Kopdes: Berutang Pada Diri Sendiri

Hatta menulis bahwa koperasi adalah persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya.

Kalimat itu pendek. Subjeknya jelas: kaum lemah. Kata kerjanya jelas: bersekutu, membela. Tidak ada negara di dalam kalimat itu. Tidak ada bank. Tidak ada instruksi presiden.

Tanggal 27 Maret 2025, Presiden menandatangani Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Isinya: bentuk 80.000 koperasi desa dan kelurahan.¹ Tanggal 21 Juli 2025, di Bentangan, Klaten, 80.081 koperasi diluncurkan serentak.² Satu tahun kemudian jumlahnya 83.380, tersebar di 38 provinsi, sebagian besar sudah punya NPWP dan NIB.³

Saya tidak tahu berapa lama Hatta butuh untuk menulis kalimatnya. Saya tahu berapa lama negara butuh untuk membangun 80.081 koperasi dari kalimat itu: kurang dari empat bulan.

Esai ini tentang apa yang terjadi kalau persekutuan kaum lemah dibentuk dari atas, dibiayai dengan utang, dibangun oleh perusahaan negara, diisi kendaraan impor, dan cicilan pertamanya jatuh tempo bulan ini.

I. ENAM PULUH TAHUN, SATU PELUNCURAN

Puskesmas digagas di era Sukarno dan dikerjakan di era Suharto. Tahun 2016 jumlahnya 9.767.⁴ Tahun 2025, menurut Kementerian Kesehatan, 10.300. Tujuh tahun untuk menambah sekitar lima ratus.

Pada November 2025, Kemenkes mengakui masih ada 36 kecamatan yang belum punya puskesmas sama sekali.⁵

Angka ini tidak sedang membandingkan dua hal yang sama. Puskesmas butuh dokter, bidan, alat, obat, dan orang yang mau ditempatkan di kecamatan yang tidak ada di peta wisata. Koperasi butuh akta dan rapat pembentukan. Saya tahu bedanya.

Yang saya tidak tahu adalah kenapa negara yang butuh tujuh tahun untuk lima ratus puskesmas bisa membentuk delapan puluh ribu badan hukum dalam empat bulan, lalu menyebutnya pemberdayaan.

Padahal koperasi bukan barang langka di negeri ini. Sebelum Inpres 9 terbit, sudah ada lebih dari 130 ribu koperasi yang beroperasi.⁶ Masalahnya, menurut hampir semua kajian yang pernah ditulis tentang koperasi Indonesia, tidak pernah jumlah. Masalahnya akses pembiayaan, kapasitas manajemen, pendampingan, dan pasar. Pemerintah menjawab masalah itu dengan menambah 80 ribu lagi.

Tiga puluh enam kecamatan tetap menunggu.

II. KONSULTAN YANG JADI PETANI YANG JADI KONTRAKTOR

Ada perusahaan bernama PT Yodya Karya. BUMN konsultan teknik. Puluhan tahun mengerjakan desain, manajemen proyek, tata ruang.

Februari 2025, lewat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2025, Yodya Karya berganti nama menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara.⁷ Mandat barunya: swasembada pangan. Wakil Menteri Pertanian menjelaskan dengan bersemangat bahwa Agrinas harus mau tanam padi, bahkan di tempat-tempat yang sulit.⁸ Proyek perdananya 12.000 hektare lahan tidur di Baturaja, Sumatera Selatan, bersama TNI Angkatan Darat.⁹

Delapan bulan kemudian, 22 Oktober 2025, terbit Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Isinya: menugaskan Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan 80.000 koperasi desa.¹⁰

Jadi begini urutannya. Konsultan teknik diubah jadi perusahaan pangan. Perusahaan pangan ditugasi jadi kontraktor 80.000 bangunan. Semua dalam delapan bulan. Kalau Anda bingung apa bisnis inti Agrinas, Anda tidak sendirian. Ekonom yang ditanya Bisnis.com pada Oktober 2025 juga bingung.¹¹

Skema uangnya seperti ini. Himbara meminjamkan Rp240 triliun. Plafon Rp3 miliar per koperasi: Rp2,5 miliar untuk bangunan dan kelengkapan, Rp500 juta untuk modal kerja.¹² Yang meminjam bukan koperasi. Yang meminjam Agrinas. Agrinas membangun tujuh gerai wajib di setiap desa: kantor, gerai sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, gudang berpendingin, sarana logistik. Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyebut biaya Rp1,6 miliar per gerai sebagai angka yang sangat rasional, Rp2,9 juta per meter persegi, berlaku seluruh Indonesia. Ia mengatakannya di depan Komisi VI DPR, 18 November 2025.¹³

Ketua koperasi kelurahan Duren Tiga, Jakarta Selatan, punya pendapat lain. Menurutnya koperasi yang baru tumbuh butuh modal usaha, bukan bangunan besar.¹⁴ Ia tidak diundang ke Komisi VI.

