Joko Anwar sudah dua puluh tahun di industri film Indonesia.
Bukan sebagai penonton. Sebagai orang yang membuat keputusan setiap hari tentang cerita mana yang layak diproduksi, siapa yang bisa dipercaya membawa visi itu ke layar, dan berapa batas toleransi risiko sebuah proyek sebelum ia hancur di tengah jalan. Dua puluh tahun itu bukan angka dekoratif. Itu adalah akumulasi keputusan yang salah dan benar, yang membentuk instinct yang tidak bisa diajarkan dalam satu semester.
Ketika Maret 2025 pemerintah mengangkat Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara, Joko Anwar berkata dengan hati-hati: "Gue 20 tahun di industri film masih merasa belum cukup paham, apalagi orang yang belum punya cukup pengalaman di bidang ini."
Itu bukan kalimat yang marah. Itu kalimat orang yang paham betul apa yang dipertaruhkan.
Fedi Nuril lebih langsung. Ia menyebut nama Prabowo dalam kritiknya, dan mengutip janji kampanye yang masih segar: "Kata Prabowo, 'Kita harus menuju ke arah merit system. Prestasi!' Tapi yang diangkat menjadi Direktur Utama PT PFN malah Ifan Seventeen."
Dua orang dari dalam industri. Bukan oposisi politik. Bukan akademisi yang mencari perhatian. Orang-orang yang setiap hari bekerja dengan standar kompetensi sebagai syarat bertahan hidup.
Pertanyaan mereka sederhana: kalau janji itu serius, di mana buktinya?
Pertanyaan itu belum dijawab. Dan sejak Maret 2025 hingga hari ini, bukti yang tersedia justru menunjukkan arah sebaliknya.
I. TIGA LAPISAN, SATU POLA
Untuk memahami apa yang sedang terjadi, kita perlu melihatnya sebagai sistem, bukan sebagai insiden terpisah.
Lapisan pertama: balas budi yang dilembagakan
Sebelum Prabowo dilantik, kursi komisaris BUMN sudah mulai terisi. Kompas mencatat setidaknya tiga belas nama dari lingkaran TKN Prabowo-Gibran yang mendapat posisi komisaris di berbagai BUMN antara Juni dan Juli 2024. Grace Natalie (Komisaris MIND ID), Fauzi Baadilla (Komisaris Independen Pos Indonesia), Andi Arief (Komisaris Independen PLN), Condro Kirono (Komisaris Independen Pertamina).
Pengamat politik menyebutnya "balas budi." Pemerintah menyebutnya "kesinambungan." Tidak ada yang menyebutnya meritokrasi.
Pada titik ini, pola ini masih bisa dibaca sebagai politics as usual. Praktik menempatkan loyalis politik di posisi komisaris bukan baru. Ia sudah ada sejak lama, di pemerintahan mana pun. Yang mungkin bisa diperdebatkan adalah skala dan kecepatannya.
Tapi kemudian pola itu bergerak.
Lapisan kedua: dari komisaris ke kursi eksekutif
Komisaris mengawasi. Direksi menjalankan.
Ketika Ifan Seventeen ditunjuk sebagai Direktur Utama PFN, bukan komisaris, ini bukan lagi soal pengawasan yang longgar. Ini soal siapa yang memegang kemudi operasional sebuah institusi negara. Kementerian BUMN berdalih Ifan pernah menjadi produser film, menyebut satu judul: Kemarin (2020). Joko Anwar sudah menjawabnya: pengalaman itu tidak sebanding dengan kompleksitas memimpin perusahaan film negara.
Yang menarik bukan hanya penunjukannya. Yang menarik adalah respons institusionalnya. Tidak ada penjelasan publik tentang kriteria seleksi. Tidak ada proses fit-and-proper yang diumumkan. Hanya konfirmasi bahwa penunjukan sudah dilakukan, diikuti pembelaan reaktif setelah publik bereaksi.
Standar pembuktian untuk posisi Direktur Utama BUMN rupanya adalah: pernah terlibat di industri yang sama, dengan intensitas berapa pun.
