Prabowonomics (1 dari 2): Arsitektur yang Tidak Bisa Gagal

Rabu siang, 22 Juli, di kantor Badan Gizi Nasional, seorang pejabat baru menghadapi wartawan pada hari pertamanya bekerja. Pertanyaannya wajar. Apakah program ini akan dihentikan, setelah kepala pertamanya dijemput Kejaksaan Agung dan penggantinya mundur dalam empat puluh empat hari.

Jawabannya keluar tanpa ragu. Bukan ranah kami untuk menghentikan atau membubarkan BGN. Makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi Presiden.

Secara politik, tidak ada yang keliru di situ. Program yang dijanjikan lalu memenangkan pemilu memang punya legitimasi, dan itu cara demokrasi bekerja. Yang membuat saya berhenti dan membacanya dua kali adalah apa yang tidak ada di dalamnya. Tidak ada angka. Tidak ada rujukan pada hasil. Tidak ada satu pun kalimat tentang apa yang akan membuat program ini dinilai gagal.

Dua puluh tahun saya membangun sistem untuk pemerintah di tiga negara, dan pekerjaan itu sebagian kecil saja soal membuat sesuatu berjalan. Bagian itu justru yang paling mudah. Sisanya habis untuk memastikan ada pihak lain yang bisa memeriksa apakah ia benar-benar berjalan, dan bahwa pihak itu bukan pihak yang sama dengan yang menjalankannya. Dalam dua tahun terakhir, pihak-pihak itu satu per satu dipindahkan. Sebagian ke ruangan yang lebih kecil. Sebagian ke luar negeri.

I. PROGRAM TANPA MANDAT, DIBAYAR DARI MANDAT ORANG LAIN

Makan Bergizi Gratis berdiri di atas satu Peraturan Presiden. Perpres 83 Tahun 2024 membentuk Badan Gizi Nasional dan menempatkannya langsung di bawah Presiden. Aturan tata kelolanya sendiri, Perpres 115 Tahun 2025, baru terbit hampir setahun setelah program berjalan secara nasional. Urutannya perlu dibaca pelan: dijalankan dulu ke seluruh Indonesia, aturan mainnya menyusul.

Ada uji coba, dan hanya satu. Sebuah dapur percontohan di Sukabumi, tiga ribu porsi sehari untuk dua puluh sekolah, sembilan ribu penerima, lima puluh empat pekerja tetap, seluruh bahan kecuali susu dari desa setempat. Angkanya tercantum dalam paparan tim Prabowo sendiri pada Oktober 2024.¹⁷ Dari satu dapur itu, program langsung dibesarkan menjadi hampir tiga puluh ribu dapur. Tidak ada evaluasi atas dapur Sukabumi yang pernah diterbitkan sebelum pembesaran itu dijalankan.

Dalam empat belas bulan, badan ini berganti kepala tiga kali. Dadan Hindayana dijemput Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026.¹ Nanik S Deyang dilantik lima hari kemudian dan mengundurkan diri pada 22 Juli dengan alasan kesehatan. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, dilantik sore itu juga. Tidak satu pun melalui seleksi terbuka, dan pola penunjukan tanpa uji kelayakan ini sudah pernah saya tulis dalam ketika kompetensi bukan syarat.

Sampai di sini, semuanya masih soal tata kelola. Yang membuatnya menjadi soal konstitusi adalah dari mana uangnya diambil.

MBG tidak termasuk belanja wajib. Tidak ada undang-undang yang memerintahkan negara menyelenggarakannya. Tetapi biayanya dihitung ke dalam belanja wajib yang lain, yaitu anggaran pendidikan dua puluh persen yang dikunci Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar.

Perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Reza Sudrajat, seorang guru honorer, yang mempersoalkan persis hal itu.² Ahli pemohon berargumen MBG tidak masuk ke dalam delapan standar nasional pendidikan, dan Badan Gizi Nasional bukan kementerian yang memegang kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Angka sekurang-kurangnya dua puluh persen itu dikunci untuk membebaskan biaya pendidikan dasar, memperbaiki sekolah rusak, dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Tahun ini MBG dianggarkan Rp268 triliun, setelah dipangkas Presiden dari Rp335 triliun. Renovasi 71.744 sekolah dianggarkan Rp14 triliun.

Pagar itu dipasang untuk melindungi sekolah dari negara yang sedang terburu-buru. Sekarang ia yang membiayai keterburu-buruannya.

II. REKENING YANG MENGHADAP TIGA ARAH

Danantara dijelaskan kepada publik sebagai cara mengelola kekayaan negara secara lebih profesional. Di Davos, ia diperkenalkan sebagai instrumen baru. Yang jarang dijelaskan adalah bentuk rekeningnya.

Arah pertama keluar. Dividen badan usaha milik negara tidak lagi masuk ke kas negara, melainkan ke Danantara. Akibatnya terlihat pada penerimaan negara bukan pajak yang turun tajam di awal 2026.

Arah kedua masuk. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 membolehkan Danantara menerima penyertaan modal negara langsung dari APBN.

Arah ketiga utang. Obligasi global senilai USD1,5 miliar, sekitar Rp26,5 triliun, dananya masuk 18 Juni 2026. Sebelumnya surat utang jangka menengah Rp7 triliun dengan kupon dua persen bertenor lima tahun. Lalu Patriot Bond, ditawarkan lewat penempatan terbatas kepada pengusaha besar dalam negeri.

Dasar hukumnya Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Pasal yang sama, menurut catatan sejumlah pengamat kebijakan fiskal, menjamin pembelinya terbebas dari tuntutan pidana umum, pidana perpajakan, gugatan perdata, sampai penelusuran asal-usul dana.³

Tiga arah, satu lembaga.

Sampai Juli 2026, laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025 belum terbit. Dari ratusan perusahaan yang dikelola, kinerja sebelas badan usaha yang dipublikasikan.

Seorang pemilik warung yang menerima setoran dari satu pintu, mengeluarkan modal lewat pintu lain, dan berutang lewat pintu ketiga, tetap wajib menunjukkan satu buku yang menutup.

Itu bukan aturan akuntansi yang rumit. Itu syarat paling dasar sebelum kita boleh menyebut sesuatu sebagai usaha. Persoalan serupa, ketika uang publik berpindah ke ruang yang laporannya tidak wajib terbit, sudah saya bahas dalam investasi yang tak boleh dipotong.

III. KOPERASI YANG BERUBAH JADI KANAL

Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dijual sebagai kebangkitan ekonomi desa. Puluhan ribu unit, modal miliaran rupiah per desa, dan janji bahwa uang akan berputar di tempat ia dihasilkan.

Per 2 Juni 2026, data Simkopdes mencatat 11.801 dari 38.026 unit selesai dibangun. Tiga puluh satu persen.

Pada 23 Juli, setelah rapat terbatas selama tiga setengah jam di Istana, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan apa yang sebenarnya sedang dibangun. Jangan membayangkannya sebagai supermarket atau toko serba ada. Perannya adalah infrastruktur pemerintah: penyalur bantuan sosial, penyalur barang subsidi, dan offtaker hasil panen.⁴

Mulai September, seluruh bantuan pemerintah dan bantuan sosial disalurkan terpusat lewat koperasi ini. Target 25 ribu unit beroperasi September, 35.862 unit pada akhir tahun.

Kebijakan sebesar ini, yang mengubah jalur seluruh bantuan sosial nasional, belum pernah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut model ini mematikan usaha yang sudah ada: pangkalan elpiji, penyalur pupuk, penyalur bansos. Kompas sebelumnya mencatat perluasan fungsi ini berpotensi menggeser agen dan pelaku usaha mikro yang selama ini menjalankan rantai distribusi di desa. Mereka inilah yang sudah lama menanggung beban ganda, seperti pernah saya tulis dalam pekerja informal digoreng dua kali.

