Esai II: Prasasti

II.1 Nama-nama

Sekarang nama-nama itu bisa disebut.

Purnawirawan letnan jenderal yang menandatangani prasasti di Kemanggisan siang itu bernama Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, dua tahun menjelang pencalonan presidennya yang pertama sebagai calon utama. Lelaki di podium bernama Rosario de Marshall, dipanggil Hercules, mantan penguasa Tanah Abang yang mengaku telah meninggalkan dunia hitam. Organisasi yang diresmikan bernama GRIB: Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Belakangan nama itu berganti menjadi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, ditambah satu kata: Jaya. Nama boleh berganti. Silsilah yang kita telusuri di Esai I sudah mengajarkan bahwa nama memang sering berganti, dan pergantian nama jarang menandai pergantian fungsi.

Yang jarang disebut orang: hubungan GRIB dengan partai bukan gosip, bukan tafsir pengamat. Ia pernah tertulis. Anggaran dasar organisasi ini pada mulanya mencantumkan tujuannya sebagai organisasi sayap Partai Gerindra, rumusan yang baru diubah pada 2019.¹ Dan pada siang peresmian itu, di depan sang Ketua Dewan Pembina, Hercules mengucapkan fungsi organisasinya tanpa selubung apa pun: mem-backup Gerindra, memenangkan Pemilu 2014, menjadikan Prabowo presiden. Harga mati.²

Dari Esai I kita sudah tahu dua fungsi yang ditugaskan Ali Moertopo kepada preman binaannya setengah abad silam: suara dan jalanan. Di Kemanggisan tahun 2012, fungsi pertama diumumkan lewat pengeras suara, didokumentasikan wartawan, dan dimuat di situs resmi partainya sendiri. Tidak perlu peneliti untuk membongkarnya. Ia tidak pernah disembunyikan.

Fungsi kedua butuh empat belas tahun untuk terdokumentasi selengkap itu. Kita akan sampai ke sana.

II.2 Arsip yang menunggu

Sementara itu, di tahun-tahun yang sama, sang Ketua Dewan Pembina rajin menulis di media sosial. Dua di antara tulisannya layak diperlakukan sebagai dokumen, karena keduanya kelak berbalik menghadap penulisnya.

Dokumen pertama, 11 Desember 2013. Menjawab seorang warganet soal ekonomi yang rapuh, ia menulis bahwa kondisi rupiah, saat itu mendekati dua belas ribu per dolar, adalah bukti ekonomi bangsa telah salah urus, dan hampir semua nilai tambah dinikmati bangsa asing.³

Dokumen kedua, November 2016, di tengah gelombang aksi besar tahun itu. Ia menulis bahwa unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi yang dijamin UUD 1945, hak konstitusional setiap warga negara.⁴

Tidak ada yang salah dengan kedua kalimat itu. Justru itu masalahnya. Keduanya benar, dan karena benar, keduanya abadi. Kalimat yang benar tidak ikut pensiun ketika penulisnya berganti jabatan. Ia menunggu di arsip, sabar, sampai keadaan mengundangnya keluar.

Cuitan 2016 keluar dari arsip pada Februari 2025, dicetak besar-besar dan dibentangkan massa aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda,⁵ ditujukan kepada pemerintahan orang yang menulisnya. Cuitan 2013 keluar pada Mei 2026, ketika rupiah menembus tujuh belas ribu lima ratus per dolar di bawah pemerintahan orang yang sama, dan warganet ramai-ramai bertanya kepada penulisnya: yang sekarang ini, salah urusnya siapa.

Kita akan bertemu lagi dengan mekanisme arsip ini. Monograf ini sendiri, dalam artian tertentu, hanyalah pekerjaan yang sama: mengeluarkan dokumen dari arsip dan meletakkannya berhadapan dengan kejadian.

II.3 Mei yang panjang

Mei 2019 adalah bulan ketika dua garis yang kita ikuti, garis elektoral dan garis jalanan, bertemu untuk pertama kalinya dengan korban jiwa.

Kronologinya perlu ditulis hati-hati, karena di sinilah paling mudah tergelincir dari fakta ke tuduhan. Dan tuduhan, anehnya, justru lebih ringan dari faktanya.

