MUKADDIMAH
Ini tulisan ke-34 di ruang ini.
Tiga puluh tiga tulisan sebelumnya hampir semuanya berangkat dari satu kejadian — sebuah penangkapan, sebuah angka yang anjlok, sebuah pernyataan pejabat yang tidak tahan diperiksa. Saya menulis sebagai reaksi, karena begitulah berita datang: satu per satu, tidak menunggu kita selesai memahami yang sebelumnya.
Tapi dua puluh tahun mengolah data mengajarkan satu hal: pada titik tertentu, data points berhenti menjadi titik. Mereka mulai membentuk garis.
Korupsi di BGN. Dana desa yang tersedot ke gedung koperasi. Anggaran pendidikan yang dihitung ulang definisinya. Hutan Papua yang ditukar dengan label transisi energi. Saham BUMN yang jatuh bukan karena fundamentalnya. Data bansos yang 45 persen salah sasaran. Pajak yang ditagih dengan ketakutan, bukan kepercayaan.
Tiga puluh tiga tulisan. Satu garis.
Garis itu bukan tentang niat jahat — saya tidak punya bukti untuk itu dan tidak akan mengklaimnya. Garis itu tentang sesuatu yang lebih sederhana dan mungkin lebih mencemaskan: ketidakmampuan membedakan belanja yang habis dari investasi yang tinggal. Negara yang tidak punya kolom CapEx dan OpEx dalam cara berpikirnya — hanya kolom "prioritas" dan "bukan prioritas", yang isinya ditentukan bukan oleh hitungan.
Maka tulisan ini berbeda dari 33 sebelumnya. Ia tidak menunggu kejadian. Ia mengusulkan.
Dan karena saya menghabiskan dua dekade membangun sistem yang keputusannya harus bisa diaudit, usulan ini saya tulis dengan cara yang sama: data yang bisa diperiksa, asumsi yang dibuka semua, dan model yang bisa Anda mainkan sendiri — geser angkanya, lihat apa yang terjadi. Kalau Anda tidak setuju dengan asumsinya, ubah. Itu justru intinya.
Minimal, ini lebih terukur dari kebijakan yang tidak punya baseline sama sekali.
Daftar Isi
I. Dua Program yang Tidak Boleh Dipotong
II. Menguji Pembelaan Mereka Sendiri
III. Koperasi yang Juga Tidak Boleh Dipotong
IV. Anggaran Pendidikan yang Katanya Tidak Berkurang
V. Ketahanan Energi yang Mengorbankan Hutan
VI. Apa yang Jokowi Sudah Tahu
VII. Apa yang Seharusnya Tidak Boleh Dipotong
VIII. Data Bicara: Perbandingan & Model Sepuluh Tahun
IX. Satu Standar yang Bisa Dipegang
Bacaan Terkait di Tulis
I. DUA PROGRAM YANG TIDAK BOLEH DIPOTONG
Ada dua program yang tidak boleh dipotong.
Bukan karena anggarannya kecil. Bukan karena governance-nya bersih. Tapi karena keduanya adalah, kata pemerintah, investasi jangka panjang.
MBG adalah investasi jangka panjang. Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi jangka panjang. Airlangga sudah bilang. Prasetyo Hadi sudah bilang. Keduanya aman dari efisiensi. Keduanya prioritas nasional. Keduanya tidak tersentuh di saat kementerian lain dipangkas sampai ada yang kehilangan 86 persen anggarannya.
Saya tidak meragukan niat baiknya. Saya hanya ingin tahu definisi kerjanya.
Karena dalam dunia yang pernah saya huni selama dua puluh tahun — membangun sistem untuk pemerintah di beberapa negara — ada dua kolom yang tidak boleh dicampur. Capital expenditure dan operational expenditure. CapEx adalah belanja yang meninggalkan aset. OpEx adalah biaya yang habis dipakai. Keduanya perlu. Tapi cara menilainya berbeda, cara mendanainya berbeda, dan yang paling penting: cara berbohong tentangnya juga berbeda.
