Sell Singapore

Tagar itu muncul di timeline saya suatu malam pekan lalu. #SellSingapore. Diikuti ratusan komentar, sebagian marah, sebagian bangga, sebagian hanya ingin terlihat nasionalis di kolom komentar.

Saya diam agak lama membacanya.

Bukan karena tidak paham emosinya. Saya paham. Rupiah tembus Rp 18.000, indeks saham anjlok 36% dari rekor tertingginya, dan nama Indonesia terpampang di Bloomberg dengan keterangan yang tidak menyenangkan: world's worst-performing major equity gauge this year. Dalam kondisi seperti itu, wajar kalau orang mencari sesuatu untuk dilampiamkan. Dan Singapura — pulau kota tanpa sumber daya alam, tanpa hutan, bahkan tanpa air tawar yang cukup untuk dirinya sendiri — adalah kandidat yang nyaman.

Tapi saya tinggal di sana sepuluh tahun. Sebagai Permanent Resident. Dua dari empat anak saya lahir di sana. Saya bekerja sebagai architect consultant untuk institusi-institusi yang menjadi tulang punggung negara itu — IRAS, DBS, OCBC, Citibank, Singapore Airlines. Saya bahkan pernah menjadi platform architect untuk ESB-nya IRAS sendiri, sistem yang menghubungkan seluruh ekosistem pajak digital Singapura.

Saya tahu dari dalam apa yang mereka bangun. Dan itulah kenapa tagar #SellSingapore membuat saya ingin menulis ini.

Bukan untuk membela Singapura. Tapi untuk bertanya: kenapa kita tidak pernah sampai ke sana?

I. Sell Indonesia: Dari Mana Datangnya

↑ kembali ke daftar isi

Narasi ini tidak lahir dari konspirasi media Singapura. Ia lahir dari laporan jurnalistik yang legitimate — dan dari data pasar yang sudah terakumulasi sejak Oktober 2024.

Pada 5 Juni 2026, The Straits Times dan Bloomberg menerbitkan laporan berjudul 'Sell Indonesia' sweeps trading desks as Prabowo tightens grip. Artikel itu mengutip George Boubouras, kepala riset hedge fund K2 Asset Management yang mengelola aset sekitar US$4,3 billion. Kalimatnya langsung: "I have zero exposure to Indonesia. I will not give them the opportunity."¹

Boubouras bukan orang Singapura. Ia manajer aset Australia yang berbasis di Melbourne. Tapi ia berbicara ke Bloomberg — dan Bloomberg menyiarkannya ke seluruh trading desk di dunia.

Pergeseran sentimen ini tidak tiba-tiba. Ia terakumulasi dari serangkaian keputusan yang — terlepas dari niat baik di baliknya — menimbulkan pertanyaan yang tidak mudah dijawab: target pertumbuhan 8% tanpa peta jalan yang meyakinkan, MBG dengan governance yang masih mencari bentuk, Danantara dengan modal besar dan oversight yang belum jelas, dan yang paling menentukan bagi sebagian investor — kepergian Sri Mulyani yang selama bertahun-tahun menjadi signal of fiscal credibility bagi pasar global.²

Pasar tidak menghakimi niat. Pasar menghitung risiko.

Dan ketika pasar menghitung risiko Indonesia dan memutuskan untuk keluar — bukan media Singapura yang harus disalahkan. Media Singapura hanya melaporkan apa yang sudah terjadi di trading desk.

II. Singapura Bukan Mukjizat

↑ kembali ke daftar isi

Ada cerita yang sering diulang tentang Singapura: negara kecil tanpa sumber daya alam, diusir dari Malaysia pada 1965, menangis Lee Kuan Yew di podium. Lalu dalam satu generasi, menjadi salah satu negara terkaya di dunia.

Cerita itu benar. Tapi yang jarang disebut adalah mekanismenya.

Singapura tidak kaya karena beruntung. Mereka kaya karena membangun sesuatu yang sangat spesifik: sistem yang tidak bisa dihapus oleh pergantian pemimpin.

Yang perlu digarisbawahi: tidak satu pun dari fondasi di atas yang lahir dari satu periode pemerintahan dan selesai. Semuanya adalah proyek lintas generasi yang dilindungi oleh sistem hukum yang tidak berkompromi.

Pergantian Perdana Menteri Singapura tidak membubarkan HDB. Tidak membubarkan Temasek. Tidak mengganti filosofi IRAS. Karena fondasi itu tidak dibangun di atas loyalitas personal — ia dibangun di atas undang-undang, regulasi, dan institusi yang berdiri sendiri.

