Negara dalam Ancaman Silent Failure

Dua tahun lalu, saya duduk di sebuah kafe di Dubai Marina bersama teman lama. Ia sudah di sini lebih dari sepuluh tahun. Saya tanya satu pertanyaan sederhana: apa yang paling berbeda antara dulu dan sekarang?

Ia tidak menjawab soal gedung atau infrastruktur. Ia berkata: yang berubah adalah seberapa cepat mereka mau mengakui ketika sesuatu tidak berjalan.

Saya pulang dari percakapan itu dengan satu pertanyaan yang terus menempel. Kalau sebuah sistem tidak bisa mengenali kegagalannya sendiri. Apakah ia masih bisa disebut berjalan?

Dalam rekayasa sistem, kerusakan paling mematikan bukan yang meledak dengan suara keras. Melainkan silent failure: ketika sebuah sistem rusak secara fungsional, tetapi sensor deteksinya tetap menunjukkan indikator normal. Tidak ada alarm. Tidak ada peringatan. Hanya pembacaan yang salah, terus-menerus, sampai sesuatu yang tidak bisa lagi disembunyikan akhirnya terjadi.

Ada jenis kerugian negara yang persis seperti itu. Ia tidak akan pernah masuk dalam laporan KPK. Tidak ada yang korupsi. Tidak ada yang ditangkap. Semua prosedur diikuti, semua tanda tangan basah ada di atas meterai. Dan tetap saja, sesuatu yang sangat berharga hilang. Pelan-pelan. Legal.

Dua puluh tahun saya bekerja di dalam sistem-sistem besar, di Singapura, London, dan Dubai. Satu pelajaran paling mahal yang saya bawa: organisasi paling berbahaya bukan yang di dalamnya banyak koruptor. Tapi yang tidak ada seorang pun berani bilang "tidak" kepada bosnya, bukan karena takut dipecat, tapi karena kultur sudah menjinakkan mereka bahwa setuju adalah bentuk profesionalisme, dan bertanya adalah bentuk ketidaksetiaan.

I. EKOSISTEM TANPA GESEKAN

↑ kembali ke daftar isi

Perhatikan polanya.

Setiap minggu ada podium. Setiap minggu ada tepuk tangan. Setiap kunjungan kerja disambut dengan barisan pejabat yang sama, wajah yang sama, senyum yang sama, kalimat pembuka yang sama: sesuai arahan Bapak...

Ini bukan loyalitas. Ini adalah sensor yang tidak lagi bekerja.

Pertanyaannya bukan apakah para menteri ini kompeten secara teknis. Banyak yang jelas kompeten. Pertanyaannya adalah: di ruang rapat tertutup yang tidak tersorot kamera, kapan terakhir kali ada yang mengajukan angka yang berbeda dari ekspektasi atasan? Kapan terakhir kali ada yang berkata, Pak, saya rasa asumsi kita keliru, perlu dihitung ulang?

Dalam rekayasa sistem, ada konsep yang disebut productive friction: gesekan yang disengaja, dibangun ke dalam sistem, untuk mencegah keputusan buruk lolos tanpa diperiksa. Ia bukan gangguan. Ia adalah mekanisme keselamatan. Pesawat terbang dirancang dengan sistem redundansi berlapis bukan karena insinyurnya tidak percaya diri, tapi justru karena mereka tahu bahwa kepercayaan diri tanpa pengecekan adalah jalan menuju bencana.

Kalau tidak ada yang berani mengajukan pertanyaan itu di dalam ruang rapat, maka yang hilang dari negara ini bukan hanya integritas. Yang hilang adalah fungsi koreksi.

II. KALKULASI YANG TIDAK ADA DI HEADLINE

↑ kembali ke daftar isi

Indonesia kehilangan apa, tepatnya?

Bukan uang yang dicuri. Itu mudah dihitung, mudah diaudit, mudah diadili. Yang mustahil dihitung adalah opportunity cost: biaya dari keputusan keliru yang tidak pernah dikoreksi. Kebijakan yang disetujui bukan karena terbaik untuk rakyat, tapi karena paling aman untuk karir sang pejabat. Proyek yang dipaksakan lanjut bukan karena datanya mendukung, tapi karena sudah telanjur diumumkan di atas podium.