Tanggal 14 Mei 2019, di Hotel Grand Sahid, kubu Prabowo-Sandi menggelar pemaparan bertajuk kecurangan pemilu dan menyatakan menolak hasil penghitungan yang bersumber dari kecurangan.⁶ Menjelang pengumuman KPU, seruan people power beredar dari tokoh-tokoh di lingkarannya; sebagian pihak menilainya mengarah ke makar. Tanggal 21 Mei dini hari KPU mengumumkan hasil; siangnya, di Kertanegara, Prabowo menyatakan menolak seluruh hasil penghitungan suara.⁷ Dalam pernyataan yang sama ia menegaskan akan menempuh jalur hukum sesuai konstitusi, dan menyerukan pendukungnya menjaga ketertiban serta menyampaikan pendapat secara damai.

Lalu malam datang, dan bersama malam, kerusuhan. 21 sampai 23 Mei, di sekitar Bawaslu, Tanah Abang, Petamburan, Slipi.

Yang kita ketahui pasti tentang korbannya berasal dari Tim Pencari Fakta Komnas HAM: sepuluh orang tewas, sembilan di Jakarta dan satu di Pontianak. Sembilan karena peluru tajam, satu karena benda tumpul. Empat dari sepuluh adalah anak-anak, dan Komnas HAM menduga ada upaya menjadikan anak-anak sebagai sasaran untuk memancing emosi massa. Pelakunya, menurut temuan yang sama, terlatih, profesional, lebih dari satu orang, dan bukan berasal dari kepolisian. Dasarnya: luka tembak pada beberapa korban berada di bagian samping tubuh, sementara aparat berdiri berhadapan dengan massa, dan pemeriksaan itu dikuatkan uji laboratorium forensik serta uji balistik yang dilakukan Polri.⁸ Ada informasi yang mengarah pada dugaan massa terorganisasi untuk menimbulkan kerusuhan, tapi tim tidak sampai menemukan siapa kelompoknya.⁹

Baca sekali lagi daftar itu. Sepuluh nyawa. Penembak yang terlatih dan profesional. Anak-anak sebagai sasaran yang diduga disengaja. Dan sampai monograf ini ditulis, tujuh tahun kemudian: tidak satu pun pelaku penembakan itu pernah diungkap.

Di titik ini banyak orang ingin menulis kalimat tuduhan: bahwa kerusuhan itu didalangi, dibiarkan, dibakar. Saya menolak menulis kalimat itu, bukan karena sungkan, tapi karena ia tidak diperlukan dan tidak bisa ditelusur. Yang bisa ditelusur sudah cukup berat: seorang kandidat membangun dan memimpin narasi bahwa pemilu dicuri, selama seminggu penuh, dari podium hotel sampai pernyataan resmi; narasi itulah yang membawa massa ke jalan; di jalan itu sepuluh orang mati oleh penembak yang tidak pernah dicari sampai ketemu; dan pertanggungjawaban tidak pernah datang, tidak dari pemerintahan saat itu, tidak dari pemerintahan berikutnya yang ia ikuti sebagai menteri, tidak dari pemerintahan sekarang yang ia pimpin sebagai presiden. Ia tidak perlu menyalakan api untuk bertanggung jawab atas bensin. Dan republik ini tidak perlu menemukan dalang untuk berutang jawab kepada sepuluh nama itu.

Empat dari nama itu jatuh di geografi yang perlu Anda ingat baik-baik, karena kita akan kembali ke sana: Harun Rasyid, lima belas tahun, diduga tertembak di dada, di kawasan Flyover Slipi. Abdul Ajiz, Reyhan Fajari, Bachtiar Alamsyah, di sekitar Petamburan. Slipi. Petamburan. Simpan nama jalan itu.¹⁰

Prabowo kemudian membawa sengketanya ke Mahkamah Konstitusi, kalah, menerima putusan, dan pada Oktober 2019 masuk kabinet Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan. Garis elektoral selesai berdamai di atas. Sepuluh berkas di bawah tidak ikut didamaikan. Ia hanya berhenti dibicarakan.

II.4 Musim semi otot

Oktober 2024, Prabowo dilantik sebagai presiden kedelapan. Di pesta rakyat pelantikannya di Jalan Thamrin, di antara elemen yang ikut mengamankan perayaan, ada GRIB Jaya.