Lapisan ketiga: ketika koneksi menggantikan relevansi sama sekali
Ginka Febriyanti Br Ginting, 27 tahun, resmi menjadi Komisaris PT Pertamina Retail pada 21 November 2025. Pertamina Retail mengelola ribuan SPBU di seluruh Indonesia. Profil resminya di situs perusahaan menyebutnya sebagai "figur muda yang aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan, kemasyarakatan dan sosial" dengan "ketertarikan kuat pada pengembangan tata kelola, kepemimpinan, serta kontribusi strategis bagi organisasi."
Tidak ada satu kata pun tentang industri energi. Tidak ada satu kata pun tentang sektor ritel. Tidak ada satu kata pun tentang pengalaman korporasi.
Yang ada: ia adalah Koordinator Nasional BISON, organisasi relawan pemenangan Prabowo-Gibran 2024. Dan dalam laporan Komisi Pencari Fakta tentang demonstrasi Agustus 2025, Direktur YLBHI Muhammad Isnur berkata: "Ada pengakuan massa bayaran yang dipimpin oleh organisasi bernama BISON." Ginka sendiri mengakui memerintahkan penggalangan 70 orang untuk demonstrasi 28 Agustus 2025, dengan dana Rp 9,3 juta dari kas internal organisasi.
Bulan-bulan berikutnya: kursi komisaris Pertamina Retail.
Kemudian, pekan ini, nama Mufli Budi Ananda muncul dalam susunan manajemen PT Krakatau Posco: perusahaan patungan antara Krakatau Steel dan POSCO Korea Selatan, pabrik baja terpadu pertama di Asia Tenggara dengan kapasitas tiga juta ton per tahun. Mufli dikenal publik sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad. Berdasarkan data PDDIKTI, ia tercatat mengundurkan diri dari program sarjananya sebelum menyelesaikan pendidikan. Tidak ada penjelasan resmi dari Krakatau Posco maupun Kementerian BUMN tentang kriteria dan proses pengangkatannya.
Di antara ketiga lapisan ini, ada garis yang bergeser. Lapisan pertama masih bisa dibaca sebagai kompensasi politik yang sudah lazim. Lapisan kedua menunjukkan bahwa kompensasi itu mulai memasuki fungsi eksekutif. Lapisan ketiga menunjukkan bahwa relevansi dengan sektor tidak lagi menjadi pertimbangan sama sekali.
Yang berubah bukan hanya siapa yang mendapat kursi. Yang berubah adalah ambang batas kepantasan yang digeser paksa ke titik nadir. Ketika beban pembuktian kompetensi dihapus dari proses seleksi, institusi negara sedang melakukan satu hal: melembagakan risiko.
Klik nama untuk detail. Posisi menggambarkan relevansi sektor vs. kedekatan politik.
II. JANJI YANG TERUCAP, PILIHAN YANG TERCATAT
Prabowo Subianto berbicara tentang meritokrasi sebelum ia menjadi presiden.
Bukan sekali. Bukan dalam satu konteks. Ia menjadikannya tema berulang dalam pidato kampanye: bahwa Indonesia harus bergerak menuju sistem yang menghargai prestasi, bukan koneksi. Bahwa jabatan publik harus diisi oleh orang yang paling kompeten, bukan orang yang paling dekat. Bahwa masa depan bangsa bergantung pada kemampuan memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, bukan loyalitas.
Fedi Nuril mengutipnya verbatim: "Kita harus menuju ke arah merit system. Prestasi!"
Kalimat itu tidak salah kutip. Kalimat itu adalah janji yang dibuat di depan publik, dan publik mendengarnya.
Yang menarik bukan bahwa janji itu tidak ditepati. Ketidaktepatan janji kampanye adalah fenomena universal yang sudah terlalu sering kita saksikan untuk masih bisa mengejutkan siapa pun. Yang menarik adalah jarak antara retorika dan realita yang terjadi bukan secara diam-diam, bukan secara bertahap, melainkan secara terbuka dan berulang, dalam rentang waktu yang sangat pendek.
Ginka diangkat tujuh bulan setelah pelantikan. Ifan Seventeen empat bulan kemudian. Mufli Budi Ananda pekan ini, dua puluh bulan setelah Prabowo bersumpah di hadapan konstitusi.
Kalau ini adalah koreksi arah, kita akan melihat tanda-tandanya. Proses seleksi yang diumumkan. Kriteria yang dipublikasikan. Penjelasan publik tentang mengapa nama-nama ini dipilih di antara kandidat lain yang mungkin ada.