Ekonomi desa memang jadi berputar lebih cepat. Yang berubah adalah siapa yang memutarnya, dan siapa yang boleh berhenti.

IV. SEKOLAH UNTUK MEREKA YANG MENGAWASI

Rabu, 22 Juli, di Istana Negara. Hari yang sama ketika Kepala Badan Gizi Nasional mengundurkan diri dan penggantinya dilantik, di gedung yang sama Presiden juga melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026.⁵

Gubernurnya Marsekal TNI Purnawirawan Donny Ermawan Taufanto, yang masih menjabat Wakil Menteri Pertahanan.

URI bukan universitas dalam arti yang biasa kita pakai. Tidak ada fakultas kedokteran, hukum, atau teknik. Tugasnya mendidik calon pejabat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan cakupannya tanpa berputar: semua pejabat pemerintahan, semua pejabat badan usaha milik negara, bahkan gubernur dan bupati harus masuk atau pernah mengikuti pendidikan di satu lembaga itu.

Lembaga ini akan menaungi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara. Sepuluh kampus direncanakan.

Komisi X DPR, mitra resmi pemerintah di bidang pendidikan, tidak tahu.

Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani menyatakan komisinya belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi, dan belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya. Malam berikutnya, partainya merayakan hari lahir ke-28 dengan tema Prabowonomics.

Rujukan yang dipakai Istana adalah Prancis. École nationale d'administration, disebut berikut catatan bahwa namanya sekarang Institut National du Service Public. Seolah yang terjadi hanya penggantian papan nama.

Yang terjadi di Prancis adalah pembubaran.

ENA berhenti beroperasi pada 31 Desember 2021. Emmanuel Macron, lulusan ENA angkatan 2004, mengumumkan pembubarannya pada 8 April 2021 dan menyebutnya reformasi terpenting layanan publik senior sejak sekolah itu didirikan Charles de Gaulle pada 1945.⁶ Alasannya ada pada hasilnya. ENA dinilai melahirkan kasta administratif yang terlalu seragam dan terlalu jauh dari warga negara biasa. Pada 2014, tujuh puluh persen mahasiswanya berasal dari kelas atas, naik dari empat puluh lima persen pada dekade 1950-an.

Jadi rujukan yang dipilih Istana adalah lembaga yang negara asalnya hentikan justru karena menghasilkan hal yang sedang kita bangun.

Peringatannya bahkan lebih tua dari sekolahnya. Sejarawan Marc Bloch, sebelum ditembak regu eksekusi Nazi, menulis bahwa pendidikan calon pemimpin sebuah negara sebaiknya tersebar di universitas yang beragam, bukan dipusatkan di satu fasilitas tunggal.

Kita sedang membangun sepuluh kampus untuk satu jawaban.

V. LIKUIDITAS YANG MEMILIH TIDAK BEKERJA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Sisa Anggaran Lebih di bank-bank milik negara supaya kredit bergerak. Awalnya Rp276 triliun, sempat ditarik, lalu dikembalikan dan ditambah menjadi sekitar Rp400 triliun pada Juni 2026. Targetnya kredit tumbuh empat belas sampai lima belas persen.

Bank tidak menyalurkannya.

Per Mei 2026, perbankan memarkir Rp677,89 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, naik dua puluh enam persen dalam setahun. Pada lelang 26 Juni, imbal hasil SRBI tenor dua belas bulan mencapai 7,700 persen, naik 78,1 basis poin hanya dalam sebulan.⁷ Suku bunga acuan Bank Indonesia saat itu 5,75 persen.

Bank sentral membayar sekitar 195 basis poin di atas suku bunga kebijakannya sendiri untuk menarik uang keluar dari sistem, sementara Kementerian Keuangan mendorong uang masuk ke sistem yang sama.

