Musim semi 1946, di sebuah pabrik di lembah Ruhr, para pekerja berdiri menonton mesin-mesin bubut mereka diangkat ke atas truk. Bukan dicuri. Disita, sah, sebagai reparasi perang. Truk itu menuju pelabuhan, kapal itu menuju negara yang menang. Dalam beberapa bulan, ratusan pabrik mengalami hal yang sama.
Yang tersisa di lantai pabrik adalah lantai yang kosong dan orang-orang yang tahu persis cara menjalankan mesin yang sudah tidak ada.
Sejarah ekonomi biasanya mencatat apa yang hilang: pabrik, mesin, kota. Ia jarang mencatat apa yang tidak bisa disita. Seorang tukang bubut yang telah menempuh tiga tahun magang dan lulus ujian kamar dagang membawa keahliannya pulang, dan keahlian itu tidak bisa dimuat ke truk.
Ini cermin ketiga dalam Monograf Indonesiaku. Cermin pertama bicara soal urutan. Cermin kedua soal malu yang dijadikan standar. Cermin ini bicara soal modal yang paling sering diremehkan oleh negara yang kaya sumber daya: tangan yang terlatih, dan kehormatan yang diberikan negara kepadanya.
Mukaddimah monograf ini bercerita tentang negara yang membangun dapur baru di samping kantin yang sudah ada. Esai ini tentang negara yang menyerahkan penilaian kepada yang sudah ada, pengusaha dan kamar dagang, lalu menahan diri untuk tidak ikut bermain.
I. YANG TIDAK BISA DISITA
Mei 1945, Jerman kalah total. Kota-kotanya rata, industrinya dibongkar, wilayahnya dipotong dan dibagi empat. Sekitar seperlima perumahan hancur. Mata uangnya hampir tidak bernilai; di pasar, rokok Amerika lebih laku sebagai alat tukar daripada Reichsmark.
Tiga tahun berikutnya lebih buruk dari yang dibayangkan banyak orang hari ini. Rangsum makanan resmi di beberapa zona jatuh di bawah 1.500 kalori sehari. Musim dingin 1946 sampai 1947 membunuh orang karena kekurangan batu bara, di negeri yang duduk di atas salah satu cadangan batu bara terbesar Eropa.
Lalu 20 Juni 1948. Reichsmark dihapus, Deutsche Mark diperkenalkan. Dalam pekan yang sama, Ludwig Erhard, direktur urusan ekonomi di zona Barat, mencabut sebagian besar kontrol harga tanpa meminta izin komandan pendudukan. Barang yang selama tiga tahun disembunyikan muncul kembali di etalase dalam hitungan hari.
Yang menarik bukan reformasi mata uangnya. Ekonom bisa berdebat lama soal itu. Yang menarik adalah apa yang membuat barang bisa muncul kembali begitu cepat: pabrik yang mesinnya sudah disita ternyata masih menyimpan sesuatu yang lebih sulit disita. Orang yang tahu cara bekerja, dan tahu standar apa yang harus dipenuhi.
Negara yang kalah perang dan kehilangan mesinnya ternyata masih punya modal. Modal itu tidak tercatat di neraca mana pun.
II. TUKANG SEBAGAI DNA
Jauh sebelum ada Jerman sebagai negara, sudah ada gilda. Sejak abad pertengahan, kota-kota di Eropa berbahasa Jerman mengatur siapa yang boleh menyebut diri tukang kayu, tukang roti, pandai besi. Jalurnya panjang dan tidak bisa dipotong: Lehrling, murid; Geselle, tukang yang sudah lulus dan mengembara dari bengkel ke bengkel; Meister, yang telah menguasai keahliannya dan berhak membuka bengkel sendiri serta mendidik murid.
Sistem gilda punya sisi gelapnya: tertutup, melindungi anggotanya dari pesaing, menahan inovasi. Tapi ia menanamkan satu hal yang bertahan setelah gilda sendiri dibubarkan: keyakinan bahwa keahlian tangan adalah kehormatan yang harus dibuktikan di depan sesama ahli, bukan diklaim.