Musim berikutnya adalah musim semi otot, dan Majalah Tempo mendokumentasikannya dalam laporan utama Mei 2025: pamor GRIB mencorong setelah patronnya masuk Istana, ormas merasa leluasa, dan keleluasaan itu dipakai. Daftarnya panjang dan saya ambil yang terverifikasi saja: bentrok dengan Pemuda Pancasila di Blora, Januari 2025. Pembakaran mobil dan penganiayaan anggota polisi di Depok, April 2025, diotaki seorang ketua tingkat kecamatan organisasi itu. Posko berdiri dua tahun di lahan milik BMKG, menguasai aktivitas ekonomi sekitarnya.¹¹ Perusakan aset kereta api. Penolakan warga di Bali, di Aceh, di Kalimantan Tengah. Prajurit Kopassus berfoto bersama Hercules sampai Danjen Kopassus harus meminta maaf publik. Dan Hercules sendiri menghina purnawirawan Sutiyoso dengan sebutan yang membuat Jenderal purnawirawan Gatot Nurmantyo meradang di layar televisi.

Perhatikan komposisi daftar itu. Korbannya polisi, purnawirawan jenderal, aset negara, ormas tetangga. Bukan warga kecil yang biasanya jadi sasaran. Di silsilah yang kita susun, ini bukan anomali; ini preman yang sedang menguji sampai di mana patronnya berlaku. Dan jawabannya datang, sekilas, tegas.

Mei 2025, Presiden Prabowo memerintahkan pembubaran ormas yang meresahkan. Penasihat khususnya, Jenderal purnawirawan Dudung Abdurachman, menyampaikan kemarahan presiden itu langsung kepada Hercules, dalam sebuah panggilan video yang, atas cara Indonesia bekerja, berlangsung di tengah siaran televisi. Hercules menjawab dengan kalimat yang harus diabadikan:¹² bubarkan saja, saya sangat mendukung.

Operasi anti-premanisme lalu bergulir. Posko di lahan BMKG dirobohkan. Anggota ditangkapi di berbagai daerah. Kementerian Hukum memblokir GRIB di sistem administrasi badan hukum, dengan penjelasan resmi bahwa pemblokiran itu semata administratif, tidak berkaitan dengan isu premanisme.¹³ Cabang di Aceh dan sebagian Bali membubarkan diri. Di Rapat Dengar Pendapat Komisi III, desakan pembubaran disuarakan terbuka.

Lalu musim berganti, dan tidak ada yang dibubarkan.

Operasi Mei 2025 dengan demikian membuktikan dua hal sekaligus, dan dua-duanya penting untuk monograf ini. Pertama: negara bisa. Dalam hitungan hari sejak presiden marah, posko roboh, anggota ditangkap, sistem administrasi bergerak. Kapasitas itu ada, selalu ada. Kedua, dan ini yang lebih berat: karena negara bisa, maka pembiaran pada bulan-bulan sebelum dan sesudahnya bukan ketidakmampuan. Ia pilihan. Otot dibina bukan karena negara lemah. Otot dibina karena ia berguna.

II.5 Pintu-pintu

2026 membuka dengan dua rangkaian yang, diletakkan berdampingan, menggambarkan lebar sempitnya pintu republik ini bagi warganya masing-masing.

Rangkaian pertama. Malam 12 Maret 2026, di Salemba, Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus disiram air keras sepulang merekam siniar di kantor YLBH. Pelakunya kemudian terungkap: empat prajurit Badan Intelijen Strategis TNI. Kepala BAIS mundur. Empat prajurit itu disidang, di pengadilan militer, bukan peradilan umum yang dituntut koalisi masyarakat sipil. Dan di ruang sidang itu, seorang mantan Kepala BAIS yang hadir sebagai saksi menyebut penyiraman air keras terhadap seorang pembela HAM sebagai bukan operasi militer, hanya sebatas kenakalan.¹⁴ Korbannya tidak pernah bisa hadir di persidangan; ia masih dirawat, menjalani operasi demi operasi, belajar lagi memakai tangannya.¹⁵

