Tulis
Harga Rakyat yang Terorganisir · 1 September 2026

Esai IV: Dibentuk, Disewa, Direbut

Tiga cara kekuasaan memperlakukan rakyat yang terorganisir, dan satu rumah yang paling mahal direbut.

Kang Santabrata · 16 menit baca

IV.1 Tiga cara memperlakukan rakyat yang terorganisir

Sampai titik ini, berkas kita seolah hanya bercerita tentang satu jenis organisasi: yang berotot. Padahal yang sedang kita baca lebih besar dari itu. Yang sedang kita baca adalah cara kekuasaan di republik ini memandang setiap kerumunan rakyat yang berhasil mengorganisir dirinya.

Dari enam puluh tujuh tahun berkas, polanya bisa dirumuskan dalam tiga kata kerja.

Dibentuk. Kalau organisasinya belum ada dan kekuasaan membutuhkannya, ia didirikan dari atas. Jenderal mendirikan Pemuda Pancasila pada 1959.1 Ketua Dewan Pembina partai menandatangani prasasti GRIB pada 2012, lengkap dengan anggaran dasar yang menyebut diri sayap partai. Organisasi jenis ini tidak pernah membingungkan siapa pun. Ia lahir dengan sertifikat kepemilikan.

Disewa. Kalau kebutuhannya mendesak dan sementara, tidak perlu mendirikan apa-apa. Cukup nasi bungkus, ikat kepala, koordinator bernama Edi, dan tanggal selesai. Pam Swakarsa dibentuk menjelang Sidang Istimewa dan dibubarkan sesudahnya. Pasukan nasi bungkus di lini masa media sosial hari ini adalah bentuk sewanya yang paling mutakhir dan paling murah: bahkan tidak perlu hadir di jalan, cukup di kolom komentar.

Dan direbut. Ini kata kerja untuk organisasi yang tidak bisa dibentuk karena sudah telanjur lahir, dan tidak bisa disewa karena terlalu besar dan terlalu bermartabat untuk tarif. Untuk organisasi jenis ini, kekuasaan hanya punya satu jalan masuk: dari dalam. Didekati pimpinannya, dihadiri hajatannya, didudukkan orang-orangnya, dan kalau perlu, ditata muktamarnya.

Tiga kata kerja, satu logika. Dalam ketiganya, rakyat yang terorganisir tidak dipandang sebagai warga negara yang berserikat, melainkan sebagai aset: gudang suara, gudang otot, gudang wibawa. Yang membedakan hanya metode akuisisinya, dan metode selalu menyesuaikan harga asetnya. Otot murah, maka dibentuk atau disewa. Wibawa mahal, maka harus direbut.

Esai ini tentang kata kerja yang ketiga. Dan tentang satu organisasi yang sudah seratus tahun membuktikan diri paling sulit direbut.

IV.2 Yang lahir sebelum republik

Nahdlatul Ulama berdiri pada 1926. Republik Indonesia berdiri pada 1945.2

Selisih sembilan belas tahun itu bukan trivia. Ia fondasi seluruh perbedaan antara NU dan semua organisasi yang kita bahas di esai-esai sebelumnya. Pemuda Pancasila dibentuk negara, maka negara tahu persis cara memilikinya. NU sudah ada sebelum negaranya ada; ia tidak berutang kelahiran kepada siapa pun kecuali para kiainya sendiri. Hal yang sama berlaku untuk Muhammadiyah, yang bahkan lebih tua lagi. Dua organisasi ini adalah pengecualian besar terhadap seluruh taksonomi kita, dan justru karena itu keduanya menjadi sasaran yang paling diinginkan.

Sebab asetnya memang berbeda kelas. GRIB membawa otot, dan otot bisa memukul tapi tidak bisa meyakinkan. NU membawa sesuatu yang tidak bisa dibeli di jalanan mana pun: suara kiai yang didengar puluhan juta orang, jaringan pesantren yang menjangkau kampung-kampung yang tidak pernah disentuh baliho, dan wibawa moral yang membuat satu anggukan bernilai lebih dari seribu konvoi. Dalam bahasa esai ini: NU adalah gudang suara terbesar di republik, dan gudang itu tidak menerima uang sewa.

Maka sepanjang sejarahnya, setiap rezim mencoba jalan masuk yang sama: dari dalam. Sejarah percobaan itu perlu diceritakan, karena ia adalah sejarah imunitas yang sedang diuji lagi hari-hari ini.