Sampai hari ini, gelar Meister ditempatkan setara dengan gelar sarjana dalam kerangka kualifikasi nasional Jerman. Seorang Meister tukang listrik tidak merasa perlu menyebut dirinya insinyur untuk dihormati.
Indonesia punya DNA yang sama, dan sama tuanya.
Tukang kayu Jepara yang bisa membaca urat kayu dan tahu ukiran mana yang akan pecah dalam sepuluh tahun. Pandai besi di Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan yang menjaga rahasia tempa dari generasi ke generasi. Pembatik Pekalongan yang mengenal ratusan motif dari ingatan. Undagi di Bali yang membangun pura tanpa gambar kerja karena proporsinya ada di kepala.
Semua ini punya jenjang. Ada yang baru belajar, ada yang sudah boleh bekerja sendiri, ada yang diakui sebagai empu. Jenjang itu dijaga oleh komunitas, bukan oleh sertifikat. Dan justru di sini letak persimpangannya.
Jerman mengambil jenjang gilda itu dan menuliskannya menjadi undang-undang. Indonesia membiarkannya tetap adat, lalu membangun sistem pendidikan formal yang berjalan di sampingnya tanpa pernah bersentuhan. Empu Jepara tidak punya sertifikat. Lulusan SMK jurusan furnitur punya sertifikat, dan tidak bisa membaca urat kayu.
III. SISTEM YANG DIBANGUN DARI NILAI ITU
Sistem magang ganda Jerman, duale Ausbildung, bekerja dengan cara yang sederhana untuk dijelaskan dan sangat sulit untuk ditiru.
Seorang anak berusia enam belas atau tujuh belas tahun menandatangani kontrak dengan perusahaan, bukan dengan sekolah. Tiga tahun berikutnya ia menghabiskan tiga sampai empat hari seminggu di perusahaan itu, bekerja sungguhan dan digaji, dan satu sampai dua hari di sekolah kejuruan negeri untuk teori. Perusahaan menanggung gaji dan biaya pelatihannya. Negara menanggung sekolahnya.
Ada 327 profesi yang diakui secara nasional, dari mekatronika sampai pembuat roti.1 Setiap profesi punya standar pelatihan yang disepakati bersama oleh asosiasi pengusaha, serikat pekerja, dan negara. Standar itu berlaku sama di Hamburg dan di Munich.
Lalu bagian yang paling penting. Ujian akhirnya tidak diselenggarakan oleh sekolah, dan tidak oleh kementerian. Ujian diselenggarakan oleh kamar dagang dan kamar kerajinan, IHK dan HWK, dengan dewan penguji yang terdiri dari wakil pengusaha, wakil pekerja, dan seorang guru. Yang menilai apakah seorang anak layak disebut tukang adalah orang-orang yang akan mempekerjakan dan bekerja berdampingan dengannya.
Sekolah tidak menilai muridnya sendiri. Ini terdengar kecil. Ini menentukan segalanya.
Per 30 September 2025, ada 476.000 kontrak magang baru yang ditandatangani di Jerman.2 Pada tahun yang sama, lebih banyak anak muda yang mencari tempat magang ganda daripada yang mendaftar sebagai mahasiswa baru.3 Sebagian besar dari mereka yang lulus bekerja di perusahaan tempat mereka magang. Perusahaan menanggung biaya tiga tahun bukan karena kewajiban hukum. Karena itulah cara termurah mendapatkan pekerja yang sudah tahu standar mereka.
VISUALISASI 1
Satu minggu, dua anak, dua sistem
Peserta magang mekatronika di Stuttgart dan siswa SMK teknik pemesinan di Bekasi. Skema pekan yang lazim; jam dan proporsi hari bervariasi per profesi dan sekolah. Sumber: BIBB; Kemendikdasmen (kurikulum SMK, PKL).
