Kalimantanku: Cermin yang Dikirim Tetangga

Di sebuah rumah kecil di Quezon City, seorang ibu tunggal bernama Estela Lata meminta dua putrinya memakai masker. Bukan untuk keluar. Di dalam rumah, di ruangan yang sama tempat mereka makan dan tidur.

Hari itu Selasa, 1 September. Pemerintah kota sudah menangguhkan pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah negeri, dan anak-anaknya belajar dari layar. Estela bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ia tidak membaca SiPongi. Ia tidak tahu apa itu PBPH, belum pernah mendengar nama Guntung Damar, dan hampir pasti tidak bisa menunjuk Palangkaraya di peta.

Tapi pagi itu ia sudah tahu ada yang salah dengan cara sebuah negara di seberang laut mengurus lahannya sendiri.

Ia mengetahuinya dari pengumuman dinas kotanya.

Ada cara lain untuk mengatakan hal yang sama. Alat ukur paling jujur tentang kondisi Indonesia hari ini sedang dipasang di Serian, di Bandar Seri Begawan, di Malabon, dan sejak 4 September di Singapura. Alat itu bernama udara, dan tidak ada satu pun pejabat kita yang bisa mengeditnya.

I. CERMIN YANG DIKIRIM DARI LUAR

Mari mulai dari selisih.

Untuk periode Januari sampai Juni 2026, Kementerian Kehutanan melalui SiPongi mencatat luas karhutla nasional 107.465,47 hektare. Untuk periode yang persis sama, Mapbiomas Fire mencatat 178.232 hektare.

Selisihnya 70.766,53 hektare. Enam puluh enam persen lebih luas dari angka resmi.

Mapbiomas Fire bukan lembaga asing yang datang menghakimi. Ia platform pemetaan berbasis citra satelit dengan klasifikasi deep learning, dikoordinasikan Auriga Nusantara bersama sembilan jaringan organisasi masyarakat sipil. Orang Indonesia, satelit yang sama, langit yang sama.

Dua alat ukur, satu langit, dua angka. Sampai hari ini negara belum pernah menjelaskan di depan publik mengapa keduanya berjarak sejauh itu, metode mana yang keliru, dan mana yang dipakai untuk menyusun anggaran.

Yang terbakar di lahan gambut tercatat 40.016 hektare, sekitar 22% dari seluruh area terbakar nasional. Kalimantan menyumbang 20.414 hektare, Sumatera 15.041, Papua 4.375, Sulawesi 186.

Angka gambut itu penting bukan karena luasnya. Gambut membakar dari bawah, lambat, berhari-hari, dan asapnya jauh lebih tebal dan lebih jauh perjalanannya daripada api permukaan. Dua puluh dua persen dari luas terbakar itulah yang menghasilkan sebagian besar hal yang dihirup Estela Lata, dan sebelum dia, yang dihirup mereka yang tidak bisa mengungsi.

Di sinilah cermin itu bekerja. Angka bisa diperdebatkan. Metodologi bisa dibela. Konferensi pers bisa dijadwalkan. Tapi ketika Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di Kuching, Samarahan, Serian, Sri Aman, dan Betong pada 20 dan 21 Agustus, itu bukan opini. Ini garis batas yang sama yang saya tulis bulan lalu, hanya sekarang asapnya sudah lewat. Itu keputusan administratif sebuah negara lain yang diambil berdasarkan bacaan alat mereka sendiri.

Muhammad Fazli Bendaud, warga Sarawak, mengatakan pada 1 September bahwa asapnya semakin hari semakin menebal. Ia menutup keterangannya dengan kalimat yang sebaiknya kita baca dua kali: ia berharap ada solusi, mungkin bukan untuk sekarang, tapi untuk masa datang, supaya tidak terus terjadi, terjadi, dan terjadi lagi.¹

Tiga kali kata "terjadi". Ia sudah tahu ini akan berulang. Kita yang membakarnya belum tentu setahu itu.

