Pertengahan Juni 2026. Menko Pangan Zulkifli Hasan baru saja mengakui di depan kamera bahwa 6.877 titik dapur MBG yang tidak seharusnya ada telah menguras Rp1 triliun per bulan dari APBN. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana sedang ditahan Kejaksaan Agung. Dan di gudang kawasan industri Sentul, 21.801 motor listrik berwarna biru berlogo BGN berjajar rapi, ditutupi jaring hitam, tidak pernah bergerak ke mana-mana.
Saya membaca berita itu dari Dubai, di depan layar yang sama yang saya pakai setiap hari untuk memastikan sistem-sistem pemerintahan yang saya bangun bekerja seperti yang seharusnya. Dua puluh tahun di Singapura, London, Dubai, membangun arsitektur data untuk lembaga publik, memodernisasi sistem legacy yang sudah berkarat, melatih tim agar bisa bekerja sesuai standar industri. Saya tahu apa yang terjadi ketika program besar dibangun tanpa memeriksa data yang sudah ada.
Yang terjadi adalah Rp268 triliun, dan pertanyaan yang tidak pernah diajukan sebelum semuanya berjalan: sudahkah kita memeriksa sistem yang sudah ada? Esai ini adalah upaya untuk menjawabnya. Bukan untuk menolak programnya. Tapi untuk menunjukkan bahwa semua titiknya sudah ada, jauh sebelum BGN berdiri, jauh sebelum satu pun dapur dibangun.
Daftar Isi
SEBELUM PROGRAM INI ADA, DATANYA SUDAH ADA
Pada 5 Februari 2025, Presiden Prabowo menandatangani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Lahirlah DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Satu basis data nasional mencakup 289 juta individu, 95 juta keluarga, dikelola BPS, diperbarui setiap tiga bulan, terintegrasi dengan Dukcapil, data pajak, BPJS Ketenagakerjaan, data kepegawaian BKN.1
Datanya ada by name, by address, by NIK. Setiap keluarga diklasifikasi dalam sepuluh desil, dari yang paling miskin hingga yang paling sejahtera. Desil 1 adalah kemiskinan ekstrem. Desil 4 adalah rentan miskin. Bersama-sama, desil 1 sampai 4 mencakup 40% keluarga terbawah dari 95 juta keluarga yang terdata, sekitar 38 juta keluarga. Di dalam 38 juta keluarga itu, ada anak-anak yang lapar. Ada 4,48 juta balita stunting yang prevalensinya sudah dipetakan sampai tingkat kabupaten.2
Pemerintah tahu mereka ada di mana.
Tiga bulan setelah DTSEN ditandatangani, program MBG mulai berjalan. Target penerimanya: 82,9 juta orang. Bukan desil 1 sampai 4. Semua siswa, dari PAUD sampai SMA, dari Jakarta Selatan sampai NTT, tanpa membedakan apakah keluarganya masuk desil 2 atau desil 8.
Titik-titiknya ada. Tidak ada yang menghubungkannya.
Di dunia sistem yang saya kenal, ini bukan kegagalan teknis. Ini kegagalan desain. Ada perbedaan besar antara sistem yang tidak bisa ditargetkan dengan sistem yang memang tidak dirancang untuk ditargetkan. DTSEN adalah bukti bahwa kapasitas targeting itu ada. Yang tidak ada adalah keputusan untuk memakainya.
SATU PIRING, DUA HARGA
Angka resmi: Rp15.000 per porsi per anak. Itu yang tertulis di APBN, itu yang disebut di podium. Angka itu terdengar murah, lebih murah dari semangkuk bakso di warung pinggir jalan Jakarta. Yang tidak disebut adalah apa yang terkandung di dalamnya.
Dari Rp15.000 itu, antara Rp5.000 sampai Rp7.000 tidak pernah sampai ke piring.3 Ia berhenti di infrastruktur. Rp3.000 untuk listrik, gas, air, internet, dan insentif relawan dapur. Rp2.000 untuk insentif fasilitas mitra, yayasan yang meminjamkan dapur, gudang, dan peralatan masak. Yang tersisa untuk bahan baku makanan: Rp8.000 untuk balita dan anak SD kelas kecil, Rp10.000 untuk siswa yang lebih besar.