Singapura tidak punya SDA. Yang mereka punya adalah kepercayaan yang dikodifikasi menjadi sistem.

III. Yang Saya Lihat dari Dalam

↑ kembali ke daftar isi

Sepuluh tahun bukan waktu yang pendek untuk tinggal di suatu tempat. Cukup lama untuk melewati fase terpesona, fase kritis, dan akhirnya sampai ke pemahaman yang lebih tenang.

Saya bekerja sebagai architect consultant di berbagai institusi. IRAS — saya membangun platform ESB-nya, sistem yang menghubungkan seluruh ekosistem pajak digital mereka ke pihak ketiga. DBS, OCBC, Citibank — institusi keuangan yang beroperasi dengan standar yang sangat berbeda dari apa yang biasa saya temui. Singapore Airlines. Sistem transportasi publik.

Di setiap tempat, pola yang sama selalu muncul: sistem yang sudah berpikir lebih jauh dari orang yang mengoperasikannya.

Di IRAS, saya melihat bagaimana mereka membangun API yang memungkinkan software akuntansi pihak ketiga — Xero, MYOB — terhubung langsung ke sistem pajak. Bukan proyek satu tahun. Ini arsitektur yang dibangun bertahun-tahun, dengan filosofi yang jelas: buat compliance semudah mungkin, bukan sekeanjang mungkin. Wajib pajak yang memakai software kompatibel bisa filing tanpa pernah membuka portal pajak. Sistem mendeteksi kesalahan umum secara real-time — sebelum submission, bukan setelah audit.

Di DBS, saya melihat bagaimana regulasi perbankan dan teknologi bergerak beriringan — bukan saling menunggu. Regulator duduk bersama bankir dan engineer untuk memahami apa yang mungkin sebelum memutuskan apa yang boleh.

Tapi yang paling membekas bukan yang besar-besar itu.

Yang paling membekas adalah hal-hal yang saya alami sebagai resident biasa.

Anak ketiga dan keempat saya lahir di sana. Ketika mencari sekolah, saya menemukan sesuatu yang tidak saya sangka: madrasah Islam di level primary school dengan kualitas yang benar-benar bagus. Terstruktur, terakreditasi, tidak terkesan seperti institusi kelas dua. Sistem pendidikan Singapura tidak memisahkan kualitas berdasarkan jalur keagamaan — semua sekolah, termasuk madrasah, harus memenuhi standar yang sama.

Playground di dekat flat kami terawat — bukan mewah, tapi bersih dan aman. Sesuatu yang terdengar sepele, sampai kamu menyadari bahwa playground yang terawat adalah output dari sistem yang bekerja: anggaran pemeliharaan yang tidak dikorupsi di tengah jalan, kontraktor yang diawasi, standar yang dipegang.

Ruang hijau adalah yang paling saya rindukan. Di Singapura, konsep City in a Garden bukan slogan — ia adalah kebijakan anggaran yang nyata. Pohon di tepi jalan ada di dalam database, ada jadwal pemangkasannya, ada anggaran perawatannya. Green corridor menghubungkan taman-taman dari ujung pulau ke ujung lainnya. Bukan karena orang Singapura lebih mencintai alam — tapi karena pemerintah mereka memutuskan bahwa ruang hijau adalah komponen dari kualitas hidup yang menarik talenta global, dan keputusan itu dikodifikasi menjadi regulasi yang tidak bisa dihapus oleh wali kota berikutnya.

Itulah yang saya lihat dari dalam. Bukan negara yang sempurna — ada banyak hal yang tidak bisa saya terima dari cara Singapura mengelola kebebasan sipil dan oposisi politik. Tapi sebagai sistem untuk mengeksekusi kebijakan publik, ia bekerja dengan konsistensi yang belum saya lihat di tempat lain.

IV. Yang Valid dari Kemarahan Itu

↑ kembali ke daftar isi

Tapi saya tidak ingin berhenti di sini. Karena kemarahan yang mendorong #SellSingapore bukan sepenuhnya salah arah.

Ada sesuatu yang nyata di baliknya.

Singapura memang memposisikan diri secara sistematis sebagai intermediary regional. Modal dari Amerika, Eropa, China, dan Australia masuk ke Indonesia lewat Singapura — bukan langsung. Singapura capture fee dari struktur itu: legal fees, advisory fees, regulatory premium, dan trust premium dari status mereka sebagai hub keuangan yang dipercaya. Ini bukan konspirasi. Ini adalah desain yang disengaja dan dieksekusi dengan sangat baik selama enam dekade.

Dan ada yang lebih konkret dari itu.

