Senin pagi, 24 Agustus 2026, di studio Squawk Box CNBC Indonesia, Dony Oskaria mengatakan sesuatu yang menurutnya belum banyak orang tahu.
"Saya rasa tidak banyak orang yang tahu bahwa net income kami, laba perusahaan kami di Danantara lebih besar daripada Temasek."1
Angkanya Rp330 triliun. Temasek, katanya, sekitar S$12 miliar, kurang lebih Rp136 triliun. Tahun ini targetnya Rp360 triliun, hampir dua kali lipat.
Temasek Holdings menerbitkan laporan tahunannya, Temasek Review, setiap tahun. Siapa pun bisa mengunduhnya. Di dalamnya ada satu angka yang mereka pakai untuk menilai diri sendiri, namanya Total Shareholder Return.
Danantara, per hari kalimat itu diucapkan, belum pernah menerbitkan laporan keuangan.2
Saya tidak sedang marah menulis ini. Saya sedang lelah. Dan kelelahan, berbeda dengan kemarahan, tidak bisa dibantah dengan konferensi pers.
I. PENGGARIS YANG DIPILIH SENDIRI
Ada dua cara mengukur perusahaan investasi milik negara.
Cara pertama: jumlahkan laba semua perusahaan yang dimiliki. Ini cara yang dipakai Dony. Tiga ratusan BUMN, labanya ditumpuk, keluar angka Rp330 triliun. Angka yang hampir sama disebut Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR sepuluh hari sebelumnya: laba BUMN 2025 Rp326 triliun, "keuntungan tanpa permainan angka."3
Hampir sama. Tidak sama. Dan itu bukan angka kedua. Di podcast pertamanya, Juni lalu, Dony menyebut laba konsolidasi BUMN 2025 sebesar Rp335 triliun, sambil di podcast yang sama menyebut impairment hampir Rp100 triliun sedang berjalan. Saya mencatatnya waktu itu di Kata-kata yang Dipilih dengan Hati-hati. Jadi ada tiga angka untuk satu laba: Rp335 triliun di bulan Juni, Rp326 triliun pada 14 Agustus, Rp330 triliun pada 24 Agustus. Sepuluh minggu, tiga versi, satu lembaga, nol laporan keuangan.
Cara kedua: cara Temasek. Total Shareholder Return. Dividen tunai yang benar-benar diterima, ditambah perubahan nilai portofolio di pasar, dikurangi biaya investasi, biaya utang, dan biaya menjalankan lembaganya sendiri. Kalau nilai saham yang dipegang turun, TSR ikut turun, dan Temasek menuliskannya di halaman depan tanpa ditutup-tutupi.
Sahabat saya Yanuar Rizky, analis pasar modal yang mengikuti Danantara sejak sebelum lembaga itu diresmikan, menjelaskan ini dengan lebih presisi dari yang bisa saya lakukan. Menurutnya, begitu pemerintah menyerahkan saham Seri B BUMN sebagai inbreng ke Danantara, secara akuntansi Danantara tunduk pada PSAK 65 dan IFRS 10 sebagai entitas pengelola investasi portofolio. Konsekuensinya, kata Yanuar, ukurannya harus TSR, bukan penjumlahan laba anak perusahaan.4
Ini inferensi Yanuar, bukan pernyataan resmi siapa pun. Saya catat begitu.
Tapi mari kita coba penggaris kedua itu sebentar, dengan satu saham saja.
Telkom. Danantara pemilik mayoritasnya. Pada penutupan 8 Juni 2026, hari RUPST, saham TLKM berada di Rp2.350, turun 32,28 persen sejak awal tahun. Saya menulis tentang hari itu di Ketika Barometer Pecah. Dengan penggaris pertama, Telkom menyumbang Rp17,8 triliun laba ke tumpukan Rp330 triliun. Dengan penggaris kedua, sepertiga nilai kepemilikan Danantara di Telkom menguap dalam lima bulan.
SATU PERUSAHAAN, DUA PENGGARIS
Telkom Indonesia, tahun buku 2025. Pilih cara mengukur.
Laba bersih Telkom 2025: Rp17,8 triliun. Ini cara laba BUMN dijumlahkan menjadi Rp330 triliun.
Ilustrasi satu saham, bukan laporan Danantara. Harga TLKM per penutupan 8 Juni 2026. Sumber: Telkom, BEI.