Rangkaian kedua. Sabtu 28 Maret 2026, dua pekan setelah malam Salemba itu, kantor Sekretariat Kabinet menerima tamu. Hercules, bersama dua putranya yang lulusan universitas Amerika dan Australia, datang bersilaturahmi Lebaran kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Seskab menyebutnya kawan lama, lima belas tahun kenal. Percakapan mereka hangat, soal pendidikan anak-anak, dan diunggah ke Instagram.¹⁶ Lalu 19 Juni 2026, kantor yang sama menerima tamu yang sama, kali ini pukul nol nol dua puluh dini hari, dan akun resmi Sekretariat Kabinet sendiri yang mengunggahnya, dengan keterangan bahwa silaturahmi tidak memandang latar belakang, profesi, maupun golongan.¹⁷

Tidak ada yang melanggar hukum dalam rangkaian kedua. Itu bukan poinnya. Poinnya adalah aritmetika pintu: pada paruh pertama 2026, seorang pembela HAM memperoleh air keras dari intel negara dan sebutan kenakalan dari jenderalnya, sementara seorang mantan penguasa Tanah Abang memperoleh dua kali akses ke Sekretariat Kabinet, satu di antaranya melewati tengah malam, diumumkan bangga oleh negara sendiri.

Dan mereka bahkan tidak merasa perlu menyembunyikannya. Dari prasasti 2012 sampai unggahan dini hari 2026, tidak ada satu pun mata rantai dalam berkas ini yang disembunyikan. Semua dipublikasikan oleh pelakunya sendiri: di Facebook, di situs partai, di Instagram, di akun resmi lembaga negara. Kita selalu membayangkan skandal sebagai sesuatu yang harus dibongkar, sesuatu yang bersembunyi di laci. Berkas ini lebih menyedihkan dari skandal. Ia terbuka sejak awal, dan kita semua sudah begitu terbiasa sehingga tidak ada yang berhenti untuk membacanya berurutan.

Monograf ini hanya membacanya berurutan.

Bulan Agustus tinggal menunggu.

Interlude II

17 Mei 2025, sebuah program bincang di Metro TV. Layar terbelah dua. Yang satu seorang jenderal purnawirawan, kini penasihat khusus presiden. Yang lain, tersambung lewat panggilan video, seorang lelaki asal Dili yang memimpin ormas dengan cabang di hampir seluruh provinsi.

Jenderal itu tidak membuka percakapan dalam bahasa Indonesia. Ia menyapa dalam Tetun, bahasa Pulau Timor. Selebihnya bergantian, Tetun dan Indonesia, seperti dua orang yang menemukan ruang sendiri di tengah ruangan yang ramai.

Pesannya disampaikan: presiden tidak ingin ormas menyengsarakan rakyat. Lalu lelaki di layar satunya menunduk, dan meminta maaf kepada Gatot Nurmantyo, purnawirawan yang sebelumnya meradang di layar televisi karena penghinaannya.

Teguran, permintaan maaf, dan penerimaan. Semuanya selesai dalam satu sambungan, di depan penonton televisi nasional, dalam waktu yang lebih pendek daripada satu jeda iklan.

Yang menonton malam itu melihat seorang jenderal menegur dan seorang ketua ormas menunduk. Mana bagian yang teguran dan mana yang basa-basi, hanya keduanya yang tahu. Sebagian percakapan itu memang tidak ditujukan untuk dimengerti.¹⁸

Wallahu a'lam bishshawab.

