisi Pertamax di pompa tadi.

Satu tangan pemerintah menyebut MBG "investasi jangka panjang" yang tidak boleh disentuh. Tangan lain, diam-diam, memindahkan beban Rp 3.950 per liter ke orang-orang yang tidak dapat subsidi dan tidak punya aset pelindung.

Dua gerakan berbeda. Satu arah yang sama: keluar dari kantong yang sama.

VII. Hitung Sendiri

Di esai sebelumnya tentang reposisi anggaran, saya membangun model untuk menghitung dampak pilihan fiskal selama sepuluh tahun. Model itu sekarang punya satu variabel baru: berapa beban tambahan yang dipindahkan ke rumah tangga kelas menengah lewat kenaikan BBM non-subsidi, sementara OpEx besar tetap dilindungi dari efisiensi.

Geser angkanya. Ubah asumsi yang tidak kamu setujui. Lihat apa yang terjadi.

VIII. Cermin dari Sebelah Rumah

Ada negara di sebelah kita yang berguna sebagai cermin, bukan untuk memuji, bukan untuk mencela, tapi karena datanya memaksa kita mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman.

Malaysia, 2026. GDP per kapita USD 11.874, hampir dua setengah kali Indonesia.¹³ Pendapatan rata-rata bulanannya sekitar lima kali lebih tinggi dari Indonesia dalam nominal.¹⁴

Harga RON95 bersubsidi di Malaysia: RM 1,99 per liter.¹⁵ Dengan kurs Juni 2026, itu setara Rp 8.756 per liter. Lebih murah dari Pertalite Indonesia yang Rp 10.000, padahal RON-nya lebih tinggi dan pendapatan warganya jauh lebih besar.

Dan siapa yang berhak atas subsidi itu? Bukan hanya yang miskin. Bukan hanya B40. Semua warga Malaysia yang punya MyKad dan SIM aktif, 16 juta orang, secara otomatis berhak mendapat kuota 300 liter per bulan di harga Rp 8.756.¹⁶

Malaysia tidak memberikan subsidi BBM kepada rakyatnya karena tidak mampu menaikkan harga. Mereka memberikannya karena memilih untuk tidak membebankan biaya energi sepenuhnya ke kantong individu, sambil membangun alternatif yang serius.

Bukan kebetulan Malaysia bisa melakukan ini. Ada sebabnya yang bisa ditelusuri.

Kuala Lumpur punya 144 stasiun kereta dalam jaringan Rapid KL, MRT, LRT, Monorail, BRT. Pada 2025, jaringan itu melayani lebih dari satu juta penumpang setiap hari.¹⁷ Mereka sedang membangun LRT Shah Alam yang baru, menargetkan modal share transportasi publik 40 persen pada 2030.¹⁸

Jakarta, kota dengan 75 juta pergerakan perjalanan per hari, modal share transportasi publiknya masih di bawah 11 persen tanpa ojol online.¹⁹

Warga Malaysia mengeluarkan 6,14 persen pendapatannya untuk transportasi. Warga Indonesia 12,46 persen, di atas standar ideal Bank Dunia yang 10 persen.²⁰ Dan itu sebelum Pertamax naik 32 persen.

Indonesia punya 166 juta kendaraan bermotor untuk 279 juta penduduk. Malaysia punya 36 juta kendaraan untuk 33 juta penduduk, rasio per kapita lebih tinggi, tapi biaya transportasinya separuh.²¹

Ini yang cermin itu tunjukkan: banyaknya kendaraan pribadi bukan tanda kemakmuran. Ia adalah tanda absennya pilihan lain. Orang Indonesia tidak naik motor karena cinta motor. Mereka naik motor karena tidak ada yang lain.

Dan selama tidak ada yang lain, permintaan BBM akan terus membengkak. Bukan karena perilaku konsumtif, tapi karena sistem transportasinya tidak pernah selesai dibangun.

IX. Ketika BBM Mahal, Hutan yang Membayar

Dari sinilah B50 masuk ke dalam cerita ini.