Bank sedang berhitung, dan hitungannya masuk akal. Di satu sisi ada kredit ke manufaktur yang indeks pembelian manajernya 46,9 pada Juni, dengan laju pemutusan hubungan kerja tercepat sejak September 2021.⁸ Di sisi lain ada instrumen bank sentral yang membayar 7,7 persen tanpa risiko gagal bayar. Tidak ada direktur risiko di bank mana pun yang akan memilih yang pertama.

Total SRBI beredar mencapai Rp1.072,62 triliun pada akhir Juni, tertinggi sejak instrumen ini pertama terbit pada 2023, naik tiga puluh tujuh persen dalam setahun. Kepemilikan asing di dalamnya Rp293,16 triliun, bertambah 35,42 persen hanya dalam satu bulan.

Uang itu tidak pergi ke pabrik. Uang itu tidak pergi ke ladang. Uang itu duduk di neraca bank sentral, dibayari dengan bunga, menunggu. Pertumbuhan yang dihasilkannya adalah pertumbuhan yang sudah pernah saya bahas dalam pertumbuhan tanpa pekerjaan.

Kita sedang tidak baik baik saja.

Dewan Ekonomi Nasional sendiri sempat menyatakan heran mengapa penempatan dana ratusan triliun itu belum juga mengangkat penyaluran kredit. Pertanyaannya wajar. Jawabannya ada di lelang setiap pekan.

VI. SIAPA YANG MEMEGANG DAPURNYA

Sampai 8 Juni 2026 terdapat 29.991 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di tiga puluh delapan provinsi. Berbeda dengan banyak negara yang penyediaan makanan sekolahnya dikelola sekolah itu sendiri, MBG dikerjakan oleh pihak ketiga.

Kepolisian Republik Indonesia telah membangun 1.415 SPPG hingga Juni 2026, dengan target 1.500 pada akhir tahun.⁹ Tentara Nasional Indonesia mengelola 452 unit menurut keterangan Panglima TNI pada September 2025, dengan alokasi hingga 2.000 unit secara bertahap.

Kalau kedua target itu tercapai, dua institusi yang memegang senjata akan mengoperasikan tiga setengah ribu dapur yang memasok makanan harian ke sekolah-sekolah.

Sisanya dipegang yayasan. Dan di situ ada temuan yang tidak banyak dibicarakan.

Kajian Indonesia Corruption Watch yang dirilis 25 November 2025 menyurvei 102 yayasan pengelola SPPG. Delapan puluh sembilan di antaranya terafiliasi dengan partai politik atau kerabat pejabat negara.¹⁰ Itu survei atas sebagian, bukan sensus atas seluruhnya, dan angkanya tetap sulit dibaca dengan tenang.

Bulletin of Indonesian Economic Studies, dalam kajian yang terbit Maret 2026, memasukkan meningkatnya keterlibatan militer dan polisi sebagai satu dari enam masalah struktural Prabowonomics.¹¹ Bukan sebagai catatan pinggir. Sebagai salah satu dari enam.

Sebuah program yang mengalirkan ratusan triliun rupiah setiap tahun kini mengalir lewat jaringan yang sebagian besarnya terdiri dari yayasan berafiliasi politik dan dua institusi bersenjata. Tidak satu pun dari keduanya berada di bawah pengawasan komisi DPR yang membidangi pendidikan atau kesehatan. Ketidakhadiran DPR dalam program ini sudah saya catat sejak awal dalam MBG, DPR ke mana, dan soal batas antara institusi bersenjata dan urusan sipil dalam siapa menjaga penjaga hukum.

VII. PENGAWAS TERAKHIR DI LUAR NEGERI

Sampai di sini polanya sudah bisa dibaca. Penyaluran seluruh bantuan sosial nasional dipindahkan ke koperasi desa tanpa pernah dibahas di DPR. Lembaga pendidikan yang akan mencetak seluruh pejabat, direksi badan usaha negara, gubernur, dan bupati dibentuk lewat Keputusan Presiden, dan komisi yang membidangi pendidikan mengaku belum menerima penjelasan apa pun soal dasar hukum maupun anggarannya.