Teman saya di Dubai itu menyebut sesuatu yang kemudian terasa relevan. Sepuluh tahun lalu Dubai sedang membangun metro. Sekarang mereka merancang transportasi otonom untuk 2030. Sepuluh tahun lalu satu layanan pemerintah butuh antrean panjang. Sekarang lebih dari seribu layanan sudah digital penuh.

Yang membuat dada saya sesak bukan kemajuan Dubai itu sendiri. Yang membuat sesak adalah: sepuluh tahun itu adalah rentang waktu yang sama dengan satu dekade terakhir perjalanan kita. Kita punya waktu yang sama. Populasi yang jauh lebih besar. Sumber daya alam yang tidak ada tandingannya di kawasan.

GDP Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun dalam satu dekade terakhir.¹ Angka yang terlihat solid, sampai kita periksa apa yang tumbuh bersamanya.

Kelas menengah menyusut. BPS mencatat 57,33 juta orang (21,45% dari populasi) masuk kategori kelas menengah pada 2019. Pada 2024, angka itu turun menjadi 47,85 juta, atau 17,13%.² Hampir sepuluh juta orang turun kelas, sebagian karena pandemi, ya, tapi juga karena struktur yang tidak cukup kuat untuk menahan mereka tetap di tempatnya.

World Bank mencatat bahwa transformasi struktural Indonesia belum membawa perbaikan yang sepadan dalam produktivitas tenaga kerja.³ Banyak pekerjaan baru tercipta, tapi lebih banyak di sektor informal berproduktivitas rendah. Pertumbuhan ada, tapi tidak cukup dalam untuk mengangkat semua yang harusnya ikut naik.

Di dunia korporasi, penyakit ini punya nama: sunk cost escalation. Ketika Anda sudah menyatakan "A" di depan publik, Anda akan terus membakar sumber daya untuk mengejar "A" meski semua indikator sudah berubah total. Bukan karena "A" masih masuk akal. Tapi karena mengakui kesalahan rasanya seperti kekalahan.

Bayangkan penyakit ini diterapkan pada skala negara, dengan anggaran ribuan triliun dan waktu yang diukur dalam tahun jabatan.

Potensi yang hilang dari alternatif kebijakan yang tidak pernah dihitung, dari suara ahli yang memilih diam demi keselamatan karir, itu nyata. Dan ia tidak akan pernah muncul di laporan audit BPK manapun.

III. BUKAN SOAL NIAT

↑ kembali ke daftar isi

Saya tidak ingin disalahpahami.

Saya tidak sedang menuduh pemerintah berniat buruk. Memperdebatkan niat dalam politik adalah diskusi paling tidak produktif, karena niat tidak bisa diverifikasi, dan tidak mengubah dampak di lapangan.

Yang bisa diverifikasi adalah desain sistemnya.

Sistem yang sehat sengaja menciptakan productive friction: perdebatan internal, skenario alternatif, pejabat yang dihargai karena berani membawa kabar buruk ke meja rapat. Sistem yang tidak sehat menghasilkan konsensus yang terlalu cepat, keputusan yang terlalu mulus, dan di ujung hari, kejutan krisis yang terlalu besar.

Pertanyaan yang harus kita ajukan bukan lagi: Apakah mereka korupsi? Melainkan: Apakah sistem bernegara kita dirancang untuk belajar dari kesalahannya sendiri?

IV. YANG BISA DILAKUKAN

↑ kembali ke daftar isi

Saya bukan orang yang percaya pada seruan abstrak. Maka saya ingin konkret.

Ada tiga hal yang bisa dibangun, dan semuanya punya preseden di negara lain.

Pertama: fungsi challenge yang mandatnya dilindungi.

Sekitar 2008, tidak lama setelah saya pertama kali pindah ke Singapura, saya duduk makan siang dengan seorang teman di salah satu perbankan terkemuka Singapura. Percakapan kami tidak sedang mengarah ke mana-mana khusus. Tapi di satu titik ia menyebut sesuatu, dengan nada hampir tidak bersemangat, seperti orang yang menyebut sesuatu yang baginya sudah jelas.

Ia bicara tentang sebuah unit yang sedang dirancang di Prime Minister's Office Singapura. Bukan detailnya yang saya ingat, melainkan cara ia menyebutnya: bahwa ada orang yang tugasnya mempertanyakan asumsi pemerintah dari dalam. Dikatakan seperti sesuatu yang sudah seharusnya ada.

Setahun kemudian, unit itu resmi berdiri. Namanya Centre for Strategic Futures.

