Pada 9 September 2026 pemerintah mengumumkan akan membuka rekening bank untuk lebih dari 200 juta warga, masing-masing diisi Rp50.000, dengan biaya sekitar Rp11 triliun dari APBN.1 Titik masuknya dipilih dengan teliti: hari seorang warga berumur 17 tahun, hari yang sama ia menerima KTP.2 Skemanya belum ada. Dasar hukumnya belum ada. Tahun anggarannya belum diputuskan. Ini esai tentang mengapa sebuah negara membangun rel penyaluran baru ketika rel lama belum pernah diperbaiki, dan mengapa publik yang membaca 2029 dari pengumuman itu tidak sedang berprasangka; mereka sedang membaca rekam jejak.
Bayangkan seorang anak keluar dari kantor Dukcapil kecamatan. KTP-nya masih hangat dari mesin cetak. Kalau rencana ini jadi, di saku yang sama ada nomor rekening yang tidak ia minta, di bank yang tidak ia pilih, berisi uang yang menurut menteri tidak boleh disedot bank.2 Ia belum punya pekerjaan. Rekeningnya sudah ada. Urutan itu, rekening dulu baru penghasilan, adalah seluruh isi esai ini.
DAFTAR ISI
I. REKENING YANG TIDAK DIMINTA
II. SEMBILAN PULUH TIGA PERSEN
V. PRASANGKA YANG DIPRODUKSI NEGARA
I. REKENING YANG TIDAK DIMINTA
Kronologinya pendek. Selasa 8 September, di simposium ekonomi syariah, Menko Perekonomian menyampaikan arahan Presiden: setiap warga negara harus punya rekening bank; begitu berumur 17 tahun, warga otomatis diberi KTP dan diberi rekening; banknya BRI dan BSI; saldonya Rp50.000.2 Rabu 9 September, di Istana, angkanya menyusul: 200 juta orang, kira-kira 600 juta dolar, "sekitar Rp11 T lah".1 Lalu kalimat yang menutup semua pertanyaan teknis: "Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK."1
Perhatikan urutannya. Arahan dulu. Bank dulu. Angka dulu. Skema, regulasi, dan tahun anggaran menyusul. Pemerintah belum bisa memastikan apakah Rp11 triliun itu dibebankan pada APBN 2026 atau APBN 2027,1 padahal targetnya program mulai berjalan sebelum akhir 2026, dan RAPBN 2027 sedang dibahas di DPR bulan ini juga.
Alasan memilih BRI dan BSI: "Himbara yang retail."3 Alasan BSI secara khusus: "Bapak Presiden clear mendukung perekonomian syariah."4 Tidak ada tender, tidak ada uji kapasitas yang dipublikasikan, tidak ada penjelasan mengapa bank Himbara lain yang selama ini menyalurkan bansos tidak dilibatkan.
Ada satu kalimat Airlangga yang layak dibaca dua kali, karena ia mengakui masalah program ini sebelum programnya ada: "Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus."2 Jawabannya: BI dan OJK akan menerbitkan regulasi khusus agar saldo Rp50.000 tidak habis oleh biaya administrasi.2 Jadi sejak hari pertama, pemerintah tahu rekening ini tidak menghidupi dirinya sendiri. Ia butuh aturan supaya tidak mati.
II. SEMBILAN PULUH TIGA PERSEN
Airlangga menjelaskan sasaran program ini adalah "kalangan yang belum punya rekening (unbanked)".5 Di kalimat berikutnya, targetnya "200 juta penduduk".5 Di hari yang sama, pemerintah mengutip survei OJK-BPS: tingkat inklusi keuangan Indonesia 93,62 persen.6
Tiga angka ini tidak bisa benar bersamaan. Kalau 93 persen sudah terlayani, yang belum punya akses hanya belasan juta orang, bukan 200 juta. Kalau targetnya 200 juta, ini bukan program untuk yang belum punya rekening. Ini program untuk semua orang dewasa di Indonesia.