Yang kita lihat sebaliknya: penunjukan tanpa penjelasan, pembelaan reaktif setelah publik bereaksi, dan tidak ada satu pun mekanisme akuntabilitas yang diaktifkan. Kementerian BUMN, ketika dikonfirmasi soal Ifan Seventeen, menjawab: ia punya pengalaman sebagai produser. Ketika dikonfirmasi soal Ginka, tidak ada respons resmi yang memuat kriteria seleksi. Ketika dikonfirmasi soal Mufli, tidak ada pernyataan resmi sama sekali hingga esai ini ditulis.
Pola respons ini sama pentingnya dengan pola penunjukannya.
Sebuah pemerintah yang yakin dengan keputusannya tidak akan kesulitan menjelaskannya. Sebuah pemerintah yang tidak bisa menjelaskan keputusannya sedang memberi tahu kita sesuatu tentang dasar keputusan itu.
III. YANG DIPERTARUHKAN
Di sinilah argumen ini perlu bergerak melampaui etika.
Perdebatan tentang apakah penunjukan ini pantas atau adil bisa berlangsung selamanya tanpa kesimpulan. Pendukung pemerintah akan berkata: komisaris bukan posisi teknis, fungsinya pengawasan bukan operasional, dan banyak komisaris di sektor swasta pun dipilih berdasarkan jaringan. Bantahan itu tidak sepenuhnya salah, dan kita tidak akan menang dengan berdebat di terrain itu.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang dipertaruhkan secara operasional?
Dalam teori tata kelola perusahaan, dewan komisaris memiliki tiga fungsi utama. Pertama, mengawasi apakah direksi membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang cukup. Kedua, memberikan perspektif independen ketika manajemen menghadapi dilema strategis. Ketiga, menjadi garis pertahanan pertama ketika ada penyimpangan yang perlu dihentikan sebelum menjadi kerusakan yang lebih besar.
Ketiga fungsi ini membutuhkan satu syarat dasar: komisaris harus cukup paham dengan sektor yang diawasi untuk mengetahui kapan sesuatu yang salah sedang terjadi.
Krakatau Posco beroperasi di sektor baja terpadu dengan teknologi Blast Furnace. Keputusan strategisnya menyangkut investasi modal besar, kontrak jangka panjang dengan mitra Korea Selatan, dan posisi kompetitif dalam rantai pasok industri manufaktur nasional. Komisaris yang tidak memiliki literasi dasar tentang industri ini tidak hanya tidak bisa memberikan masukan strategis yang berguna. Ia juga tidak bisa mengenali tanda-tanda bahaya ketika mereka muncul.
Pertamina Retail mengelola ribuan SPBU, rantai distribusi bahan bakar yang menyentuh kehidupan sehari-hari ratusan juta orang. PFN adalah kasus yang berbeda tapi problemnya sama: Direktur Utama yang tidak memiliki pengalaman mengelola institusi produksi film tidak hanya berisiko salah strategi. Ia berisiko tidak tahu bahwa ia sedang salah strategi, karena ia tidak punya referensi untuk mengenali perbedaannya.
Ini bukan tuduhan bahwa kerugian sudah terjadi. Ini adalah analisis tentang kondisi yang membuat kerugian lebih mungkin terjadi dan lebih sulit dideteksi. Pola serupa, dalam konteks yang berbeda, sudah pernah saya tulis di Negara dalam Ancaman Silent Failure: ketika fungsi pengawasan diisi oleh orang yang tidak bisa membaca tanda bahaya, alarm itu tidak hanya tidak berbunyi. Ia tidak ada.
Saya sudah cukup lama bekerja di ekosistem institusi publik dan swasta, di Singapura, di London, di Dubai, untuk tahu bahwa pertanyaan tentang siapa yang duduk di kursi pengawasan bukan pertanyaan tentang prestise. Ia adalah pertanyaan tentang apakah sistem itu punya mekanisme koreksi ketika sesuatu mulai salah arah. Di Dubai, orang-orang dipilih untuk posisi ini dengan ekspektasi yang sangat jelas: kompetensi adalah syarat masuk, bukan bonus. Ketika seseorang tidak bisa memenuhi ekspektasi itu, seleksi alam berjalan. Yang membuatnya bekerja bukan kesempurnaan sistemnya. Yang membuatnya bekerja adalah bahwa sistemnya punya cara untuk mengenali dan mengoreksi kesalahan.
