Di layar besar di belakang panggung Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa, 23 Juli 2026, terpasang satu slide berjudul Prabowonomics. Di bawah judulnya, satu kalimat yang berfungsi sebagai tesis.
Indonesia harus mengoreksi paradigma pembangunannya agar pertumbuhan ekonomi menghasilkan kesejahteraan yang merata, bukan penumpukan kekayaan.
Slide itu juga memuat tiga tonggak. Davos pada Januari 2026, satu forum nasional pada pertengahan tahun, dan Sidang Paripurna di Jakarta pada Juli 2026 dengan Pasal 33 sebagai dasar menuju Pasal 34.
Yang menarik dari kalimat tesis itu bukan isinya. Yang menarik adalah bahwa ia menetapkan ukurannya sendiri. Kesejahteraan yang merata bisa dihitung. Penumpukan kekayaan bisa dihitung. Keduanya punya angka resmi yang terbit berkala, dan tidak satu pun diterbitkan oleh pihak yang memusuhi pemerintah.
Esai ini tidak memakai kerangka dari luar. Ia memakai kerangka yang dipasang sendiri di layar itu.
DAFTAR ISI
I. NAMA YANG DIBAWA KE DAVOS LALU DITOLAK DI JAKARTA
I. NAMA YANG DIBAWA KE DAVOS LALU DITOLAK DI JAKARTA
Malam itu Presiden menolak namanya dipakai. Sesungguhnya terus terang saja tidak pantas Saudara pakai nama saya di situ, katanya, dengan alasan bahwa gagasannya tidak ada yang baru dan hanya ingin menegakkan Undang-Undang Dasar.1
Enam bulan sebelumnya, 22 Januari 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberi keterangan pers di Bandara Stansted, London, sebelum rombongan Presiden bertolak ke Swiss. Beliau akan berbicara mengenai konsep pemikiran ekonomi yang sudah diterapkannya, kata Seskab, dan itu beliau sebut dengan Prabowonomics.2
Siaran Sekretariat Negara pada hari yang sama memakai kata itu di judulnya.
Di Davos, di hadapan lebih dari enam puluh lima kepala negara dan lebih dari seribu pemimpin usaha, Presiden memperkenalkan satu istilah lagi. Greedonomics. Ekonomi keserakahan, ekonomi dari praktik-praktik rakus. Klaim yang menyertainya: empat juta hektare sawit ilegal disita, seribu lokasi tambang ilegal ditutup, izin dua puluh delapan perusahaan dicabut.3
Garis waktunya bahkan lebih panjang dari itu. Pada Oktober 2024, dua hari setelah pelantikan, Dirgayuza Setiawan memaparkan seratus dua halaman rencana ekonomi pemerintahan baru di Indonesia Economic Forum, dengan judul yang lugas: rencana menuju nol persen kemiskinan absolut dan delapan persen pertumbuhan.4 Berkas paparan itu beredar dengan nama Prabowonomics sejak saat itu.
Jadi nama yang dianggap tidak pantas di Jakarta pada Juli 2026 adalah nama yang sudah melekat pada dokumen perencanaan sejak lima belas bulan sebelum Davos, dan dipakai pemerintahnya sendiri sebagai judul pidato ke forum ekonomi terbesar di dunia pada Januari.
Yang perlu diperiksa bukan namanya. Yang perlu diperiksa apakah angkanya menepati janji yang tertulis di slide itu.
II. ANGKA YANG NAIK
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat 5,11 persen, sedikit di bawah target APBN 5,2 persen dan di bawah target antara pemerintah sendiri sebesar 6 persen.5 Pada kuartal pertama 2026 angkanya melompat ke 5,61 persen, tertinggi sejak 2015 di luar masa pemulihan pandemi.
Itu angka yang nyata dan tidak perlu diperkecil.
Yang perlu dilihat adalah mesinnya. Realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp815 triliun, tumbuh 31,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja kementerian dan lembaga sepanjang semester pertama tumbuh sekitar empat puluh persen.
Realisasi investasi semester pertama Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen, menyerap 1.448.862 tenaga kerja.6 Dari jumlah itu, investasi sektor hilirisasi Rp300,1 triliun atau 29,7 persen.
Untuk kuartal kedua, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan turun ke kisaran 5,4 sampai 5,5 persen. Badan Pusat Statistik merilis angka resminya awal Agustus.
