Sell Singapore

Tagar itu muncul di timeline saya suatu malam. #SellSingapore.

Saya diam agak lama membacanya. Bukan karena tidak paham emosinya. Rupiah tembus Rp 18.000, IHSG anjlok 36% dari puncaknya, dan nama Indonesia terpampang di Bloomberg dengan keterangan yang tidak nyaman: world's worst-performing major equity gauge this year. Wajar kalau orang mencari sesuatu untuk dilampiamkan. Dan Singapura, pulau kota tanpa sumber daya alam, tanpa hutan, bahkan tanpa air tawar yang cukup untuk dirinya sendiri, adalah kandidat yang nyaman.

Tapi saya tinggal di sana sepuluh tahun. Sebagai Permanent Resident. Dua dari empat anak saya lahir di sana. Saya bekerja sebagai architect consultant untuk institusi-institusi yang menjadi tulang punggung negara itu: IRAS, DBS, OCBC, Citibank, Singapore Airlines. Bahkan pernah menjadi platform architect untuk ESB-nya IRAS sendiri, sistem yang menghubungkan seluruh ekosistem pajak digital Singapura.

Saya tahu dari dalam apa yang mereka bangun. Dan itulah kenapa tagar itu membuat saya ingin menulis ini. Bukan untuk membela Singapura. Tapi untuk bertanya sesuatu yang lebih penting: kenapa kita tidak pernah sampai ke sana?

I. SELL INDONESIA: DARI MANA DATANGNYA

↑ kembali ke daftar isi

Narasi ini tidak lahir dari konspirasi media Singapura. Ia lahir dari data pasar yang sudah terakumulasi sejak Oktober 2024, dan dari satu laporan jurnalistik yang legitimate: pada 5 Juni 2026, Bloomberg menerbitkan 'Sell Indonesia' sweeps trading desks as Prabowo tightens grip.

Artikel itu mengutip George Boubouras, kepala riset hedge fund K2 Asset Management yang mengelola aset sekitar US$4,3 miliar. Kalimatnya singkat: "I have zero exposure to Indonesia. I will not give them the opportunity."¹ Boubouras bukan orang Singapura. Ia manajer aset Australia yang berbasis di Melbourne. Tapi ia bicara ke Bloomberg, dan Bloomberg menyiarkannya ke seluruh trading desk di dunia.

Tekanan itu tidak datang tiba-tiba. Ia terakumulasi, bulan demi bulan, dari serangkaian keputusan yang menimbulkan pertanyaan yang tidak mudah dijawab pasar: target pertumbuhan 8% tanpa peta jalan yang meyakinkan, Danantara dengan modal besar dan oversight yang belum jelas, dan yang paling menentukan bagi banyak investor, kepergian Sri Mulyani yang selama bertahun-tahun menjadi sinyal kredibilitas fiskal bagi pasar global.²

Pasar tidak menghakimi niat. Pasar menghitung risiko.

Ketika pasar memutuskan untuk keluar, media Singapura bukan pelakunya. Mereka hanya melaporkan apa yang sudah terjadi di trading desk. Menyalahkan kurirnya lebih mudah dari membaca pesannya.

II. SINGAPURA BUKAN MUKJIZAT

↑ kembali ke daftar isi

Ada cerita yang sering diulang tentang Singapura: negara kecil tanpa sumber daya alam, diusir dari Malaysia pada 1965, Lee Kuan Yew menangis di podium. Lalu dalam satu generasi, menjadi salah satu negara terkaya di dunia.

Cerita itu benar. Tapi yang jarang disebut adalah mekanismenya.

Singapura tidak kaya karena beruntung. Mereka kaya karena membangun sesuatu yang sangat spesifik: sistem yang tidak bisa dihapus oleh pergantian pemimpin. Pergantian Perdana Menteri tidak membubarkan HDB. Tidak mereset filosofi IRAS. Tidak membubarkan Temasek. Karena fondasi itu tidak dibangun di atas loyalitas personal. Ia dibangun di atas undang-undang, regulasi, dan institusi yang berdiri sendiri.

Singapura tidak punya SDA. Yang mereka punya adalah kepercayaan yang dikodifikasi menjadi sistem.