Lalu siapa yang masih memeriksa?

Moody's menurunkan prospek peringkat Indonesia menjadi negatif pada Februari 2026. Fitch menyusul pada Maret, dengan alasan yang perlu dibaca utuh: meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan di tengah sentralisasi pengambilan keputusan.¹² Standard and Poor's mempertahankan peringkat BBB dengan prospek stabil pada 13 Juli, sambil menandai bahwa rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara akan melewati lima belas persen pada 2026 dan 2027.

Angka semester pertama sudah melewatinya. Defisit Rp196,5 triliun dengan keseimbangan primer surplus Rp85,1 triliun berarti pembayaran bunga sekitar Rp281,6 triliun, atau 19,3 persen dari pendapatan negara.¹³

Pembiayaan utang semester pertama mencapai Rp452 triliun, atau 65,6 persen dari target setahun, naik 59,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Prospek pemerintah sendiri memperkirakan defisit setahun melebar ke 2,85 persen produk domestik bruto, dari rencana 2,68 persen.

Inilah rantai yang sebenarnya menahan disiplin anggaran hari ini. Prospek peringkat turun, premi risiko naik, imbal hasil surat utang naik, harga surat berharga negara jatuh, ruang fiskal menyempit, dan ekspansi di bidang sosial dan ekonomi ikut terbatas. Ketidakpastian tidak dibayar dengan reformasi. Ia dibayar dengan intervensi moneter yang mahal, dan ongkos itu berakhir di harga barang dan di daftar pemutusan hubungan kerja. Kepercayaan yang sedang dipertaruhkan di sini sama dengan yang saya bahas dalam arsitektur kepercayaan menara pajak.

Pada Juni 2026, IMD World Competitiveness Center menempatkan Indonesia di peringkat 48 dari 70 negara, turun delapan tingkat dari tahun sebelumnya dan turun dari peringkat 27 pada 2024.¹⁴ Rinciannya yang penting. Kinerja ekonomi peringkat 24. Efisiensi pemerintah 38. Efisiensi bisnis 50. Infrastruktur 58.

Direktur lembaga itu menulis bahwa daya saing pada 2026 bukan lagi soal biaya, skala, atau bahkan inovasi, melainkan soal kredibilitas institusi. Negara-negara di peringkat atas, katanya, adalah yang paling konsisten menegakkan supremasi hukum.

Kita memang masih diperiksa. Yang memeriksa berkantor di New York, London, dan Lausanne. Mereka tidak dipilih siapa pun di sini, tidak bisa dipanggil rapat dengar pendapat, dan tidak peduli pada satu pun anak yang menerima ompreng pagi ini.

Itu bukan kemenangan pasar. Itu kekosongan di dalam negeri yang diisi dari luar.

VIII. YANG BERTANYA DISEBUT ANTEK

Kamis malam, 23 Juli, di Jakarta Convention Center. Presiden kesal karena media memasang foto sekolah roboh padahal menurutnya enam puluh tujuh ribu sekolah sudah diperbaiki. Lalu keluar kalimat yang beredar sampai akhir pekan.

Londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM.¹⁵

Aliansi Jurnalis Independen menuntut permintaan maaf. Itu wajar dan itu urusan mereka. Yang lebih menarik bagi saya adalah kenapa kalimat itu masuk akal secara internal, dari dalam kerangka yang sedang dijalankan.

Prabowonomics sebenarnya pernah menyatakan jalur transmisinya, dan menyatakannya cukup rinci.

