Saya ayah empat anak. Dua puluh tahun terakhir kami hidup di luar Indonesia, di tiga negara, dan di tidak satu pun dari ketiganya kami pernah merasa di rumah seperti di Indonesia. Saya masih ingin pulang menjadi salah satu pilihan yang masuk akal untuk anak-anak saya. Itu alasan paling sederhana saya menulis tujuh esai ini. Soalnya sendiri lebih kecil daripada yang biasa dibicarakan, dan bisa ditulis dalam satu paragraf.
Setiap kali pemerintah berganti, yang dibangun sebelumnya boleh dibongkar, dan yang dibangun sekarang boleh dibongkar oleh yang berikutnya. Tidak ada satu pun batas bawah pelayanan kepada warga yang dikunci sehingga presiden mana pun, dari partai mana pun, tidak boleh menggali di bawahnya. Yang ada hanya arah dan program, dan keduanya milik orang yang sedang menjabat. Karena itu republik ini seperti rumah yang setiap penghuninya mengecat ulang, mengganti perabot, kadang mengganti atap, dan tidak ada satu pun yang pernah menuang fondasi. Delapan puluh tahun. Enam kali penghuni berganti.
Akar masalahnya lebih kecil daripada lubangnya, dan itu kabar baik. Negara ini sudah punya alat pengukur: ribuan angka dikumpulkan tiap bulan tentang anak yang kurang gizi, murid yang tidak bisa membaca, jalan yang putus. Negara ini juga sudah punya uang yang mengalir ke daerah. Yang tidak ada hanya sambungan di antara keduanya: tidak ada satu pun orang atau lembaga yang, ketika angka itu merah, wajib menekan tombol yang mengubah aliran uang. Alat ukurnya bekerja. Alat pelaksananya tidak tersambung. Dan ketika alarmnya dibunyikan orang lain, alarm itu diberi nama politik supaya tidak perlu dijawab. Itu saja.
Esai ini memakai stunting sebagai contoh utamanya, dan alasannya teknis: hanya di situ datanya sudah ada tiap bulan, sampai ke nama orang. Soal republik ini bukan gizi. Gizi hanya tempat sambungan yang hilang itu paling mudah dilihat.
Pekerjaan saya membangun sistem untuk pemerintah dan lembaga besar, di negara lain, dari dalam. Dari situ saya melihat sesuatu yang tidak kelihatan dari luar: negara yang berjalan baik tidak diisi orang yang lebih pintar atau lebih jujur daripada orang Indonesia. Bahan bakunya sama. Yang beda hanya cara bahan itu disusun, sehingga sistemnya tetap bekerja pada hari orang baiknya pergi.
Lima esai sebelum ini memeriksa lima negara yang pernah lebih miskin, lebih kacau, atau lebih malu daripada kita, dan sekarang tidak lagi. Setiap kali saya membacanya ulang, kesimpulannya sama: kita punya semua bahannya. Kita punya orang, uang, tanah, laut, tambang, dan kesabaran rakyat yang hampir tidak ada bandingannya. Dan bahan yang sama itu pula yang membuat kita bertahun-tahun tinggal di tengah. Seorang teman memakai kata yang lebih kejam: sedang-sedang saja. Saya tidak sanggup membantahnya dengan angka.
Esai ini tentang siapa yang bisa menyambungkan alat ukur ke uang, apa yang mereka dapat dari itu, dan berapa lama semestinya, supaya tidak terburu-buru dan tidak menghabiskan apa yang masih tersisa di tanah dan laut kita. Esai ini tidak tentang presiden yang sedang menjabat. Ganti orangnya, siapa pun yang Anda pilih, dan ceritakan apa yang berubah pada sambungan itu. Kalau jawabannya tidak ada, esai ini untuk Anda.
Saya menulisnya dari jauh, dan saya tahu itu kelemahan. Yang bisa saya tawarkan hanya pasal yang bisa dicek dan urutan yang bisa dibantah. Daripada menyerah pada kata sedang-sedang saja, saya memilih percaya bahwa setiap orang yang punya kepentingan di negeri ini, dari yang duduk di istana sampai yang menunggu di posyandu, masih boleh berharap. Bukan harapan yang diklaim di podium. Harapan yang harus dimenangkan, satu sambungan pada satu waktu.
Anak-anak saya bertanya kapan pulang, Nak.
Saya bilang, rumahnya masih dicat.
Sudah delapan puluh tahun dicat.
Yang belum pernah dikerjakan hanya menuang alasnya.
Bukan karena tidak ada semen.
Karena tiap yang datang mengira rumah ini miliknya sendiri.
Padahal yang punya rumah ini anak-anak yang belum lahir.
Mereka tidak bisa memilih. Mereka hanya bisa menunggu kita selesai.
DAFTAR ISI
II. Tombol Itu Di Tangan Siapa
III. Republik Ini Pernah Bersepakat
IV. Siapa Yang Bergerak Lebih Dulu
VI. Besok Pagi, Tanpa Undang-Undang
VIII. Apa Yang Patah Lebih Dulu
I. YANG SUDAH TERTULIS
Mulai dari satu laporan. Setiap tahun, dari setiap kantor kabupaten di republik ini, satu laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal diunggah ke Jakarta lewat aplikasi. Di dalamnya ada satu baris untuk ibu hamil: berapa persen yang sudah mendapat pelayanan sesuai standar. Standar itu punya nama, sepuluh T, dan salah satu T adalah pengukuran lingkar lengan atas.1 2 Kalau lengan seorang perempuan hamil sudah diukur, tabletnya sudah diberikan, dan kunjungannya sudah enam kali, ia dihitung terlayani. Angka di baris itu naik.
Di Kabupaten Manggarai Timur, Flores, pita ukur yang sama menghasilkan angka lain: 261 perempuan hamil dengan lingkar lengan di bawah batas kekurangan energi kronis per Juni 2026, angka Dinas Kesehatan kabupaten itu sendiri.3 Dicatat oleh dinas yang sama, dari pengukuran yang sama, pada perempuan yang sama. Angka itu tidak masuk ke baris laporan mana pun yang mengubah apa pun. Dua angka, satu pita ukur, dan tidak ada alarm yang menghubungkan keduanya.
Laporan itu hanya satu lembar dari tumpukan yang sudah tertulis. Mukaddimah monograf ini menyebut republik ini belum menuang fondasinya, dan kalimat itu benar untuk fondasi yang mengunci. Kalimat itu keliru kalau dibaca sebagai "tidak ada apa-apa". Yang ada justru banyak.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk enam urusan wajib: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban, sosial.1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pasal 298, memerintahkan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai enam urusan itu.4 Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Pasal 130, mengaitkan Dana Alokasi Umum ke capaian SPM berdasarkan kinerja layanan daerah; sejak 2023 sebagian DAU ditandai peruntukannya untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.5 Konstitusi mengunci dua puluh persen anggaran untuk pendidikan sejak 2002. Undang-Undang Keuangan Negara, sejak 2003, membatasi defisit tiga persen dari produk domestik bruto.6 Dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menetapkan rencana dua puluh tahun sampai 2045, dengan tujuh belas arah dan empat puluh lima indikator utama.7
Empat tiang yang Mukaddimah monograf ini usulkan sudah bernama di sana sebagai urusan wajib. Pengait uangnya sudah ada. Rencana panjangnya sudah ada. Kalau esai ini menuduh negara tidak pernah menulis lantainya, lawan tinggal menunjuk peraturan-peraturan itu. Pertanyaannya bukan mengapa tidak ada; mengapa yang ada tidak mengunci. Jawabannya bisa dibaca dari lembar-lembar itu sendiri.