Ada penjelasan yang jujur untuk tabrakan itu, dan pemerintah tidak menyampaikannya. Indeks inklusi OJK mengukur akses ke produk keuangan apa pun, termasuk asuransi, pembiayaan, dan dana pensiun. Ukuran kepemilikan rekening bank berbeda. Survei Global Findex Bank Dunia mencatat kepemilikan rekening orang dewasa Indonesia 48,9 persen pada 2017, jauh di bawah Malaysia (85 persen) dan Thailand (82 persen).7 Edisi 2025 Findex menyebut Indonesia tetap masuk delapan negara yang menampung lebih dari separuh 1,3 miliar orang dewasa tanpa rekening di dunia.8 Jadi "93 persen" dan "200 juta" berasal dari dua alat ukur yang berbeda, dan pemerintah memakai keduanya di hari yang sama tanpa memberi tahu mana yang sedang dipakai.
Yang lebih penting dari kedua angka itu adalah alasan orang tidak punya rekening. Findex 2017, dikutip Kemenko Perekonomian sendiri dalam dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif: 72 persen orang dewasa Indonesia yang tidak punya rekening menyebut alasan utamanya tidak punya uang yang cukup. Sepertiga menyebut jarak. 32 persen menyebut biaya administrasi. 25 persen menyebut tidak punya dokumen.9
Kenapa Orang Tidak Punya Rekening
Tiga dari empat orang tanpa rekening tidak kekurangan bank. Mereka kekurangan uang.
Responden boleh memilih lebih dari satu alasan. Orang dewasa Indonesia tanpa rekening, Global Findex 2017, dikutip Kemenko Perekonomian. Ref. [9]
Rekening adalah akibat dari penghasilan. Orang yang punya upah membuka rekening karena upahnya masuk ke sana. Orang yang tidak punya upah tidak butuh tempat menyimpan yang tidak ada. Program ini membalik urutan sebab dan akibat, lalu membayar Rp50.000 untuk menutupi pembalikan itu. Apakah Rp50.000 mengubah alasan nomor satu di daftar itu? Angka itu adalah dua hari upah minimum di banyak kabupaten. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada rekening-rekening itu setelah hari ketiga. Pemerintah juga tidak, karena tidak ada kajian yang diterbitkan untuk menjawabnya.
III. REL YANG SUDAH ADA
Menteri Keuangan lebih terbuka daripada Menko. Ditanya wartawan tujuan program ini, Purbaya menjawab: supaya "setiap bantuan betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu."10 Rekening ini akan terhubung dengan berbagai data pemerintah.10
Jadi ini bukan program inklusi keuangan. Ini pembangunan rel penyaluran: satu NIK, satu rekening, di bank negara, siap menerima transfer dari kas negara kapan saja. Sebagai desain infrastruktur, gagasan itu sendiri tidak salah. Negara memang perlu bisa menyentuh warganya langsung tanpa perantara yang memotong. Yang perlu ditanyakan adalah kenapa rel itu harus dibangun dari nol.
Karena relnya sudah ada. Sejak Perpres 63 Tahun 2017, bansos nontunai disalurkan lewat rekening yang tertaut Kartu Keluarga Sejahtera di bank Himbara.11 Setiap keluarga penerima manfaat PKH dan Program Sembako, puluhan juta keluarga, sudah punya rekening bank yang dibuka negara, di bank negara, terhubung ke NIK dan ke data DTKS yang kini menjadi DTSEN.11 Rel ini sudah sembilan tahun bekerja.