MBG mengeluarkan sekitar Rp 19 triliun setiap bulan. Makan siangnya habis. Besok dibutuhkan lagi. Tahun depan dibutuhkan lagi, dalam jumlah yang tidak lebih kecil. Tidak ada aset yang tersisa setelah meja makan dibersihkan.
Ini bukan investasi. Ini pengeluaran berulang yang diberi nama yang lebih baik.
Mengapa DPR membiarkan kategorisasi ini lolos tanpa pertanyaan — itu sudah saya bedah di esai terpisah.1
II. MENGUJI PEMBELAAN MEREKA SENDIRI
Adalah fakta baku bahwa secara standar akuntansi, makanan yang dikonsumsi langsung habis adalah biaya operasional — bukan belanja modal yang mencatatkan aset produktif di neraca keuangan negara. Namun pemerintah begitu gigih melabeli MBG sebagai investasi jangka panjang demi membenarkan tameng "kebal potong" dalam struktur APBN. Pembelaan formal mereka selalu menggunakan Human Capital Theory — bahwa memberi makan anak sekolah hari ini adalah modal produktivitas mereka lima belas tahun ke depan.
Baik. Jika pemerintah bersikeras menggunakan kacamata investasi manusia untuk mematikan kritik akuntansi, mari kita uji kebijakan ini dengan logika opportunity cost — logika mereka sendiri.
Jika sasarannya adalah peningkatan kapasitas kognitif generasi masa depan, sains kedokteran menegaskan bahwa intervensi gizi paling kritis dan mutlak terjadi pada jendela 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Fase pertumbuhan otak pada periode ini bersifat ireversibel. Anak yang sudah terlanjur stunting pada usia balita tidak akan mendapatkan kembali kapasitas kognitif yang telanjur hilang dari makan siang gratis di bangku Sekolah Dasar.
Berdasarkan realitas prioritas anggaran saat ini, muncul inferensi yang sulit dihindari: pemerintah sedang melakukan misalokasi kapital yang serius demi popularitas politik jangka pendek. Program penanganan stunting yang murni investasi masa depan justru dibiarkan masuk ke pos yang rentan dipotong — sementara program konsumtif berskala masif yang dampak kognitif marginalnya rendah justru diposisikan sebagai program prioritas yang sakral.
Esensi pendidikan adalah sistem pengajaran, bukan jaring pengaman sosial berbentuk pembagian makanan.
Saya berjalan di atas asumsi itu. Memaksa komponen pangan masuk ke pos pendidikan adalah manipulasi definisi yang elastis. Pada akhirnya, manipulasi ini mengorbankan hak anak-anak untuk mendapatkan fasilitas pengajaran dan kurikulum yang layak — demi sekadar memenuhi kewajiban angka 20 persen di atas kertas.
III. KOPERASI YANG JUGA TIDAK BOLEH DIPOTONG
Koperasi Desa Merah Putih punya cerita yang sedikit berbeda — tapi ujungnya tidak jauh.
Dari total Dana Desa Rp 60,57 triliun tahun 2026, sekitar Rp 34,57 triliun atau 58 persen diarahkan untuk membiayai Komdes. Yang tersisa untuk desa — jalan di dusun perbukitan, saluran irigasi, drainase — sekitar Rp 25 triliun. Kepala Desa Senggigi, yang biasanya menerima Rp 1,3 miliar per tahun, tahun ini hanya mendapat Rp 365 juta.
Lalu ada laporan dari kontraktor di Jawa Barat: dari anggaran Rp 1,6 miliar per unit gedung koperasi, yang sampai ke tangan kontraktor sekitar Rp 800 juta. Selisihnya entah ke mana. Dan ini program yang tidak boleh dipotong.
Saya tidak bilang Komdes tidak punya manfaat. Saya hanya mencatat: program yang tidak boleh dipotong itu sudah dipotong — hanya bukan oleh pemerintah.
IV. ANGGARAN PENDIDIKAN YANG KATANYA TIDAK BERKURANG
Mendikdasmen Prof. Abdul Mu'ti sudah meyakinkan publik: anggaran pendidikan tidak berkurang sepeser pun untuk MBG.
Secara nominal, ia benar. Angka totalnya naik.