Di dunia pengadaan sistem yang saya kenal, ini disebut overhead. Overhead yang sehat untuk layanan publik biasanya di bawah 15%. Overhead MBG, untuk komponen operasional saja, mencapai 33% sampai 47% dari setiap porsi. Kalkulasi yang lebih besar: dengan 82,9 juta penerima dan 200 hari sekolah per tahun, komponen non-makanan dari opex saja mencapai antara Rp83 triliun sampai Rp116 triliun per tahun. Setiap tahun. Uang itu tidak memberi makan siapapun.
Itu belum termasuk investasinya.
YANG TIDAK PERNAH SAMPAI KE PIRING
Di kawasan industri Desa Sentul, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, ada gudang. Di dalamnya: 21.801 unit motor listrik berwarna biru, berlogo BGN, berjajar rapi, sebagian ditutupi jaring hitam. Nilai pengadaannya sekitar Rp1,03 triliun.4 Belum pernah digunakan untuk operasional MBG.
Sebelum motor-motor itu tersimpan di gudang Sentul, ada yang mengajukan kerangka acuan kerja. Ada yang menyusun spesifikasi. Ada yang menentukan vendor. Ada yang menandatangani kontrak. Rantai tanda tangan yang panjang, dan di setiap titiknya, tidak ada yang bertanya: apakah ini yang dibutuhkan anak-anak yang lapar?
Selain motor: tablet senilai Rp508,4 miliar, seragam Rp622,3 miliar, kaos kaki Rp6,9 miliar, 32.000 pasang sepatu dengan mark-up, 5.400 unit televisi 75 inci dengan mark-up.5 Pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya sebagai tersangka. Tuduhan: penggelembungan harga dan pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan operasional program.6
Tapi saya tidak ingin bicara tentang korupsinya. Korupsi adalah gejala. Yang lebih penting adalah pertanyaan sebelumnya: mengapa program gizi anak membutuhkan 21.801 motor listrik dan 5.400 TV 75 inci sejak awal? Desain program seperti apa yang menghasilkan kebutuhan pengadaan seperti ini?
Jawabannya ada di arsitekturnya.
SPPG: MESIN YANG TERLALU MAHAL
Model SPPG adalah model hub-and-spoke yang boros. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi adalah sebuah unit produksi mandiri, dapur, gudang, tim masak, tim distribusi, kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, yang harus dibangun, dioperasikan, dan diawasi. Target awalnya 30.000 SPPG untuk menjangkau 82,9 juta penerima.
Investasi infrastruktur per SPPG ditanggung mitra: antara Rp1 miliar sampai Rp2 miliar per unit, mandiri dari APBN.7 Investasi yang besar, tapi bukan investasi tanpa imbal hasil. Setiap SPPG berhak atas insentif Rp6 juta per hari dari APBN. Hitung baliknya: per SPPG kapasitas 3.000 porsi per hari, pendapatan bruto Rp45 juta per hari. Setelah bahan baku dan operasional riil, margin mitra berkisar Rp6-8 juta per hari. Per bulan per SPPG: Rp150-200 juta.
Dikali 15.369 SPPG aktif per pertengahan 2025: antara Rp2,3 triliun sampai Rp3 triliun per bulan mengalir ke jaringan mitra yayasan. Sebuah laporan pemantauan awal dari jaringan masyarakat sipil menemukan indikasi kuat bahwa mayoritas yayasan pengelola SPPG yang baru dibentuk ini terafiliasi dengan jaringan partai politik atau kerabat pejabat daerah.
Ini bukan kejutan. Ini adalah logika sistem yang bekerja persis seperti yang dirancang, hanya saja, yang dirancang bukan program gizi. Yang dirancang adalah ekosistem distribusi anggaran.