Yang Sudah Tertulis
Enam instrumen sudah ditulis. Satu yang mengunci.
Sumber: [1] [4] [5] [6] [7] [10]
II. TOMBOL ITU DI TANGAN SIAPA
Ambil SPM, karena SPM adalah lantai yang paling dekat dengan perempuan di Manggarai Timur, dan baca tiga hal: siapa yang menghitung, apa yang dihitung, dan apa yang terjadi kalau angkanya merah.
Yang menghitung adalah yang diukur. Pemerintah daerah mengumpulkan datanya sendiri, menghitung indeksnya sendiri, dan mengunggahnya ke Kementerian Dalam Negeri lewat aplikasi. Kementerian membina, memverifikasi, dan menerbitkan angka nasional.8 Pada 2023 angka nasionalnya 83,23 persen, dan Kementerian menyebutnya melampaui target.8 Tiga triwulan pertama 2025 memberi 68,76 persen, dan Kementerian menyebutnya "Tuntas Muda", satu dari kategori resmi.9 Skala ukurannya masih milik pihak yang mengukur.
Apa yang dihitung: lampiran Permendagri 59/2021 memberi bobot 80 persen pada jumlah orang yang menerima layanan dan 20 persen pada mutu layanan.10 Anak yang duduk di kelas terhitung terlayani. Anak yang tidak bisa membaca hanya mengurangi seperlima indeks. Ibu hamil yang lengannya diukur terhitung terlayani. Hasil pengukurannya tidak masuk. Mukaddimah menyebut perbedaan kehadiran dan kemampuan; ini bobot resminya.
Apa yang terjadi kalau merah: DAU tetap mengalir, dengan label peruntukan. Kementerian Keuangan sendiri menyebut skema itu alat kendali pusat,5 dan kajian pendampingnya mencatat pemantauan di banyak daerah masih lemah.11 Tidak ada pasal di PP 2/2018 atau Permendagri 59/2021 yang menyebut akibat khusus kalau lantai tidak tercapai. Saya tidak menemukan satu pun kepala daerah yang menanggung apa pun karena angka SPM-nya merah.
Jadi rantainya tiga simpul. Simpul pertama, yang diukur: daerah. Simpul kedua, yang menghitung: daerah yang sama, dibina pusat. Simpul ketiga, yang menekan tombol ketika merah: kosong.
Sekarang bandingkan dengan satu-satunya lantai yang benar-benar dipatuhi. Batas defisit tiga persen berlaku sejak 2003, melewati empat presiden, dan hanya pernah dilanggar satu kali secara sah, lewat Perppu pada 2020 yang menulis sendiri tanggal kembalinya: tahun anggaran 2023.6 Pada 2023 defisit memang kembali di bawah tiga persen.6 Ada satu keanehan kecil pada tempat angka itu tinggal: di undang-undangnya, tiga persen hanya muncul di Penjelasan Pasal 12 ayat (3), bukan di batang tubuh; baru di peraturan pemerintah pelaksananya, Pasal 4 PP 23/2003, angka yang sama menjadi norma yang mengikat.6 Lantai fiskal paling patuh di republik ini lahir sebagai catatan penjelasan, dan tetap dipatuhi. Angka itu bekerja bukan karena orang-orang di Kementerian Keuangan lebih jujur daripada orang-orang di dinas kesehatan. Angka itu bekerja karena tiga simpulnya tersambung: yang diukur adalah pemerintah, yang menghitung adalah Badan Pusat Statistik dan Badan Pemeriksa Keuangan, dan yang menekan tombol adalah pasar obligasi, yang tidak bisa dibujuk dan tidak ikut rapat. Korea menaruh ukurannya di pasar ekspor dengan alasan yang sama.
Satu angka, tiga simpul tersambung, dua puluh tiga tahun. Empat puluh lima indikator, simpul ketiga kosong, dan rencana dua puluh tahun yang oleh undang-undangnya sendiri disebut sebagai bahan visi-misi calon presiden dan calon kepala daerah.7 Rencana itu mengikat bahasa kampanye. Tidak mengikat belanja.
Tiga Simpul, Dua Lantai
Yang atas putus di simpul ketiga. Yang bawah tersambung sampai ujung.
Sumber: [5] [6] [8] [10]
Satu angka lagi yang sudah tertulis adalah peringatan. Undang-Undang Kesehatan 2009 mewajibkan lima persen anggaran untuk kesehatan di luar gaji. Tiga tahun pertama tidak tercapai, dan tidak ada yang berbunyi. Baru terpenuhi pada masa pandemi, ketika belanja kesehatan naik dengan sendirinya. Pada Juli 2023 kewajiban itu dihapus oleh undang-undang berikutnya, dalam satu sidang.12 13 Angka minimum di undang-undang biasa bisa dihapus oleh undang-undang biasa. Angka di konstitusi, dua puluh persen pendidikan, bertahan, tetapi dilentur lewat definisi sampai Mahkamah Konstitusi pada Juli 2026 harus memerintahkan program makan bergizi dipisahkan darinya. Tingkat hukum menentukan umur sebuah pengikat. Definisi menentukan apakah pengikat itu berguna.
Lima cermin sebelum esai ini sudah menunjuk simpul yang sama, masing-masing dari sudut yang berbeda.
Cina. Uji di satu tiang sebelum menyebar.
Korea. Standar publik dengan akibat yang ditagih, bukan malu yang tinggal di kampung.
Jerman. Yang memegang ukuran adalah pihak yang rugi jika ukuran itu salah.
Vietnam. Diagnosis ditulis sebelum program diresmikan.
Estonia. Pemilik titipan bisa melihat siapa yang membuka datanya.
Botswana. Uang dari tanah hanya untuk yang masih berdiri setelah tahun anggarannya habis.
Enam langkah di Bagian VI adalah terjemahan kelima cermin itu ke satu tiang, di kementerian yang sudah ada.
III. REPUBLIK INI PERNAH BERSEPAKAT
Keberatan yang paling sering saya dengar: Indonesia tidak pernah bisa mengunci apa pun tanpa orang kuat. Keberatan itu salah pada tahunnya. Republik ini pernah bersepakat mengunci sesuatu, tiga kali, dan ketiganya terjadi tepat ketika tidak ada yang cukup kuat untuk memaksa.