Dan sudah sembilan tahun bermasalah dengan cara yang terdokumentasi. Sistem penyaluran Kemensos, SIKS-NG, punya satu status resmi untuk rekening yang tidak bisa menerima transfer: Gagal Cek Rekening.12 Penyebabnya, menurut Media Indonesia yang merangkum data teknis penyaluran: ejaan nama berbeda antara KTP, kartu keluarga, dan buku tabungan; NIK di bank tidak sama dengan NIK di Dukcapil atau DTSEN; rekening pasif yang dibekukan bank karena lama tidak ada transaksi; kesalahan teknis saat pembersihan data massal.12 Kemensos sendiri pernah berkoordinasi dengan Himbara khusus untuk tiga hal: rekening tidak aktif, rekening tidak ditemukan, dan perbedaan nama dengan nomor rekening.13 Soal data yang menjawab pertanyaan yang salah, saya pernah menulisnya di esai lain; di sini datanya benar, hanya tidak pernah disambungkan.
Dalam bahasa sistem yang biasa saya pakai: alat pendeteksinya ada, yaitu Dukcapil dan DTSEN yang tahu siapa berhak. Alat pelaksananya ada, yaitu bank yang memegang rekening. Yang putus adalah sambungan di antara keduanya: satu huruf di nama, satu digit di NIK, satu rekening yang tertidur karena hanya dipakai menerima bantuan dan tidak pernah dipakai untuk hal lain. Selama sembilan tahun, negara memperbaiki sambungan itu dengan cara menyuruh penerima bolak-balik ke kantor bank dan kantor desa.
Sekarang negara menjawab sambungan yang putus dengan membangun pelaksana kedua. Dua bank, 200 juta rekening baru, tanpa penjelasan apa yang akan berbeda dari rekening KKS yang sudah ada. Nama akan tetap dieja manusia. NIK akan tetap harus padan. Rekening berisi Rp50.000 yang tidak pernah bertambah akan tetap tertidur, kecuali ada aturan yang melarang bank menyebutnya tidur.
Dua Rel Satu Tujuan
Rel 2017 sudah punya semua yang dijanjikan rel 2026. Yang belum pernah diperbaiki di rel 2017 juga belum disebut di rel 2026.
Perpres 63/2017; Media Indonesia, 15 Mei 2026; pernyataan Menko Perekonomian, 8 dan 9 September 2026. Ref. [11] [12] [1] [2]
Itu vonisnya, dan ia soal desain, bukan soal niat. Sambungan yang putus tidak disambung. Ia diduplikasi.
IV. TIGA PROGRAM SATU URUTAN
Kalau ini kejadian pertama, ia bisa dibaca sebagai kecerobohan. Ini kejadian ketiga dalam dua tahun, dengan urutan yang sama persis.
Makan Bergizi Gratis dimulai Januari 2025 dengan badan baru, dapur baru, dan target penerima yang angkanya berubah-ubah sepanjang tahun; siapa yang berhak menerima dihitung belakangan, setelah dapurnya berdiri. Bahwa datanya sebenarnya sudah ada sebelum dapur pertama berdiri, 95 juta keluarga yang sudah terklasifikasi di DTSEN, saya tulis di Semua Titiknya Sudah Ada.
Koperasi Desa Merah Putih dimulai dengan Inpres 9 Tahun 2025: 80 ribu koperasi, perkiraan kebutuhan Rp400 triliun, plafon pinjaman Rp3 miliar per koperasi dari Himbara.14 Menjelang peluncuran, Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar hukum pembiayaan itu belum terbit.14 Ia baru diteken 21 Juli 2025, sesudah koperasinya diresmikan: PMK 49/2025, bunga 6 persen, tenor 72 bulan.15 Per 2 Juni 2026, data Simkopdes yang diolah peneliti menunjukkan 11.801 dari 38.026 unit selesai dibangun, 31 persen; dan makin miskin sebuah kabupaten, makin sepi transaksi koperasinya.16 Menteri Koperasi menjelaskan logikanya saat itu: "Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan, sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana."14
Rekening massal dimulai 8 September 2026 dengan arahan, dua bank, dan Rp11 triliun. Skemanya dibahas kemudian. Regulasinya dibuat kemudian. Tahun anggarannya diputuskan kemudian. Kajiannya, sejauh yang diumumkan, tidak ada. Pola negara yang bergerak sebelum alat pendeteksinya dipasang pernah saya tulis di Negara Tanpa Alarm; ini contoh ketiganya.