Dua hari setelah Fazli bicara, Copernicus merilis peta sebaran asap per 2 September pukul 23.00 waktu setempat. Gumpalan paling pekat duduk di atas Kalimantan Barat dan Tengah, lalu memanjang ke timur laut, melewati Sabah, menyeberangi Laut Sulu, dan menipis di atas Visayas dan Luzon. Di ujung barat, jejaknya menyentuh Singapura dan Semenanjung Malaysia.¹⁷ Jumat, 4 September, warga Singapura bangun dengan langit kelabu. PSI 24 jam menembus angka 101, batas resmi kategori tidak sehat, dan pada pukul sembilan pagi bacaan di kawasan tengah pulau mencapai 104.¹⁸ Sore itu IQAir sesaat menempatkan kota itu di urutan ketiga terburuk dunia.¹⁹ Dua hari sebelumnya, Rabu, 2 September, Kuching tercatat sebagai kota besar paling tercemar di dunia menurut pemantau yang sama.²⁰ Pada hari Jumat itu juga pemerintah Malaysia menyatakan darurat di satu wilayah Sarawak, dan hampir 650 sekolah ditutup untuk pekan berikutnya.²¹

Lalu cermin yang sama menoleh ke dalam.

Selasa, 1 September, di kantor BNPB, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni membacakan angka kumulatif Juli sampai Agustus: 50.891 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla. Dari jumlah itu, 12.600 adalah anak usia nol sampai lima tahun. Enam puluh tiga kabupaten dan kota di tujuh provinsi.²² Satu detail dalam paparannya sebaiknya dibaca pelan. Kalimantan Utara nyaris tidak punya titik api, tapi kasus ISPA-nya ikut naik. Penjelasannya sederhana, dan ia sendiri yang memberikannya: asapnya bertiup ke provinsi sebelah.

Batas provinsi pun tidak dikenalinya. Batas negara apalagi.

II. KALENDER YANG SUDAH DIKIRIM

Ini bukan bencana yang datang tanpa pemberitahuan. Pemberitahuannya dikirim tujuh kali, dalam tujuh bulan, oleh lembaga negara sendiri, tanpa biaya tambahan bagi siapa pun.

Februari, BMKG Kalimantan Barat merilis prakiraan musim. Maret, BMKG menyampaikan peringatan dini nasional soal potensi berkurangnya curah hujan dan musim kemarau yang lebih panjang.² Mei, BMKG mencatat titik panas awal mulai muncul di wilayah yang sama seperti tahun-tahun El Nino sebelumnya, dan menyebutnya sinyal awal yang tidak boleh diabaikan.³

29 Juli, BMKG menyatakan El Nino 2026 sudah aktif dan berpotensi mencapai level sangat kuat. Dalam paparan yang sama disebutkan risiko karhutla diperkirakan mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September, dengan wilayah risiko tinggi meluas terutama di Sumatera dan Kalimantan.⁴

30 Juli, BMKG menambahkan bahwa El Nino diprediksi bertahan setidaknya sampai awal kuartal pertama 2027, dan Indian Ocean Dipole positif berpotensi aktif September sampai Desember.⁵

18 Agustus, di Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan indeks Nino 3.4 sudah di +2,19 dan berterima kasih kepada BMKG yang sejak awal sudah memberikan informasi tersebut.⁶

Perhatikan apa yang tidak ada dalam daftar itu.

Tidak ada satu pun tanggal di mana negara kekurangan informasi. Peringatannya spesifik sampai ke bulan, sampai ke pulau, dan sampai ke tingkat keparahan. Ia diberikan lima bulan sebelum puncaknya, oleh badan yang dibiayai APBN, kepada pemerintah yang membiayainya.

Yang perlu dijawab bukan mengapa negara tidak tahu.

III. ANGGARAN MENJAWAB LEBIH DULU

Jawaban atas pertanyaan itu sudah ditulis, dan ditulis lebih awal dari peringatannya.