Yang pertama adalah cara amandemen konstitusi dimulai. Pada Sidang Umum MPR Oktober 1999, sebelum satu pasal pun diubah, panitia ad hoc yang berisi semua fraksi, utusan golongan, dan TNI/Polri menyepakati lima hal yang tidak akan disentuh: Pembukaan tidak diubah, negara kesatuan dipertahankan, sistem presidensial dipertegas, Penjelasan dihapus dan isinya yang normatif dimasukkan ke pasal, dan perubahan dilakukan sebagai addendum.14 Kesepakatan itu dicapai lewat lobi antarfraksi, tanpa pemungutan suara; dari seluruh empat tahap perubahan, satu-satunya hal yang pernah divoting adalah keanggotaan Utusan Golongan di MPR.14 Baru setelah daftar "tidak" itu ditandatangani, perubahan berjalan. Empat tahap, empat tahun, dari pasal yang disepakati semua fraksi ke pasal yang sulit.15 Media hampir tidak meliput tahun pertamanya; Sekretariat MPR sampai membuat stasiun televisi sendiri supaya sidangnya bisa ditonton.16 Hasilnya berdiri dua puluh empat tahun tanpa perubahan kelima.
Baca kembali urutannya: lantai dulu, arah kemudian. Sepakati apa yang tidak boleh berubah, lalu bebaskan sisanya untuk dinegosiasikan. Itu persis prinsip yang esai ini akan usulkan untuk pelayanan dasar, dan republik ini sudah pernah menjalankannya, pada tahun ketika tidak ada satu pihak pun yang menang.
Yang kedua adalah batas defisit, 2003. Yang ketiga adalah Perppu 2020: satu tangan membuka pintu darurat, tetapi menulis tanggal tutupnya di dalam teks yang sama, dan pintu itu ditutup pada tanggalnya.6 Bukan pengecualian yang membatalkan aturan; pengecualian yang mematuhi aturan tentang pengecualian.
Lalu ada yang gagal, dan kegagalannya lebih mengajari daripada tiga yang berhasil. Pada Mei 2021 Ketua MPR mengumumkan rencana amandemen terbatas untuk menghidupkan kembali haluan negara: hanya dua ayat di dua pasal, satu memberi MPR kewenangan menetapkan haluan, satu memberi DPR hak menolak rancangan APBN yang tidak sesuai haluan.17 Berulang kali dijamin tidak akan melebar. Pada awal 2022 tiga ketua umum partai menyuarakan penundaan pemilu, dan pada Maret 2022 satu fraksi besar menarik diri dari rencana amandemen dengan alasan yang mereka sebut sendiri: khawatir pasal lain ikut masuk begitu pintu dibuka.18 Pada Juli 2022 MPR memutuskan tidak mengubah konstitusi sampai 2024.19
Yang patah bukan isinya. Dua ayat itu tidak pernah diperdebatkan. Yang patah adalah kepercayaan bahwa pintu, sekali dibuka, hanya akan dilewati oleh yang disepakati. Dan ketakutan itu beralasan, karena pada bulan yang sama ada orang yang memang ingin ikut naik.
Sekarang, September 2026, pintu itu sedang dibuka lagi. Badan Pengkajian MPR periode ini menulis dalam kajiannya bahwa MPR sebelumnya "perlu menegaskan tidak akan melakukan perubahan" karena kondisi politik, sementara MPR sekarang "memandang perubahan UUD adalah sebuah keniscayaan".20 Esai ini ditulis ketika republik sedang memutuskan, sekali lagi, apakah ia mau mengunci sesuatu.
Yang Bertahan Dan Yang Mandek
Yang bertahan dikunci ketika tidak ada yang cukup kuat. Yang mandek patah pada kecurigaan.
Sumber: [6] [14] [15] [17] [18] [19] [20]
IV. SIAPA YANG BERGERAK LEBIH DULU
Untuk menjawab siapa yang bergerak pertama, saya memetakan tujuh aktor yang menentukan langkah pertama pada dua sumbu: apa yang secara hukum bisa mereka lakukan, dan apa yang mereka dapat dari anggaran yang lentur. Kolom pertama bisa dibaca dari konstitusi dan undang-undang. Kolom kedua adalah tafsir saya, dan saya tulis sebagai tafsir.
Yang punya kewenangan terbesar adalah DPR: membentuk undang-undang, menyetujui anggaran, dan mengisi lebih dari separuh kursi MPR. Yang paling diuntungkan oleh anggaran yang lentur juga DPR, karena tanpa teks di atas anggaran, anggaran adalah arena. Aktor dengan kewenangan penuh berkepentingan pada lantai yang tidak dikunci. Ini keterangan tentang desain, dan hanya itu.
Yang paling berkepentingan pada lantai yang dikunci adalah kepala daerah. Lantai yang jelas berarti transfer yang bisa diramalkan, dan berarti tidak ada lagi dapur pusat yang berdiri di kecamatan mereka tanpa mereka. Tetapi kepala daerah tidak punya kewenangan nasional apa pun, dan asosiasi mereka bukan lembaga negara.
Di antara keduanya ada tiga aktor yang punya keduanya, kewenangan dan kepentingan, sekaligus.
Yang pertama Kementerian Keuangan. Alatnya sudah ada: peraturan menteri tentang indikator kinerja daerah yang menentukan DAU, dan sejak 2025 sebuah dana insentif yang diberikan kepada daerah yang berhasil menurunkan stunting.21 Kementerian ini yang paling mampu mengubah label peruntukan menjadi tombol tanpa undang-undang baru. Apakah mereka mau, itu soal lain, dan bergantung pada satu hal: apakah langkah itu dibingkai sebagai pelaksanaan pasal yang sudah ada, atau sebagai kebijakan baru yang harus dibela sendiri. Kalau peta ini benar, langkah pertama secara teknis paling mungkin dimulai di sini, dan tidak akan ada yang memotretnya.
Yang kedua MPR, lewat Badan Pengkajiannya. Kewenangannya tertinggi, dan sedang bergerak. Angkanya perlu diketahui: mengubah konstitusi butuh usulan 244 dari 732 anggota, sidang yang dihadiri 488, dan persetujuan 367, lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota.22 Lebih berat daripada undang-undang biasa; lebih ringan daripada dua pertiga dua kamar yang dipakai Jerman. Risikonya adalah risiko 2022. MPR hanya bisa bergerak untuk lantai konstitusional kalau MPR meniru 1999: menandatangani daftar "tidak" sebelum menyentuh apa pun, dan daftar itu harus memuat masa jabatan presiden.
Yang ketiga presiden, untuk seratus hari pertama. Peraturan presiden dan instruksi presiden cukup untuk hampir semua yang ada di Bagian VI. Kepentingannya terbelah: program yang bisa diresmikan bergantung pada anggaran yang lentur. Tetapi ada satu hal yang hanya berlaku untuk presiden, di bagian berikutnya.
Yang belum ada di peta siapa pun adalah simpul ketiga: badan yang menghitung dan tidak diukur. Kandidat yang sudah ada dan independen secara konstitusional hanya Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pusat Statistik lebih tepat secara teknis, tetapi berdiri di bawah presiden lewat undang-undang biasa, dan Bagian II sudah menunjukkan apa yang bisa terjadi pada sesuatu yang berdiri di atas undang-undang biasa.
V. TAWARAN UNTUK TIAP PIHAK
Aturannya satu: tidak ada tawaran yang boleh berupa imbauan. Setiap tawaran harus memberi sesuatu yang pihak itu benar-benar inginkan dan tidak bisa mereka dapat dari anggaran yang lentur.