Orde Baru memulainya dengan cara paling kasar: fusi. Tahun 1973 NU yang saat itu partai politik dipaksa melebur ke dalam PPP bersama partai-partai Islam lain, dikandangkan agar mudah diawasi. NU menjawab sebelas tahun kemudian dengan manuver yang sampai sekarang dipelajari orang: Muktamar Situbondo 1984, kembali ke Khittah 1926.3 Mundur dari politik praktis. Di mata orang luar ini terlihat seperti kekalahan. Di mata yang paham, ini gerakan bertahan paling cerdas abad itu. Dengan keluar dari gelanggang partai, NU mengambil kembali satu-satunya hal yang tidak bisa disita rezim: kemandirian rumahnya sendiri.

Rezim tidak menyerah. Percobaan terbesar datang satu dekade kemudian, dan namanya layak menjadi kosakata politik Indonesia: Cipasung.

Muktamar ke-29, Cipasung, Tasikmalaya, Desember 1994. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, sudah dua periode memimpin dan semakin berani terhadap Soeharto. Kekuasaan menginginkan ia berhenti, dan untuk itu disiapkan kandidat yang direstui, didukung dengan segenap perangkat yang biasa: restu Cendana, tekanan aparat, dan logistik yang mengalir ke arena muktamar. Semua orang di Cipasung tahu siapa yang diinginkan Istana menang.

Istana kalah. Para muktamirin, kiai-kiai kampung dengan sarung dan tas kresek, memilih ulang Gus Dur, 174 suara lawan 142. Selisihnya tidak besar; keberaniannya yang besar.4 Di puncak kekuasaan Orde Baru, ketika hampir semua institusi lain sudah lama tiarap, ruang muktamar sebuah ormas keagamaan menjadi salah satu dari sedikit tempat di Indonesia di mana kehendak Cendana bisa dikalahkan lewat pemungutan suara.

Itulah imunitas Cipasung. Ia bukan berarti NU kebal godaan; sejarah NU penuh faksi, akomodasi, dan tokoh-tokoh yang merapat ke kekuasaan. Imunitas itu lebih spesifik: pada momen-momen genting ketika kekuasaan mencoba menentukan siapa yang memimpin rumah NU, rumah itu berkali-kali membuktikan mampu menolak. Kuncinya bukan kesucian, melainkan struktur. Keputusan tertinggi ada di tangan ribuan pemilik suara dari cabang-cabang, kiai-kiai yang punya pesantren sendiri, santri sendiri, wibawa sendiri, dan karena itu tidak bisa dipecat siapa pun dari apa pun.

Organisasi yang pemilik suaranya tidak bisa dipecat adalah organisasi yang paling mahal direbut. Ini pelajaran Cipasung, dan ini alasan mengapa yang terjadi di Jombang pada Agustus 2026 layak diperhatikan melebihi urusan internal warga nahdliyin.

IV.3 Jombang

Kamis, 27 Agustus 2026, pukul lima belas dua puluh tujuh, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, disambut selawat Thola'al Badru. Ia datang membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, muktamar yang akan memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk lima tahun ke depan. Ia sungkem kepada kiai sepuh. Dalam sambutannya ia menegaskan satu kalimat yang akan dikutip orang apa pun hasilnya nanti: saya tidak mengatur ini semua.5

Kalimat itu menarik bukan karena isinya, melainkan karena kebutuhannya. Presiden yang benar-benar tidak mengatur jarang merasa perlu mengumumkannya.

Yang terdokumentasi menjelang dan selama muktamar, dengan label epistemiknya masing-masing, adalah sebagai berikut. Fakta: seorang menteri aktif dalam kabinetnya masuk bursa calon Ketua Umum. Fakta: sekretaris jenderal panitia dan PBNU berulang kali harus menegaskan ke publik bahwa presiden tidak akan cawe-cawe, penegasan yang, seperti sambutan presiden, tidak akan diperlukan seandainya pertanyaannya tidak ada. Fakta: Kiai Ma'ruf Amin, mantan wakil presiden dan salah satu tetua paling didengar, berpesan menjelang pemilihan agar warga memilih ketua umum sesuai hati nurani, bukan pesanan. Tidak ada yang memperingatkan soal pesanan kalau tidak ada yang dirasa memesan. Dan dugaan, yang dilaporkan pers investigatif dan sampai monograf ini ditulis tetap berstatus dugaan: bahwa pejabat dan orang-orang dekat presiden berupaya mengegolkan satu paket pimpinan, calon Rais Aam dan calon Ketua Umum sekaligus.

Perhatikan betapa berbedanya anatomi percobaan ini dibanding semua yang kita baca di Esai I sampai III. Tidak ada truk. Tidak ada ikat kepala. Tidak ada nasi bungkus. Yang ada adalah kehadiran yang terhormat, sungkeman yang tulus difoto, menteri yang mencalonkan diri sebagaimana haknya sebagai kader, dan bisik-bisik paket yang tidak meninggalkan sidik jari. Perebutan gudang wibawa memang tidak pernah terlihat seperti perampokan. Ia selalu terlihat seperti silaturahmi.