Lalu kendaraan. Pada 4 Februari 2026, Mahindra & Mahindra mengumumkan di situs resminya bahwa mereka menerima pesanan 35.000 unit Scorpio pikap dari Agrinas untuk koperasi desa Indonesia. Tata Motors menyusul: 70.000 unit, separuh pikap, separuh truk roda enam. Total 105.000 kendaraan, nilai kontrak Rp24,66 triliun.¹⁵ Publik Indonesia mengetahuinya dari siaran pers perusahaan India.

Joao menjelaskan alasannya: produksi lokal hanya 70 ribuan per tahun, harga India setengah harga kompetitor, dan uangnya diambil dari Rp3 miliar itu juga. Satu gedung, satu truk, satu pikap, dua motor per koperasi. Soal apakah Istana dan Danantara tahu, jawabannya lugas: "Kan Danantara yang ngasih duitnya, masa nggak tahu."¹⁶

Menteri Perindustrian menolak. Gaikindo menyatakan industri nasional sanggup. Kadin, DPR, serikat pekerja menolak. Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 85 dan 86 mewajibkan BUMN membeli produk dalam negeri kalau uangnya dari negara. KPK mengimbau taat prosedur.¹⁷ Agrinas menjawab bahwa uang muka sudah dibayar. Awal Maret 2026, sekitar 1.200 unit sudah tiba.¹⁸

Saya tidak akan menyimpulkan apa pun dari ini. Saya hanya mencatat bahwa persekutuan kaum lemah, dalam versi 2026, punya cold storage dan Scorpio 4x4.

III. KOPERASI YANG TIDAK DIDIRIKAN ANGGOTANYA

Ada satu cara sederhana untuk tahu apakah koperasi hidup: lihat apakah ada yang bertransaksi.

Data Simkopdes per 9 Juli 2026: total transaksi nasional seluruh koperasi Merah Putih adalah Rp56,57 miliar, dari 53.233 aktivitas perdagangan.¹⁹ Angka itu kumulatif sejak berdiri. Untuk 83.380 koperasi dengan plafon Rp3 miliar masing-masing.

Saya tidak akan membaginya untuk Anda. Kalkulatornya ada di tangan Anda.

Yang lebih menarik adalah siapa yang bertransaksi. The Conversation memadukan data Simkopdes per 2 Juni 2026 dengan data kemiskinan BPS di 484 kabupaten dan kota. Hasilnya korelasi negatif yang signifikan: semakin miskin kabupatennya, semakin sepi koperasinya. Dari 34 kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas 25 persen, 33 tidak mencatatkan satu pun transaksi.²⁰

Kaum lemah yang ingin dibela Hatta, ternyata, adalah yang paling tidak memakai koperasinya.

Ini bukan kebetulan. Ini konsekuensi desain. Koperasi yang lahir dari bawah lahir karena ada kebutuhan bersama yang sudah ada: petani yang butuh gudang, nelayan yang butuh es, pedagang yang butuh modal tanpa rentenir. Kebutuhannya dulu, koperasinya kemudian. Anggotanya adalah orang yang sudah saling kenal sebelum akta ditandatangani.

Koperasi Merah Putih dibentuk dari akta dulu. Kebutuhannya dicari belakangan. Di desa yang ekonominya sudah bergerak, akta itu menemukan tempatnya. Di desa yang ekonominya belum bergerak, akta itu menjadi bangunan tujuh gerai yang menunggu.

Dan yang mengelolanya: dari 639.000 pendaftar, 35.476 sarjana lolos seleksi sebagai calon manajer. Untuk 83.380 koperasi. Lima di antaranya tidak selesai mengikuti pelatihan. Saya sudah menulis tentang lima nama itu, dan tidak akan mengulangnya di sini.

Sisanya, kalau semua lulus, cukup untuk kurang dari separuh koperasi yang ada.

IV. MINIMARKET YANG MENYALURKAN BANSOS

Kalau Anda bertanya kepada Menko Pangan apa fungsi koperasi Merah Putih, jawabannya sudah dicatat pers pada Juli 2026: infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan seluruh barang subsidi dan bantuan pemerintah, sekaligus off-taker hasil produksi desa. Untuk memastikan itu berjalan, seluruh kementerian dan lembaga diminta mendukung penuh. Juga TNI dan Polri.²¹

Bacalah kalimat itu sekali lagi dengan kalimat Hatta di sebelahnya. Persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bansos.

Salah satu dari dua kalimat itu adalah koperasi. Yang satunya adalah cabang.