Dalam APBN 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperoleh Rp491 miliar. Turun 75,6% dari outlook 2025 yang mencapai Rp2,01 triliun. Itu pagu terendah dalam lima belas tahun, atau sejak 2011. Sepanjang 2011 hingga 2024, alokasi BNPB nyaris tidak pernah berada di bawah Rp1 triliun, dan pada tahun-tahun tertentu menembus Rp3 triliun.⁷

Dibandingkan total belanja negara 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun, porsi BNPB adalah 0,013%.

Saya ingin adil di sini, karena argumen yang tidak adil akan dijatuhkan orang dalam satu kalimat.

APBN 2026 disahkan pada akhir 2025. Peringatan El Nino BMKG baru turun Maret 2026. Jadi pemangkasan itu tidak bisa disebut mengabaikan peringatan, sebab pada saat angkanya diketok, peringatannya memang belum ada.

Yang bisa disebut mengabaikan adalah apa yang terjadi sesudahnya.

Pada 14 Januari 2026, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan pihaknya sedang membahas penambahan anggaran dengan Kementerian Keuangan. Permintaannya Rp936,57 miliar, dan sebagian besar diarahkan untuk memperkuat fase pra-bencana: mitigasi, edukasi risiko, penguatan sistem peringatan dini.⁸

Januari. Dua bulan sebelum peringatan El Nino. Tujuh bulan sebelum asapnya sampai Manila.

Permintaan itu diajukan lewat jalur yang benar, dengan angka yang spesifik, untuk pos yang tepat, oleh lembaga yang berwenang. Kalau ada satu momen di mana pencegahan karhutla 2026 masih bisa dibeli dengan uang, momen itu adalah Januari, dan harganya kurang dari satu triliun rupiah.

Sementara itu, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sudah tidak ada. Dan cara ia berhenti perlu dicatat dengan tepat, karena lebih mengungkap daripada pembubaran biasa.

BRGM tidak dibubarkan lewat keputusan. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 yang menjadi dasarnya berlaku empat tahun, dan masa kerjanya habis pada 22 Desember 2024. Tidak ada perpanjangan. Tidak ada penggantinya. Pembagian tugas restorasi gambut ke Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan baru diatur lewat Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-175/M/D-1/HK.03.00/04/2025, empat bulan setelah lembaganya sudah tidak berfungsi.⁹

Lembaga yang lahir dari kebakaran 2015 tidak dimatikan. Ia dibiarkan habis masa berlakunya, dalam diam, tepat empat tahun setelah diundangkan.

Mandatnya dulu memulihkan dua juta hektare lahan gambut rusak. Tahun ini 40.016 hektare gambut terbakar, dan tidak ada satu lembaga pun yang namanya tertulis di sebelah angka itu.

Pencegahan tidak gagal di lapangan pada bulan Agustus. Ia sudah selesai dikalahkan di dokumen, pada bulan Januari, dalam kalimat yang sangat sopan.

Sisanya hanya soal menunggu musim.

IV. PEMADAM LEBARAN

Sepuluh hari di akhir Agustus. Berikut yang terjadi, berurutan, tanpa saya tambahkan apa-apa.

Sabtu, 22 Agustus. Mandat penanganan karhutla Kalimantan Selatan mengalir lewat sambungan telepon kepada seorang pengusaha batu bara, dan sore itu juga rapat koordinasi digelar di ruang VIP sebuah bandara. Kronologinya sudah saya tulis di catatan pengawalan pertama, jadi saya tidak mengulangnya di sini.¹⁰

Yang perlu ditambahkan hanya satu hal yang belum sempat masuk waktu itu. Sehari kemudian Istana meluruskan bahwa perannya adalah koordinasi dan dukungan, bukan memimpin pemadaman.

Saya terima koreksi itu sepenuhnya. Dan justru koreksi itu yang membuat pertanyaannya jadi lebih tajam. Kalau seluruh unsur Forkopimda, seorang kepala staf angkatan, dan seorang komjen sudah berada di ruangan yang sama, apa persisnya yang tidak bisa dikoordinasikan tanpa satu panggilan telepon pada Sabtu siang?