Prinsip di balik semua tawaran itu bisa ditulis dalam empat kata: lantai, bukan arah. Yang dikunci adalah batas bawah pelayanan warga, sangat sedikit angka, mungkin satu per tiang. Di atas lantai itu, presiden dan kepala daerah bebas sepenuhnya memilih arah, program, dan pita yang mereka gunting. Yang dilarang hanya menggali di bawah lantai. Haluan negara mengatur ke mana. Lantai hanya mengatur tidak lebih rendah dari mana.
Kepada presiden: lantai yang dikunci adalah satu-satunya warisan yang tidak bisa dibongkar pengganti. Enam presidensi menuang program dan menyebutnya fondasi; tidak satu pun bertahan sebagai kewajiban setelah pemiliknya turun. Presiden yang mengunci lantai adalah presiden pertama sejak 2002 yang meninggalkan sesuatu yang penggantinya harus lewati untuk sampai ke programnya sendiri. Dan lantai itu melindungi: presiden yang lantainya tercapai tidak bisa dituduh gagal secara sistemik, apa pun yang terjadi pada programnya.
Kepada DPR: bukan tombol. Rancangan haluan 2021 menawarkan DPR hak menolak APBN yang menyimpang, dan itu persis kesalahan Pakta Stabilitas Eropa. Pada 25 November 2003 dewan menteri keuangan Eropa yang harus menjatuhkan prosedur defisit berlebihan kepada Prancis dan Jerman, dewan yang berisi menteri keuangan Prancis dan Jerman, memutuskan "tidak bertindak pada saat ini" dan menahan prosedurnya.23 Mahkamah Eropa membatalkan keputusan itu pada Juli 2004; pada 2005 pakta itu sendiri yang dilonggarkan.23 Tombol di tangan pihak yang diikat adalah tombol yang tidak ditekan, dan kalau ada pengadilan yang memaksanya, aturannya yang diubah. Yang ditawarkan kepada DPR adalah dua hal lain: angka yang dihitung orang lain dan tiba di mejanya sebelum pembahasan anggaran, sehingga DPR memegang sesuatu yang eksekutif tidak bisa bantah; dan perlindungan dari program eksekutif yang lahir sebelum diagnosis, yang membebani DPR dengan pengawasan yang tidak bisa dimenangkan. Lantai memindahkan beban itu ke angka.
Kepada kepala daerah: kompas bersama. Tombol hanya berlaku pada angka hasil. Cara mencapainya urusan daerah. Daerah yang stuntingnya turun bebas memilih programnya; yang dikunci hanya angka di ujung. Dan transfer yang terikat pada lantai adalah transfer yang bisa diramalkan lima tahun ke depan, sesuatu yang tidak pernah dimiliki daerah mana pun sejak 2002.
Kepada aparatur sipil: indikator terbuka melindungi karier dari mutasi pasca-pilkada. Pejabat dinas yang angkanya dihitung pihak lain tidak bisa dipindah dengan alasan yang tidak tertulis, karena angkanya tertulis.
Kepada peneliti, media, dan masyarakat sipil: data mentah yang terbuka mengubah kritik menjadi audit. Prinsip Estonia menyebutnya penglihatan yang menahan: yang bisa dilihat semua orang lebih sulit diabaikan.
Kepada organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang menjalankan sekolah, pesantren, dan klinik: jaringan mereka diakui sebagai penyelenggara lantai, dengan pembiayaan yang mengikuti angka yang sama. Presedennya sudah berjalan puluhan tahun di dua tempat: dana operasional sekolah mengalir ke madrasah dan sekolah swasta mengikuti muridnya, dan kapitasi jaminan kesehatan mengalir ke klinik swasta mengikuti pesertanya. Uang negara sudah biasa mengikuti orang, dan gedungnya menyusul.24 Yang diusulkan hanya menyambungkan kebiasaan itu ke lantai.
Kepada partai politik: partai tidak butuh imbauan, dan saya tidak punya satu pun yang layak ditawarkan. Yang bisa ditawarkan adalah barang, dan barangnya satu: daftar yang ditandatangani semua fraksi sebelum pintu perubahan dibuka, memuat masa jabatan presiden tidak diubah. Itu hal yang setiap partai inginkan dan tidak bisa mereka dapat dari anggaran yang lentur, karena anggaran yang lentur justru membuatnya selalu bisa dibuka kembali. Cara itu pernah berhasil pada 1999, dengan daftar yang sama jenisnya. Selain itu, partai mendapat perlindungan dari kompetisi janji yang tidak bisa dipenuhi, dan saya tidak yakin yang terakhir ini cukup.
VI. BESOK PAGI, TANPA UNDANG-UNDANG
Ini bagian yang memikul vonis esai, dan vonisnya begini: langkah pertama tidak butuh undang-undang, tidak butuh peraturan presiden baru, dan tidak butuh anggaran baru. Langkah pertama butuh satu keputusan untuk menyambungkan yang sudah ada.
Yang sudah ada, untuk satu tiang saja, kesehatan, dengan stunting sebagai ukurannya:
Sejak 2017 Kementerian Kesehatan punya sistem pencatatan gizi berbasis masyarakat, e-PPGBM, sebuah aplikasi yang dipegang kader posyandu, dan sejak 2019 berpayung pada peraturan menteri tentang surveilans gizi. Kader dan petugas gizi mengukur balita dan ibu hamil di posyandu, dan hasilnya dientri setiap bulan per puskesmas, sampai ke status gizi individu; ada satu menu khusus untuk ibu hamil dengan kekurangan energi kronis.25 Dinas Kesehatan Manggarai Timur memakai sistem itu untuk membaca prevalensi stunting dua kali setahun, Februari dan Agustus.3 Perempuan di Kota Komba, kalau ia datang ke posyandu, sudah ada di dalamnya.
Sejak 2019 ada Peraturan Presiden tentang Satu Data. Pada 2023 seorang deputi Bappenas mengatakan di depan tim percepatan stunting bahwa datanya masih terfragmentasi di belasan aplikasi, dan bahwa beberapa kementerian menyebut angka anggaran stunting yang berbeda-beda karena sumbernya tidak disinkronkan.26
Pada 2024 Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa kinerja percepatan stunting di Kementerian Kesehatan dan menemukan tiga hal: data e-PPGBM tidak dipantau memadai, mutunya tidak lengkap dan tidak tepat waktu, dan data itu tidak dipakai sebagai pertimbangan intervensi.27 Rekomendasinya: pusat data mereviu aplikasi induknya, dan direktorat gizi mengidentifikasi kelemahan integrasi datanya. Tidak ada akibat lain.
Pada 2025 Kementerian Keuangan memberi dana insentif kepada sepuluh daerah yang berhasil menurunkan stunting, berdasarkan indikator yang ditetapkannya sendiri.21 Pengait uang ke hasil sudah ada. Dalam bentuk hadiah.