Pada Oktober 2024, dua hari setelah pelantikan, Dirgayuza Setiawan memaparkan seratus dua halaman rencana ekonomi pemerintahan baru di Indonesia Economic Forum.¹⁷ Di dalamnya ada pemodelan ekonomi terperinci untuk 2025 sampai 2029. Pertumbuhan delapan persen dicapai pada tahun ketiga, terutama dari investasi swasta di luar investasi pemerintah. Penanaman modal asing harus naik karena pendanaan domestik terbatas. Industri berbasis ekspor harus dikembangkan untuk menjaga nilai tukar rupiah. Kebutuhannya dihitung sampai angkanya: tambahan produk domestik bruto nominal Rp13.000 triliun, rata-rata Rp2.600 triliun setiap tahun.

Tiga syarat, dan ketiganya ditulis sendiri.

Pada 2026 ketiganya bergerak ke arah sebaliknya. Pertumbuhan ditopang belanja pemerintah yang naik 31,4 persen pada kuartal pertama. Penanaman modal asing turun dua puluh persen. Ekspor turun dan neraca dagang mencatat defisit pertama dalam enam tahun.

Abenomics menyebutkan tiga anak panah berikut urutan sebab akibatnya, dan setiap tahun ada yang menghitung apakah panahnya kena. Reaganomics menyatakan klaim transmisinya cukup terang untuk bisa dibuktikan salah, dan puluhan tahun kemudian orang masih mendebatnya dengan angka. Yang membuat sebuah doktrin bisa diuji ternyata bukan cuma pernyataannya, melainkan laporan berkala terhadap pernyataan itu.

Pernyataannya ada. Laporan terhadap pernyataan itu yang tidak pernah terbit.

Kerangka pengambilan keputusan di paparan itu bahkan disebut namanya, OODA loop, model milik penerbang tempur yang seluruh gunanya terletak pada putaran umpan balik. Amati, orientasikan, putuskan, bertindak, lalu amati lagi. Yang dibangun sesudahnya adalah lembaga yang tidak menerbitkan hasil amatannya.

Kalau tidak ada laporan, tidak ada yang bisa dievaluasi. Dan kalau tidak ada yang bisa dievaluasi, kritik kehilangan bentuk teknisnya. Yang tersisa cuma bentuk moral. Pertanyaan berubah jadi sikap, dan sikap berubah jadi keberpihakan.

Di titik itu, menyebut penanya sebagai antek adalah kategori terakhir yang tersisa. Sistem yang tidak menyediakan alarm bagi dirinya sendiri sudah pernah saya bahas dalam negara tanpa alarm, dan pola menolak masukan dalam presiden yang tak mau mendengar.

Kajian paling rigor tentang Prabowonomics sejauh ini terbit di Bulletin of Indonesian Economic Studies pada Maret 2026, ditulis Krisna Gupta, Riandy Laksono, dan Rizki N. Siregar. Kesimpulannya keras: model pertumbuhan ini justru akan memperparah misalokasi sumber daya yang diwarisinya, dan sisi penawaran yang menahan produktivitas tidak disentuh.

Penulis pertamanya, menurut riwayat hidup resminya per Juli 2026, adalah Tenaga Ahli Madya di Dewan Ekonomi Nasional. Dewan yang menasihati Presiden.

Kalau kategori londo ireng diterapkan secara konsisten, ia akan sampai ke ruang rapat di Istana.

IX. YANG HARUS DIPULIHKAN

Saya tidak akan menulis bahwa semua ini harus dibubarkan. Membubarkan itu mudah dan biasanya salah. Anak-anak yang menerima ompreng pagi ini tidak berutang apa pun pada perdebatan kita.

Yang hilang bukan uangnya. Yang hilang lapisan pemeriksanya. Itu bisa dipasang kembali, dan pemasangannya tidak memerlukan undang-undang baru.

Pertama, tanggal sebelum lembaga. Setiap instrumen yang memegang uang publik harus punya tanggal terbit laporan keuangan yang ditetapkan sebelum instrumennya berdiri, bukan sesudah. Danantara sudah beroperasi lebih dari setahun tanpa laporan konsolidasian. Itu urutan yang dibalik, dan membalikkannya kembali cukup dengan satu peraturan.