Dan di sinilah tanggal itu bekerja dengan kejam. Pada hari yang sama ketika presiden disambut selawat di Jombang, di Jakarta massa dari Pati sedang diterima pimpinan DPR, dan malam harinya kilometer Slipi-Pejompongan menyala. Satu hari, satu presiden, dan tiga kata kerja taksonomi kita tampil serentak di tiga panggung: yang dibentuk bergerak di jalan, yang disewa bekerja di lini masa, yang hendak direbut disungkemi di pesantren. Esai III menceritakan hari itu jam demi jam. Di sini cukup dicatat kebetulannya, kalau kita masih mau menyebutnya kebetulan: republik ini memperagakan seluruh repertoarnya dalam dua puluh empat jam.

Empat hari kemudian muktamirin selesai mengatur diri mereka sendiri. Dalam sidang yang terbelah 401 lawan 150, mereka memperluas mekanisme Ahlul Halli wal 'Aqdi dari kursi Rais Aam ke kursi Ketua Umum, lalu mengesahkan masa iddah satu tahun dari jabatan politik bagi siapa pun yang ingin duduk di keduanya.6 Siangnya sebuah kerumunan yang mengaku pendukung salah satu kandidat mencoba menerobos ruang sidang; panitia menduga sebagian di antaranya bukan muktamirin dan memakai kaos calon itu secara terbalik. Massa dibubarkan tanpa gas air mata. Petugas melantunkan selawat.

Sembilan kiai yang ditetapkan sebagai AHWA bermusyawarah di ruang tamu rumah almarhum pendiri, KH Abdul Wahab Chasbullah. Mereka menetapkan kembali Rais Aam petahana, KH Miftachul Akhyar, yang duduk di antara mereka sebagai anggota majelis yang memilihnya. Untuk Ketua Umum, tabulasi muktamirin menempatkan petahana di peringkat keempat dengan 258 suara, di bawah wakilnya sendiri; pengasuh Tebuireng, cicit pendiri, KH Abdul Hakim Mahfudz, memperoleh 472. Tiga nama gugur bukan karena kalah suara. Dua di antaranya masih menjabat menteri, satu masih pengurus partai, dan anggaran dasar melarang calon yang sedang memegang jabatan politik atau baru setahun meninggalkannya. Kursi kelima diisi nama di bawah mereka.7 Sembilan kiai memilih nama dengan suara terbanyak. Petahana pulang.8

Sembilan orang itu pemilih, bukan daftar calon. Mereka boleh menunjuk siapa saja yang dianggap paling layak, termasuk orang yang tidak pernah maju. Pada 2015, di Jombang juga, mekanisme ini dipakai untuk pertama kalinya, dan sembilan kiai memilih KH Mustofa Bisri. Sebelumnya ia sudah mengirim surat kepada majelis itu, ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf Arab Pegon, menyatakan tidak bersedia dan menyarankan agar kursi itu diberikan kepada salah satu anggota majelis yang paling memenuhi kriteria. KH Maimun Zubair menjelaskan alasan mereka memilihnya: justru surat ketidaksediaan itulah sebabnya. Gus Mus menolak lagi, tidak hadir di pengukuhan, dan kursi itu akhirnya jatuh ke KH Ma'ruf Amin.9 Ditanya kenapa mundur, jawabannya pendek: siapa mundur, aku tak pernah maju. Enam tahun kemudian di Lampung namanya kembali berada di urutan kedua tabulasi dengan 494 suara, sembilan di bawah yang teratas, dan ia duduk di majelis itu sebagai pemilih, bukan sebagai yang dipilih.10

Apa yang terjadi di dalam ruangan itu punya dua versi, dan keduanya perlu diletakkan berdampingan, bukan diadili. Versi pertama datang dari Robikin Emhas, mantan Ketua PBNU, yang menulis di akun media sosialnya bahwa sebelum rapat tiga kiai berkumpul dan sepakat mengusulkan KH Nurul Huda Djazuli sebagai Rais Aam; di dalam rapat, KH Said Aqil Siroj mengusulkan nama itu, sementara KH Anwar Iskandar mengusulkan KH Miftachul Akhyar dan anggota lain mengaminkannya. Versi kedua datang dari catatan Dahlan Iskan di Disway, yang menyebut dua kemungkinan sekaligus dan tidak memilih di antaranya: bahwa peraih suara terbanyak justru mundur dan merekomendasikan Said Aqil, yang hanya didukung tiga dari sembilan; atau bahwa ia tidak mundur, dan begitu Anwar Iskandar berbicara mengusulkan Miftachul Akhyar, tidak ada yang menyanggah.11

Keterangan resmi tidak menyebut satu pun dari itu. Pengumuman muktamar menyatakan kesembilan anggota bersepakat secara mufakat, sidangnya dibuka KH Nurul Huda Djazuli, dan hasilnya dibacakan KH Anwar Iskandar.12

Saya tidak bisa memutus apa yang terjadi di ruangan tertutup, dan mungkin ia memang tidak untuk diputus dari luar. Tapi ada yang tidak disengketakan siapa pun. Kesembilan orang itu sampai ke ruangan tersebut lewat tabulasi yang angkanya diumumkan, dan tidak satu pun dari mereka bisa dipecat oleh siapa pun.