Seorang arsitek sistem membaca ini bukan sebagai skandal, tapi sebagai feature yang tidak didokumentasikan. Sistem yang tidak punya mekanisme targeting yang presisi, yang tidak terhubung ke DTSEN, yang tidak membedakan desil 2 dari desil 8, adalah sistem yang secara struktural terbuka untuk diisi oleh siapapun yang paling cepat bergerak. Dan di Indonesia, yang paling cepat bergerak selalu punya nomor telepon yang tepat.
PENGAKUAN YANG TERLAMBAT
Kamis, 11 Juni 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat. Ia membuka data yang seharusnya sudah diketahui jauh sebelumnya: jumlah SPPG yang seharusnya 21.000 titik ternyata sudah mencapai 27.877, membengkak 6.877 titik akibat jual-beli titik yang sistematis. Di wilayah 3T saja, dari target 2.000 titik, sudah ada 8.617. Empat kali lipat.8
Dengan insentif Rp6 juta per hari per SPPG, kelebihan 6.877 titik itu menguras lebih dari Rp1 triliun per bulan, sekitar Rp12 triliun per tahun, tanpa menghasilkan satu porsi makan tambahan yang sah.9 Zulhas juga mengakui hal lain yang lebih mendasar: sekolah-sekolah yang memerlukan MBG justru belum mendapat MBG. Sementara sekolah-sekolah elit yang tidak memerlukannya sudah lama masuk daftar.
Saya menghargai kejujuran itu. Dibutuhkan keberanian tertentu untuk berdiri di depan kamera dan mengakui bahwa program unggulan presiden sedang kacau dari dalam.
Tapi pengakuan, seberapapun tepatnya, bukan perbaikan.
Pak Zulkifli, penataan satu bulan untuk membenahi 6.877 titik ilegal adalah langkah yang benar. Tapi masalahnya lebih dalam dari titik yang kebanyakan. Selama targeting program masih menggunakan logika blanket, semua siswa, semua sekolah, tanpa membedakan desil, maka titik-titik itu akan terus tumbuh kembali. Sistem yang tidak punya master data yang presisi tidak bisa diaudit. Dan sistem yang tidak bisa diaudit adalah undangan terbuka yang selalu akan dijawab.
Datanya sudah ada. Baik, saya bantu tunjukkan di mana.
TIGA TITIK YANG SUDAH ADA
Tugas arsitek adalah connect the dots. Berikut tiga titik yang sudah ada sebelum BGN berdiri, sebelum satu pun dapur dibangun, sebelum satu pun motor listrik dipesan.
Titik pertama: DTSEN. Data sudah ada. 95 juta keluarga terklasifikasi. Desil 1-4, sekitar 38 juta keluarga termiskin, sudah teridentifikasi by name, by address. Anak-anak mereka ada di sekolah yang bisa dipetakan. Kalau program ini serius soal gizi, mulailah dari sini. Bukan dari semua siswa, tapi dari yang paling membutuhkan. Bukan logika populis yang memberi sedikit ke banyak orang, tapi logika medis yang memberi banyak ke yang paling sakit.
Titik kedua: Puskesmas dan Posyandu. Ada 4,48 juta balita stunting, prevalensinya sudah dipetakan sampai tingkat kabupaten, Papua Tengah 39,4%, NTT 37,9%.2 Intervensi yang terbukti menurunkan stunting bukan makan siang di sekolah. Ia adalah intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan: ibu hamil, ibu menyusui, balita di bawah dua tahun. Infrastrukturnya sudah ada: 10.374 Puskesmas, 300.000 lebih Posyandu, kader yang sudah terlatih selama bertahun-tahun. Anggaran yang dipakai untuk menurunkan stunting dari 24,4% ke 19,8% dalam tiga tahun: sekitar Rp30-34 triliun per tahun.10 Tanpa SPPG. Tanpa motor listrik. Tanpa TV 75 inci.