Pertumbuhan yang dibeli dengan belanja negara bukan hal terlarang. Setiap pemerintah melakukannya. Pertanyaannya selalu sama: apa yang terjadi pada mesin yang lain sementara mesin ini digenjot.
III. ANGKA YANG TURUN
Indeks Manajer Pembelian manufaktur Indonesia pada Juni 2026 berada di 46,9, turun dari 50,0 pada bulan sebelumnya. Angka di bawah lima puluh berarti kontraksi. Laporan yang sama mencatat laju pemutusan hubungan kerja tercepat sejak September 2021 dan kenaikan biaya input terbesar sejak September 2013.7
Penanaman modal asing sepanjang 2025 turun dua puluh persen menjadi USD19,3 miliar, dari USD24,2 miliar pada 2024. Pada periode yang sama Malaysia naik 1,5 persen dan Vietnam naik 9 persen.8 Arus keluar neto investasi portofolio sepanjang 2025 mencapai USD9,4 miliar.
Indeks Harga Saham Gabungan menutup 2025 di 8.646,94 dan berada di 5.643,19 pada 30 Juni 2026, turun 34,74 persen dalam enam bulan. Enam bulan berturut-turut mencetak kinerja negatif, yang belum pernah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir.9 Puncaknya justru pada 20 Januari, di 9.134,7, dua hari sebelum pidato Davos. Saya pernah menulis soal indeks ini ketika ia sedang naik, dalam IHSG naik 7,52 persen, terus kenapa, dengan catatan bahwa kenaikannya tidak menjelaskan apa pun tentang dapur orang. Penurunannya ternyata menjelaskan lebih banyak.
Rupiah melemah 6,86 persen sepanjang paruh pertama dan sekitar sepuluh persen dalam setahun, sempat menyentuh Rp18.022 per dolar Amerika Serikat.
Pada Mei 2026 neraca perdagangan Indonesia mencatat defisit USD1,61 miliar, yang pertama setelah tujuh puluh dua bulan berturut-turut surplus.10 Penyebab utamanya sektor minyak dan gas, dengan defisit USD3,76 miliar dalam satu bulan. Impor migas melonjak 70,78 persen sementara ekspor total turun 5,73 persen. Transaksi berjalan kuartal pertama defisit USD4,0 miliar atau 1,1 persen produk domestik bruto.
Beban energi ini bukan hal baru dan sudah saya bahas dalam backed by oil serta merdeka energi, tapi dari mana harganya dibayar. Yang baru adalah ia kini muncul di neraca perdagangan, bukan hanya di subsidi.
Pada Juni 2026, IMD World Competitiveness Center menempatkan Indonesia di peringkat 48 dari 70 negara, turun delapan tingkat dalam setahun dan turun dari peringkat 27 pada 2024.11
Angka-angka ini menjadi lebih berat kalau dibaca berdampingan dengan paparan Oktober 2024 itu. Pemodelan ekonomi di dalamnya menyebut tiga syarat. Pertumbuhan delapan persen dicapai pada tahun ketiga, terutama dari investasi swasta di luar investasi pemerintah. Penanaman modal asing harus naik karena pendanaan domestik terbatas. Industri berbasis ekspor harus dikembangkan untuk menjaga nilai tukar rupiah.
Pertumbuhan hari ini ditopang belanja pemerintah. Penanaman modal asing turun. Ekspor turun dan rupiah melemah.
Ketiga syarat itu bukan susunan pengkritik. Ketiganya ditulis oleh orang yang menyusun rencananya.
VISUALISASI
Yang naik dan yang turun
Perubahan pada indikator utama 2026. Periode setiap indikator berbeda dan dicantumkan pada labelnya.
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, dan Bulletin of Indonesian Economic Studies.
IV. PERTANYAAN YANG DITULIS DI SLIDE ITU
Sampai di sini semuanya masih bisa diperdebatkan. Pasar bisa jatuh karena sentimen global. Rupiah bisa melemah karena dolar menguat. Manufaktur bisa terpukul karena permintaan dunia turun. Semua pembelaan itu sah dan tidak sepenuhnya keliru.
Tapi slide itu tidak menjanjikan pasar yang naik. Ia menjanjikan kesejahteraan yang merata.
Bank Dunia, dalam Indonesia Economic Prospects yang terbit Juni 2026, mencatat proporsi pekerja yang tergolong kelas menengah turun dari 14,5 persen pada 2018 menjadi sekitar 7 persen pada 2025.12 Separuhnya hilang dalam tujuh tahun.