Tapi INFID sudah menghitung strukturnya, dan hasilnya adalah pelajaran tentang bagaimana angka bisa jujur dan berbohong dalam kalimat yang sama. MBG mengambil 29 persen dari total pos yang dinamai "anggaran pendidikan." Selama MBG tetap dihitung sebagai belanja pendidikan, angkanya terlihat naik. Keluarkan MBG dari pos itu — letakkan di pos kesehatan atau perlindungan sosial, tempat yang secara hukum memang seharusnya ia berada — dan anggaran pendidikan riil hanya Rp 546 triliun, atau 14,2 persen dari total belanja APBN. Di bawah mandat konstitusional 20 persen yang selalu diklaim terpenuhi.
Cara termudah melanggar konstitusi sambil tampak mematuhinya adalah dengan mengubah definisi kata-katanya.
Pola memilih kata untuk mengaburkan substansi ini bukan hal baru — saya pernah menulis tentang bagaimana bahasa resmi bekerja persis seperti ini.2
Ada gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk ini. Belum diputus.
Sementara itu, anggaran stunting yang sebenarnya — intervensi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan, dari kehamilan sampai bayi berusia dua tahun, jendela yang tidak bisa diulang — tidak masuk dalam dua program yang tidak boleh dipotong itu. Ia ada di pos lain. Yang boleh dipotong.
V. KETAHANAN ENERGI YANG MENGORBANKAN HUTAN
Di luar dua program itu, ada satu narasi lagi yang perlu kita periksa: ketahanan energi.
B50 berlaku 1 Juli. Solar di SPBU sudah 50 persen minyak sawit. Pemerintah menyebutnya transisi energi, kemandirian, bukti komitmen iklim Indonesia yang dikirim ke PBB.
Yang tidak disebut: untuk sawit yang masuk ke tangki kendaraan, seseorang harus membuka hutan. Dan hutan yang paling mudah dibuka sekarang ada di Papua Selatan. Saya sudah menulis lengkap tentang mekanismenya3 — dan tentang masyarakat adat yang menanggung tagihannya, di tanah yang oleh negara dianggap bukan milik siapa-siapa.4
Tapi ada pertanyaan yang lebih mendasar dari asal minyaknya: mengapa permintaan energi itu tidak pernah dikurangi dari hulunya?
Indonesia punya 173 juta kendaraan bermotor. Bertambah sekitar 7 juta setiap tahun. Tidak ada kebijakan pengurangan. B50 bukan transisi energi — ini supply substitution. Ganti sumbernya, pertahankan volumenya, pindahkan tagihannya ke hutan Papua.
Dan sambil itu berjalan, lima kota Indonesia masuk daftar kota termacet dunia versi TomTom 2025. Bandung nomor 16 dunia — kecepatan rata-rata jam sibuk 16,3 km per jam, warganya kehilangan 129 jam per tahun di jalan. Medan nomor 54 — 104 jam per tahun terbuang. Palembang, Surabaya, Jakarta mengikuti. Bukan satu kota. Lima kota. Dan 75 persen wilayah perkotaan Indonesia belum punya sistem transportasi publik modern sama sekali.
Mereka sedang dalam perjalanan menjadi Jakarta. Tapi tidak ada yang bertanya kapan kereta itu akan dibangun.
VI. APA YANG JOKOWI SUDAH TAHU
Di sinilah kita perlu jujur tentang warisan.
Sepuluh tahun era Jokowi membangun infrastruktur secara masif. Dua ribu seratus tiga kilometer jalan tol dibangun — 72 persen dari seluruh tol Indonesia yang pernah ada sejak 1978. Investasinya Rp 531 triliun. Konektivitas logistik Indonesia berubah nyata. Ini bukan pencapaian kecil dan tidak perlu dipura-purakan sebaliknya.
Tapi perhatikan apa yang sedang terjadi di sini. Seseorang yang membangun 72 persen dari seluruh tol Indonesia yang pernah ada — yang menghabiskan Rp 531 triliun untuk konektivitas jalan raya — berdiri dua bulan sebelum lengser dan berkata bahwa tol bukan jawabannya. Bahwa kerugian kemacetan sudah melampaui Rp 100 triliun per tahun. Bahwa pertanyaan berikutnya adalah transportasi massal, bukan kilometer tol berikutnya.