Tiga Program Satu Urutan
Di ketiganya, aturan dan data datang setelah pengumuman. Lingkaran kosong: pengumuman. Lingkaran penuh: aturan atau data yang menyusul.
Merdeka.com, 15 Juli 2025; PMK 49/2025; The Conversation Indonesia, 19 Juni 2026; Antara dan Bisnis.com, 8 dan 9 September 2026. Ref. [14] [15] [16] [1] [2]
Saya tidak menuduh tiga program ini gagal. Kopdes baru setahun. MBG baru dua tahun. Rekening massal belum lahir. Yang saya catat hanya urutannya, karena urutan adalah desain, dan desain yang sama menghasilkan keluaran yang sama. Sebuah program yang aturannya ditulis setelah peluncurannya bukan program yang direncanakan. Ia adalah pengumuman yang dicarikan rencananya.
V. PRASANGKA YANG DIPRODUKSI NEGARA
Beberapa jam setelah berita itu beredar, seorang warga menulis di media sosial, dalam bahasa yang tidak diolah: ide siapa anak 17 tahun diberi rekening dan saldo 50 ribu; mau metain pemilih muda; nyogok buat 2029; seharusnya kasih pekerjaan, otomatis mereka punya rekening.
Saya tidak akan membuktikan tuduhan itu, karena tidak bisa. Tidak ada dokumen yang mengatakan program ini untuk 2029, dan Tulis tidak menulis niat yang tidak tertulis. Tapi saya juga tidak akan menyebut warga itu berprasangka. Ia sedang membaca rekam jejak, dan rekam jejaknya begini.
Fakta desainnya dulu, tanpa komentar. Titik sentuh yang dipilih negara adalah hari seorang warga berumur 17 tahun. Hari itu, di republik ini, adalah hari KTP terbit dan hari hak pilih lahir. Menteri yang merumuskannya: "Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran."2 Tahap awal ditargetkan sebelum akhir 2026.1 Pemilu berikutnya 2029.
Lalu rekam jejaknya. APBN 2024 diundangkan 16 Oktober 2023 dengan anggaran perlindungan sosial Rp496,8 triliun.17 Delapan hari kemudian, 24 Oktober 2023, rapat kabinet terbatas memutuskan BLT El Nino, di luar APBN yang baru saja disahkan.17 Perlinsos 2024 naik 13,1 persen dari perkiraan realisasi 2023 sebesar Rp439,1 triliun, mendekati angka tahun pandemi.18 Pada 5 April 2024, Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri untuk menjelaskan bansos menjelang pemilu: Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.19 Di sidang itu Menteri Sosial mengakui anggaran BLT El Nino bukan usulan kementeriannya; ia mengaku tidak berani mengusulkannya.20 Menteri Keuangan mencatat realisasi bansos sampai Februari 2024 sudah Rp12,8 triliun.19 Saksi ahli pemohon, Hamdi Muluk, menyebut bansos menyumbang 29 persen pilihan pemilih; itu keterangan ahli di persidangan, bukan temuan yang saya verifikasi sendiri.17
Pada 22 April 2024, Mahkamah menolak seluruh permohonan. Tiga dari delapan hakim menyatakan pendapat berbeda. Saldi Isra membacakan: dalil pemohon tentang politisasi bansos dan mobilisasi aparat "beralasan menurut hukum".21 Enny Nurbaningsih menyebut ketidaknetralan pejabat yang "berkelindan dengan pemberian bansos".22 Mahkamah, dalam putusan mayoritasnya, meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pemilu.23
Delapan Hari Setelah APBN Disahkan
Dari undang-undang anggaran ke putusan Mahkamah: enam bulan, satu bantuan yang tidak ada di anggaran, tiga hakim yang tidak sepakat.