Jadi datanya ada, bulanan, individu. Penghitungnya sudah pernah bekerja. Pengait uangnya sudah ada. Yang tidak ada hanya sambungannya, dan akibat kalau merah. Enam langkah, enam pemilik jabatan:
Satu. Satu angka stunting per kabupaten, dari e-PPGBM, diumumkan setiap bulan di satu halaman yang bisa dibuka siapa saja, dengan variabel yang sama dengan yang dipakai sistem informasi pemerintahan daerah di Kementerian Dalam Negeri, supaya angka kesehatan dan angka anggaran daerah berbicara dalam satuan yang sama. Tidak ada pengumpulan baru; yang berubah hanya angka yang sekarang ada di dalam sistem menjadi angka yang dibaca semua orang. Pemiliknya Menteri Kesehatan, dengan Kepala BPS sebagai pembina data. Dasarnya Perpres Satu Data dan rekomendasi BPK yang sudah ada. Angka bulanan itu disandingkan tiap tahun dengan survei nasional. Selisih di atas ambang yang diumumkan adalah alarm tersendiri, bukan alasan untuk menutup halaman.
Dua. Indeks SPM untuk ibu hamil dan balita dihitung dari hasil pengukuran, lingkar lengan, berat, tinggi; jumlah kunjungan turun menjadi salah satu unsur saja. Pita ukur yang sama sekarang menghasilkan dua angka yang bertemu. Pemiliknya Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, lewat revisi lampiran peraturan menteri.
Tiga. DAU yang ditandai untuk kesehatan diikat ke angka langkah satu, dua arah: hadiah kalau turun, seperti yang sudah berjalan, dan penundaan pencairan sebagian kalau naik dua tahun berturut-turut tanpa penjelasan tertulis yang diumumkan. "Sebagian" di sini bukan seluruh DAU. Yang ditunda hanya dana yang sudah ditandai untuk kesehatan. Besarannya ditetapkan di peraturan menteri yang sama, diumumkan, dan tidak berubah di tengah tahun anggaran. Pemiliknya Menteri Keuangan, lewat peraturan menteri yang sudah ada. Ini langkah yang mengubah label menjadi tombol, dan satu-satunya langkah yang benar-benar baru dalam daftar ini. Perlu ditulis terang: ini juga satu-satunya langkah yang akan dilawan. Lima langkah lain hanya menambah pekerjaan; langkah ini menahan uang yang sudah dianggap hak. Secara hukum ia tidak butuh undang-undang baru. Secara politik ia bukan langkah kecil.
Empat. Kabupaten yang merah dua tahun berturut-turut wajib menerbitkan diagnosis publik: mengapa, dan apa yang diubah. Diagnosis sebelum program, di tingkat yang paling dekat dengan perempuan itu. Pemiliknya Menteri Dalam Negeri.
Lima. Diminta kepada BPK: pemeriksaan kinerja keempat langkah di atas masuk rencana tahunan, dan hasilnya diumumkan sebelum pembahasan RAPBN dimulai. Penghitung yang tidak diukur, dengan tanggal yang mendahului anggaran. Pemeriksaan semacam ini sudah pernah dilakukan pada 2024. Yang baru hanya tanggalnya.
Enam. Badan Gizi Nasional mengumumkan cakupan ibu hamil dan balita per kabupaten setiap bulan, di halaman yang sama dengan langkah satu. Sasaran yang tertulis di petunjuk teknisnya diukur di tempat yang sama dengan hasilnya. Pemiliknya Kepala BGN.
Empat dari enam langkah itu sudah pernah direkomendasikan, oleh Bappenas pada 2023 dan BPK pada 2024. Kalau esai ini hanya mengulang keduanya, esai ini satu lagi rekomendasi. Yang membedakannya dua: langkah tiga, akibat fiskal, dan langkah lima, tanggal. Tanpa dua itu, semua yang lain adalah dasbor yang dibuka di rapat.
Yang diuji seratus hari
Satu. Satu angka stunting per kabupaten, tiap bulan, halaman terbuka.
Dua. Indeks SPM ibu hamil dan balita dihitung dari hasil ukur, bukan hanya dari kunjungan.
Tiga. Sebagian DAU kesehatan: hadiah jika turun, tunda jika naik dua tahun tanpa penjelasan yang diumumkan.
Empat. Kabupaten merah dua tahun: diagnosis publik sebelum program baru.
Lima. BPK mengumumkan hasil pemeriksaan keempat langkah itu sebelum pembahasan RAPBN.
Enam. BGN mengumumkan cakupan ibu hamil dan balita di halaman yang sama.
Syarat lulus: angka yang selama ini ada di dalam sistem berani dibaca di luar. Kalau tidak, tiga tenggat berikutnya tidak dibuka.
Pemilik kunci: Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Ketua BPK, Kepala BPS, Kepala BGN.
Mengapa stunting lebih dulu, dan tiang lain menyusul? Karena hanya di tiang ini datanya sudah individu dan bulanan, pengait uangnya sudah ada, penghitungnya sudah pernah bekerja, dan ukurannya satu angka. Tiang lain menyusul, dengan cara yang sama, setelah yang ini terbukti. Chile menjalankan aturan keseimbangan strukturalnya delapan belas tahun sebagai kebijakan dan undang-undang biasa sebelum membentuk dewan fiskal otonomnya pada 2019; yang menghitung harga tembaga tren sejak awal adalah panel ahli di luar pemerintah.28 29 Tombol dulu. Lembaga penjaganya menyusul, setelah tombolnya terbukti berguna.
Presiden yang memasang enam langkah ini tidak mewariskan program. Ia mewariskan batas yang penggantinya tidak bisa gali tanpa mematikan angka yang sudah dibaca publik.
Bentuk yang lebih keras menyusul, dan tanggalnya di bagian berikutnya. Langkah pertama besok pagi.
VII. EMPAT TENGGAT WAKTU
Rencana yang tidak punya tanggal adalah harapan. Rencana yang tanggalnya terlalu rapat adalah program yang akan dibongkar. Di antara keduanya ada empat tenggat, dan tiap tenggat hanya boleh dimulai setelah tenggat sebelumnya terbukti. Diumumkan tidak dihitung.
Seratus hari. Satu tiang, satu angka, satu tombol. Angka stunting per kabupaten dari pencatatan yang sudah ada diumumkan tiap bulan, lengan yang diukur masuk ke indeks, dan sebagian transfer kesehatan diikat ke angka itu, dua arah. Tidak ada undang-undang, tidak ada badan baru, tidak ada anggaran baru. Tiga peraturan menteri dan satu halaman web. Yang diuji dalam seratus hari hanya satu hal: apakah angka yang selama ini ada di dalam sistem berani dibaca di luar. Kalau tidak berani, semua tenggat berikutnya tidak perlu dibahas.
Satu tahun. Dua hal, dan yang kedua adalah pintu yang belum dibuka siapa pun.
Yang pertama: Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa tombol seratus hari itu dan mengumumkan hasilnya sebelum rancangan anggaran tahun berikutnya dibahas. Ini yang mengubah pemeriksaan dari laporan tentang tahun lalu menjadi angka yang menentukan tahun depan.