Angka itu bukan tuduhan. Itu pengakuan sendiri — dari orang-orang Indonesia yang memilih untuk mengungkap aset mereka daripada terus menyembunyikannya, dengan imbalan tarif pajak yang rendah. Sisanya? Tetap di sana. Dengan berbagai alasan yang tidak perlu saya tebak-tebak.

Belum lagi praktik under-invoicing dalam perdagangan bilateral — melapor ekspor lebih rendah dari nilai riil untuk menghindari pajak, selisihnya masuk ke rekening di luar negeri. Skala pastinya sulit diverifikasi secara publik, tapi praktik ini dikenal luas di kalangan analis perdagangan dan pernah menjadi agenda dalam negosiasi bilateral Indonesia-Singapura.

Jadi ada dua masalah yang berbeda tapi sering dicampur dalam satu tagar:

Masalah pertama — struktural dan legal: Singapura sebagai hub intermediary. Ini sistem yang bekerja sesuai desain. Tidak melanggar hukum, tapi juga tidak netral bagi Indonesia.

Masalah kedua — ilegal dan domestik: kekayaan orang-orang kaya Indonesia yang dipindahkan secara tidak semestinya ke Singapura. Ini bukan masalah Singapura. Singapura menerima karena sistemnya memang menarik dan bisa dipercaya. Masalahnya ada di sini: siapa di Indonesia yang memindahkan uang itu, dan mengapa sistem kita membiarkannya.

Tagar #SellSingapore melampiamkan kedua frustrasi itu ke satu alamat yang salah. Dan para buzzer pemerintah yang mempromosikannya — kemungkinan besar tahu perbedaan itu. Mengaburkannya jauh lebih nyaman daripada menjawab pertanyaan yang sebenarnya.

Musuh yang sebenarnya tidak tinggal di Singapura. Ia duduk di ruang-ruang yang sama dengan mereka yang mengangkat tagar itu.

V. Kenapa Indonesia Belum Bisa Jadi Hub

↑ kembali ke daftar isi

Pertanyaan yang lebih penting dari #SellSingapore adalah ini: kenapa Indonesia belum menjadi hub itu sendiri?

Potensinya ada. Ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Populasi Muslim terbesar di dunia — basis alami untuk Islamic finance. Posisi geografis di persimpangan Pasifik dan Samudra Hindia. SDA yang melimpah sebagai underlying asset untuk green finance. 270 juta penduduk sebagai pasar domestik yang tidak dimiliki Singapura.

Tapi potensi bukan kapabilitas. Dan celah antara keduanya sudah terlalu lama dijembatani dengan wacana.

Ada yang pernah tahu bahwa Indonesia serius mempertimbangkan menjadikan Bali sebagai financial hub Asia — dengan tax exemption, regulatory streamlining, model eksplisit mengacu ke Singapura?⁴ Rencana itu ada. Tapi kemana kelanjutannya sekarang tidak mudah ditelusur. Ia tenggelam di antara perubahan prioritas dan pergantian menteri — nasib yang sudah terlalu familiar bagi siapapun yang mencoba membangun sesuatu di sini.

Dari pengalaman saya membangun sistem di berbagai negara, ada tiga hambatan struktural yang membuat Indonesia selalu berhenti di level wacana:

Hambatan pertama: tidak ada perlindungan hukum untuk roadmap jangka panjang. Di Singapura, HDB tidak bisa dibubarkan oleh PM baru. IRAS tidak bisa direset visinya hanya karena ada menteri baru. Mereka dilindungi oleh legislasi yang berdiri di atas loyalitas personal. Di Indonesia, setiap pergantian presiden membawa risiko reset total terhadap program strategis yang sedang berjalan — bukan karena programnya buruk, tapi karena ia terikat pada nama dan legacy penguasa sebelumnya.

Hambatan kedua: fragmentasi kapasitas regulasi. Studi tentang pasar saham Indonesia yang terbit awal 2026 merumuskannya dengan tepat: framework demokrasi yang terdesentralisasi dan mekanisme coalition-building yang kompleks memfragmentasi kapasitas regulasi — membuat praktik spekulatif bisa berkembang karena tidak ada satu entitas yang punya leverage cukup untuk menghentikannya.⁵ IRAS bisa bekerja karena Singapura punya single regulatory authority dengan mandat yang jelas. Indonesia punya OJK, BI, Kemenkeu, BKPM, dan belasan kementerian lain yang koordinasinya masih berjalan di atas good will, bukan sistem.

Hambatan ketiga: kepercayaan global yang belum dimenangkan. Global finance is built on trust — kalimat itu bukan klise. Investor tidak hanya melihat insentif pajak atau lokasi strategis. Mereka melihat legal stability, regulatory quality, investment security, dan long-term policy consistency.⁶ Singapura membangun track record itu selama enam dekade tanpa putus. Indonesia memulai dari nol setiap lima tahun.