III. YANG SAYA LIHAT DARI DALAM

↑ kembali ke daftar isi

Sepuluh tahun bukan waktu yang pendek. Cukup lama untuk melewati fase terpesona, fase kritis, dan akhirnya sampai ke sesuatu yang lebih tenang.

Di IRAS, saya melihat bagaimana mereka membangun API yang memungkinkan software akuntansi pihak ketiga, Xero, MYOB, terhubung langsung ke sistem pajak. Bukan proyek satu tahun. Ini arsitektur yang dibangun bertahun-tahun dengan filosofi yang jelas: buat compliance semudah mungkin, bukan serumit mungkin. Wajib pajak yang memakai software kompatibel bisa filing tanpa pernah membuka portal pajak. Sistem mendeteksi kesalahan umum secara real-time, sebelum submission, bukan setelah audit.

Di DBS, saya melihat bagaimana regulasi dan teknologi bergerak beriringan. Regulator duduk bersama bankir dan engineer untuk memahami apa yang mungkin sebelum memutuskan apa yang boleh.

Tapi yang paling membekas bukan yang besar-besar itu.

Anak ketiga dan keempat saya lahir di sana. Waktu mencari sekolah, saya menemukan sesuatu yang tidak saya sangka: madrasah Islam di level primary school dengan kualitas yang benar-benar bagus. Terstruktur, terakreditasi, tidak terkesan institusi kelas dua. Sistem pendidikan Singapura tidak memisahkan kualitas berdasarkan jalur keagamaan. Semua sekolah, termasuk madrasah, harus memenuhi standar yang sama.

Playground di dekat flat kami terawat. Bukan mewah, tapi bersih dan aman. Sesuatu yang terdengar sepele, sampai kamu menyadari bahwa playground yang terawat adalah output dari sistem yang bekerja: anggaran pemeliharaan yang tidak dikorupsi di tengah jalan, kontraktor yang diawasi, standar yang dipegang.

IV. YANG VALID DARI KEMARAHAN ITU

↑ kembali ke daftar isi

Tapi saya tidak ingin berhenti di sini. Karena kemarahan yang mendorong #SellSingapore bukan sepenuhnya salah arah.

Ada sesuatu yang nyata di baliknya.

Singapura memang memposisikan diri secara sistematis sebagai intermediary regional. Modal dari Amerika, Eropa, China, Australia masuk ke Indonesia lewat Singapura, bukan langsung. Singapura capture fee dari struktur itu: legal fees, advisory fees, regulatory premium, trust premium. Ini bukan konspirasi. Ini desain yang disengaja, dieksekusi selama enam dekade.

Angka itu bukan tuduhan. Itu pengakuan sendiri, dari orang-orang Indonesia yang memilih mengungkap aset mereka dengan imbalan tarif pajak yang rendah. Sisanya? Tetap di sana.

Jadi ada dua masalah yang berbeda tapi sering dicampur dalam satu tagar. Yang pertama, struktural dan legal: Singapura sebagai hub intermediary. Sistem yang bekerja sesuai desain. Tidak melanggar hukum, tapi juga tidak netral bagi Indonesia. Yang kedua, ilegal dan domestik: kekayaan yang dipindahkan secara tidak semestinya. Ini bukan masalah Singapura. Masalahnya ada di sini, pada siapa di Indonesia yang memindahkan uang itu, dan mengapa sistem kita membiarkannya.

Para buzzer pemerintah yang mempromosikan #SellSingapore kemungkinan besar tahu perbedaan itu. Mengaburkannya jauh lebih nyaman daripada menjawab pertanyaan yang sebenarnya.

Musuh yang sebenarnya tidak tinggal di Singapura. Ia duduk di ruang-ruang yang sama dengan mereka yang mengangkat tagar itu.

V. KENAPA INDONESIA BELUM BISA JADI HUB

↑ kembali ke daftar isi

Pertanyaan yang lebih penting dari #SellSingapore: kenapa Indonesia belum menjadi hub itu sendiri?

Potensinya ada. Ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Populasi Muslim terbesar di dunia. Posisi geografis di persimpangan Pasifik dan Samudra Hindia. Sumber daya alam yang melimpah sebagai underlying asset untuk green finance. 270 juta penduduk sebagai pasar domestik yang tidak dimiliki Singapura.