Kedua, pagar diuji terhadap definisinya. Program yang dibiayai dari anggaran wajib konstitusional harus diuji terhadap definisi anggaran itu, bukan terhadap niat baiknya. Perkara di Mahkamah Konstitusi yang diajukan seorang guru honorer sedang menanyakan persis itu, dan jawabannya akan berlaku jauh melampaui MBG.

Ketiga, dan ini yang paling tidak nyaman: setiap doktrin ekonomi harus menerbitkan laporan berkala terhadap angka yang dinyatakannya sendiri. Prabowonomics sudah menyatakan angkanya sejak Oktober 2024. Tambahan produk domestik bruto nominal Rp2.600 triliun setiap tahun. Delapan persen pada tahun ketiga, terutama dari investasi swasta. Penanaman modal asing naik. Ekspor naik. Slide di panggung PKB menambah satu janji lagi, bahwa pertumbuhan itu menghasilkan kesejahteraan merata dan bukan penumpukan kekayaan.

Sejak Oktober 2024 tidak ada satu pun laporan resmi yang meletakkan realisasi di sebelah angka-angka itu.

Soal kantin, karena Prancis sudah dipakai sebagai rujukan untuk sekolah pejabat, ada baiknya rujukan itu diteruskan ke bawah. Di Prancis, penyediaan makanan sekolah adalah urusan komune untuk sekolah dasar, departemen untuk sekolah menengah pertama, dan region untuk sekolah menengah atas.¹⁶ Dimasak dan dimakan di tempat. Tarifnya bertingkat menurut penghasilan keluarga, dan hukumnya melarang tarif itu melebihi biaya nyata satu porsi, sehingga tidak ada margin yang bisa diambil siapa pun dari perut anak sekolah.

Uangnya turun ke lembaga yang mengurus sekolah itu, tidak ke badan nasional yang menunjuk pihak ketiga. Tidak ada motor. Tidak ada waktu di jalan. Tidak ada rantai penyedia yang perlu diaudit, karena penyedianya adalah pemerintah daerah yang sudah punya dewan sendiri.

Anggaran yang sama bisa mengerjakan dua hal sekaligus: membangun dapur di sekolah yang belum punya, dan memperbaiki gedung yang atapnya bocor sambil dapurnya dibangun.

Kita menyalin Prancis untuk mencetak pejabat. Kita tidak menyalin Prancis untuk memberi makan anak.

Dua dekade saya membangun sistem untuk pemerintah di tiga negara, dan saya tahu persis mengapa pemusatan itu menggoda. Ia memang lebih cepat. Setiap lapisan pemeriksa yang dilepas menghemat waktu berminggu-minggu, dan dalam pekerjaan yang diukur dari kecepatan, itu terasa seperti kompetensi. Ongkosnya tidak pernah muncul di masa jabatan yang melepasnya. Ia muncul di masa jabatan berikutnya, ketika sudah tidak ada seorang pun yang ingat mengapa lapisan itu dulu dipasang.

PENUTUP

Reformasi meninggalkan pekerjaan rumah yang sampai hari ini belum selesai, dan saya tidak meragukan bahwa Prabowo ingin menyelesaikannya. Presiden-presiden sebelumnya juga ingin. Niat baik tidak pernah jadi barang langka di Istana.

Yang langka adalah orang yang masih boleh mengatakan bahwa niat baik itu sedang dijalankan dengan cara yang keliru.

Karena itu setiap warga negara mengawasi dan menguliti setiap kebijakan, di setiap periode, tanpa kecuali. Pengawasan itu melekat pada jabatan, dan berlaku pada siapa pun yang mendudukinya. Di negara demokrasi, kekuasaan tanpa pengawasan cenderung membusuk, dan itu asumsi kerja, bukan tuduhan.