Kompas.id, 9 April 2024; Antara, 5 April 2024; Kompas TV, 22 April 2024; Bisnis.com, 9 September 2026. Ref. [17] [19] [21] [2]
Menteri yang pada April 2024 menjelaskan kepada Mahkamah bahwa bansos tidak ada hubungannya dengan pemilu adalah menteri yang pada September 2026 menjelaskan kepada wartawan bahwa rekening usia 17 tahun adalah soal inklusi keuangan.
Kalimat itu tidak butuh komentar. Yang butuh komentar adalah kekosongan di sekelilingnya. Tidak ada kajian yang diterbitkan. Tidak ada dasar hukum. Tidak ada penjelasan mengapa rel 2017 tidak cukup. Tidak ada rincian mengapa 200 juta kali Rp50.000, yang hasilnya Rp10 triliun, diumumkan sebagai Rp11 triliun.24 Setiap kekosongan itu adalah ruang, dan ruang yang tidak diisi negara akan diisi publik dengan pengalaman terakhirnya.
Mungkin mereka memang percaya ini soal inklusi. Purbaya terbuka mengatakan tujuannya rel bansos; itu bisa jujur dan bisa benar. Dua hal bisa benar bersamaan: sebuah program bisa dirancang untuk menyalurkan bantuan lebih cepat, dan bisa sekaligus menjadi alat paling efisien yang pernah ada untuk menyalurkan bantuan tepat sebelum pemilu. Yang membedakan keduanya hanya satu hal: kajian dan aturan yang diterbitkan sebelum program berjalan. Negara yang ingin dipercaya menerbitkan kajiannya dulu. Beban pembuktian ada pada yang membuka rekeningnya, bukan pada yang curiga.
VI. SIAPA MEMBAYAR REKENING TIDUR
Kembali ke kalimat Airlangga tentang biaya yang "disedotin terus".2 Ia benar. Rekening bank adalah kewajiban bagi bank: ada biaya sistem, biaya kartu, biaya pelaporan, biaya kepatuhan. Bank menutup biaya itu dari saldo mengendap dan dari transaksi. Rekening berisi Rp50.000 yang tidak pernah bertambah tidak menutup apa pun. Dalam keadaan normal, bank memotongnya sampai habis lalu menutupnya sebagai rekening tidur.
Pemerintah menjawab dengan melarang pemotongan.2 Yang tidak dijawab: kalau bank dilarang menagih, siapa yang membayar? Hanya ada tiga kemungkinan, dan ketiganya inferensi saya, bukan pernyataan pemerintah. Satu, APBN membayar biaya pemeliharaan; angka Rp11 triliun tidak menyebutnya. Dua, BRI dan BSI menanggungnya sendiri, artinya subsidi lewat laba BUMN yang tidak pernah muncul sebagai belanja negara dan tidak pernah dibahas DPR. Tiga, biaya itu dipindahkan diam-diam ke nasabah lain lewat tarif yang naik. Pemerintah belum memilih, atau sudah memilih dan belum memberi tahu.
Ada pembanding yang ukurannya sudah keluar. India membuka ratusan juta rekening lewat Jan Dhan sejak 2014 dan hari ini 89 persen orang dewasanya punya rekening; Findex 2025 mencatat 16 persen dari rekening itu tidak aktif.8 Rekening massal menghasilkan rekening tidur. Itu bukan kekhawatiran; itu pola yang sudah terukur di negara yang menjalankannya lebih dulu, dengan sistem identitas yang lebih kuat dari kita.
Selisih Rp1 triliun itu tetap tidak dijelaskan.
VII. TIGA KATA DI LAYAR
Ia tidak punya nama di esai ini karena media tidak menuliskannya, dan saya tidak akan mengarangnya. Yang ada hanya jejaknya di sistem.