"Di luar Jawa pun sudah mulai macet — ini mulai harus dipikirkan transportasi massalnya apa."
"Pilih mana, pilih diberikan MRT, LRT atau kereta cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari Rp 100 triliun."
Ia merumuskan soalnya dengan tepat. Lalu ia pergi.
Yang mewarisi momentum infrastruktur itu — termasuk legitimasi politiknya, termasuk narasi "Indonesia membangun" yang sudah dipercaya publik — seharusnya menjawab soal itu. Bukan mengulang jawaban lama dengan nama program yang baru. Bukan menambah kilometer tol. Bukan menjawab pertanyaan tentang ketahanan energi dengan membuka hutan, sementara 173 juta kendaraan terus bertambah tanpa satu pun kebijakan pengurangan.
VII. APA YANG SEHARUSNYA TIDAK BOLEH DIPOTONG
Ruang fiskal 2026 sempit. Defisit keseimbangan primer sudah melampaui target sepanjang tahun hanya dalam tiga bulan pertama. Belanja bunga utang menyedot hampir seperempat penerimaan pajak. Setiap pelemahan rupiah Rp 100 menambah defisit Rp 800 miliar. Pasar sudah membaca semua ini lebih dulu dari pemerintah — saya menulisnya saat IHSG memberi sinyal yang salah dibaca sebagai pemulihan.5
Dalam kondisi ini, pilihan tentang apa yang tidak boleh dipotong bukan hanya keputusan anggaran. Ia adalah pernyataan tentang apa yang diyakini pemerintah sebagai masa depan.
Maka biarkan saya usulkan ulang daftarnya.
Intervensi stunting yang benar — bukan makan siang SD, tapi gizi ibu hamil dan bayi di Posyandu. Bukan 82,9 juta penerima dengan anggaran per kepala yang menipis, tapi konsentrasi sumber daya pada kelompok paling kritis di jendela 1.000 HPK yang tidak bisa diulang. Jaringan Puskesmas dan Posyandu sudah ada di seluruh Indonesia. Tidak perlu 28.000 SPPG baru yang izinnya bisa diperjualbelikan.
Anggaran pendidikan yang riil — dikembalikan ke angka yang secara struktural memang 20 persen, bukan 20 persen yang di dalamnya terselip biaya makan siang. Investasi guru, kurikulum, infrastruktur sekolah di luar Jawa, beasiswa yang menjangkau anak-anak yang tidak akan pernah tersentuh Sekolah Rakyat manapun.
Reformasi perpajakan dan Satu Data Indonesia — dua fondasi yang sudah saya tulis sebagai arsitektur, bukan sekadar kebijakan. Sistem pajak yang dibangun di atas kepercayaan, bukan ketakutan — yang membuat orang mau membayar karena sistemnya kredibel6 — dan DTSEN yang benar-benar akurat sehingga setiap rupiah subsidi sampai ke tangan yang tepat, bukan ke 45 persen penerima yang tidak lagi memenuhi syarat.7 Ini bukan belanja baru. Ini perbaikan arsitektur yang membuat semua belanja lain bekerja lebih efisien.
Dan transportasi massal — bukan hanya Jakarta. Bandung yang kecepatan rata-ratanya sudah 16,3 km per jam. Medan yang warganya membuang 104 jam per tahun di jalan. Kota-kota yang belum bernama dalam daftar TomTom tapi sedang dalam perjalanan ke sana. Investasi rel, bus rapid transit, integrasi antar moda — yang setiap rupiahnya mengurangi 173 juta kendaraan bermotor itu satu per satu dari jalan, dan dengan itu mengurangi permintaan energi yang kini dijawab dengan menebang Papua.
Ini CapEx. Ini yang meninggalkan aset. Ini yang masih bekerja dua puluh tahun setelah anggarannya habis.
