𝗕𝗲𝗿𝗱𝗮𝘂𝗹𝗮𝘁 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗨𝗮𝗻𝗴 𝗢𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗟𝗮𝗶𝗻

Senin pagi, 9 Juni 2026. Perry Warjiyo mengadakan konferensi pers yang tidak terjadwal.

Bank sentral tidak pernah mengadakan rapat darurat kalau situasinya bisa ditunda. BI-Rate naik 25 basis poin menjadi 5,50 persen, bukan di hari yang direncanakan, bukan dalam format yang biasa. Rupiah saat itu sudah menyentuh Rp18.190 per dolar. Perry menyebutnya "langkah pre-emptive." Kata yang dipilih dengan hati-hati. Karena kalau ia menyebutnya respons darurat, pasar akan membaca seberapa dalam lubangnya.

Saya membaca berita itu dari Dubai. Dan saya teringat satu pertanyaan yang sudah lama ingin saya tulis: dalam sistem yang tidak punya mekanisme koreksi internal, siapa yang akhirnya menanggung biaya dari semua keputusan yang tidak pernah dipertanyakan?

Minggu ini jawabannya datang bukan dari satu arah. Dari tiga arah sekaligus.

I. TIGA ALARM YANG BERBUNYI BERSAMAAN

↑ kembali ke daftar isi

Dalam esai sebelumnya saya menulis tentang observability: kemampuan sistem untuk melihat dirinya sendiri secara jujur, dari dalam, secara terus-menerus. Metrics, Logs, Trace, Alert. Keempatnya harus ada. Tidak bisa salah satu dimatikan.^1,2

Dalam waktu kurang dari dua bulan, Bank Indonesia menaikkan suku bunga tiga kali: 5,25 persen pada 20 Mei, 5,50 persen pada 9 Juni, dan 5,75 persen pada 18 Juni. Total 100 basis poin.⁶ Ini bukan siklus pengetatan yang direncanakan dengan tenang. Ini adalah sistem yang sedang berteriak dalam bahasa yang hanya dipahami oleh orang yang mau mendengar.

Alert sudah berbunyi CRITICAL. Tapi seperti yang sudah saya tulis di Negara Tanpa Alarm, alarm yang berbunyi tanpa ada yang membaca playbook-nya adalah alarm yang sia-sia.

Yang berbeda kali ini: alarm tidak datang sendirian.

II. KETIKA DUA TANGAN MENDORONG KE ARAH BERLAWANAN

↑ kembali ke daftar isi

Di malam yang sama BI mengumumkan kenaikan terakhir ke 5,75 persen, Presiden memanggil para bos Himbara ke Istana. Pemerintah berharap bank-bank tidak terburu-buru menaikkan suku bunga kredit.⁷ Presiden menemukan UMKM kadang mendapat bunga kredit lebih tinggi dari korporasi, dan ingin itu dikoreksi.⁸

Niatnya bisa dipahami. Tapi inilah yang membuat momen ini tidak normal.

BI menaikkan rate karena kepercayaan investor sedang pergi. Kepercayaan itu pergi karena sinyal fiskal yang tidak konsisten. Saya sudah menulis tentang bagaimana pasar membaca sinyal ini jauh sebelum pejabat mengakuinya, dan bagaimana IHSG serta rupiah adalah barometer, bukan musuh.³ Dan pemerintah yang menghasilkan sinyal itu meminta bank untuk tidak mentransmisikan konsekuensinya ke pasar kredit.

Dua tangan satu tubuh, mendorong ke arah yang berlawanan, pada hari yang sama.

Konsekuensi logis dari tekanan ini bukan kemurahan hati bank. Ketika cost of fund naik tapi bank diminta tahan suku bunga kredit, yang terjadi bukan bank rugi dengan senyum. Yang terjadi adalah credit rationing: bank memperketat seleksi debitur, menaikkan persyaratan agunan, memperpendek tenor. Sektor yang paling tidak bankable, yang paling tidak punya agunan, yang paling bergantung pada kepercayaan hubungan jangka panjang dengan account officer, adalah UMKM. Niat Presiden melindungi mereka berakhir di mekanisme yang justru mempersulit akses modal mereka. Bukan karena bank jahat. Tapi karena sistem tidak bisa melawan gravitasi.