Yang kedua: uang dari tanah. Republik ini menjual nikel, batubara, sawit, gas, dan kayu setiap tahun. Uang itu masuk anggaran sebagai penerimaan biasa dan keluar sebagai belanja biasa, gaji, subsidi, program, dan tidak ada yang bisa menunjuk berapa bagian darinya yang berakhir sebagai sesuatu yang masih berdiri sepuluh tahun kemudian. Aturan Botswana sejak 1994 memegang satu prinsip: pendapatan mineral hanya boleh membiayai belanja yang menghasilkan sesuatu di masa depan, dan sisanya disimpan di dana yang dikelola bank sentral. Langkah tahun pertama di sini belum sampai ke aturan. Cukup satu tabel di dokumen anggaran yang bisa dibaca semua orang: berapa uang dari tanah tahun ini, dan berapa darinya yang pergi ke belanja modal, pendidikan, dan kesehatan. Angka pertama sudah dihitung negara tiap tahun. Yang belum ada hanya pasangannya. Begitu keduanya berdampingan, rasionya bicara sendiri, dan tidak ada menteri yang perlu berpidato.
Mengapa ini tenggat satu tahun dan bukan seratus hari? Karena angka itu, sekali diumumkan, tidak bisa ditarik lagi. Tahun pertama dipakai untuk memastikan tabelnya benar.
Lima tahun. Satu masa jabatan. Tiga hal yang butuh undang-undang, dan karena itu butuh DPR yang diberi sesuatu.
Lantai untuk empat tiang: satu angka batas bawah per tiang, kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, ditulis dalam undang-undang dengan pengait uang yang sudah terbukti di tiang pertama. Sangat sedikit angka; empat, kalau bisa, dan tidak empat puluh lima.
Uang dari tanah naik dari tabel menjadi aturan: penerimaan sumber daya alam tidak boleh membiayai belanja rutin, hanya belanja yang tetap berdiri setelah tahun anggarannya habis, atau disimpan. Aturan ini yang menjaga supaya lantai tidak dibangun dari sesuatu yang habis.
Badan penilai lantai yang berbatas waktu, sepuluh atau lima belas tahun, dengan syarat pembubaran ditulis di undang-undang pembentukannya, dengan suara sebesar yang membentuknya. Dan satu larangan kecil yang mahal harganya: tidak ada perubahan atas lantai atau atas badan itu yang boleh disahkan di jendela antara hari pemilu dan hari pelantikan. Tiga dari lima pembongkaran di esai ini terjadi di jendela itu.
Dua puluh tahun, sampai 2045. Lantai naik ke konstitusi, dan hanya lantai. Republik ini sudah menetapkan 2045 sebagai tahun tujuannya dalam undang-undang rencana jangka panjang; esai ini hanya meminjam tanggalnya. Caranya sudah pernah dijalankan republik ini sendiri pada 1999: daftar "tidak" ditandatangani semua fraksi sebelum satu pasal disentuh, dan daftar itu memuat masa jabatan presiden. Lalu empat tahap, dari yang disepakati semua ke yang sulit. Kalau tenggat lima tahun tidak terbukti, tenggat ini tidak dibuka. Konstitusi bukan tempat mencoba.
Jumlahkan: dalam dua puluh tahun, yang diminta esai ini adalah empat angka batas bawah, satu aturan tentang uang dari tanah, satu badan yang tahu kapan bubar, dan satu perubahan konstitusi yang hanya mengunci lantai. Itu rencana yang cukup kecil untuk selamat dari pergantian presiden, dan cukup lambat untuk tidak menghabiskan apa yang masih ada di tanah.
VIII. APA YANG PATAH LEBIH DULU
Esai yang mengusulkan sesuatu berutang satu bagian tentang bagaimana usulannya gagal. Saya menemukan tujuh cara, dan untuk enam di antaranya ada alarm yang bisa dipasang sebelum tiang berdiri.
Badan penghitungnya dikooptasi lewat revisi undang-undang. Presedennya paling dekat: wacana revisi Undang-Undang KPK muncul kembali pada 5 September 2019, disahkan 17 September, dua belas hari, oleh DPR yang masa jabatannya berakhir bulan itu.30 Alarmnya: pakai penghitung yang sudah konstitusional lebih dulu, dan kalau badan baru dibentuk, tulis syarat pembubarannya di dalam undang-undang yang sama.
Lantai dinaikkan di atas kertas tanpa dana. Presedennya: lima persen kesehatan, tidak tercapai tiga tahun, tanpa akibat.13 Alarmnya: tidak ada tiang baru tanpa pengait uang yang sudah berjalan.
Kesepakatan dibuka kembali untuk agenda lain. Presedennya lebih dari 2022. Rem utang Jerman berdiri di konstitusi sejak 2009, butuh dua pertiga dua kamar untuk diubah, dan pada Maret 2025 diubah dalam sepuluh hari oleh parlemen lama, tiga hari sebelum parlemen baru bersidang, karena parlemen baru tidak akan punya dua pertiga; Mahkamah Konstitusi Federal membiarkannya.31 Tiga dari lima preseden di esai ini, KPK 2019, Jerman 2025, dan ketakutan 2022, punya satu ciri yang sama: pintu dibuka atau ditutup oleh lembaga yang sedang habis masa jabatannya. Alarmnya sudah ditulis di tenggat lima tahun: tidak ada perubahan atas lantai di jendela antara pemilu dan pelantikan. Dan sebelum itu, daftar "tidak" 1999.
Daerah membacanya sebagai resentralisasi. Presedennya: dapur yang dibangun di Kecamatan Kota Komba tanpa kecamatan itu. Alarmnya: tombol hanya pada angka hasil, tidak pernah pada cara.
Data di tapak dipoles supaya hijau. Presedennya sudah terjadi: BPK menemukan e-PPGBM tidak akurat, dan di Manggarai Timur seorang pengelola dapur memegang data pusat yang menyebut enam dapur beroperasi ketika hanya lima.27 32 Alarmnya: dua sumber yang tidak bisa saling menyalin, pencatatan bulanan dan survei tahunan, dan selisih di antara keduanya di atas ambang tertentu adalah alarm tersendiri.
Tombol diserahkan ke pihak yang diikat. Presedennya Pakta Eropa 2003, dan rancangan haluan 2021. Alarmnya: tombol pada uang dan pada tanggal. Suara tetap milik DPR untuk hal lain.
Yang ketujuh: presiden berikutnya menyebut lantai itu warisan lawan, dan membongkarnya. Untuk ini saya tidak punya alarm yang meyakinkan. Yang bisa dilakukan hanya membuat lantai itu murah untuk dipertahankan dan mahal untuk dibongkar: angkanya sudah diumumkan tiap bulan, uangnya sudah terikat, penghitungnya sudah konstitusional, sehingga membongkarnya berarti mematikan angka yang sudah dibaca semua orang. Tetapi presiden yang mau membongkar tetap bisa, dengan undang-undang biasa, dalam dua belas hari. Harga bisa dinaikkan. Pintu tidak bisa dikunci dari dalam oleh orang yang sedang berdiri di luar.
Saya biarkan yang ketujuh terbuka. Itu bukan kelemahan argumen; itu batasnya.
IX. CARA REPUBLIK INI MENCARI SEBAB
Esai ini dibuka dengan makan bergizi gratis, dan saya kembali ke sana sebelum menutup, karena satu peristiwa kecil pekan ini menunjukkan sesuatu yang lebih tua dari programnya.