Ada dimensi tambahan yang perlu disebut, dan ini mungkin yang paling serius dalam jangka panjang.
Ketika pola pengangkatan seperti ini menjadi konsisten dan terbuka, ia mengirimkan sinyal kepada setiap profesional kompeten yang sedang mempertimbangkan apakah karier mereka layak diinvestasikan di dalam sistem ini. Dalam teori ekonomi, ini dikenal sebagai adverse selection: ketika sinyal yang dominan adalah "koneksi di atas kompetensi," orang-orang terbaik akan kehilangan insentif untuk berprestasi di dalam sistem, sementara yang mendekat adalah mereka yang memang hanya mengandalkan jalur yang tersedia. Saya pernah menulis tentang bagaimana Telkom kehilangan barometer internalnya: ketika sinyal karier di dalam institusi besar mulai terdistorsi, yang pertama pergi adalah orang-orang yang punya pilihan untuk pergi.
Kita tidak sedang berbicara tentang satu atau dua jabatan yang salah diisi. Kita sedang berbicara tentang sinyal sistemik yang, jika dibiarkan, akan mengubah kalkulasi orang-orang terbaik tentang di mana mereka seharusnya berdiri.
IV. BIAYA SIPIL DARI SEBUAH KOMPROMI
Strategi koalisi besar yang dijalankan pemerintahan Prabowo bisa dipahami dari kacamata pragmatisme politik. Merangkul semua elemen untuk menjaga stabilitas adalah kalkulasi yang logis di atas kertas. Tapi ketika stabilitas itu dibeli dengan menjadikan kursi pengawas aset strategis sebagai mata uang transaksional, ada sesuatu yang lebih mahal dari yang terlihat sedang dikorbankan.
Indonesia tidak sedang menghadapi masalah kecil. Deindustrialisasi dini, transisi energi, target pertumbuhan yang membutuhkan eksekusi yang presisi, bukan eksekusi yang penuh jeda karena komisaris perlu berbulan-bulan memahami sektor yang ia awasi. Masalah sebesar ini membutuhkan instrumen yang tajam. Yang sedang terjadi adalah instrumen itu sedang ditumpulkan, satu kursi dalam satu waktu. Konteks fiskalnya ada di Investasi yang Tak Boleh Dipotong: ketika negara memangkas di tempat yang salah, yang runtuh bukan hanya angka, tapi kapasitas eksekusi jangka panjang.
Dan ini bukan anomali yang terisolasi. Ia adalah bagian dari pola yang lebih luas tentang bagaimana keputusan dibuat jauh dari mekanisme koreksi yang seharusnya bekerja, sesuatu yang sudah saya telusuri dalam Presiden yang Tidak Mau Mendengar: ketertutupan itu tidak hanya soal siapa yang boleh berbicara. Ia juga soal siapa yang duduk di kursi yang seharusnya berfungsi sebagai rem.
Saya tidak tahu nama-nama yang akan muncul bulan depan. Tapi saya tahu polanya sudah cukup jelas untuk dibaca.
Ketika kompetensi sengaja disingkirkan dari ambang batas kepantasan, kita sedang dipaksa menerima sebuah normal baru yang berbahaya: bahwa aset-aset strategis yang seharusnya menjadi tiang penyangga ekonomi rakyat boleh diserahkan kepada siapa saja, asal mereka tahu cara berterima kasih kepada kekuasaan.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesarnya bukan lagi kapan pola ini akan berhenti. Pertanyaannya adalah, ketika instrumen ekonomi negara ini akhirnya lumpuh dan tagihan itu benar-benar datang, seberapa besar sisa daya tahan yang kita miliki untuk membayarnya?
Wallahu a'lam bishshawab.
Referensi
[1] Kompas.com, "11 Relawan Prabowo-Gibran yang Dapat Jatah Komisaris BUMN," 24 Juli 2024
[2] Tempo Bisnis, "Koordinator Relawan Prabowo jadi Komisaris Pertamina Retail," Juni 2026
Esai terkait di Tulis: Negara dalam Ancaman Silent Failure, Presiden yang Tidak Mau Mendengar, Ketika Barometer Pecah: Telkom Indonesia, Investasi yang Tak Boleh Dipotong
Komentar