Sebelum dan selama muktamar, sebuah isu beredar di kalangan muktamirin dan pemberitaan: bahwa duet Rais Aam dan Ketua Umum yang akhirnya terpilih adalah paket yang disiapkan Istana. Isu itu dibantah terbuka oleh dua pihak. Ketua panitia muktamar, Saifullah Yusuf, menyatakan tidak ada intervensi dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam prosesnya. Ahmad Muzani dari Gerindra menyatakan pemerintah dan istana tidak pernah cawe-cawe dalam pemilihan, dan menyebut kehadiran presiden sebagai penghormatan kepada organisasi terbesar di negeri ini.13 Angka peringkat yang ikut beredar perlu diletakkan pada tempatnya. Tabulasi muktamirin yang ada adalah tabulasi keanggotaan Ahlul Halli wal 'Aqdi, bukan tabulasi calon Rais Aam. Dari 34 nama yang diusulkan, sembilan dengan suara tertinggi menjadi anggota majelis, dan KH Miftachul Akhyar berada di peringkat keempat dengan 350 suara.14 Kursi Rais Aam sendiri tidak pernah ditabulasi; ia ditetapkan lewat musyawarah kesembilan orang itu.

Muktamar ditutup pada 31 Agustus 2026, dan presiden hadir lagi. Di hadapannya, ketua umum terpilih menyampaikan pidato perdana yang menyebut kecocokan angka. "Saya tanggal lahir saya 17, Pak. Jumlahnya delapan. Bulannya juga delapan. Tahunnya juga 58. Dan saya kebetulan diamanahi menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng yang kedelapan." Lalu: "Jadi rasanya tidak berlebihan saya mencocok-cocokkan ini, cocok dengan PBNU. Semuanya cocok, mungkin tinggal nasibnya yang agak beda orangnya." Di acara yang sama, presiden menerima kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama, yang sebelumnya ia minta sendiri.15

Kedekatan itu punya riwayat lebih panjang dari satu muktamar. Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, ormas keagamaan boleh mengelola tambang. NU menerimanya. Muhammadiyah juga, diputuskan dalam Konsolidasi Nasional di Yogyakarta pada Juli 2024 dengan syarat tata kelola profesional, dan keputusan itu mengecewakan sebagian kadernya sendiri. Pada Desember 2025, di Tebuireng, mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengusulkan konsesi itu dikembalikan kepada pemerintah, dengan alasan ia berisiko menjadi jebakan yang melumpuhkan organisasi dan membuatnya tidak mampu memberi kritik tajam kepada pemerintah. PBNU menolak usulan itu. Sengketanya terbuka, dan berlangsung di dalam rumah, bukan dari luar pagar. Delapan bulan kemudian, Said Aqil duduk sebagai salah satu dari sembilan kiai yang menetapkan kepemimpinan baru.16

Tidak satu pun dari itu membuktikan bahwa tidak ada yang mencoba mengatur. Yang dibuktikan hanya ini: di organisasi yang pemilik suaranya tidak bisa dipecat, mencoba mengatur dan berhasil mengatur adalah dua hal yang berbeda, dan jaraknya diukur dengan kartu suara, bukan dengan truk. Muktamirin yang benar-benar tidak diatur ternyata juga tidak mengumumkannya. Mereka hanya pulang.

IV.4 Harga sebuah ormas

Sekarang ketiga kata kerja itu bisa diletakkan dalam satu bingkai, dan bingkainya ternyata bukan tentang ormas sama sekali.

Bingkainya tentang harga. Kekuasaan di republik ini, lintas rezim, lintas ideologi, lintas generasi, secara konsisten memperlakukan rakyat terorganisir sebagai barang dengan harga: otot dihargai nasi bungkus dan pembiaran, suara dihargai posko dan proyek, wibawa dihargai sungkeman dan kursi menteri. Sistem ini bukan warisan satu orang. Prabowo tidak menciptakannya; ia mewarisinya dari Jokowi, yang mewarisinya dari SBY, yang mewarisinya dari transisi yang tidak pernah membongkarnya, yang mewarisinya dari Soeharto, yang menyempurnakannya dari fondasi yang diletakkan bahkan sebelum republik berdiri. Setiap presiden mendapati mesin ini sudah menyala di garasi istana, dan sejauh ini belum ada satu pun yang mematikannya. Sebagian memakainya dengan malu-malu. Sebagian memakainya sambil mengunggahnya ke Instagram.