Namanya ada di DTSEN. Kartunya di tangan, kartu KKS terbitan lama yang masa berlakunya tercetak di depan dan sudah lewat, seperti kartu ATM mana pun. Bantuan tahap ini sudah diumumkan cair. Tetangganya sudah menerima. Di layar SIKS-NG, di baris namanya, ada tiga kata: Gagal Cek Rekening.12
Penyebabnya bisa satu dari empat. Ejaan namanya di buku tabungan berbeda satu huruf dari KTP. NIK-nya di bank tidak sama dengan NIK-nya di Dukcapil. Rekeningnya dibekukan bank karena hanya pernah dipakai menerima bantuan, tidak pernah dipakai untuk hal lain, dan sistem bank menyebut itu pasif. Atau data massalnya sedang dibersihkan dan namanya ikut tersapu.12 Ia tidak tahu yang mana. Petunjuk resminya: datang ke bank penyalur, minta petugas memeriksa status rekening, bukan sekadar saldo; kalau tidak aktif, tanyakan prosedur mengaktifkan kembali; kalau nama tidak sesuai, tanyakan bagian mana yang harus diperbaiki, lalu ke Dukcapil, lalu ke dinas sosial, lalu menunggu siklus penyaluran berikutnya.12
Ia sudah punya rekening. Negara yang membukakannya. Di bank negara. Terhubung ke NIK. Persis seperti yang dijanjikan program baru itu.
Sebelum akhir 2026, kalau rencana ini jadi, anak bungsunya yang berumur 17 tahun akan pulang dari kantor kecamatan membawa KTP dan sebuah rekening baru berisi Rp50.000, di bank yang mungkin sama, dengan NIK yang dieja oleh petugas yang mungkin sama.
Menarik bahwa semua persoalan ini kelihatan kecil. Satu huruf. Satu digit. Satu status di layar. Satu aturan supaya saldo tidak disedot.
Lalu ada yang bertanya kenapa huruf itu tidak pernah dibetulkan selama sembilan tahun, dan kenapa jawabannya adalah 200 juta rekening baru.
Di situ persoalannya berhenti kecil. Yang teknis ternyata bukan soal teknik. Ia soal siapa yang dianggap layak dicari namanya.
Negara yang tidak sanggup membetulkan satu huruf di nama seorang penerima bansos tidak sedang membangun inklusi keuangan; ia sedang membangun alamat.
Saya bisa keliru membaca urutannya. Kajian yang diterbitkan sebelum program berjalan akan menjadi bantahan terbaik atas esai ini, dan saya akan membacanya dengan lega.
Wallahu a'lam bishshawab.
REFERENSI
[5] Kompas.com, Prabowo Ingin Bansos Disalurkan Lewat BSI dan BRI, Ini Alasannya, 8 September 2026
[7] Bank Dunia, Microdata Library, Indonesia: Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2017
[10] IDN Times, Purbaya Ungkap Alasan Prabowo Minta BSI dan BRI Buatkan Rekening Warga, 8 September 2026
[12] Media Indonesia, Bansos Gagal Cek Rekening: Penyebab dan Solusi Agar Tetap Cair, 15 Mei 2026
[13] ANTARA, 1,3 juta rekening gagal salur bansos, Mensos koordinasi PPATK Himbara, 18 Juni 2025
[17] Kompas.id, Bansos dalam Pusaran Politik dan Hukum, 9 April 2024
[18] Kompas.com Cek Fakta, Data dan Fakta: Anggaran Bansos Meningkat Jelang Pemilu 2024, 1 Februari 2024
[19] ANTARA, Menkeu: Tak ada perubahan anggaran bansos Kemensos pada 2024, 5 April 2024
[20] CNN Indonesia, Risma di Sidang MK: Kami Tak Berani Usulkan Anggaran Bansos El Nino, 5 April 2024
[22] detik.com, Ini Dissenting Opinion 3 Hakim MK dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, 24 April 2024