IV. PRASYARAT: NEGARA YANG MENAHAN DIRI
Sistem ini bertahan melewati Adenauer, Brandt, Kohl, Schröder, Merkel, dan seterusnya. Kabinet berganti belasan kali. Standar profesi diperbarui terus, tapi arsitekturnya tidak pernah dibongkar. Mengapa?
Jawabannya ada di satu kata Jerman yang sulit diterjemahkan: Ordnungspolitik. Negara menetapkan aturan main, memastikan semua pihak mematuhinya, lalu menahan diri untuk tidak ikut bermain. Ia menulis Berufsbildungsgesetz, undang-undang pendidikan vokasi 1969, yang menyerahkan penyelenggaraan ujian kepada kamar dagang dan penetapan standar kepada perundingan pengusaha dan serikat.4 Kementerian mengesahkan. Kementerian tidak mengarang.
Ini prinsip yang sama yang membuat Bundesbank tidak bisa diperintah menteri keuangan, dan yang membuat pengawas persaingan usaha berani membubarkan kartel meskipun pemiliknya dekat dengan kanselir. Negara Jerman pascaperang sengaja dibangun untuk tidak bisa mengintervensi hal-hal yang, menurut pengalaman 1933 sampai 1945, seharusnya tidak dipegang satu tangan.
Pelajaran teknisnya untuk Indonesia bukan soal magang. Pelajaran teknisnya: sebuah sistem hanya bertahan melewati pergantian kekuasaan kalau yang memegang standarnya adalah pihak yang menanggung akibat kalau standar itu salah. Pengusaha yang menguji akan rugi kalau meluluskan tukang yang tidak bisa bekerja. Serikat yang ikut menyusun standar akan kehilangan anggota kalau standarnya membuat lulusan tidak dipakai. Kementerian tidak menanggung apa pun kalau kurikulumnya salah. Ia hanya menerbitkan kurikulum baru.
Saya pernah menulis tentang negara yang tidak punya alarm: sistem yang gagal bertahun-tahun tanpa satu pun lampu menyala karena yang memantau adalah yang membangunnya sendiri. Sistem magang Jerman punya alarm bawaan. Ketika perusahaan berhenti menandatangani kontrak magang untuk satu profesi, itu alarmnya. Tidak perlu evaluasi kementerian. Angkanya sendiri yang bicara.
Di Indonesia, alarm itu bunyi setiap Mei dan November ketika BPS mengumumkan angka pengangguran. Dan setiap tahun ia dianggap cuaca.
V. CERMIN YANG RETAK: SMK
Indonesia melihat sistem Jerman dan menyukainya. Itu bukan baru. Awal 1990-an, menteri pendidikan waktu itu memperkenalkan "link and match": sekolah kejuruan harus terhubung dengan industri, lulusan harus cocok dengan kebutuhan pasar. Frasa itu bertahan tiga dekade dan dipakai oleh setiap menteri sesudahnya. Pada 2016 keluar Instruksi Presiden tentang revitalisasi SMK. Program berganti nama, anggaran bertambah, sekolah kejuruan dibangun sampai berjumlah 14.442 dengan sekitar lima juta murid; tiga dari empat sekolah itu swasta.5
Bentuknya ditiru dengan sungguh-sungguh. Prasyaratnya tidak.
Di Jerman, anak menandatangani kontrak dengan perusahaan. Di Indonesia, anak mendaftar ke sekolah. Di Jerman, perusahaan membayar tiga tahun pelatihan. Di Indonesia, praktik kerja lapangan berlangsung tiga sampai enam bulan di tahun ketiga, sering tanpa bayaran, sering di tempat yang tidak ada hubungannya dengan jurusan, dan perusahaan menerimanya sebagai kebaikan hati, bukan sebagai investasi. Di Jerman, standar profesi dirundingkan pengusaha dan serikat. Di Indonesia, kurikulum ditulis kementerian. Di Jerman, ujian akhir dilakukan kamar dagang. Di Indonesia, uji kompetensi dilakukan oleh sekolah sendiri, lewat lembaga sertifikasi yang berada di dalam sekolah itu juga.