Kegelisahan saya dimulai sejak kabinet disusun. Lebih dari seratus menteri dan wakil menteri, karena semua pihak ingin dirangkul. Merangkul memang menenangkan. Tetapi jutaan persoalan Indonesia tidak selesai dengan menambah kursi di meja, melainkan dengan menambah orang yang berani mengatakan tidak di meja itu.

Dan dari semuanya, yang paling menyesakkan tetap MBG.

Pengunduran diri Nanik S Deyang tidak hanya menampar tata kelola pemerintahan ini. Ia menampar reputasi kita sebagai negara. Seorang kepala lembaga negara yang memimpin program prioritas berbiaya ratusan triliun rupiah memilih mundur, bukan cuti, bukan mendelegasikan tugas, untuk berobat ke luar negeri.

Kalau begitu, apa gunanya uji kesehatan bagi calon pejabat.

Ada lapisan yang lebih ganjil lagi. Sejak 12 Juni 2025, Nanik adalah Komisaris Pertamina, perusahaan yang memiliki Rumah Sakit Pusat Pertamina.

Tetapi dari semua yang mengganjal, satu kalimat beliau sendiri yang paling banyak menjelaskan.

Empat belas tahun ikut beliau.

Tiga kata itu keterangan yang lebih terang daripada dokumen mana pun. Lama mengikuti telah menjadi standar emas seleksi pejabat hari ini, menggantikan rekam jejak di bidangnya dan hasil yang bisa diperiksa. Di setiap kerangka tata kelola yang saya pelajari dan saya bangun selama dua dekade, kesetiaan justru variabel yang paling dijaga agar tidak menentukan apa pun.

Entah bagaimana Indonesia bisa sampai ke Indonesia Emas. Mimpi yang makin tipis untuk digapai.

Anak yang menerima ompreng pagi ini akan berumur dua puluh lima tahun pada 2045. Dia yang akan menagih. Entah kepada siapa.

Wallahu a'lam bishshawab.

CATATAN DAN RUJUKAN

[1] Kejaksaan Agung, penetapan tersangka jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional, 3 Juni 2026.

[2] Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026, pengujian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

[3] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 50A. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026.

[4] Keterangan Menteri Koordinator Bidang Pangan seusai rapat terbatas di Istana, 23 Juli 2026.

[5] Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia, 22 Juli 2026.

[6] Pengumuman Presiden Prancis, 8 April 2021. École nationale d'administration berhenti beroperasi 31 Desember 2021, digantikan Institut National du Service Public.

[7] Hasil lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, 26 Juni 2026.

[8] S&P Global Indonesia Manufacturing PMI, Juni 2026.

[9] Liputan6, Polri Punya 1.415 Dapur SPPG, 1 Juli 2026. Data TNI: keterangan Panglima TNI, September 2025.

[10] Indonesia Corruption Watch, kajian yayasan pengelola SPPG, 25 November 2025.

[11] Krisna Gupta, Riandy Laksono, Rizki N. Siregar, Prabowonomics: Can Indonesia Really Grow at 8%?, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 62 No. 1, 2026.

[12] Fitch Ratings, revisi prospek peringkat Indonesia, Maret 2026. Moody's Investors Service, Februari 2026. S&P Global Ratings, 13 Juli 2026.

[13] Kementerian Keuangan, APBN KiTa, konferensi pers 21 Juli 2026. Angka pembayaran bunga merupakan turunan aritmetika dari defisit dan keseimbangan primer yang diumumkan pada tanggal tersebut.

[14] IMD World Competitiveness Center, World Competitiveness Ranking 2026, Juni 2026.

[15] Pidato Presiden pada Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta Convention Center, 23 Juli 2026.

[16] Pemerintah Prancis, tarification sociale des cantines scolaires. Lihat juga Sénat, pertanyaan tertulis tentang cantine à 1 euro.

[17] Dirgayuza Setiawan, A Look at the Next Government’s Plan: 0% Absolute Poverty, 8% Economic Growth, paparan pada roundtable Indonesia Economic Forum, Oktober 2024, 102 halaman.