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah menyusut dari sekitar 52,3 juta jiwa pada 2016 menjadi sekitar 46,7 juta jiwa pada 2025. Saya pernah menulis soal ini dalam sekali lagi, kelas menengah, dan angkanya sejak itu tidak membaik.
Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat 4,68 persen, atau 7,24 juta orang dari angkatan kerja 154,91 juta. Tingkat tertinggi ada pada lulusan sekolah menengah kejuruan, 7,74 persen. Rata-rata upah buruh Rp3,29 juta per bulan.
Inflasi Juni 2026 mencapai 3,34 persen secara tahunan, menyentuh batas atas sasaran Bank Indonesia. Komponen harga bergejolak 5,58 persen. Harga beras medium di tingkat penggilingan naik 5,10 persen secara tahunan, enam bulan setelah swasembada beras diumumkan di Karawang pada 7 Januari 2026.
Pertumbuhan naik. Proporsi orang yang menikmatinya turun. Itu persis kondisi yang slide itu berjanji akan dikoreksi.
Ini bukan tuduhan tentang niat. Ini pembacaan atas dua deret angka yang sama-sama diterbitkan lembaga resmi, diletakkan berdampingan.
V. ENAM MASALAH, DAN SIAPA YANG MENULISNYA
Kajian paling menyeluruh tentang Prabowonomics sejauh ini bukan tulisan pengamat di media. Ia terbit sebagai Survey of Recent Developments di Bulletin of Indonesian Economic Studies, edisi Volume 62 Nomor 1 tahun 2026, halaman 1 sampai 35, daring sejak 30 Maret 2026. Judulnya bertanya apakah Indonesia benar-benar bisa tumbuh delapan persen.13
Penulisnya Krisna Gupta, Riandy Laksono, dan Rizki N. Siregar. Kajian itu berporos pada enam masalah yang saling terkait: desain fiskal yang buruk dengan prioritas terdistorsi, misalokasi sumber daya di program unggulan, kebijakan moneter dan kuasi-moneter yang tidak efektif, membesarnya peran kapitalisme negara, meningkatnya keterlibatan militer dan polisi, serta perhatian yang tidak memadai pada masalah struktural.
Angka-angka yang mereka bawa sulit dibantah karena berasal dari dokumen anggaran pemerintah sendiri.
Belanja pemerintah pusat 2026 sekitar Rp3.150 triliun, hampir tujuh belas persen lebih tinggi dari 2025, sebagian dibiayai dengan memangkas transfer ke daerah dan dana desa. Agar defisit tetap di 2,7 persen, rasio pajak harus naik dari 9,3 persen menjadi 10,5 persen produk domestik bruto, yang berarti penerimaan pajak harus tumbuh dua puluh satu persen dalam setahun. Pertumbuhan pajak dua digit terakhir kali terjadi pada masa lonjakan harga komoditas 2004 sampai 2012.
Ada satu catatan kaki di kajian itu yang membuat saya berhenti lama. Dengan asumsi Rp255 triliun untuk makanan sepanjang 2026 dan dua ratus enam puluh hari kerja, MBG menghabiskan sekitar Rp980 miliar per hari. Total anggaran penanggulangan bencana lintas kementerian dan lembaga pada tahun yang sama Rp4,8 triliun.
Seluruh kesiapsiagaan bencana negara ini setara sekitar lima hari MBG. Di negara yang duduk di atas Cincin Api.
Kesimpulan kajian itu tidak menyatakan Prabowonomics tanpa isi ekonomi. Ia menyatakan sebaliknya: isinya adalah dorongan sisi permintaan, dan justru di situ letak persoalannya, karena distorsi yang menahan produktivitas berada di sisi penawaran dan tidak disentuh. Model pertumbuhan ini, tulis mereka, berisiko memperparah misalokasi sumber daya yang diwarisinya.
Satu hal terakhir, dan ini yang membuat kajian tersebut sulit diletakkan dalam kategori yang biasa dipakai untuk menampik kritik.
Menurut riwayat hidup resminya yang diperbarui pada Juli 2026, penulis pertamanya adalah Tenaga Ahli Madya di Dewan Ekonomi Nasional. Dewan yang bertugas menasihati Presiden.