Saya tidak tahu berapa TSR Danantara. Tidak ada yang tahu. Itulah persisnya masalahnya. Dony memilih penggaris yang menghasilkan angka besar, lalu mengumumkan bahwa angkanya besar.
Katadata mengecek angka Temasek yang dikutip Dony dan menemukan angkanya tidak cocok dengan laporan keuangan Temasek sendiri.2 Jadi bahkan pembandingnya pun dikutip dari ingatan.
II. DIBEBASKAN, LALU DIMINTA
Domain kedua, ironi kedua. Ini soal fiskal, dan saya pindah tanpa jembatan karena memang tidak ada jembatannya.
Danantara dirancang sebagai sumber pembiayaan pembangunan di luar APBN. Karena itu, lewat amandemen UU BUMN tahun lalu, dividen BUMN yang selama puluhan tahun masuk ke pos PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan dialihkan ke Danantara.5 Negara melepaskan haknya atas dividen itu supaya Danantara bisa berinvestasi tanpa diganggu kebutuhan belanja tahunan. Saya sudah menulis pada bulan Juni, di Negara yang Memungut, Rakyat Membangun, bahwa porsi BUMN di APBN akan makin mengecil karena dividennya kini masuk Danantara. Waktu itu saya menulisnya sebagai konsekuensi. Ternyata ia hanya berlaku tiga bulan.
Itu konsepnya.
Jumat, 28 Agustus 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan Danantara akan menyetor sekitar Rp120 triliun ke APBN tahun ini. Masuk ke pos PNBP Lainnya.5
"Sudah dibahas, sudah dipastikan, tinggal ditentukan kapan dia mau ngirim, itu aja."6
Perhatikan kata "dia." Menteri Keuangan Republik Indonesia menunggu satu badan yang ia tidak kendalikan untuk memutuskan kapan mengirim uang ke kas negara. Angkanya diputuskan Presiden. Waktunya diputuskan Danantara. Yang Purbaya putuskan hanya nama posnya: PNBP Lainnya, pos residual, tempat uang yang tidak punya baseline anggaran.
Dan ia tidak memasukkannya ke asumsi APBN 2026. Alasannya jujur, mungkin kalimat paling jujur di seluruh cerita ini:
"Kan selalu hati-hati. Jangan sampai masuk dihitung, baru plan dihitung karena yang lain sudah pada minta uangnya. Kalau uangnya nggak jadi masuk, jeblok lah saya."6
Selama puluhan tahun, dividen BUMN adalah hak negara. Dianggarkan, diproyeksikan, diaudit. Sekarang ia menjadi kebijakan. Bukan lagi baris dalam undang-undang anggaran. Tapi keputusan seseorang, dikirim kapan seseorang yang lain mau.
Purbaya sendiri, ketika ditanya berapa kontribusi Danantara tahun depan, mengatakan belum bisa memastikan karena masih menunggu keputusan Presiden.5
Defisit APBN tahun ini diproyeksikan melebar dari Rp689,1 triliun menjadi Rp734,3 triliun, 2,85 persen PDB.5 Lubang itu sudah saya ukur sebulan lalu di Neraca yang Tidak Ditutup: bunga utang yang sudah melampaui surplus primer, dan 490 daerah yang tidak bisa menggaji pegawainya. Rp120 triliun itu akan membantu. Semua orang setuju ia akan membantu. Yang tidak ada yang tanyakan: kalau memang bisa ditarik kembali kapan saja negara butuh, untuk apa dilepaskan?
III. SERATUS DUA PULUH TIGA PERSEN
Domain ketiga: ruang RUPS.
Tiga angka, tiga rapat pemegang saham, tiga bulan berturut-turut di musim semi 2026.
BRI, 10 April. Dividen Rp52,1 triliun dari laba bersih Rp56,65 triliun. Rasio pembayaran 91,96 persen, naik dari sekitar 85 persen tahun sebelumnya.7
Bank Mandiri, 29 April. Dividen Rp44,47 triliun dari laba Rp56,3 triliun. Rasio 79 persen, naik tipis dari 78 persen.8
Telkom, 8 Juni. Dividen Rp21,9 triliun. Laba bersih 2025 Rp17,8 triliun.9
Baca sekali lagi angka Telkom. Dividen lebih besar dari laba. Seluruh laba tahun berjalan dibagikan, seratus persen, lalu ditambah Rp4,2 triliun dari laba ditahan tahun-tahun sebelumnya. Rasio pembayaran 123 persen. Perusahaan yang sahamnya sudah turun sepertiga membongkar tabungan lamanya untuk membayar pemilik yang baru. Di rapat yang sama, disetujui buyback saham hingga Rp4 triliun.9 Uang keluar sebagai dividen, uang masuk untuk menyangga harga. Satu tangan memberi, tangan lain membeli kembali.