Senin, 24 Agustus, Palembang. Presiden memimpin rapat penanganan karhutla. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan gagasan zat berbahan dasar tepung untuk mencegah dan memadamkan api pada tahap awal. Pangdam II/Sriwijaya Mayjen Ujang Darwis menjelaskan bahwa inovasi itu temuan anggota Babinsa di Lubuklinggau.¹¹

Presiden bertanya: "Efektif?"

Dijawab: "Efektif Pak."

Presiden lalu meminta teknologi itu diuji, termasuk kemungkinan penggunaannya lewat helikopter seperti operasi water bombing.

Dua kata pertanyaan, dua kata jawaban, satu perintah uji coba produksi massal. Itu seluruh proses deliberasi yang tercatat.

Yang membuat bagian ini pahit bukan tepungnya. Pertanyaan itu sudah dijawab lima tahun lalu, dengan uang negara, oleh orang Indonesia.

Pada 2021, Muhammad Agung Santoso dan Yulianto S. Nugroho bersama tim Imperial College London menerbitkan studi laboratorium tentang pemadaman kebakaran gambut smouldering di International Journal of Wildland Fire. Penelitian itu dibiayai LPDP. Temuannya: memadamkan gambut yang membara membutuhkan sekitar 5,7 liter air per kilogram gambut, dan angka itu berperilaku seperti konstanta termal, bukan variabel yang bisa ditawar. Penambahan wetting agent memang memangkas waktu pemadaman sekitar 39%, tapi ia bekerja dengan membantu air menembus gambut, bukan menggantikan airnya.¹²

Artinya persoalan gambut tidak pernah tentang menemukan bahan ajaib. Ia tentang volume air, kedalaman penetrasi, dan waktu. Tiga hal yang hanya bisa dijawab dengan sekat kanal, pembasahan lahan sebelum musim, dan pemulihan hidrologi gambut. Semuanya pekerjaan bulan Februari, bukan bulan Agustus.

Uang negara sudah membeli jawaban itu. Jawabannya diterbitkan di jurnal internasional. Ia hanya tidak pernah sampai ke ruang rapat di Palembang.

Sementara itu di lapangan: tiga helikopter water bombing diperkuat di Kalimantan Selatan pada 22 Agustus, empat helikopter dioperasikan BNPB pada 24 Agustus, dan 12.880 personel dikerahkan. Semuanya dukungan yang sungguh-sungguh, dikerjakan orang-orang yang benar-benar berkeringat.

Semuanya juga tiba setelah BMKG mencatat sekitar 25 ribu titik panas di Kalimantan Barat sepanjang Agustus.¹³

Ini yang saya maksud dengan pemadam musim Lebaran. Bukan soal niatnya. Soal jadwalnya. Kesiapsiagaan yang menyala hanya ketika asapnya sudah terlihat dari jendela, lalu padam lagi sampai musim berikutnya.

Dan penegakannya.

Sampai awal September, Kementerian Kehutanan menyasar enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Empat di Kalimantan Barat: PT WEL, PT FI, PT MPK, PT WSP. Satu di Kalimantan Tengah, PT NES. Satu di Kalimantan Timur, PT PSR. Total lahan terbakar di enam konsesi itu 1.511,55 hektare.¹⁴

Sanksinya administratif berupa Paksaan Pemerintah. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menjelaskan sanksi itu diberikan untuk memaksa perusahaan melakukan perbaikan dan memenuhi kewajibannya soal regu pengendalian kebakaran, peralatan, sumber air, menara pantau, sekat kanal, serta sistem deteksi dini. Ia menambahkan, jika dalam pengawasan ditemukan unsur pidana, penanganan dapat berlanjut ke proses pidana.