Tapi kalau bingkainya harga, maka pertanyaan penutup esai ini bukan untuk kekuasaan. Kekuasaan sudah menjawab lewat enam puluh tujuh tahun perilaku yang konsisten. Pertanyaannya untuk yang dihargai.

Sebab tidak ada akuisisi tanpa penjual. Pemuda Pancasila bisa dibentuk karena ada yang bersedia dibentuk. Pam Swakarsa bisa disewa karena ada yang lapar. Dan gudang wibawa hanya bisa direbut kalau ada, di dalam rumah itu sendiri, orang-orang yang membukakan pintunya dari dalam. Cipasung dimenangkan bukan oleh Gus Dur seorang; ia dimenangkan oleh ratusan kiai kampung yang malam itu memutuskan bahwa suara mereka tidak sedang dijual, berapa pun tawarannya, dari siapa pun tawarannya.

Imunitas semacam itu tidak diwariskan lewat anggaran dasar. Ia harus diputuskan ulang oleh setiap generasi, di setiap muktamar, di setiap pemilu, di setiap jalan yang dipenuhi truk ormas. Ia sedang diputuskan ulang sekarang.

IV.5 Yang pernah keluar

Sampai di sini berkas kita bisa dituduh menutup semua pintu. Enam puluh tujuh tahun, tujuh presiden, satu fungsi yang tidak pernah mati. Pembaca yang sampai di halaman ini berhak bertanya apakah ada negara yang pernah berada di fase ini dan berhasil meninggalkannya. Jawabannya ada, setidaknya tiga, dan ketiganya layak dibaca bukan sebagai resep, melainkan sebagai catatan tentang apa yang ternyata harus dibayar.

New York pernah dikelola selama hampir satu abad oleh sebuah mesin bernama Tammany Hall. Mesin itu menyediakan pekerjaan, bantuan hukum, batu bara di musim dingin, dan makanan bagi imigran yang baru turun dari kapal, dan sebagai gantinya mengambil suara mereka, kontrak-kontrak kota, dan ketika perlu, kepalan tangan di tempat pemungutan suara. Bos terbesarnya, William Tweed, dijatuhkan pada 1871 oleh kombinasi koran, karikatur, dan pembukuan yang bocor. Tapi mesinnya tidak ikut jatuh. Ia bertahan enam puluh tahun lagi. Yang akhirnya mengeringkannya bukan satu wali kota bersih, meskipun New York sempat punya satu. Yang mengeringkannya adalah negara federal yang, lewat program-program kesejahteraan tahun 1930-an, mulai menyediakan sendiri apa yang selama ini hanya bisa didapat lewat mesin: pekerjaan, tunjangan, jaminan hari tua. Ketika negara mengambil alih fungsi menolong, mesin kehilangan alasan untuk ditakuti dan dicintai sekaligus. Tammany mati pelan-pelan. Tidak ada yang melarangnya; ia hanya berhenti dibutuhkan.17

Jepang memilih jalan yang lebih langsung dan lebih aneh. Selama puluhan tahun yakuza hidup terbuka: kantor berpapan nama, kartu nama, majalah internal, dan hubungan yang tidak disembunyikan dengan politisi partai berkuasa yang membutuhkan mereka untuk membubarkan pemogokan dan mengamankan kampanye. Undang-undang anti-boryokudan tahun 1991 mencoba menyerang organisasinya dan hasilnya terbatas. Yang mengubah keadaan adalah serangkaian peraturan daerah yang mulai dari Saga dan Fukuoka dan pada Oktober 2011 berlaku di seluruh 47 prefektur, dengan satu pembalikan sudut pandang yang sederhana dan telak: peraturan-peraturan itu tidak mengatur yakuza. Ia mengatur warga. Membayar uang perlindungan, menyewa yakuza untuk menyelesaikan urusan, menyewakan ruang kepada mereka, semuanya menjadi pelanggaran bagi pihak yang membayar. Seorang pensiunan detektif merumuskannya dengan sederhana: peraturan ini membuat harga menggunakan yakuza, dalam malu dan dalam denda, jauh lebih mahal daripada manfaatnya. Kepolisian menyebutnya pergeseran dari "yakuza melawan polisi" menjadi "yakuza melawan masyarakat". Keanggotaan yakuza yang di atas delapan puluh ribu pada 2009 tinggal belasan ribu satu setengah dekade kemudian. Organisasinya tidak dibubarkan. Pembelinya yang dipidana.18