Referensi

"Sekretaris Jenderal GRIB Jaya: Awalnya Kami Terafiliasi Partai", Tempo. Pengakuan resmi organisasi soal afiliasinya dengan Gerindra pada mulanya. tautan kembali
"Prabowo Hadiri Peresmian Kantor GRIB Pimpinan Hercules", detikNews, 20 Mei 2012. Memuat pernyataan Hercules: "Pokoknya saya tekankan harga mati, kerja keras bergandeng tangan dengan Gerindra untuk menyukseskan Bapak Prabowo sebagai Presiden 2014-2019." tautan kembali
Cuitan Prabowo Subianto, 11 Desember 2013, balasan kepada akun @DavidEfendhi. Direproduksi dalam "Cuitan Lama Prabowo Viral Lagi Usai Rupiah Kembali Tembus Rp17.500/Dolar", Warta Ekonomi, 13 Mei 2026, yang juga memuat kurs Rp17.515 per dolar pada hari itu. tautan kembali
Cuitan Prabowo Subianto, 5 November 2016. Bunyi aslinya "Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi kita yang dijamin oleh UUD 1945"; sebagian reproduksi media menghilangkan kata "dari". cuitan asli reproduksi Kompas TV kembali
"Demo Indonesia Gelap di Patung Kuda, Massa Bawa Poster Cuitan Prabowo", Kompas TV. Aksi berlangsung Jumat, 21 Februari 2025. tautan kembali
"Prabowo: Saya Menolak Penghitungan Pemilu yang Curang", detikNews, 14 Mei 2019. Pemaparan bertajuk kecurangan pemilu di Hotel Grand Sahid. tautan kembali
"Ini Pidato Lengkap Prabowo Tolak Hasil Pilpres 2019", detikNews, 21 Mei 2019. Pidato di Kertanegara, memuat juga seruan menempuh jalur hukum dan menjaga ketertiban. tautan kembali
"Komnas HAM: Penembak ialah Orang Terlatih", Kompas, Selasa 29 Oktober 2019, halaman muka. Keterangan Wakil Ketua Tim Pencari Fakta Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Senin 28 Oktober 2019: penembak dinilai orang profesional terlatih tetapi bukan berasal dari kepolisian, dengan potensi personel kepolisian melakukannya dinilai amat kecil karena posisi mereka berhadapan dengan korban. guntingan Kompas detikNews kembali
"Ini Kesimpulan Komnas HAM di Peristiwa 22 Mei", detikNews, dan "Komnas HAM Temukan Fakta Kerusuhan 22 Mei Dikondisikan Beberapa Bulan Sebelumnya", Liputan6. detikNews Liputan6 kembali
"Daftar 10 Korban Tewas Kerusuhan Mei 2019 Temuan Komnas HAM", Tempo. Memuat nama, usia, dan lokasi kesepuluh korban. tautan kembali
"Posko Grib Jaya Berdiri di Lahan BMKG Dibongkar", CNN Indonesia, 25 Mei 2025, dan "Fakta-fakta Kasus GRIB Jaya Menduduki Lahan BMKG", Tempo. Lahan BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan. CNN Indonesia Tempo kembali
"Nasib Hercules Setelah Prabowo Target Bubarkan Ormas Meresahkan, Eks KSAD Dudung Langsung Video Call", Tribun Makassar, 18 Mei 2025. tautan kembali
"Kementerian Hukum Blokir Ormas Grib Jaya Milik Hercules", Bisnis, 3 Juni 2025. Ditjen AHU menyatakan pemblokiran di Sistem Administrasi Badan Hukum tidak berkaitan dengan isu premanisme, melainkan karena syarat pencantuman pemilik manfaat belum dilengkapi. tautan kembali
"Novel Sentil Keras Hakim Militer dan Eks Kabais soal Kasus Andrie Yunus", CNN Indonesia, 12 Mei 2026. Keterangan mantan Kepala BAIS Soleman B. Ponto di persidangan. Penyiraman terjadi 12 Maret 2026 seusai acara di kantor YLBHI. Pada 10 Juni 2026 Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman 1,5 sampai 3 tahun kepada keempat terdakwa, dua di antaranya dipecat dari TNI. keterangan di sidang vonis 10 Juni 2026 kembali
"Kondisi Terkini Andrie Yunus Usai 5 Bulan Disiram Air Keras BAIS TNI", CNN Indonesia, 13 Agustus 2026. tautan kembali
"Terima Hercules di Kantornya, Seskab Teddy: Kawan Lama", Tempo, 28 Maret 2026. Kunjungan Lebaran bersama dua putranya. tautan kembali
"Seskab Teddy Bertemu Hercules Dini Hari di Kantor Setkab", BeritaSatu. Pertemuan Jumat, 19 Juni 2026 pukul 00.20 WIB, diunggah akun resmi Sekretariat Kabinet. tautan kembali
Panggilan video Dudung Abdurachman kepada Hercules, 17 Mei 2025, dalam program "Kontroversi" Metro TV. Dudung membuka percakapan dalam bahasa Tetun, bahasa Pulau Timor, lalu bergantian dengan bahasa Indonesia. Dalam panggilan yang sama Hercules meminta maaf kepada Gatot Nurmantyo dan Yayat Sudrajat; permintaan maaf kepada Sutiyoso disampaikan terpisah lewat YouTube. tvOne Media Indonesia kembali