Di 1965, pendapatan per kepala Korea dua kali Indonesia. Hari ini delapan kali. Esai ini bukan soal angkanya. Ini soal dua bangsa yang sama-sama punya rasa malu, dan hanya satu yang menjadikannya standar publik dengan akibat yang ditagih. Cermin kedua monograf Indonesiaku.
Delapan puluh ribu koperasi dalam empat bulan, dibiayai utang Rp240 triliun, dibangun konsultan yang jadi petani yang jadi kontraktor, diisi pikap India. Cicilan pertama jatuh tempo 27 September, dibayar dari Dana Desa. Desa berutang pada dirinya sendiri.
Tiga angka untuk satu laba dalam sepuluh minggu. Dividen Telkom 123 persen dari laba bersihnya. Rp200 triliun masuk Danantara, Rp120 triliun diteruskan ke APBN, Rp80 triliun tidak ada di dokumen mana pun. Lalu satu bintang kehormatan, disematkan sebelum laporan keuangannya ada.
Peringatannya dikirim Februari, Maret, Mei, Juli. Lengkap, presisi, gratis. Yang dijawab lebih dulu justru anggarannya: Rp491 miliar, terendah sejak 2011. Lalu asapnya sampai Manila, dan kita tahu kondisi diri sendiri dari pengumuman dinas udara kota orang lain.
Terpal yang masih terikat di Jalan Pejompongan Raya, daftar yang belum pernah dibaca negara, dan wibawa yang menyusut ketika jaraknya habis.