Italia membayar paling mahal. Undang-undang 1982 yang untuk pertama kalinya menjadikan keanggotaan asosiasi mafia sebagai tindak pidana tersendiri, dan mengizinkan penyitaan aset, disahkan hanya setelah pengusulnya sendiri dibunuh.19 Sidang raksasa di Palermo tahun 1986 sampai 1987 mengadili ratusan terdakwa sekaligus dan, untuk pertama kalinya, menghukum pucuk pimpinan, bukan hanya tangan yang menarik pelatuk; dua jaksa yang membangunnya, Falcone dan Borsellino, dibunuh pada 1992 dalam selang dua bulan. Tapi bagian dari cerita Italia yang paling relevan untuk berkas ini datang dari bawah, bukan dari ruang sidang. Pada 2004, beberapa anak muda Palermo menempelkan stiker di kota pada suatu malam: sebuah bangsa yang membayar pizzo adalah bangsa tanpa martabat. Gerakan itu, Addiopizzo, membangun daftar toko yang menolak membayar, dan daftar konsumen yang berjanji hanya berbelanja di toko-toko itu. Uang perlindungan hanya bekerja kalau setiap korban merasa sendirian; daftar itu membuat mereka tidak sendirian.20

Dari tiga cerita yang sangat berbeda itu, tiga tuas bisa dibaca.

Tuas pertama: menaikkan harga bagi yang mempekerjakan, bukan bagi yang dipekerjakan. Jepang menghukum pembayar. Italia menghukum patron. Selama hukum hanya menangkap orang di bak truk, orang yang menyewa truknya tidak punya alasan untuk berhenti. Ia tinggal menyewa truk yang lain.

Tuas kedua: mengeringkan penawaran. Tammany mati ketika negara mengambil alih fungsi menolong. Di republik ini, pasukan sekali pakai selalu direkrut dari tempat yang sama: pemuda tanpa pekerjaan tetap, dengan nasi bungkus sebagai upah dan organisasi sebagai satu-satunya jalur ke pekerjaan, perlindungan, dan harga diri. Selama ekonomi informal tetap seluas ini, selama menjadi anggota ormas tetap merupakan cara paling masuk akal bagi seorang anak muda untuk mendapatkan lapak, pengamanan, dan koneksi, pasokan otot tidak akan pernah habis. Ini bukan urusan Kementerian Hukum. Ini urusan lapangan kerja.

Tuas ketiga: menurunkan nilai elektoral dan politik dari otot itu sendiri. Otot bekerja di ruang gelap: di bilik suara yang tidak diawasi, di jalan tanpa kamera, di rapat yang notulennya tidak pernah dibaca. Pengalaman kecil pada 2014, ketika ratusan ribu relawan memotret dan mentabulasi formulir hasil penghitungan suara dari setiap tempat pemungutan suara, mengajarkan sesuatu yang sederhana: di ruang yang terdokumentasi, intimidasi kehilangan sebagian besar nilainya. Sebagian besar, tidak seluruhnya, dan itu sudah cukup untuk mengubah harga.

Ketiga tuas itu punya satu prasyarat yang sama dan tidak bisa ditawar: koalisi lintas kelas yang menolak bersama-sama. Stiker Addiopizzo tidak berarti apa-apa kalau hanya ditempel oleh mahasiswa; ia berarti ketika pemilik toko, konsumen, dan akhirnya jaksa berdiri di daftar yang sama. Peraturan prefektur Jepang tidak berjalan kalau perusahaan besar tidak bersedia memutus kontrak yang menguntungkan. Dan di sinilah Esai III harus dibaca ulang: pada 27 Agustus 2026, rombongan dari Pati sudah pulang ketika Jakarta terbakar, ojol dipukuli oleh orang yang mengira mereka demonstran, mahasiswa dan remaja berhadapan dengan gas air mata, dan warga Pejompongan menutup jendela. Semua yang seharusnya berada di daftar yang sama berada di tempat yang berbeda pada jam yang berbeda. Koalisi yang tidak pernah terbentuk itu adalah harga yang belum dibayar.

Ada satu lagi yang membuat kasus Indonesia lebih sulit dari ketiganya, dan berkas ini tidak berhak menyembunyikannya. Di New York, Jepang, dan Sisilia, pihak yang mempekerjakan otot pada akhirnya adalah swasta, partai, atau politisi yang bisa dikejar negara. Yang dibuktikan Esai I dan II adalah bahwa di republik ini pemberi kerjanya, sejak 1959, adalah negara itu sendiri: tentara yang mendirikan, intelijen yang menugaskan, panglima yang membentuk, calon presiden yang meresmikan, sekretaris kabinet yang menerima pukul 00.20. Tuas pertama, menghukum pemberi kerja, di sini berarti negara menghukum dirinya sendiri. Belum ada preseden untuk itu di negara mana pun, dan tidak ada gunanya berpura-pura ada.