Perhatikan isi kewajiban itu. Sekat kanal. Menara pantau. Sistem deteksi dini. Semuanya syarat yang seharusnya sudah terpasang sebelum izin diberikan, dan kini diperintahkan setelah lahannya habis terbakar.

Angka 1.511,55 hektare itu juga perlu dibaca dengan jujur. Ia bukan 1.511 dari 178.232, karena periode dan cakupannya berbeda. Yang sah dikatakan hanya ini: WALHI mencatat 74% titik api di Kalimantan berada di dalam area konsesi, dan sampai awal September negara baru sampai pada enam surat.¹⁵

Bukan enam vonis. Enam surat.

V. SATU KALIMAT DARI KEPALA BMKG

Selasa, 4 Agustus 2026, di sebuah dialog nasional di Jakarta, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi El Nino sudah disiapkan sejak Maret.

Lalu ia menambahkan satu kalimat yang tidak diminta siapa pun:

"Persiapan ini bukan dimulai dari rapat terbatas pekan lalu, melainkan hasil koordinasi yang telah dilakukan sejak berbulan-bulan sebelumnya."¹⁶

Seorang kepala badan teknis meluruskan garis waktu Istana, di forum terbuka, dengan bahasa paling sopan yang tersedia dalam kosakata birokrasi Indonesia.

Ia tidak menuduh siapa-siapa. Ia hanya menolak dicatat sebagai lembaga yang baru bangun pekan lalu.

Di sistem yang sehat, kalimat itu tidak perlu diucapkan.

VI. DUA LAPIS PANGGUNG YANG OMPONG

Sabtu, 22 Agustus, di Bandar Seri Begawan. Pada hari yang sama ketika sebuah mandat penanganan bencana diluncurkan lewat sambungan telepon di Kalimantan Selatan, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Hassanal Bolkiah menyepakati sesuatu di Konsultasi Pemimpin Tahunan Malaysia-Brunei yang ke-27.

"Kami berdua sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN sebagai pilihan terbaik," kata Anwar setelah pertemuan itu. Sehari sebelumnya Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan sudah mengatakan Kuala Lumpur akan menyurati Sekretariat ASEAN.¹

Dua kejadian, satu tanggal, dua benua kesungguhan yang berbeda.

Mekanisme yang mereka maksud adalah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, ditandatangani 10 Juni 2002 dan berlaku sejak 2003. Indonesia meratifikasinya lewat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014.

Dua belas tahun. Perjanjian yang lahir langsung dari asap kita sendiri, dan kita adalah yang terakhir menandatanganinya.

Isinya bagus. Sangat bagus. Setiap negara berdaulat atas sumber dayanya, tapi bertanggung jawab memastikan aktivitas di wilayahnya tidak membahayakan kesehatan manusia di negara lain. Negara wajib mendorong zero burning policy, mengidentifikasi daerah rawan, memperkuat kemampuan pemadaman lokal, mencegah pembukaan lahan dengan api. Wajib memiliki National Monitoring Centre. Wajib mengomunikasikan data secara berkala. Ada ASEAN Coordinating Centre. Ada ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund.

Lalu sampailah kita pada poin kesepuluh, dan seluruh bangunan itu kehilangan lantainya.

Perjanjian ini tidak mengenal denda otomatis. Tidak mengenal sanksi ekonomi. Tidak mengenal hukuman terhadap negara. Tidak ada pengadilan ASEAN khusus kabut asap. Tidak ada kewajiban otomatis membayar kompensasi kepada negara terdampak. Sengketa diselesaikan secara damai, melalui konsultasi atau negosiasi.

Dan satu prinsip lagi, yang paling elegan dari semuanya: bantuan tidak bisa dipaksakan. Ia hanya dapat diberikan atas permintaan dan persetujuan negara penerima.

Artinya: tetangga boleh menawarkan helikopter, tapi tidak boleh mengirimnya. Boleh menyurat, tapi suratnya berlabuh di kanal yang sejak awal dirancang tidak menghasilkan apa-apa.