CSF bukan think tank ekonomi. Akarnya dari tradisi militer: red teaming, praktik menugaskan orang untuk menemukan kelemahan sistem sendiri sebelum kenyataan yang menemukannya. Mandatnya secara eksplisit adalah mempertanyakan asumsi pemerintah, termasuk asumsi yang belum disadari sebagai asumsi.⁴ Dan ia ditempatkan persis di Prime Minister's Office, dekat dengan kekuasaan tertinggi, tapi dengan satu perlindungan yang tidak lazim: kebebasan untuk mengerjakan isu yang tidak dianggap mendesak, dan menyampaikan temuan yang tidak menyenangkan.⁵

Indonesia sebenarnya punya bahan bakunya. Bappenas punya kapasitas riset. BRIN punya kapasitas akademis. Yang belum ada adalah lembaga yang diberi dua hal sekaligus: akses ke level tertinggi pemerintahan, dan mandat yang dilindungi untuk tidak setuju. Bukan sebagai oposisi. Bukan sebagai kritik publik. Tapi sebagai fungsi internal yang dihargai dan tidak dihukum ketika temuannya tidak menyenangkan.

Kedua: mekanisme pelaporan kegagalan yang tidak menghukum.

Salah satu alasan terbesar mengapa silent failure bertahan adalah karena melapor bahwa sesuatu tidak berjalan terasa lebih berbahaya daripada diam. Audit implementasi kebijakan, bukan hanya audit keuangan, perlu dirancang agar data buruk dari lapangan punya saluran resmi ke pengambil keputusan tanpa melalui filter kepentingan yang berlapis. BPK sudah punya fungsi audit kinerja, tapi jangkauannya belum sistematis menyentuh outcome kebijakan di lapangan. Yang dibutuhkan bukan sekadar formulir baru. Yang dibutuhkan adalah sinyal yang jelas dari atas: bahwa orang yang melaporkan masalah lebih dihargai daripada orang yang menyembunyikannya.

Ketiga: ruang publik yang bisa mempersoalkan asumsi.

Productive friction tidak hanya terjadi di dalam birokrasi. Ia juga terjadi di luar, dari peneliti, jurnalis, akademisi, dan warga yang cukup berani mengajukan angka yang berbeda dari yang ada di podium. Ini bukan soal kebebasan pers secara umum. Ini soal yang lebih spesifik: apakah ada ruang yang cukup aman secara hukum dan secara sosial bagi seseorang untuk berkata, asumsi kebijakan ini keliru, dan ini datanya, tanpa khawatir karirnya berakhir atau urusannya panjang. Kalau ruang itu menyempit, feedback loop dari masyarakat ke kebijakan juga menyempit. Dan ketika itu terjadi, sistem bernegara kehilangan sumber informasi koreksi yang paling jujur yang dimilikinya.

Saya memikirkan Bu Ratna, guru SD di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Ia pernah bercerita soal program pelatihan digital yang dijanjikan datang ke sekolahnya. Anggarannya ada. Pengumumannya meriah. Tapi pelatihannya tidak pernah tiba, karena prioritas bergeser, kebijakan berganti arah, dan tidak ada yang berani melaporkan bahwa program itu gagal di lapangan.

Bu Ratna masih mengajar dengan metode yang sama. Murid-muridnya masih menunggu.

Ia bukan korban korupsi. Tidak ada yang bisa diadili. Ia adalah korban dari sistem yang tidak tahu dirinya sedang gagal.

Teman saya di perbankan itu menyebut unit itu sambil lalu, seperti sesuatu yang sudah jelas. Mungkin memang sudah jelas bagi mereka yang membangunnya, bahwa pertanyaan paling berbahaya bukan yang diajukan oleh oposisi di luar, tapi yang tidak pernah diajukan di dalam.

Bedanya bukan siapa pemimpinnya. Di sana, orang boleh bilang sistemnya rusak tanpa takut karirnya ikut rusak.

Selama pertanyaan itu belum boleh diajukan dengan jujur di dalam ruang rapat, Bu Ratna akan terus menunggu. Dan kita akan terus membayar biaya yang tidak pernah tercatat.

Esai ini berkaitan dengan Negara Tanpa Alarm, tentang ketika semua sinyal CRITICAL berbunyi bersamaan dan tidak ada yang membuka playbook.

Wallahu a'lam bishshawab.