Yang ada hanya preseden yang lebih kecil, dan kebetulan baru saja terjadi. Sebuah organisasi berusia seratus tahun, yang dibuka muktamarnya oleh presiden dengan kalimat bahwa ia tidak mengatur apa-apa, memilih untuk tidak menunggu presiden yang tidak mengatur. Ia membangun aturan. Masa iddah dari jabatan politik. Musyawarah sembilan orang tua yang tidak bisa dipecat. Pengesahan calon yang harus melewati saringan. Tidak ada satu pun dari itu yang bergantung pada munculnya orang baik di kursi yang tepat. Semuanya bergantung pada asumsi sebaliknya: bahwa orang di kursi yang tepat akan selalu tergoda, dan aturan harus dibuat untuk hari ketika godaan itu menang.

Republik ini belum pernah membuat aturan dengan asumsi itu tentang dirinya sendiri. Ia masih menunggu orang baik.

Wallahu a'lam bishshawab.

Referensi

  1. "Sejarah Pemuda Pancasila", ANTARA News. Didirikan 28 Oktober 1959 oleh A.H. Nasution sebagai sayap pemuda IPKI. tautan kembali
  2. "Sejarah Nahdlatul Ulama", NU Online. NU berdiri di Surabaya pada 31 Januari 1926. tautan kembali
  3. "Gus Dur dan Panasnya Muktamar NU Cipasung", NU Online. Memuat latar fusi 1973 ke PPP dan keputusan kembali ke Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo 1984. tautan kembali
  4. "Fachry Ali Ulas Muktamar Cipasung 1994 Jadi Perlawanan NU terhadap Intervensi Pemerintah", NU Online, dan "Cipasung 1994 dan Muktamar ke-35 NU", Sindonews. Muktamar ke-29 berlangsung 1 sampai 5 Desember 1994 di Cipasung, Tasikmalaya. Abdurrahman Wahid memperoleh 174 suara, Abu Hasan 142. NU Online Sindonews kembali
  5. "Jadwal Lengkap Muktamar Ke-35 NU di Ponpes Tambakberas Jombang", Kompas. Muktamar ke-35 berlangsung 27 sampai 31 Agustus 2026, dibuka Presiden Prabowo Subianto pada 27 Agustus. tautan kembali
  6. "Hasil Voting Pleno III Muktamar NU, Opsi AHWA Menang Mutlak 401 Suara", Tribun Jatim, dan "Hasil Voting Muktamar ke-35 NU: Ketum Tak Lagi Dipilih Langsung", Kompas. Perluasan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi disetujui 401 suara lawan 150. Tribun Jatim Kompas kembali
  7. "Daftar 5 Nama Calon Ketum PBNU yang Diusulkan Peserta Muktamar ke-35 NU", Kompas, 31 Agustus 2026. Tabulasi: Gus Kikin 472, Zulfa Mustofa 262, Gus Salam 261, Gus Yahya 258, Nusron Wahid 207, Gus Yusuf 176, Gus Ipul 174, Gus Rozin 155. Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf dinyatakan tidak memenuhi syarat karena masih menjabat menteri, Yusuf Chudlori karena masih pengurus partai, sesuai Anggaran Dasar NU Pasal 52 Ayat 1. Gus Rozin naik mengisi kursi kelima. Kompas Tribunnews kembali
  8. "Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum PBNU 2026-2031", CNN Indonesia, 31 Agustus 2026, dan "KH Miftachul Akhyar Terpilih Jadi Rais Aam PBNU Periode 2026-2031", detikNews. KH Abdul Hakim Mahfudz diumumkan anggota AHWA KH Anwar Iskandar pada Rapat Pleno Kelima, Senin 31 Agustus 2026 pukul 07.00, setelah meraih 472 suara tabulasi muktamirin dan restu tertulis Rais Aam terpilih. CNN Indonesia detikNews ANTARA kembali
  9. "Bunyi Surat Gus Mus kepada AHWA tentang Ketidaksediaan Jadi Rais Aam" dan "Ini Alasan Tim Ahwa Pilih Gus Mus Meski Dirinya Menolak Jadi Rais Aam", NU Online, serta "Gus Mus Tolak Jabatan, Ma'ruf Amin Ditetapkan Jadi Rais Am NU", CNN Indonesia, Agustus 2015. Muktamar ke-33 di Jombang, 1 sampai 5 Agustus 2015, adalah pemakaian pertama mekanisme AHWA. surat Gus Mus, NU Online alasan AHWA, NU Online CNN Indonesia kembali