Siapa yang menanggung selisihnya? Lima bank Himbara mewakili sekitar 10 persen dari total kapitalisasi pasar seluruh perusahaan yang tercatat di Indonesia.⁹ Artinya tekanan itu tidak berhenti di direksi. Ia menyebar ke jutaan nasabah reksadana, dana pensiun, dan investor ritel yang bahkan tidak tahu ada rapat di Istana malam itu.

Ini bukan masalah koordinasi. Ini masalah desain. Seperti yang sudah saya tulis di Presiden Yang Tidak Mau Mendengar: ketika keputusan nyata dibuat di ruangan yang sangat kecil, tanpa proses yang memungkinkan pertanyaan masuk sebelum kebijakan keluar, kontradiksi seperti ini bukan pengecualian. Ia adalah hasil yang dapat diprediksi.¹⁰

III. DANANTARA DAN ILUSI KEDAULATAN

↑ kembali ke daftar isi

Danantara menyiapkan penerbitan global bond senilai USD 5 miliar dengan format 144A dan Reg S di bawah program GMTN.¹¹ Lead manager-nya: Citigroup, DBS Bank, HSBC, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered.¹²

Perhatikan DBS di daftar itu. Institusi yang berbasis di Singapura. Di minggu yang sama tagar #SellSingapore masih bergema di media sosial Indonesia. Saya sudah menulis panjang tentang mengapa narasi itu salah arah.¹³ Ironi ini bukan untuk menyerang siapapun. Ia adalah data. Ia memperlihatkan jarak antara narasi dan mekanisme yang dipilih untuk menjalankan narasi itu.

Rating Moody's untuk Danantara: Baa2, outlook negatif. Persis sama dengan sovereign rating Indonesia.¹² Ini adalah pengakuan paling jujur dari dunia keuangan global tentang apa sebenarnya Danantara: bukan entitas mandiri yang berdiri di atas kekuatan asetnya sendiri, tapi perpanjangan dari negara. Kalau negara goyah, Danantara ikut goyah. Kalau negara dalam tekanan, rating Danantara mencerminkan tekanan yang sama.

Kendaraan kedaulatan yang bergantung sepenuhnya pada kredibilitas sovereign yang sedang dalam tekanan. Bukan kedaulatan. Itu dependensi yang diberi nama baru.

IV. PANDA BOND DAN WALL STREET DALAM SATU BULAN

↑ kembali ke daftar isi

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berangkat ke Beijing untuk mempromosikan Panda Bond, surat utang berdenominasi yuan yang ditargetkan setara USD 1 miliar, dengan yield diperkirakan 2,3 persen.¹⁴

Alasannya rasional: diversifikasi sumber pembiayaan, kurangi ketergantungan pada dolar. Dalam kondisi global yang sedang bergeser, ini bukan kebijakan yang aneh. Yang aneh adalah tempatnya dalam narasi yang lebih besar.

Dalam satu bulan yang sama, Indonesia menjual surat utang ke investor institusi Wall Street melalui 144A, dan menjual surat utang ke investor China melalui Panda Bond. Dua kubu yang selama ini dikontraskan dalam narasi kedaulatan nasional, dikunjungi dalam satu perjalanan kebijakan yang sama.

Ada satu kelompok yang seharusnya diuntungkan dari rupiah lemah: eksportir. Secara teori, kurs Rp18.190 per dolar adalah angin segar bagi penjual komoditas. Tapi teori itu bekerja dalam kondisi volatilitas yang dapat diprediksi. Ketika rupiah bergerak lebih dari 8 persen dalam lima bulan, biaya hedging menjadi mahal hingga memotong sebagian besar keuntungan kurs itu sendiri. Eksportir tidak bisa menyusun kontrak jangka panjang karena mereka tidak tahu rupiah akan ada di mana bulan depan. Cermin sistemnya pecah. Yang tersisa bukan peluang, tapi ketidakpastian yang tidak bisa dikalkulasi.