RASIO PEMBAYARAN DIVIDEN, TAHUN BUKU 2025
Persen dari laba bersih. Sentuh batang untuk angka rupiahnya.
Garis putus-putus: 100 persen laba bersih. Hanya satu yang melewatinya.
Sumber: RUPST BRI 10 April, Bank Mandiri 29 April, Telkom 8 Juni 2026.
Mandiri menarik justru karena ia tidak ikut. Tujuh puluh sembilan persen adalah angka yang wajar untuk bank besar. Artinya kenaikan rasio bukan kebijakan seragam. Yang dinaikkan drastis adalah yang paling likuid, yang paling mudah dicairkan: BRI dan Telkom.
Alasan resmi Danantara mendorong kenaikan rasio dividen, sebagaimana diberitakan awal tahun, adalah untuk meningkatkan kapasitas Danantara sebagai liquidity provider di bursa.10
Liquidity provider di bursa. Bukan APBN.
Saya berhenti di sini. Bagian ini tidak punya kesimpulan, karena saya tidak tahu ke mana Rp21,9 triliun dari Telkom itu pergi setelah masuk Danantara. Tidak ada laporan yang bisa saya buka.
IV. DUA PINTU, DUA ANGKA
Sekarang tumpuk tiga ironinya.
Di Sidang Tahunan MPR, 14 Agustus, Presiden menyebut dividen BUMN 2025 mencapai Rp142,3 triliun, naik 67 persen dari Rp85,5 triliun pada 2024. Untuk 2026, proyeksinya Rp200 triliun, tanpa PMN.3
Dua minggu kemudian, Menteri Keuangan menyebut APBN akan menerima Rp120 triliun dari Danantara. Dan sebagai pembanding, ia bilang: "Kalau tahun-tahun sebelumnya cuma dapat Rp90 triliun dari dividen."5
Dua pejabat tertinggi di bidang ini, dua angka untuk tahun yang sama. Presiden: 2025 sudah Rp142,3 triliun. Menteri Keuangan: tahun-tahun sebelumnya Rp90 triliun. Saya tidak akan merekonsiliasinya untuk mereka. Kemungkinan besar keduanya benar dengan definisi masing-masing: yang satu menghitung dividen yang dibayar BUMN ke pemiliknya, yang lain menghitung yang sampai ke kas negara. Kalau tebakan itu benar, selisihnya adalah definisi dari apa yang berubah tahun lalu.
Sekarang aritmetika sederhana, dengan angka mereka sendiri.
DIVIDEN BUMN 2026: DARI MANA, KE MANA
Triliun rupiah. Sentuh setiap kotak untuk sumbernya.
Kotak abu-abu bukan angka resmi. Ia selisih dua pernyataan resmi.
Sumber: Pidato Presiden 14 Agustus 2026 (Rp200 T proyeksi), Menteri Keuangan 28 Agustus 2026 (Rp120 T).
Rp80 triliun itu bukan angka resmi. Ia hanya selisih dua pernyataan resmi. Tapi kalau kedua pernyataan itu benar, ada Rp80 triliun uang yang dulu seluruhnya hak negara, sekarang berada di lembaga yang belum menerbitkan laporan keuangan, dikelola untuk tujuan yang salah satunya disebut sebagai liquidity provider di bursa.
Dan Menteri Keuangan menyebut ini kabar baik. "Kalau jadi Rp120 triliun kan bagus, meningkat. Malah pemerintah nggak rugi."5
Ia benar, dari kursi tempat ia duduk. Dari kursi itu Rp120 lebih besar dari Rp90. Dari kursi pembayar pajak, Rp120 lebih kecil dari Rp200.