166 juta kendaraan yang tidak punya alternatif transportasi publik butuh bahan bakar. Ketergantungan itu menciptakan tekanan pasokan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan impor. Pemerintah memilih jalan lain: biodiesel dari sawit, dicampur 50 persen ke solar, program B50, ditargetkan berlaku pertengahan 2026.²²

Kebutuhan CPO untuk B50 jauh melampaui kapasitas produksi yang ada. Koalisi Transisi Bersih mencatat: program ini berpotensi memicu deforestasi seluas 1,5 juta hektare.²³ Lahan sawit Indonesia sudah mencapai 20,9 juta hektare, melampaui batas atas yang direkomendasikan. Dalam lima tahun terakhir, ekspansi sawit sudah menyebabkan deforestasi 424 ribu hektare hutan alam.²⁴

Yang paling terancam bukan Jawa. Jawa sudah habis.

Papua Selatan menjadi sasaran berikutnya. Pemerintah mengarahkan pembukaan lahan untuk tebu dan sawit, bahan baku bioenergi, ke tanah adat yang selama ini tidak pernah diminta berpindah tangan. Satya Bumi mencatat: deforestasi untuk perkebunan tebu di Papua Selatan sudah mencapai 15.613 hektare dan terus bertambah, disertai perampasan hutan adat dan kerusakan ekosistem.²⁵

Sawit Watch mencatat 1.150 konflik komunitas terkait perkebunan sawit pada 2025, melibatkan 404 perusahaan. Lebih dari separuhnya konflik tenurial, soal siapa yang berhak atas tanah.²⁶

Ini bukan argumen bahwa B50 sepenuhnya salah, atau bahwa transisi energi tidak perlu. Argumentnya lebih sederhana: jika transportasi publik yang layak ada, permintaan BBM tidak akan sebesar ini. Jika permintaan tidak sebesar ini, tekanan untuk membuka lahan tidak akan setinggi ini. Jika tekanan tidak setinggi ini, Papua tidak perlu menjadi jawaban atas pertanyaan yang seharusnya tidak perlu diajukan.

Biaya absennya transportasi publik tidak hanya dibayar oleh kelas menengah di pompa bensin. Ia juga dibayar oleh masyarakat adat Papua yang tidak pernah memiliki kendaraan bermotor, tidak pernah mengisi Pertamax, dan tidak pernah duduk di ruangan mana pun saat keputusan itu dibuat.

X. Satu Garis

Korupsi BGN. Dana desa yang tersedot ke gedung koperasi. Anggaran pendidikan yang dihitung ulang definisinya. Saham BUMN yang jatuh bukan karena fundamentalnya. Pertamax naik 32 persen dalam satu malam, untuk kelas yang sudah enam tahun menyusut. Dan hutan Papua yang dibuka untuk membayar tagihan energi yang lahir dari sistem transportasi yang tidak pernah selesai dibangun.

Ini bukan daftar kejadian yang tidak berhubungan. Ini titik-titik dalam satu pola.

Polanya bukan niat jahat, saya tidak punya bukti untuk itu dan tidak akan mengklaimnya. Polanya adalah ketidakmampuan membedakan belanja yang habis dari investasi yang tinggal. Negara yang tidak punya kolom CapEx dan OpEx dalam cara berpikirnya. Yang punya hanya kolom "prioritas" dan "bukan prioritas", dan isinya ditentukan bukan oleh hitungan, tapi oleh siapa yang paling keras bicara di ruangan.

Kelas menengah Indonesia tidak ada di ruangan itu.

Mereka ada di pompa, menatap struk, memasukkannya ke saku tanpa membaca.

Karena apa yang bisa dilakukan dengan angka yang sudah ditetapkan tanpa mereka?

Yang bisa mereka lakukan, yang bisa kita lakukan, adalah mencatatnya. Menghubungkan titik-titiknya. Dan tidak berhenti bertanya sampai ada yang menjawab dengan data, bukan frasa.

Wallahu a'lam bishshawab.