Pada 14 September 2026, di tengah puluhan ribu kasus rawat jalan yang badan itu catat sendiri, Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan program itu di bawah tidak ada masalah, dan yang membuat ramai adalah guru, orang tua siswa, wartawan, dan oknum lembaga swadaya, "itu ideologis politis".33 Kalimat itu mudah dimarahi dan mudah ditertawakan, dan keduanya tidak berguna. Yang berguna adalah membacanya sebagai contoh cara: begini cara sebuah lembaga negara di republik ini mencari sebab ketika sistemnya berbunyi.
Ilmu kebijakan publik sudah lama mencatat mekanismenya. Suatu keadaan baru menjadi soal kebijakan setelah diberi cerita sebab, dan cerita sebab yang tersedia hanya empat jenis: disengaja, mekanis, tidak disengaja, dan kecelakaan.34 Pertarungan politik yang sebenarnya terjadi pada pemilihan cerita, sebelum satu pun kebijakan dibahas. Anak yang dirawat setelah makan siang bisa diberi cerita mekanis: rantai dingin putus, dapur tidak diperiksa, standar tidak dijalankan. Cerita itu menuntut perbaikan desain. Anak yang sama bisa diberi cerita disengaja: ada pihak yang ingin program ini terlihat gagal. Cerita itu hanya menuntut perlawanan. Dari empat cerita yang tersedia, lembaga itu memilih satu-satunya yang tidak mewajibkan apa pun pada dirinya sendiri.
Pilihan itu rasional, bukan bodoh. Pejabat publik lebih takut disalahkan daripada ingin dipuji, karena pemilih lebih peka pada kerugian daripada keuntungan, dan ketakutan itu melahirkan tiga langkah yang bisa diramalkan: mencari kambing hitam, melempar tanggung jawab, dan mempersempit apa yang boleh dibicarakan.35 Itu ditulis tentang Amerika Serikat empat puluh tahun lalu. Perilakunya sama di sini, sama di pemerintahan sebelumnya, dan itu justru intinya. Kalau perilaku yang sama muncul di rezim yang berbeda, orang yang berbeda, dan negara yang berbeda, penyebabnya bukan watak. Penyebabnya adalah keadaan yang membuat perilaku itu menguntungkan.
Keadaannya sudah dibahas di Bagian II, dan sekarang bisa dibaca dari sisi lain. Di sistem yang simpul ketiganya kosong, angka merah tidak punya akibat otomatis. Satu-satunya akibat yang mungkin datang dari opini: pemberitaan, kemarahan orang tua, pertanyaan di parlemen. Kalau satu-satunya ancaman adalah opini, satu-satunya pertahanan yang masuk akal adalah mengelola opini, dan cara paling murah mengelola opini adalah memberi nama pada sumbernya. Guru menjadi politis. Wartawan menjadi politis. Orang tua menjadi politis. Pembelaan diri seperti itu tidak lahir dari mental yang buruk. Yang melahirkannya adalah desain yang membuat pembelaan diri lebih murah daripada perbaikan.
Bandingkan dengan satu-satunya lantai yang bekerja. Dalam dua puluh tiga tahun batas defisit, tidak pernah ada menteri keuangan yang menyebut pasar obligasi sebagai oknum. Tidak ada yang menuduh imbal hasil surat utang bermotif ideologis. Penyebabnya sederhana: angka itu dihitung pihak lain, akibatnya datang sendiri, dan cerita sebab jenis apa pun tidak mengubah kurs esok pagi. Di hadapan tombol yang tersambung, cerita "disengaja" tidak berguna, jadi tidak dipakai. Yang tersisa hanya cerita mekanis, dan cerita mekanis memaksa orang memperbaiki mesinnya.
Inilah bahan yang harus diganti, dan saya menulisnya sebagai bahan, bukan sebagai tuduhan. Negara yang sedang-sedang saja adalah negara yang, setiap kali sistemnya berbunyi, mencari sebab dengan menanyakan siapa yang bicara. Negara yang bekerja mencari sebab dengan menanyakan apa yang terjadi, karena desainnya tidak memberi pilihan lain. Perbedaannya tidak ada di kepala pejabat. Perbedaannya ada pada apakah ada tombol di ujung angka. Enam langkah di Bagian VI dan empat tenggat di Bagian VII adalah cara memindahkan lembaga negara dari cerita yang pertama ke cerita yang kedua, dengan membuat cerita pertama tidak lagi menghasilkan apa-apa.
X. BAGAIMANA ESAI INI AKAN DISALAHGUNAKAN
Esai yang dibaca luas akan dipakai oleh orang yang tidak membacanya sampai selesai. Tiga cara penyalahgunaan sudah bisa diramalkan sekarang, dan lebih baik ditulis di sini oleh penulisnya daripada di tempat lain oleh orang yang membutuhkannya.
Yang pertama: esai ini dipakai untuk menyerang presiden yang sedang menjabat. Bacalah kembali Bagian II. Simpul ketiga sudah kosong pada 2018, ketika standar pelayanan minimal ditulis, dan sudah kosong pada 2009, ketika lima persen kesehatan tidak tercapai tiga tahun tanpa ada yang berbunyi. Enam usulan di bagian Besok Pagi akan gagal persis dengan cara yang sama di bawah presiden mana pun yang pembaca sukai, kalau tombolnya tetap tidak ada. Siapa pun yang mengutip esai ini untuk mengatakan "lihat, orang ini gagal" belum membaca esainya, dan siapa pun di dalam pemerintahan yang membaca esai ini sebagai serangan sedang memilih cerita sebab yang sama dengan yang dibaca di Bagian IX. Esai ini justru menawarkan presiden yang sedang menjabat satu-satunya warisan yang tidak bisa dibongkar penggantinya.
Yang kedua: esai ini dipakai sebagai nostalgia. Ada yang akan membacanya dan berkata, dulu di bawah satu tangan yang kuat semuanya tertib; ada pula yang akan berkata, seandainya republik ini kerajaan saja. Keduanya keliru dengan cara yang sama. Tangan yang kuat dan raja adalah pengikat yang bersandar pada orang, dan pengikat yang bersandar pada orang selesai ketika orangnya selesai. Itu persis yang lima esai sebelumnya tolak. Korea membangun dari malu, Jerman dari tukang, Botswana dari kepala suku yang menyerahkan hasil tambangnya ke aturan sebelum ke dirinya sendiri. Yang esai ini minta adalah pengikat yang bekerja pada hari orang baiknya pergi. Kerinduan pada orang baik adalah lawan dari itu.
Yang ketiga: esai ini dipakai sebagai bahan untuk bahasa yang membandingkan republik ini dengan tirani yang dipilih lewat kotak suara, dengan Eropa tahun tiga puluhan, dengan kamp. Bahasa itu sudah beredar di percakapan orang-orang yang justru paling peduli. Esai ini menolaknya karena salah baca, dan kesopanan tidak ada hubungannya. Negara yang bisa diperbaiki lewat tiga peraturan menteri, satu jadwal pemeriksaan, dan satu tabel anggaran adalah negara yang masih bisa diperbaiki. Negara yang sudah membangun kamp tidak bisa diperbaiki lewat peraturan menteri. Menyamakan keduanya tidak akurat, dan lebih buruk dari itu, memberi alasan kepada semua orang di dalam sistem untuk berhenti mendengar, dan sistem yang berhenti mendengar adalah satu-satunya hal yang esai ini takutkan. Esai ini tidak meramal ke mana republik ini pergi. Esai ini hanya menunjukkan di mana tombolnya, dan bahwa tombol itu masih bisa dipasang.