Titik ketiga: BOS dan ibu. Dana Bantuan Operasional Sekolah sudah mengalir ke 423.000 satuan pendidikan, langsung ke rekening sekolah, tanpa perantara yayasan, mekanisme yang sudah teruji dua dekade.11 Tambahkan komponen gizi ke BOS untuk sekolah-sekolah di kabupaten tertinggal dengan penerima yang sudah teridentifikasi dari DTSEN desil 1-3. Biarkan kantin sekolah yang memasak. Atau lebih langsung: perpanjang PKH untuk mencakup biaya makan anak sekolah bagi keluarga desil 1-3, transfer ke ibu, verifikasi lewat sekolah. Ibu yang paling tahu anaknya butuh apa. Bukan yayasan yang baru terbentuk tiga bulan lalu.
Tiga titik. Semuanya sudah ada. Tidak perlu sistem baru. Tidak perlu lembaga baru. Total anggaran untuk menjalankan ketiganya secara serius, intervensi stunting intensif, makan sekolah terbatas untuk desil 1-3 di 37 kabupaten tertinggal, transfer ke ibu via PKH-extension, tidak akan mencapai Rp50 triliun. Sisanya kembali ke APBN yang sedang defisit, atau ke infrastruktur kesehatan dasar yang selama ini kekurangan dana.
YANG TERJADI KALAU TITIK-TITIK ITU TIDAK DIHUBUNGKAN
Seorang arsitek sistem tahu bahwa program yang dirancang tanpa master data yang bersih akan menghasilkan satu hal pasti: kebocoran. Bukan karena orangnya jahat, meskipun kadang memang begitu. Tapi karena sistem tanpa targeting yang presisi adalah sistem yang tidak bisa diaudit. Dan sistem yang tidak bisa diaudit adalah undangan terbuka.
MBG dalam bentuknya sekarang menyasar 82,9 juta orang, hampir sepertiga populasi Indonesia, dengan infrastruktur yang dibangun dalam waktu kurang dari setahun, dikelola oleh puluhan ribu yayasan yang baru terbentuk. Dadan Hindayana hanyalah nama pertama yang keluar. 6.877 titik ilegal hanyalah yang sudah terhitung. Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, sudah memulai evaluasi terhadap 63 juta penerima, bukan 82,9 juta. Angka resmi yang selama ini diklaim sudah mulai dikoreksi dari dalam.12
Tapi koreksi angka penerima bukan koreksi desain. Selama program ini tidak terhubung ke DTSEN, selama targeting-nya tidak berbasis desil, selama distribusinya masih bergantung pada jaringan yayasan yang tidak bisa diverifikasi independen, skala kebocoran hanya akan bergeser, tidak hilang.
Program senilai Rp268 triliun untuk 2026, anggaran terbesar satu lembaga dalam sejarah kabinet Indonesia, tidak menggunakan satu pun dari infrastruktur data yang sudah dibangun pemerintah sendiri untuk mengidentifikasi siapa yang paling membutuhkan.
DTSEN ada. Tidak dipakai untuk targeting MBG.
Puskesmas ada. Tidak dilibatkan sebagai ujung tombak intervensi gizi.
BOS ada. Tidak diperluas sebagai instrumen distribusi makan sekolah.
Ibu-ibu yang tahu anaknya butuh apa, ada. Tidak dipercaya.
Yang dibangun justru 27.877 dapur, puluhan ribu yayasan mitra, satu badan baru dengan anggaran yang mengalahkan hampir semua kementerian lain sekaligus. Sebagai arsitek, saya menyebut ini overengineering, membangun sistem yang jauh lebih kompleks dari masalah yang ingin diselesaikan, biasanya karena ada kepentingan lain yang masuk ke dalam desainnya.
RESEP YANG BUKAN DAFTAR KEBIJAKAN
Saya tidak menulis ini untuk menolak program makan bergizi. Anak-anak Indonesia memang butuh makan yang cukup dan bergizi. Itu tidak perlu diperdebatkan.
Yang perlu diperdebatkan adalah apakah cara ini, cara yang paling mahal, paling kompleks, paling rentan korupsi, adalah satu-satunya cara yang terpikirkan. Dan mengapa pertanyaan itu tidak diajukan sebelum Rp99 triliun terserap di 2025, sebelum Rp268 triliun dialokasikan untuk 2026.