Dan ini yang dibaca investor. Ketika pemilik mayoritas BUMN terbesar tidak berkomunikasi dengan pasar, sahamnya jatuh bukan karena fundamentalnya — tapi karena tidak ada yang tahu apa rencananya.8 Hal yang sama berlaku untuk negara. Smart fiscal bukan hanya tentang angka yang benar. Ia tentang sinyal bahwa yang memegang anggaran tahu apa yang sedang dilakukannya.
VIII. DATA BICARA: PERBANDINGAN & MODEL SEPULUH TAHUN
Semua argumen di atas bisa dirangkum dalam dua visual. Yang pertama membandingkan apa yang dibangun dan apa yang dihabiskan. Yang kedua adalah model interaktif — geser asumsinya, lihat ke mana Indonesia bergerak dalam sepuluh tahun.
Model ini bukan prediksi. Ia adalah argumen bahwa pilihan yang tampak mahal hari ini — realokasi, reformasi pajak, DTSEN yang jujur, transportasi massal — jauh lebih murah dari biaya diam yang akan dibayar selama sepuluh tahun ke depan. Setiap koefisien yang dipakai dicantumkan sumbernya. Setiap asumsi bisa diubah. Kalau pemerintah punya model yang lebih baik, saya ingin melihatnya — karena sampai hari ini, yang dipublikasikan hanya kesimpulan tanpa hitungan.
IX. SATU STANDAR YANG BISA DIPEGANG
Dalam dua tahun, seharusnya ada jawaban atas pertanyaan Jokowi yang tak terjawab itu.
Bukan MRT di semua kota sekaligus — itu tidak realistis dan tidak perlu diklaim. Tapi setidaknya: ada kota kedua setelah Jakarta yang punya peta jalan transportasi massal yang konkret, dengan sumber pendanaan yang jelas, dengan timeline yang bisa diaudit. Setidaknya ada satu keputusan yang membuktikan bahwa pemerintah ini tahu perbedaan antara belanja yang habis dan investasi yang tinggal.
Kalau dua tahun lagi yang ada hanya tol baru dan sawit baru — maka kita sudah tahu apa yang sebenarnya dimaksud dengan investasi jangka panjang dalam kamus ini.
Dan kepala desa Senggigi yang tahun ini hanya dapat Rp 365 juta untuk jalan dusunnya, sementara makan siang tetap datang setiap hari ke 82,9 juta penerima — ia tidak perlu membaca laporan INFID atau TomTom Traffic Index untuk tahu jawabannya.
Ia sudah merasakannya di jalan berlubang yang tidak diperbaiki tahun ini.
Wallahu a'lam bishshawab.
BACAAN TERKAIT DI TULIS
[1] MBG: DPR Kemana? — tulis.simei.uk/mbg-dpr-kemana
[2] Kata-Kata yang Dipilih dengan Hati-Hati — tulis.simei.uk/kata-kata-yang-dipilih-dengan-hati-hati
[3] Menyalakan Mesin, Memadamkan Papua — tulis.simei.uk/menyalakan-mesin-memadamkan-papua
[4] Pesta Babi di Tanah yang Bukan Milik Siapa — tulis.simei.uk/pesta-babi-di-tanah-yang-bukan-milik-siapa
[5] IHSG Naik 7,52%. Terus Kenapa? — tulis.simei.uk/ihsg-naik-7-52-terus-kenapa
[6] Arsitektur Kepercayaan: Menara Pajak — tulis.simei.uk/arsitektur-kepercayaan-menara-pajak
[7] Ketika Data Adalah Jawaban yang Salah — tulis.simei.uk/ketika-data-adalah-jawaban-yang-salah
[8] Ketika Barometer Pecah: Telkom Indonesia — tulis.simei.uk/ketika-barometer-pecah-telkom-indonesia
Sumber eksternal: BPJT Kementerian PUPR · INFID (Uji Materiil UU 17/2025) · Kemenkeu APBN KiTa Mei 2026 · TomTom Traffic Index 2025 · ITDP Indonesia · KPPOD · Yu et al. (2020) · Ahlfeldt & Feddersen (2018) · IMF Fiscal Monitor 2023 · World Bank (2022) · Satya Bumi / Greenpeace · Antara / Kemensos · Detik / Investor.id (pernyataan Presiden Jokowi, IKN, Agustus 2024)