Pakar Hukum Internasional dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana, menilai bahwa dibawanya persoalan ini ke forum ASEAN sudah menandakan pemerintah Indonesia dianggap tidak mampu dan tidak mau menyelesaikannya. Ia juga menyebut kemungkinan Malaysia dan Brunei membawa Indonesia ke Mahkamah Internasional dengan merujuk Deklarasi Stockholm 1972.¹

Saya cantumkan pendapat itu sebagai pendapat, bukan sebagai konsekuensi hukum. Jalur Mahkamah Internasional menuntut yurisdiksi, dan yurisdiksi menuntut persetujuan. Kemungkinannya jauh lebih tipis daripada bunyinya. Menjual ancaman yang tidak akan datang justru meringankan beban orang yang seharusnya menanggungnya.

Yang tidak perlu ditebak-tebak adalah lapis kedua.

Di dalam negeri, keberanian hukum berhenti pada Paksaan Pemerintah. Enam surat. Perintah memasang sekat kanal dan menara pantau setelah 1.511,55 hektare habis. Dan kalimat yang menutup kemungkinan sekaligus membukanya: jika ditemukan unsur pidana, penanganan dapat dilanjutkan.

Dapat. Bukan akan.

Jadi inilah panggungnya. Di luar, perjanjian tanpa gigi yang kita ratifikasi dua belas tahun terlambat. Di dalam, hukum yang berhenti pada gertakan. Di antara keduanya, seorang ibu di Quezon City memakaikan masker pada anaknya di dalam rumah, dan tidak ada satu pun instrumen di dua lapis panggung itu yang mencatat namanya.

Negara ini maestro dalam seni berpura-pura amnesia. Kalender peringatan dikirim saban tahun, lengkap, presisi, dan gratis. Tahun ini pun begitu: prakiraan musim pada Februari, peringatan dini El Nino pada Maret, sinyal hotspot awal pada Mei, lalu akhir Juli El Nino dinyatakan aktif dengan puncak risiko diprediksi Agustus sampai September. Dan kita tetap memilih mematikan alarm tepat saat subuh kebakaran mengetuk pintu.

Ketika pagu badan penanggulangan bencana dipangkas menjadi Rp491 miliar, terendah sejak 2011, dan lembaga pelindung gambut sudah lebih dulu dibubarkan, kita tidak panik. Kita justru merayakan absurditas itu dengan panggung komedi baru: pemadam api musim Lebaran. Helikopter datang setelah asapnya sampai Manila. Presiden memerintahkan uji coba produksi massal tepung ubi sebagai pemadam, lima tahun setelah penelitian yang dibiayai uang negara sendiri menjawab pertanyaan itu di jurnal internasional. Perintah penanganan bencana cukup diluncurkan lewat sambungan telepon kepada seorang pengusaha. Dan enam perusahaan diberi sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah atas 1.511,55 hektare yang terbakar, seolah stempel birokrasi punya kesaktian ajaib untuk menyulap jelaga menjadi oksigen.

Kutipan tunggal dari Kepala BMKG membentang tanpa butuh banyak komentar. Buat apa tafsir panjang, kalau sistemnya memang tidak menyediakan satu jalur pun bagi kabar buruk untuk naik? Kita hanya sedang menonton lakon di atas dua lapis panggung hukum yang ompong: Perjanjian ASEAN 2002 yang tidak mengenal denda, sanksi, maupun kewajiban ganti rugi, yang kita ratifikasi sendiri dua belas tahun kemudian, serta hukum domestik yang keberaniannya terhenti pada gertakan "Paksaan Pemerintah".

Cermin itu tidak ditutup. Ia dipindahkan ke ruang yang tidak berjendela. Tetangga sebelah akhirnya benar-benar menyurat, untuk pertama kalinya lewat mekanisme resmi, dan justru di sanalah letak leluconnya: keluhan mereka bermuara di satu-satunya kanal yang sejak awal dirancang tidak menghasilkan apa-apa. Di ujung kanal itu pejabat kita menatap bayangan sendiri dengan senyum paling alim dan berbisik: sudah masuk mekanisme, jadi tidak ada masalah.