  10. "Gus Mus: Siapa Mundur? Aku Tak Pernah Maju", NU Online, Agustus 2015. Untuk Muktamar ke-34 di Lampung, Desember 2021: dalam tabulasi keanggotaan AHWA, KH Mustofa Bisri memperoleh 494 suara di urutan kedua, sembilan suara di bawah KH Dimyati Rois yang memperoleh 503; ia kemudian duduk sebagai anggota majelis yang menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam. NU Online Jawa Pos kembali
  11. Versi pertama: status media sosial Robikin Emhas, Ketua PBNU periode 2015 sampai 2020, 31 Agustus 2026. Versi kedua: Dahlan Iskan, "Ahli Uang", Disway, 1 September 2026, yang memuat dua kemungkinan sekaligus dan menyebutnya sebagai versi yang berbeda dari sumbernya sendiri. Keduanya menggambarkan rapat tertutup dan berbeda satu sama lain soal siapa calon tandingannya. tautan kembali
  12. "AHWA Tetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU 2026-2031", Jawa Pos, dan "AHWA tetapkan Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rais Am PBNU 2026-2031", ANTARA, 31 Agustus 2026. Keterangan resmi menyebut penetapan dicapai secara mufakat. Jawa Pos ANTARA kembali
  13. "Isu Duet Gus Kikin dan Kiai Miftachul Akhyar Paket Istana, Gus Ipul: Tak Ada Intervensi", Sindonews, dan "Muzani Gerindra Tepis Isu Paket Istana di Muktamar Nahdlatul Ulama", JPNN, 31 Agustus 2026. Isu itu beredar sebelum dan selama muktamar; keduanya membantahnya secara terbuka. Sindonews iNews JPNN kembali
  14. "Hasil Lengkap Perolehan Suara Anggota AHWA Muktamar ke-35 NU", Liputan6. Dari 34 nama yang diusulkan: KH Nurul Huda Djazuli 485, TGK KH Nuruzzahri Yahya 477, AG KH Baharuddin HS 392, KH Miftachul Akhyar 350, KH Afifuddin Muhajir 339, KH Anwar Iskandar 326, KH Anwar Manshur 303, KH Said Aqil Siroj 273, KH Abun Bunyamin 268. Tabulasi ini menentukan keanggotaan AHWA, bukan kursi Rais Aam. tautan kembali
  15. "Gus Kikin di Depan Prabowo: Saya Banyak Unsur Angka 8", Sindonews dan iNews, serta "Prabowo terima kartu anggota NU di penutupan Muktamar ke-35 NU", ANTARA, 31 Agustus 2026. Kartu diserahkan Rais Aam dan Ketua Umum terpilih pada penutupan di Tambakberas. Sindonews iNews ANTARA kembali
  16. "Said Aqil Usul PBNU Kembalikan Konsesi Tambang ke Pemerintah", CNN Indonesia, 10 Desember 2025, dan "KH Said Aqil Minta Konsesi Tambang NU Dikembalikan, PBNU: Tidak Perlu", detikJatim. Disampaikan di Pesantren Tebuireng, 6 Desember 2025. Untuk Muhammadiyah: "PP Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang Ormas Keagamaan", Kompas, Konsolidasi Nasional di Yogyakarta 27 sampai 28 Juli 2024. CNN Indonesia detikJatim Kompas, Muhammadiyah kembali
  17. "Tammany Hall", Encyclopaedia Britannica. Mesin politik New York, kejatuhan William Tweed pada 1871, dan surutnya pengaruh mesin itu setelah program kesejahteraan federal tahun 1930-an mengambil alih fungsi menolong. tautan kembali
  18. "Yakuza exclusion ordinances", dan "October 1st: Nationwide in Japan Anti-Yakuza Laws Go Into Effect", Japan Subculture Research Center. Peraturan daerah mulai dari Fukuoka, dan pada 1 Oktober 2011 Tokyo serta Okinawa menjadi dua prefektur terakhir dari 47 yang memberlakukannya. Yang dipidana adalah pihak yang membayar atau berbagi keuntungan, bukan organisasinya. peraturan pengecualian yakuza Japan Subculture kembali
  19. Undang-undang 13 September 1982 No. 646, dikenal sebagai Rognoni-La Torre, yang memasukkan pasal 416-bis tentang asosiasi bertipe mafia ke dalam hukum pidana Italia dan mengizinkan penyitaan aset. tautan kembali
  20. Addiopizzo, gerakan yang berdiri di Palermo pada 2004, membangun daftar pedagang yang menolak membayar pizzo dan daftar konsumen yang berbelanja hanya di toko-toko itu. Addiopizzo ensiklopedia kembali