Soal siapa yang masih memeriksa jalannya uang ini, dan ke mana lapisan pemeriksanya pergi, saya tulis terpisah dalam bagian pertama seri ini.
Slide di panggung itu sudah menuliskan janjinya sendiri. Kesejahteraan yang merata, bukan penumpukan kekayaan. Angka yang mengukurnya sudah terbit, diterbitkan Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik, dan arahnya sudah bisa dibaca.
Yang belum pernah disebutkan siapa pun adalah berapa lama angka itu boleh terus bergerak ke arah yang sama sebelum paradigmanya sendiri ikut dikoreksi.
PENUTUP
Slide itu masih tersimpan di server PKB. Angkanya masih tersimpan di server BPS. Keduanya bisa dibuka bersamaan.
Prabowonomics adalah teori yang sedang diuji dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Di situ ada persoalan yang lebih besar dari isi teorinya. Kalau setiap presiden datang membawa doktrin sendiri dengan namanya sendiri, kapan negara ini sempat punya daya cengkeram yang cukup untuk lepas landas.
Dan dalam praktiknya, yang tumbuh dari teori ini adalah jaringan rente yang baru.
Yang paling saya simak malam itu justru bukan pidato Presiden, melainkan pidato yang mendahuluinya.
Debat calon wakil presiden, 21 Januari 2024, di Jakarta Convention Center. Muhaimin Iskandar berbicara tentang hampir tiga juta rumah tangga petani gurem dan enam belas juta rumah tangga tani yang hanya memiliki setengah hektare. Lalu satu kalimat: sementara ada seseorang yang memiliki tanah lima ratus ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya.14
Dia tidak menyebut nama, dan memang tidak perlu. Dua belas hari sebelumnya, di Pekanbaru, orang yang dimaksud sudah mengoreksi angkanya sendiri di depan relawannya. Bukan 340 ribu hektare, katanya. Mendekati 500 ribu.15
Delapan belas bulan kemudian, di gedung yang sama, orang yang mengucapkan kalimat itu naik podium untuk menjelaskan tema hari lahir partainya. Prabowonomics.
Tidak ada aturan yang dilanggar. Koalisi berubah, dan itu hak politik siapa pun. Tapi ada yang lucu di situ, dan kelucuan itu menerangkan sesuatu yang tidak muncul di satu pun tabel statistik.
Di Malawi, tokoh oposisi bisa masuk pemerintahan lewat tawaran jabatan, karena partainya lemah dan orangnya lebih penting daripada lembaganya. Politiknya berjalan di atas patronase, bukan di atas program.
Ideologi di negeri ini seperti baju. Diganti sesuai musim, dan sesuai arah kekuasaan.
Wallahu a'lam bishshawab.
CATATAN DAN RUJUKAN
[1] Pidato Presiden pada Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta Convention Center, 23 Juli 2026.
[2] Keterangan pers Sekretaris Kabinet di Bandara Stansted, London, 22 Januari 2026. Siaran Sekretariat Negara pada tanggal yang sama.
[3] Special address Presiden Republik Indonesia pada World Economic Forum Annual Meeting, Davos, 22 Januari 2026.
[4] Dirgayuza Setiawan, A Look at the Next Government’s Plan: 0% Absolute Poverty, 8% Economic Growth, paparan pada roundtable Indonesia Economic Forum, Oktober 2024, 102 halaman.
[5] Badan Pusat Statistik, rilis pertumbuhan ekonomi 2025 dan kuartal I 2026.
[6] Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi semester I 2026.
[7] S&P Global Indonesia Manufacturing PMI, Juni 2026.
[8] Data penanaman modal asing 2025 sebagaimana dikutip dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 62 No. 1, 2026.
[9] Bursa Efek Indonesia, penutupan perdagangan 30 Juni 2026.
[10] Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Mei 2026. Bank Indonesia, neraca pembayaran kuartal I 2026.
[11] IMD World Competitiveness Center, World Competitiveness Ranking 2026, Juni 2026.
[12] Bank Dunia, Indonesia Economic Prospects, Juni 2026.
[14] Debat calon wakil presiden kedua, Jakarta Convention Center, 21 Januari 2024.
[15] Keterangan Prabowo Subianto di Gelanggang Remaja, Pekanbaru, 9 Januari 2024. Angka 340 ribu hektare pertama kali disampaikan Anies Baswedan dalam debat calon presiden, 7 Januari 2024.
Komentar