Tapi potensi bukan kapabilitas. Dan celah antara keduanya sudah terlalu lama dijembatani dengan wacana.

Indonesia serius mempertimbangkan menjadikan Bali sebagai financial hub Asia, dengan tax exemption, regulatory streamlining, model eksplisit mengacu ke Singapura.⁴ Rencana itu ada. Tapi nasibnya sudah bisa ditebak: tenggelam di antara perubahan prioritas dan pergantian menteri.

Dari pengalaman saya membangun sistem di berbagai negara, ada tiga hambatan struktural yang membuat Indonesia selalu berhenti di level wacana.

Yang menyakitkan bukan bahwa ini tidak mungkin. Yang menyakitkan adalah bahwa semua hambatan di atas dapat diatasi, tapi membutuhkan komitmen yang melampaui satu periode jabatan dan satu kepentingan elektoral. Itulah yang selalu tidak ada.

VI. ROADMAP, BUKAN TAGAR

↑ kembali ke daftar isi

Saya seorang architect. Ketika menghadapi sistem yang tidak bekerja, pertanyaan pertama saya bukan siapa yang salah, tapi apa yang perlu dibangun, dan dalam urutan apa.

Menjadi hub regional setara Singapura bukan proyek lima tahun. Singapura sendiri butuh tiga generasi untuk sampai ke posisinya hari ini, dan mereka memulai dari kondisi yang jauh lebih sulit. Yang Indonesia butuhkan bukan program baru. Yang Indonesia butuhkan adalah fondasi yang tidak bisa dihapus oleh presiden berikutnya.

Satu hal yang perlu saya katakan dengan jujur: roadmap ini hanya bisa bekerja jika ada satu perubahan mendasar yang mendahuluinya. Hukum harus dipegang. Bukan hukum yang keras hanya untuk rakyat kecil, tapi hukum yang keras dan konsisten untuk semua, termasuk untuk mereka yang hari ini sedang membuat kebijakan.

Di Singapura, seorang menteri yang terbukti korupsi tidak diselamatkan oleh koneksi politiknya. Ini bukan kesempurnaan moral. Ini desain insentif: sistem yang membuat perilaku korup lebih mahal daripada perilaku jujur. Indonesia bisa membangun sistem itu. Tapi ia harus dimulai dari atas, bukan dari bawah.

Dan satu hal yang sering luput: talenta tidak akan kembali ke negara yang tidak bisa menjamin kualitas hidupnya. Perumahan dengan harga terkontrol. Transportasi publik yang bisa diandalkan. Ruang hijau yang terawat, bukan sebagai kemewahan tapi sebagai standar kota. Sekolah yang baik untuk semua jalur. Ini yang saya lihat di Singapura setiap hari selama sepuluh tahun. Bukan karena mereka lebih kaya dari kita di awal. Tapi karena mereka memutuskan bahwa ini adalah standar minimum yang tidak bisa dikompromikan.

#SellSingapore adalah kemarahan yang sah dibungkus dalam tagar yang salah arah. Indonesia punya semua modal untuk menjadi Singapura versinya sendiri, bahkan lebih. Yang belum ada adalah kesediaan untuk membangun fondasi yang bertahan lebih lama dari satu periode jabatan.

Saya menulis ini dari Dubai. Dua belas tahun setelah meninggalkan Singapura, sebelas tahun setelah kembali menjadi warga negara biasa. Dari jauh, saya masih percaya bahwa Indonesia bisa. Saya hanya tidak tahu kapan kita akan memilih untuk mau.

Wallahu a'lam bishshawab.

[1] Bloomberg, 'Sell Indonesia' Sweeps Trading Desks as Prabowo Tightens Grip, 5 Juni 2026. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-05/
[2] The Straits Times, Indonesia's Markets Reel as Investor Confidence Falters, Juni 2026.
[3] Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Hasil Program Amnesti Pajak, 2016. https://pajak.go.id/
[4] Reuters, Indonesia Considers Bali as Financial Hub to Rival Singapore, 2023.
[5] US Department of State, 2025 Investment Climate Statements: Indonesia, 2025. https://www.state.gov/
[6] World Bank, Worldwide Governance Indicators, 2024. https://info.worldbank.org/governance/wgi/