Prolog dan Esai I: Silsilah

Prolog

Dua ribu orang tidak berkumpul untuk mendengarkan pidato. Mereka berkumpul untuk menyaksikan kelahiran.

Minggu siang, 20 Mei 2012, Jalan Sakti Raya IV Nomor 8, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Ada tarian tradisional. Ada lagu-lagu, jenis yang biasa dimainkan di pesta rakyat, bukan di pendirian organisasi. Seorang lelaki asal Dili yang dulu menguasai Tanah Abang berdiri di podium mengenakan kemeja organisasinya sendiri, dan di hadapannya duduk seorang purnawirawan letnan jenderal yang empat tahun sebelumnya mendirikan partai politik.

Lelaki di podium berterima kasih atas kedatangan sang jenderal. Lalu ia menyebut tujuan organisasi ini dengan kalimat yang tidak berusaha samar: mem-backup partai untuk bertarung di Pemilu 2014, dan menjadikan tamu kehormatan siang itu presiden. Ia menyebutnya harga mati. Dua ribu orang menjawab siap, dan siap itu terdengar seperti sumpah, bukan seperti sorak.

Seorang pengacara kondang yang hadir sebagai teman berkomentar kepada wartawan bahwa ia baru tahu tuan rumah pandai berpidato. Mirip Soekarno, katanya. Pujian yang, diucapkan di ruangan itu, hari itu, terdengar seperti pertanda lebih dari sekadar basa-basi.

Balon dilepas ke udara, seperti pada pembukaan apa saja: toko baru, sekolah baru, cita-cita baru. Sang jenderal menerima plakat. Lalu ia menandatangani sebuah prasasti¹, dan di situlah upacara ini berhenti menjadi sekadar seremoni. Prasasti tidak dibuat untuk hal-hal yang boleh dilupakan.

Sore harinya, di akun Facebook resminya, sang jenderal menulis pengumuman singkat bahwa ia baru saja meresmikan kantor itu. Ia menutup unggahannya dengan keyakinan bahwa organisasi ini akan menciptakan perubahan, "bukan seperti beberapa ormas yang menebar ancaman dan ketakutan."²

Unggahan itu masih bisa dibaca sampai hari ini. Prasasti itu masih berdiri sampai hari ini. Kalimatnya belum pernah dihapus, dan justru di situ letak keanehannya: sebuah janji yang dibiarkan hidup bertahun-tahun, seolah tak seorang pun merasa perlu mengukur ulang apakah ia sudah ditepati.

Empat belas tahun kemudian, pada suatu malam di bulan Agustus, truk-truk organisasi itu diparkir sekitar satu kilometer dari prasastinya. Tidak ada pidato. Tidak ada balon. Hanya ikat kepala, dan kemarahan yang datang dari arah yang berlawanan.

Esai I: Silsilah

Otot yang diberi anggaran dasar, 1959 sampai 1998

I.1 Anak-anak tentara

Organisasi semacam ini tidak lahir dari jalanan. Ia lahir dari markas, dan itu perbedaan yang menentukan segala hal sesudahnya.

Tanggal 28 Oktober 1959, Jenderal Abdul Haris Nasution dan koleganya di keprajuritan mendirikan sebuah organisasi pemuda sebagai sayap dari IPKI, partai bentukan para petinggi militer. Namanya Pemuda Pancasila. Anggota mula-mulanya anak-anak tentara.³

Perhatikan urutannya, sebab urutan inilah yang akan berulang sepanjang enam puluh tujuh tahun yang kita susuri. Bukan pemuda berkumpul lalu mencari pelindung ke tangsi. Tangsi yang membentuk pemuda: memberi nama, memberi bendera, memberi musuh.

Republik ini sesungguhnya sudah lama mengenal sosok jago, orang kuat kampung dan pasar yang di masa kolonial berdiri di wilayah abu-abu antara pelindung rakyat dan alat tuan tanah. Yang baru pada 1959 bukan ototnya. Yang baru adalah bentuknya. Otot diberi struktur organisasi modern: hierarki, seragam, afiliasi politik nasional. Loren Ryter, peneliti yang paling lama mengikuti sejarah organisasi ini, menyebut Pemuda Pancasila berhasil menerjemahkan logika jago ke dalam format organisasi modern.⁴ Dan format itu memberi satu keunggulan yang jago kampung tidak pernah punya. Jarak. Tindakan anggota di lapangan bisa disangkal pengurus sebagai ulah oknum.