Yanuar Rizky menyebut satu kekhawatiran yang saya cantumkan di sini sebagai peringatan, bukan temuan: tanpa laporan keuangan dan tata kelola yang jelas, kebingungan konsep seperti ini membuka ruang untuk privatisasi terselubung aset BUMN.4 Saya tidak punya bukti itu sedang terjadi. Saya hanya tahu tidak ada dokumen yang bisa saya buka untuk memastikan itu tidak terjadi.
INA menerbitkan laporan keuangan. BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan laporan keuangan. BPJS Kesehatan menerbitkan laporan keuangan.4 Danantara, yang labanya lebih besar dari Temasek, belum.
Di podcast Juni itu, Dony menutup dengan dua kata: time will prove. Waktu hanya bisa membuktikan sesuatu kalau ada yang mencatat. Esai ini catatan berikutnya.
PENUTUP
Di pidato yang sama, 14 Agustus, setelah menyebut angka Rp326 triliun dan Rp200 triliun, Presiden menambahkan satu kalimat.
"Saya kira pantas ini pimpinan Danantara bisa dapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini."3
Bintang kehormatan memang tidak membutuhkan laporan audit. Ia cukup disematkan di atas kain jas yang disetrika rapi. Di panggung republik ini, keajaiban tidak lahir dari disiplin neraca. Ia lahir dari keberanian mengumumkan piala sebelum laga usai. Kita merayakan laba yang tak pernah mampir ke kas, seraya memberi hormat pada medali yang disematkan untuk angka-angka yang melayang di udara. Kelak, ketika tirai ditutup dan kuitansi sesungguhnya ditagih, kita mungkin baru sadar: yang kita miliki bukanlah Temasek, melainkan teater tempat penonton dipaksa membayar tiket untuk pertunjukan yang tak pernah mereka saksikan.
Mungkin memang begitulah cara kita bernegara hari ini: mengganjar bintang untuk mimpi yang belum teruji, sambil pura-pura lupa pada tagihan yang belum dilunasi. Laporan keuangan boleh belum ada, yang penting tanda jasa sudah melekat di dada. Dan kita yang lelah ini hanya bisa menyaksikan dari jauh: bagaimana laba di atas kertas dirayakan dengan upacara yang teramat nyata.
Wallahu a'lam bishshawab.
MONOGRAF DANANTARA: LEBIH BESAR DARI TEMASEK?
2. Negara yang Memungut, Rakyat Membangun
4. Kata-kata yang Dipilih dengan Hati-hati
5. Ketika Barometer Pecah (Telkom Indonesia)
6. Berdaulat dengan Uang Orang Lain
8. Lebih Besar dari Temasek (esai ini)
REFERENSI
[1] Katadata, Dony Oskaria Klaim Laba Danantara Rp 330 Triliun Kalahkan Temasek, Benarkah?, Agustus 2026
[2] IDN Financials, Dony Oskaria: Laba Danantara Rp330 triliun, lampaui Temasek, Agustus 2026
[3] CNBC Indonesia, Prabowo Target Dividen BUMN Naik 400% di 2026, Bisa Capai Rp200 T, 14 Agustus 2026; kutipan bintang kehormatan: Kompas, 14 Agustus 2026
[4] Yanuar Rizky, Kalau mau dibandingkan dengan Temasek, maka BPI Danantara harus punya rate TSR, YouTube, [tanggal tayang]. PSAK 65 dan IFRS 10 pada 01:00, TSR pada 05:52, INA dan BPJS pada 03:10, beban kelembagaan pada 10:48, privatisasi terselubung pada 13:29.
[5] Antara, Purbaya sebut Danantara akan setor Rp120 triliun ke APBN tahun ini, 28 Agustus 2026
[6] CNN Indonesia, Purbaya Pastikan Danantara Bakal Setor Dividen Rp120 T ke Negara, 28 Agustus 2026; kutipan "jeblok lah saya": Katadata, Purbaya: Danantara bakal setor Rp120 T ke kas negara, 28 Agustus 2026
[7] Kabar Bursa, BRI Tebar Dividen Jumbo, DPR Tembus 92 Persen, 11 April 2026
[8] CNBC Indonesia, Tok! Bank Mandiri (BMRI) Sepakat Tebar Dividen Rp44 Triliun, 29 April 2026
[9] Telkom Indonesia, Gelar RUPST Tahun Buku 2025, Telkom Bagikan Dividen Rp21,9 Triliun, 8 Juni 2026