Dan sementara eksportir tidak bisa merencanakan, cadangan devisa terus menyusut. Lima bulan berturut-turut, dari USD 154,6 miliar pada Januari menjadi USD 144,9 miliar pada Mei 2026, rekor penurunan beruntun terpanjang sejak 2018.¹⁵ BI menggunakannya untuk menahan rupiah. Tapi rupiah tetap menembus Rp18.190. Maka suku bunga dinaikkan, bukan karena pilihan pertama, tapi karena intervensi devisa sudah tidak cukup efektif sendirian.

Pertanyaan yang tidak pernah dijawab secara publik: kalau diversifikasi ke yuan adalah jawaban untuk ketergantungan dolar, mengapa kita juga meminjam ke Wall Street di bulan yang sama? Dan kalau kedaulatannya ada di dalam narasi berdikari, mengapa semua instrumennya berbicara bahasa pasar global yang sama? Saya pernah menulis tentang bagaimana ketergantungan pada komoditas menciptakan ilusi kekuatan yang rapuh dari dalam.⁴ Pola yang sama bekerja di sini, hanya dengan instrumen yang berbeda.

V. SISTEM YANG TIDAK PUNYA CERMIN

↑ kembali ke daftar isi

Tiga peristiwa ini bukan tiga masalah yang kebetulan terjadi bersamaan.

BI menaikkan rate karena pasar tidak percaya. Pasar tidak percaya karena sinyal fiskal tidak konsisten. Sinyal fiskal tidak konsisten karena program-program besar berjalan tanpa desain yang diuji terlebih dahulu. Prabowo meminta bank tidak transmisikan kenaikan rate karena rakyat harus terlindungi. Tapi rakyat terpapar tekanan itu justru karena ketidakdisiplinan fiskal yang menghasilkan ketidakpercayaan yang menghasilkan kenaikan rate itu sendiri. Sementara Danantara, yang seharusnya menjadi solusi dari semua ini, meminjam dengan rating yang disandarkan pada kredibilitas sovereign yang sedang dalam tekanan.

Ini adalah satu sistem. Bukan tiga masalah.

Dalam SRE, ini disebut cascading failure: ketika satu titik lemah memicu titik lemah berikutnya, dan sistem tidak punya circuit breaker untuk memutus rantai itu sebelum semuanya jatuh bersamaan. Circuit breaker dalam sistem demokrasi adalah fungsi pengawasan yang bekerja. DPR yang bertanya sebelum kebijakan diumumkan, bukan sesudah. Kabinet yang bisa mendebat sebelum keputusan diketuk, bukan hanya mengeksekusi setelahnya.

Kita sudah membahas mengapa mekanisme itu melemah.^1,2,8,5 Yang belum kita bahas adalah: siapa yang konkret menanggung biayanya?

Bukan Istana. Bukan ruangan-ruangan kecil tempat keputusan dibuat.

Yang menanggung adalah pemilik reksadana yang tidak tahu ada rapat Himbara semalam. Debitur UMKM yang akses kreditnya dipersulit bukan oleh bank yang jahat, tapi oleh mekanisme yang tidak bisa dilawan. Eksportir yang tidak bisa merencanakan kontrak enam bulan ke depan karena tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti rupiah akan ada di mana.

Orang-orang yang tidak pernah duduk di ruangan itu.

EPILOG

↑ kembali ke daftar isi

Saya menulis ini bukan untuk menyimpulkan. Kesimpulan terlalu murah untuk situasi seperti ini.

Yang ingin saya tinggalkan adalah satu pertanyaan yang tidak punya jawaban mudah: kalau tiga kebijakan bisa berjalan serentak saling membatalkan tanpa ada satu pun pejabat yang berdiri dan berkata "ini tidak konsisten," bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena sistem tidak memberi ruang untuk itu, apa yang harus berubah agar hal ini tidak terulang?

Bukan orangnya. Orangnya bisa diganti besok.

Sistemnya yang perlu ditanya. Dan untuk bertanya kepada sistem, harus ada yang cukup berani, atau cukup tidak nyaman, untuk mengangkat tangan di ruangan yang tepat.

Saya menulis dari luar ruangan itu. Saya tidak punya ilusi bahwa tulisan ini sampai ke sana.

Tapi saya percaya ada cukup banyak orang di dalam sistem yang membaca. Yang tahu. Yang lelah diam.

Untuk mereka, esai ini ditulis.

Wallahu a'lam bishshawab.