Kata itu, oknum, akan bekerja keras sekali dalam enam puluh tujuh tahun berikutnya. Ia akan dipakai di kelurahan, di ruang sidang, di podium konferensi pers, selalu dengan nada yang sama: menyesal, tapi tidak bertanggung jawab.

Pada 1965 dan 1966, ketika republik ini membantai warganya sendiri, milisi-milisi pemuda termasuk Pemuda Pancasila di Sumatera Utara mengambil peran yang oleh riset sejarah dan kesaksian para pelakunya sendiri, puluhan tahun kemudian di depan kamera, tidak lagi bisa disebut samar. Saya tidak akan merinci bagian ini. Ia sudah didokumentasikan pihak lain dengan lebih baik dari yang bisa saya lakukan dari jarak ini, dan mengulanginya hanya akan mengaburkan satu hal yang perlu dicatat silsilah kita: pada ujian besar pertamanya, fungsi organisasi pemuda bentukan tentara ini bukan membela rakyat dari kekuasaan. Fungsinya membantu kekuasaan menghabisi bagian dari rakyat.

I.2 Sistem jatah

Orde Baru menyempurnakan hubungan ini menjadi sistem. Dan sistem, tidak seperti insiden, tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti musim.

Ian Douglas Wilson, dalam studi yang kemudian terbit sebagai buku Politik Jatah Preman, memberi nama pada mekanismenya⁵: negara menciptakan ancaman lewat para preman, lalu menawarkan perlindungan kepada warga, dengan syarat setia dan patuh. Ancaman dan perlindungannya datang dari sumber yang sama. Ini bukan kegagalan negara menertibkan preman. Ini model bisnis.

Arsiteknya punya nama, dan sejarah jarang seadil ini dalam meninggalkan jejak. Ali Moertopo, perwira intelijen kepercayaan Soeharto, membina jaringan tokoh-tokoh dunia hitam dan menugaskan mereka untuk urusan yang sangat spesifik: memastikan perolehan suara Golkar pada Pemilu 1971, lalu 1977.⁶ Caranya konvoi kampanye yang kerap berujung kekerasan, dan intimidasi terhadap pemilih. Di sekitar periode inilah bermunculan organisasi-organisasi serupa satu demi satu: Pemuda Panca Marga, Angkatan Muda Siliwangi, Ikatan Pemuda Karya, AMPI. Semuanya dekat dengan militer dan Golkar. Semuanya lahir dari rahim yang sama.

Berhenti sebentar di sini. Dua fungsi yang ditugaskan Ali Moertopo itu adalah dua fungsi yang sama persis yang akan kita temukan lagi di ujung monograf ini, setengah abad kemudian, dengan seragam berbeda dan podium yang lebih modern. Fungsi pertama: mengamankan suara. Fungsi kedua: menghadirkan kekerasan yang bisa disangkal, untuk dibenturkan bukan kepada musuh negara di luar, melainkan kepada rakyatnya sendiri di dalam. Otot tidak pernah dibina untuk perang. Otot dibina untuk pemilu dan untuk jalanan.

Di kampung-kampung, kekuasaan negara jarang terasa sebagai institusi. Ia terasa sebagai orang. Wilson mencatat bagaimana Orde Baru menghadirkannya lewat relasi yang lebih akrab daripada undang-undang: preman, jagoan, ormas, sistem keamanan lingkungan. Negara tidak perlu hadir di setiap gang, asal di setiap gang ada orang yang tahu kepada siapa ia harus setia.

I.3 Seleksi

Lalu datang tahun-tahun ketika mayat bertato ditemukan di pagi hari. Di pasar. Di selokan. Dalam karung.

Petrus, penembakan misterius, 1983 dan tahun-tahun sesudahnya,⁷ biasa diceritakan sebagai operasi pemberantasan kejahatan. Untuk silsilah kita, ia lebih tepat dibaca sebagai mekanisme seleksi, dan seleksi selalu punya kriteria, meski tidak pernah tertulis di undang-undang mana pun. Wilson merumuskan temuannya dengan dingin: kunci bertahan hidup bagi preman adalah berorganisasi dan menyatakan kesetiaan penuh kepada Golkar, militer, dan presiden. Organisasi besar berjangkauan nasional yang setia, seperti Pemuda Pancasila, melewati masa itu nyaris tak tersentuh, seolah memegang jimat yang tidak dimiliki yang lain.