Sekarang turunkan skalanya ke satu desa. Di ujung jalan ada warung Madura yang buka dua puluh empat jam, dijaga bergantian oleh sepasang suami istri yang tidur di ruang belakang. Mereka menjual beras, minyak, rokok ketengan, pulsa. Modalnya beberapa puluh juta, dikumpulkan bertahun-tahun. Tiga ratus meter dari situ, sekarang berdiri bangunan tujuh gerai senilai Rp1,6 miliar, dengan gerai sembako, dengan akses ke barang bersubsidi, dengan satu truk dan satu pikap untuk pasokan, dengan modal kerja Rp500 juta dari bank negara, dan dengan cicilan yang tidak perlu ia bayar sendiri.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia menyebut warung Madura dan toko kelontong sebagai yang paling khawatir, sejak Juli 2025.²² Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan sudah membawa soal ini ke KPPU, dan mengakui KPPU berhati-hati karena berhadapan dengan sesama institusi pemerintah.¹⁹ Menteri Desa menjawab: Insya Allah tidak ada yang mematikan warung kecil.²³ Menko Pangan menjawab lebih pendek: hoaks.²⁴

Saya tidak tahu apakah warung itu akan mati. Tidak ada yang tahu. Yang saya tahu adalah bahwa dalam setiap teori persaingan usaha yang pernah ditulis, pihak yang modalnya dipinjamkan negara dan cicilannya dibayar negara tidak disebut pesaing. Ia disebut dengan nama lain.

Dan Insya Allah, sejauh yang saya pahami, adalah doa. Bukan kebijakan.

V. SATU TANGGAL

Kembali ke uangnya, karena di situlah esai ini berakhir.

Agrinas meminjam Rp240 triliun dari Himbara. Agrinas yang harus mencicil. Tetapi pada Juli 2026, Menko Pangan menjelaskan bahwa cicilan itu akan dibayar oleh Menteri Keuangan, setelah verifikasi BPKP, dari Dana Desa.²¹ Kementerian Keuangan mengonfirmasi: Rp40 triliun sudah disiapkan dari pos Dana Desa untuk cicilan pokok dan bunga tahun ini.²⁵

Ikuti alurnya pelan-pelan. Bank negara meminjamkan uang kepada perusahaan negara. Perusahaan negara membangun gedung di tanah desa dan mengisinya dengan pikap India. Desa menerima gedungnya. Negara membayar cicilan perusahaan negara kepada bank negara, dengan uang yang seharusnya masuk ke desa.

Desa tidak pernah memegang uangnya. Desa hanya memegang gedungnya, dan sebuah pengurangan di Dana Desa yang akan datang setiap tahun selama enam tahun.

Ini yang disebut pemerintah sebagai bukan hibah, melainkan pinjaman produktif. Dan secara teknis mereka benar. Ini memang pinjaman. Desa berutang pada dirinya sendiri, lewat dua perantara.

Tanggal 3 September 2026, di Hotel Kempinski, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditanya soal pembayaran ini. Jawabannya: pembayaran tidak dilakukan untuk seluruh kewajiban sekaligus, karena audit dan verifikasi masih berjalan. Bagian yang sudah selesai dan sudah lewat audit akan dibayar lebih dulu.²⁶

Cicilan pertama jatuh tempo 27 September.²⁵

Di sudut ruangan yang temaram, asap rokok membubung pelan. Tiga lelaki tua duduk mengelilingi meja kayu, menatap berkas laporan itu sambil menggelengkan kepala, tidak henti-henti.

Yang pertama menepuk meja. Suaranya berat, bergema seperti masih di panggung teater. "Ini teater absurditas kekuasaan. Dulu kita merebut kemerdekaan supaya rakyat berdaulat atas tanahnya sendiri. Sekarang desa diajari berutang untuk barang yang tidak pernah mereka pesan. Rakyat dipaksa membeli tiket untuk pertunjukan yang tumbalnya mereka sendiri."

Yang kedua menyesap tehnya pelan. Senyumnya getir, matanya teduh tapi menohok. "Kasihan orang di desa," gumamnya. "Niatnya mau diberi naungan. Atapnya ternyata dari besi cicilan yang siap jatuh ke kepala mereka. Bagaimana warung Madura yang buka dua puluh empat jam dengan doa dan keringat sendiri harus bertarung melawan raksasa yang perutnya dikenyangkan APBN? Dalam fikih kehidupan, ini seperti memaksa orang syukuran atas rumah baru, padahal tanahnya dijual tanpa sepengetahuan yang punya."

Yang ketiga menyandarkan punggung, menatap jauh ke luar jendela. Tangannya memutar cangkir. "Negara selalu punya kecenderungan puitis yang berbahaya: memimpikan kesejahteraan dengan cara memaksakannya. Hatta membayangkan koperasi sebagai napas spontan kaum lemah yang bersekutu. Ketika kebutuhan rakyat digantikan instruksi menteri, yang lahir bukan kebersamaan, melainkan monumen birokrasi yang dingin."

Ia berhenti sejenak, melirik dua sahabatnya. "Dan yang paling tragis dari sebuah komedi adalah ketika korbannya bertepuk tangan, tanpa sadar bahwa tangan yang sama sedang merogoh kantongnya sendiri untuk membayar komediannya."

Ketiganya terkekeh sumbang. Tawa yang lebih mirip desah napas panjang menahan lelah.

Wallahu a'lam bishshawab.