Yang menyakitkan bukan bahwa ini tidak mungkin. Yang menyakitkan adalah bahwa semua hambatan di atas adalah hambatan yang bisa diatasi — tapi membutuhkan komitmen yang melampaui satu periode jabatan dan satu kepentingan elektoral.

Dan itulah yang selalu tidak ada.

VI. Roadmap, Bukan Tagar

↑ kembali ke daftar isi

Saya seorang architect. Ketika menghadapi sistem yang tidak bekerja, pertanyaan pertama saya bukan siapa yang salah — tapi apa yang perlu dibangun, dan dalam urutan apa.

Membuat Indonesia menjadi hub regional yang setara dengan Singapura bukan proyek lima tahun. Tapi bukan juga mimpi yang tidak mungkin. Singapura sendiri butuh tiga generasi untuk sampai ke posisinya hari ini — dan mereka memulai dari kondisi yang jauh lebih sulit dari Indonesia 2026.

Yang Indonesia butuhkan bukan program baru. Yang Indonesia butuhkan adalah fondasi — sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh presiden berikutnya.

Saya perlu jujur tentang satu hal: roadmap ini hanya bisa bekerja jika ada satu perubahan mendasar yang mendahuluinya. Hukum harus dipegang. Bukan hukum yang keras hanya untuk rakyat kecil — tapi hukum yang keras dan konsisten untuk semua, termasuk untuk mereka yang hari ini sedang membuat kebijakan.

Di Singapura, seorang menteri yang terbukti korupsi tidak diselamatkan oleh koneksi politiknya. Ini bukan kesempurnaan moral — ini adalah desain insentif. Sistem yang membuat perilaku korup lebih mahal daripada perilaku jujur. Indonesia bisa membangun sistem itu. Tapi ia harus dimulai dari atas, bukan dari bawah.

Dan satu hal yang sering luput dari diskusi tentang menjadi hub: talenta tidak akan kembali ke negara yang tidak bisa menjamin kualitas hidupnya. Perumahan yang terjangkau dengan harga terkontrol. Transportasi publik yang bisa diandalkan. Ruang hijau yang terawat — bukan sebagai kemewahan tapi sebagai standar kota. Sekolah yang baik untuk semua jalur, bukan hanya jalur tertentu.

Ini yang saya lihat di Singapura setiap hari selama sepuluh tahun. Playground yang terawat bukan kemewahan — ia adalah tanda bahwa sistem bekerja sampai ke tingkat yang paling kecil. Dan talenta global membaca tanda-tanda kecil itu sebelum memutuskan di mana mereka akan membesarkan anak-anaknya.

Dua anak saya lahir di negara itu. Saya tetap memilih menjadi WNI. Itu bukan kontradiksi — itu adalah tegangan yang sudah saya bawa selama sepuluh tahun lebih, dan mungkin akan terus saya bawa.

Tegangan itu yang mendorong saya menulis ini. Bukan untuk membela Singapura. Tapi karena saya percaya Indonesia bisa membangun sesuatu yang setara — kalau energi yang sekarang dihabiskan untuk tagar dikonversi menjadi tuntutan yang konkret: tunjukkan roadmap-nya. Tunjukkan mekanisme hukum yang melindunginya. Tunjukkan siapa yang bertanggung jawab kalau ia tidak dieksekusi.

Kalau pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka tagar apapun hanya akan menjadi hiburan musiman — yang muncul setiap kali pasar bergejolak, lalu menghilang begitu IHSG rebound satu hari.

Dan di siklus berikutnya, kita akan mulai dari nol lagi.

VII. Tentang Penulis

↑ kembali ke daftar isi

Penulis adalah seorang Chief Architect dengan lebih dari dua puluh tahun pengalaman membangun infrastruktur teknologi untuk sektor publik dan swasta di Singapura, London, dan Dubai. Antara lain pernah menjadi platform architect untuk ESB IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore), serta consultant untuk DBS, OCBC, Citibank, Singapore Airlines, dan berbagai institusi lainnya.

Ia tinggal sebagai Permanent Resident di Singapura dari 2006 hingga 2016. Dua dari empat anaknya lahir di sana. Ia tetap Warga Negara Indonesia.

Saat ini ia berperan sebagai Chief Architect yang membantu Government of Dubai memodernisasi ekosistem teknologi untuk sektor ekonomi dan pariwisata — membangun sistem yang menghubungkan puluhan institusi pemerintah dalam satu platform terintegrasi.

Wallahu a'lam bishshawab.