Jimat itu bukan barang gaib. Jimat itu adalah patron. Pesannya sampai ke setiap sudut jalanan republik dan tidak pernah benar-benar dicabut: yang berbahaya bukan menjadi preman. Yang berbahaya adalah menjadi preman tanpa patron.

Maka jangan heran jika sejak itu setiap otot di negeri ini sibuk mencari induk. Bukan karena mereka mencintai negara. Karena mereka pernah menyaksikan, dari dekat, apa yang terjadi pada yang yatim.

I.4 Pasukan sekali pakai

November 1998. Enam bulan setelah Soeharto turun. Republik sedang menimbang apakah reformasi akan sungguh terjadi, atau berhenti sebagai pergantian nama di atas kertas.

Sidang Istimewa MPR dijadwalkan 10 sampai 13 November. Mahasiswa menolaknya, khawatir sidang itu sekadar melegitimasi kelanjutan Orde Baru, dan menuntut penghapusan dwifungsi ABRI. Lalu, menjelang sidang, muncul di jalan-jalan Jakarta ribuan orang berikat kepala putih membawa bambu runcing. Mereka menyebut diri Pam Swakarsa, pasukan pengamanan masyarakat. Nama yang terdengar seperti swadaya, padahal tidak seorang pun tahu persis dari mana mereka digerakkan.

Dari mana mereka datang, ada dua versi yang bertahan sampai hari ini, dan keduanya perlu diletakkan berdampingan dengan jujur, bukan diadili. Versi pertama datang dari Kivlan Zen, mayor jenderal purnawirawan, yang bertahun-tahun kemudian menggugat Wiranto ke pengadilan soal dana pembentukan pasukan ini. Dalam gugatannya Kivlan menyusun kronologi: ia mengaku ditugaskan Wiranto, saat itu Panglima ABRI, membentuk dan menggerakkan Pam Swakarsa untuk menjaga Sidang Istimewa.⁸ Versi kedua datang dari Wiranto sendiri, yang dalam memoarnya menggambarkan kelompok-kelompok itu muncul dari pendukung sidang dan pendukung Presiden Habibie, entah dari mana, lalu dinamai orang Pam Swakarsa.⁹ Seorang pimpinan Furkon, salah satu kelompok penyumbang massa terbesar, mengambil posisi yang sama: ini urusan kami, bukan bentukan TNI.

Saya tidak bisa memutus sengketa dua jenderal, dan mungkin ia tidak akan pernah diputus di mana pun. Tapi ada yang tidak disengketakan siapa pun. Pasukan itu ada. Jumlahnya, oleh berbagai catatan, disebut mencapai puluhan ribu. Mereka bermarkas di sekitar Senayan, dibiarkan bergerak bebas oleh aparat yang pada saat yang sama menghadang mahasiswa, dan berkali-kali bentrok bukan hanya dengan demonstran tetapi juga dengan warga yang resah oleh kehadiran mereka. Kevin O'Rourke, dalam studinya tentang masa itu, merumuskan logikanya dalam satu kalimat yang layak diingat lama-lama: daripada mengerahkan tentara menghadapi mahasiswa, lebih baik mengerahkan paramiliter yang dibentuk tergesa-gesa.¹⁰

Kalimat itu terdengar seperti taktik darurat. Sebenarnya ia doktrin, dan doktrin tidak pernah sekali pakai meski nama pasukannya begitu. Kekerasan tetap dikerjakan; yang dipindahkan hanyalah alamat tanggung jawabnya, dari institusi berseragam yang bisa dituntut, ke kerumunan sipil yang bisa dibubarkan, disangkal, dan dilupakan begitu musimnya lewat.

Tanggal 12 November 1998, di kawasan Semanggi, pasukan berikat kepala putih itu terlibat memukul mundur massa. Hari-hari itu aparat melepaskan tembakan; mahasiswa tertembak dan meninggal di jalan yang mestinya milik mereka juga. Kita mengenangnya sebagai Tragedi Semanggi I¹¹, sebuah nama yang, seperti banyak nama tragedi di republik ini, sudah menyiratkan akan ada tragedi berikutnya.