Maka bertasbihlah, wahai rakyat yang paru-parunya telah berubah menjadi cerobong pabrik. Berdoalah agar kabut pekat yang merayap ke tempat tidur anak-anakmu dicatat malaikat sebagai manifestasi keikhlasan berbangsa. Sebab di negeri tanpa alarm ini, saat uang habis, lembaga bubar, dan tetangga hanya bisa menyurat, tidak ada lagi yang tersisa selain kepulan asap yang membubung tinggi ke langit, berdiri tegak, menjadi satu-satunya monumen paling jujur bagi republik yang mati dalam keheningan yang direkayasa.

Wallahu a'lam bishshawab.

REFERENSI

[1] BBC News Indonesia, Negara-negara anggota ASEAN protes kabut asap, 2 September 2026.

[2] RRI, BMKG Perkuat Sistem Peringatan Dini Hadapi El Nino Kuat 2026, 4 Agustus 2026.

[3] Pewarta, BMKG Prediksi El Nino Mulai Pertengahan 2026, Mei 2026.

[4] BMKG, BMKG Perkuat Antisipasi Dampak El Nino 2026, 29 Juli 2026.

[5] BMKG, Musim Kemarau di bawah Normal dan El Nino Kuat, 30 Juli 2026.

[6] IDN Times, Menhut: Peringatan Dini BMKG Jadi Bekal Hadapi Karhutla, 18 Agustus 2026.

[7] CNBC Indonesia, Anggaran BNPB 2026 Terendah 15 Tahun, 29 November 2025.

[8] Katadata, Anggaran Dipangkas Tahun Ini, BNPB Tagih Tambahan Dana ke Kemenkeu, 14 Januari 2026.

[9] Mongabay Indonesia, BRGM Bubar, Restorasi Gambut dan Mangrove Makin Gelap, 9 Mei 2025.

[10] Monitor Indonesia, Haji Isam Makin Berpengaruh di Kalsel, Kini Dapat Mandat Prabowo, 22 Agustus 2026.

[11] CNN Indonesia, Prabowo Mau Produksi Massal Teknologi Tepung Padamkan Karhutla, 24 Agustus 2026.

[12] Santoso, Cui, Amin, Christensen, Nugroho, Rein, Laboratory study on the suppression of smouldering peat wildfires, International Journal of Wildland Fire, 2021.

[13] Suara Kalbar, El Nino Kuat Picu Kekhawatiran Karhutla, Agustus 2026.

[14] Kompas, Karhutla di Kalimantan: 6 perusahaan disanksi, dari pembekuan izin hingga wajib pulihkan lahan, 26 Agustus 2026. Sanksi Kementerian Kehutanan terhadap enam PBPH.

[15] WALHI, Karhutla berulang di konsesi korporasi: 1.351 titik api ungkap kegagalan penegakan hukum. Titik api dalam area konsesi Kalimantan.

[16] Vibizmedia, Indonesia Hadapi El Nino Kuat, 5 Agustus 2026.

[17] BBC News, Toxic wildfire haze spreads across South East Asia as super El Nino intensifies, peta Copernicus data per 2 September 2026, 4 September 2026.

[18] The Straits Times, Haze in Singapore: PSI crosses 101 in central region as air quality enters unhealthy range, 4 September 2026.

[19] Mongabay, As Indonesia's wildfires rage, haze spreads farther across Southeast Asia, 4 September 2026.

[20] Asia News Network, Haze besieges Southeast Asia as Indonesia's wildfires blaze away, 3 September 2026.

[21] AFP via Philstar, How Indonesian fire haze is affecting Southeast Asia, including the Philippines, 5 September 2026.

[22] CNN Indonesia, Kemenkes: Ada 50.891 Kasus ISPA Imbas Asap Karhutla Juli-Agustus 2026, 1 September 2026.