Ada standar minimal yang seharusnya bisa dipegang siapapun yang merancang program sosial skala nasional. Pertama: gunakan data yang sudah ada sebelum membangun data baru. Kedua: gunakan infrastruktur yang sudah teruji sebelum membangun infrastruktur baru. Ketiga: rancang mekanisme audit yang bisa bekerja sebelum program berjalan, bukan setelah Kejaksaan Agung turun tangan.
Tiga standar itu bukan revolusi kebijakan. Ketiganya adalah prinsip dasar manajemen sistem yang sudah diajarkan di setiap kursus enterprise architecture sejak dua dekade lalu.
Pak Zulkifli sudah mengambil langkah pertama. Tapi satu bulan penataan, kalau tidak diikuti perubahan desain yang mendasar, koneksi ke DTSEN, perubahan mekanisme targeting, pemberdayaan infrastruktur yang sudah ada, hanya akan menghasilkan versi yang sedikit lebih rapi dari sistem yang sama.
Semua titiknya sudah ada. Yang dibutuhkan bukan sistem baru. Yang dibutuhkan adalah keputusan untuk menghubungkannya.
Wallahu a'lam bishshawab.
[1] Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, 5 Februari 2025.
[2] Kementerian Koordinator Bidang PMK, Prevalensi Stunting Tahun 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Mei 2025. https://www.kemenkopmk.go.id/prevalensi-stunting-tahun-2024-turun-jadi-198-persen-pemerintah-terus-dorong-penguatan-gizi
[3] BGN, BGN Ingatkan Anggaran Bahan Makan MBG Rp8.000-Rp10.000, Bukan Rp15.000. https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-ingatkan-anggaran-bahan-makan-mbg-rp8000-rp10000-bukan-rp15000
[4] Kompas.com, Motor Listrik BGN Dibeli Rp42 Juta per Unit, Dugaan Mark Up Capai Rp1 Triliun, 4 Juni 2026. https://nasional.kompas.com/read/2026/06/04/15000631/motor-listrik-bgn-dibeli-rp-42-juta-per-unit-dugaan-mark-up-capai-rp-1
[5] Bijak Memantau, Evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG), diakses Juni 2026. https://bijakmemantau.id/pantau-tuntutan-masyarakat/evaluasi-makan-bergizi-gratis-(mbg)
[6] CNN Indonesia, Fakta-Fakta Kasus Korupsi MBG Eks Kepala BGN Dadan Cs, 4 Juni 2026. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260604061723-12-1365128/fakta-fakta-kasus-korupsi-mbg-eks-kepala-bgn-dadan-cs
[7] Rapihin.id, Strategi Pencatatan Laporan Keuangan untuk Bisnis Dapur MBG, November 2025. https://rapihin.id/strategi-pencatatan-laporan-keuangan-bisnis-dapur-makan-bergizi-gratis/
[8] RRI.co.id, Zulhas: Titik Dapur MBG Membengkak, Potensi Pemborosan Rp12 Triliun, 11 Juni 2026. https://rri.co.id/nasional/2486153/zulhas-titik-dapur-mbg-membengkak-potensi-pemborosan-rp12-triliun
[9] Detik Finance, Zulhas Ungkap Program MBG Boros Rp1 Triliun Per Bulan, 11 Juni 2026. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8527507/zulhas-ungkap-program-mbg-boros-rp-1-triliun-per-bulan
[10] Indonesia.go.id, Fokus Anggaran untuk Mencapai Target Penurunan Stunting. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7327/fokus-anggaran-untuk-mencapai-target-penurunan-stunting
[11] Tribunsumsel, Rincian Besaran Dana BOS 2025, Januari 2025. https://sumsel.tribunnews.com/2025/01/08/rincian-besaran-dana-bos-2025-paud-sd-smp-sma-smk-dan-kesetaraan-kabupatenkota-di-sumsel
[12] Harian Jogja, Zulhas Targetkan Program MBG Rampung Ditata dalam Sebulan, 12 Juni 2026. https://news.harianjogja.com/r-1259380/zulhas-targetkan-program-mbg-rampung-ditata-dalam-sebulan