Setelah Sidang Istimewa selesai, Pam Swakarsa resmi dibubarkan. Pengumumannya singkat, seolah pasukan itu memang tidak pernah benar-benar ada.

Pasukannya dibubarkan. Fungsinya tidak. Fungsi itu hanya pulang dulu, menunggu dipanggil lagi dengan nama yang lebih rapi, badan hukum yang lebih lengkap, dan patron yang duduknya lebih tinggi.

Interlude I

Siang itu Heru sedang hendak beristirahat.

Ia tidak sedang mencari sejarah. Sejarah yang datang kepadanya, dalam bentuk paling sederhana yang bisa dibayangkan siapa saja yang sedang lapar dan menganggur: keramaian, lalu nasi bungkus dibagikan, lalu instruksi untuk mendaftar.

Dari pendaftaran itu Heru dimasukkan ke sebuah kelompok berisi empat puluh orang, dikoordinasi seseorang bernama Edi.¹² Edi yang menentukan tiap hari mereka harus ke mana, dan Heru tidak pernah bertanya kenapa.

Heru tidak menyusun doktrin. Heru tidak membaca risalah sidang. Heru makan siang, lalu berangkat ke titik yang ditentukan Edi, membawa bambu, memakai ikat kepala yang dibagikan seperti seragam kerja harian.

Di titik-titik itu, pada November 1998, republik ini sedang memutuskan masa depannya. Heru hanya sedang mencari upah hari itu.

Dua puluh delapan tahun kemudian, nasi bungkus itu punya nama panggilan baru di media sosial. Orangnya berganti. Menunya tidak.

Wallahu a'lam bishshawab.

Referensi

"Prabowo Hadiri Peresmian Kantor GRIB Pimpinan Hercules", detikNews, 20 Mei 2012. Memuat lokasi, jumlah massa, pemberian plakat, pelepasan balon, dan penandatanganan prasasti. tautan kembali
Unggahan akun Facebook resmi Prabowo Subianto, 20 Mei 2012, dibuka dengan kalimat "Selamat sore. Baru saja, saya meresmikan kantor DPP GRIB." Isinya direproduksi dalam "Foto Ini Jadi Bukti Jika Prabowo Resmikan Kantor GRIB Jaya di Jakbar", Disway. unggahan asli reproduksi Disway kembali
"Sejarah Pemuda Pancasila", ANTARA News. Pendirian 28 Oktober 1959 oleh A.H. Nasution sebagai sayap pemuda IPKI. tautan kembali
Loren Ryter, "Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto's Order?", Indonesia No. 66 (Oktober 1998), hlm. 45 sampai 73. Terbit ulang dalam Violence and the State in Suharto's Indonesia, ed. Benedict Anderson, Cornell University Press, 2000. tautan kembali
Ian Douglas Wilson, Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru, Marjin Kiri, 2021. tautan kembali
Profil Ali Moertopo, Tirto. Opsus, Bapilu, dan penugasan preman binaan untuk mengamankan perolehan suara Golkar pada Pemilu 1971 dan 1977. tautan kembali
"Jejak Penembakan Misterius Petrus di Era Orde Baru", Kumparan. Rangkaian eksekusi di luar hukum 1983 sampai 1985, dengan tato sebagai salah satu penanda sasaran. tautan kembali
"Kivlan Zen Gugat Wiranto Rp1 Triliun soal Pam Swakarsa 1998", CNN Indonesia, 13 Agustus 2019. Kronologi versi gugatan Kivlan Zen. tautan kembali
"Kilas Balik Cerita Pam Swakarsa yang Diungkit Kivlan Zen", detikNews. Memuat versi Wiranto sebagaimana ditulisnya dalam memoar Bersaksi di Tengah Badai, 2003. tautan kembali
Kevin O'Rourke, Reformasi: The Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia, sebagaimana dikutip dalam "Pada 1998, Pam Swakarsa Adalah Kelompok Pro-pemerintah Penghalau Demonstran", detikNews. tautan kembali
"Tragedi Semanggi I, Contoh Pelanggaran HAM pada November 1998", detikEdu. Rangkaian 11 sampai 13 November 1998, dengan puncak korban pada 13 November. tautan kembali
"Bagaimana Sejarah Pam Swakarsa?", Kompas.com, 24 September 2020. Memuat kesaksian Heru: nasi bungkus, pendaftaran, kelompok empat puluh orang, dan koordinator bernama Edi. tautan kembali