Kalau ada cara keempat yang belum saya lihat, saya ingin diberi tahu.
PENUTUP
Kembali ke Kota Komba, Manggarai Timur, dengan tiga fakta yang belum disebut.
Di kecamatan itu ada dua dapur. Satu, di Rongga Koe, beroperasi sejak September 2025 dan melayani 1.587 siswa, lalu dihentikan sementara oleh pusat. Satu lagi, di Desa Pong Ruan, dibangun tahun lalu untuk wilayah tertinggal dan sampai laporan terakhir belum pernah dibuka.3 32 Dua dapur, satu kecamatan, dan tidak satu pun sampai ke perempuan yang lengannya diukur di posyandu.
Di kabupaten yang sama, satu dapur lain di Borong melayani tiga ratus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita lewat empat posyandu.36 Jadi bentuk yang seharusnya, penyaluran lewat posyandu kepada orang yang datanya sudah ada, terbukti bisa dilakukan, di tempat yang sama, dengan alat yang sama.
Dan Dinas Kesehatan mengukur stunting pada Februari dan Agustus. Agustus 2026 adalah bulan gempa berkekuatan 7,7 mengguncang Flores; per akhir Agustus tiga puluh ribu warga Manggarai Timur masih mengungsi dan status tanggap darurat diperpanjang sampai 12 September.37 38 Angka Agustus di kabupaten itu, kalau ada, lahir dari posyandu yang sebagian berada di pengungsian. Alarm yang tidak tersambung pada bulan biasa tidak akan tersambung pada bulan darurat.
Langkah mana dari esai ini yang paling cepat sampai ke pintu dapur di Pong Ruan? Bukan membuka dapur itu. Langkah satu dan dua: angka Februari dan Agustus dari kecamatan itu diumumkan, dan lengan yang diukur masuk ke indeks yang menentukan uang. Datanya sudah ada; dinas itu sendiri yang bilang mengukurnya dua kali setahun. Dan siapa yang memegang kuncinya? Menteri Kesehatan untuk angkanya, Menteri Keuangan untuk uangnya, Ketua BPK untuk tanggalnya. Tiga jabatan, tiga kunci, tidak satu pun berada di Kota Komba.
Perempuan itu tidak perlu tahu apa itu lantai. Ia tahu lengannya diukur. Ia tahu ada dapur baru di jalan menuju kecamatan yang pintunya tidak dibuka. Ia tahu kader posyandu punya namanya di ponsel sejak trimester pertama. Yang tidak ia tahu, dan tidak perlu ia tahu, adalah bahwa ponsel itu sudah tersambung ke Jakarta sejak 2017, dan di Jakarta tidak ada yang menekan apa pun.
Dapur yang dibangun untuk perempuan itu tidak pernah dibuka, dan dapur yang dibuka melayani anak yang jendelanya sudah tertutup lima tahun lalu. Sementara alat yang bisa menyelamatkannya sudah ada di ponsel kader posyandu sejak 2017. Republik ini tidak kekurangan alat. Republik ini kekurangan orang yang mau menekan tombol yang bukan miliknya, dan tombol itu, ternyata, bisa dipindah. Ke uang, dan ke tanggal.
Di Pong Ruan, pintu dapur itu masih dikunci.
Kuncinya ada di tempat lain.
Di posyandu, pita ukur dilipat kembali.
Angkanya sudah ditulis. Sudah lama.
Di Jakarta, angka itu ada di dalam sistem.
Yang belum ada hanya tangan yang menekannya.
Besok pagi juga bisa.
Saya tidak menuntut rumah yang megah. Saya menuntut fondasi, supaya penghuni berikutnya boleh bertengkar soal warna cat tanpa mempertaruhkan anak-anaknya.
Kita terbiasa menunggu orang yang tepat, padahal yang kita butuhkan adalah sistem yang bekerja meskipun yang datang orang yang biasa saja.
Saya menulis ini dari jauh, dengan pasal yang bisa dicek dan peta yang mungkin salah membaca kepentingan orang. Kalau petanya salah, tunjukkan; peta yang benar lebih berguna daripada esai ini.
Wallahu a'lam bishshawab.
REFERENSI
[1] Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Januari 2018
[13] Kompas.id, Komitmen Anggaran untuk Layanan Kesehatan Masyarakat, 31 Juli 2023
[15] Kompas.com, Sejarah Perubahan UUD 1945, 27 Desember 2022
[16] Institut Leimena, Amandemen UUD 1945, 5 Oktober 2021
[17] Hukumonline, MPR Kembali Wacanakan 'Haluan Negara' Masuk dalam Amandemen UUD Tahun 1945, 11 Mei 2021
[18] Hukumonline, MPR Tak Agendakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, 21 Maret 2022
[20] Tirto, Draft PPHN MPR: dari Amandemen UUD hingga Lembaga Siber Baru, 1 September 2026
[22] Komisi Pemilihan Umum, KPU Tetapkan 580 Anggota DPR, 152 Anggota DPD, 2024
[24] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Pasal 1 angka 2, Pasal 8, Pasal 67, 2025 ; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 1 angka 19 dan angka 20, Pasal 7 ayat (7), Pasal 71 ayat (1), 8 Mei 2024
[25] Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi, ditetapkan 17 Juni 2019, diundangkan 26 Juni 2019, Berita Negara 2019 Nomor 699 ; Media Gizi Pangan (Poltekkes Kemenkes Makassar), Vol. 31 Edisi 2, 2024, deskripsi struktur menu e-PPGBM termasuk entri ibu hamil dan ibu hamil KEK/risiko
[29] Microjuris Chile, Ley Nº 21.148 crea el Consejo Fiscal Autónomo, 19 Februari 2019
[30] Kompas.com, Pembahasan dan Pengesahan Revisi UU KPK yang Hanya Butuh 12 Hari, 17 September 2019
[31] OSW Centre for Eastern Studies, Agency on Credit: Germany Releases the Debt Brake, 11 April 2025
[36] Floresa, Privilese Dapur MBG Polisi di Manggarai Timur, 11 Juli 2026
Catatan sumber: angka operasional bertumpu pada dokumen lembaga ([1] [5] [8] [25] [27]) atau media yang mengutip pejabat dan dokumen dengan tanggal ([3] [9] [21] [32] [36]). Klaim satu sumber yang ditandai: seluruh angka Manggarai Timur ([3] [32] [36]) berasal dari satu media daerah lewat empat artikel, termasuk angka 261 perempuan hamil kekurangan energi kronis per Juni 2026 yang diatribusikan kepada Dinas Kesehatan kabupaten. Temuan pemeriksaan BPK [27] dikutip dari majalah BPK sendiri; nomor laporan hasil pemeriksaannya belum berhasil ditelusuri sampai esai ini terbit.