Sekolah menilai muridnya sendiri. Lalu semua orang heran mengapa industri tidak percaya pada sertifikatnya.
Hasilnya tercatat rapi oleh BPS setiap tahun, dan setiap tahun ia tidak mengubah apa pun. Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK 8,63 persen.6 Tertinggi dari semua jenjang. Lebih tinggi dari SMA yang tidak menjanjikan keahlian apa pun, 6,88 persen. Lebih tinggi dari sarjana, 5,39 persen. Jauh lebih tinggi dari lulusan SD ke bawah, 2,30 persen. Nasional, 4,85 persen.
Dengan kata lain: jenjang pendidikan yang dirancang khusus untuk membuat anak siap kerja adalah jenjang yang lulusannya paling sulit mendapat kerja. Sudah begitu bertahun-tahun. Agustus 2024 angkanya 9,01 persen; turun sedikit, polanya tetap.
Satu hal harus diakui sebelum melangkah: cermin ini memotret sisi penawaran saja. Anak SMK yang terlatih sempurna tetap akan menganggur kalau pabrik yang menyerapnya tidak ada, dan pabrik itulah yang jumlahnya diperdebatkan. Pangsa industri pengolahan dalam ekonomi kita pernah sekitar 26 persen pada 1997 dan kini sekitar 19 persen; kementerian membantah sebutan deindustrialisasi dengan menunjuk kenaikan tipis sejak 2022, para ekonom menunjuk dua dekade manufaktur yang tumbuh lebih lambat dari ekonomi.11 Saya sudah menulis sisi itu di esai tentang pertumbuhan yang tidak menghasilkan pekerjaan. Esai ini tidak mengulanginya. Ia hanya bertanya: seandainya pabriknya ada, apakah sertifikat itu akan dipercaya?
VISUALISASI 2
Yang disiapkan untuk kerja, paling sulit dapat kerja
Tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Agustus 2025. Garis putus-putus: rata-rata nasional. Sentuh batang untuk angka. Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025.
Sekolah yang menilai muridnya sendiri akan selalu meluluskan. Perusahaan yang menguji calon pekerjanya sendiri akan selalu jujur. Bukan karena moral. Karena yang satu tidak menanggung akibatnya dan yang satu lagi menanggungnya besok pagi.
Wajah konkretnya ada di setiap kota. Anak laki-laki dua puluh tahun, lulusan SMK jurusan teknik pemesinan, sertifikat kompetensi tersimpan di map plastik di lemari ibunya. Ia bisa membaca gambar teknik, setidaknya yang diajarkan di sekolah, dari mesin yang usianya lebih tua dari dirinya. Hari ini ia kurir. Motornya kredit, jaketnya hijau, dan aplikasi di ponselnya tidak pernah bertanya soal sertifikat itu. Ibunya masih menyimpan map plastik itu di rak paling atas, karena siapa tahu.
Saya menulis tentang pertumbuhan yang tidak menghasilkan pekerjaan, dan tentang negara yang menjadikan kompetensi bukan syarat. Anak kurir itu berdiri tepat di perpotongan dua esai itu. Ia kompeten menurut sertifikatnya. Ia tidak dibutuhkan menurut pasarnya. Dan tidak ada satu pun lembaga yang menanggung akibat dari jarak antara keduanya.
Dua puluh tahun data membenarkan map plastik di rak paling atas.
Sejak 2005, Bank Dunia dan ILO mencatat pengangguran usia muda, 15 sampai 24 tahun, di kedua negara setiap tahun, dengan definisi yang sama sehingga bisa dijajarkan.8 Selama dua puluh tahun itu, angka Indonesia tidak pernah satu tahun pun mendekati angka Jerman. Rasio terendahnya 1,7 kali, pada 2009. Rasio tertingginya 2,65 kali, pada 2018. Tahun 2024, Indonesia 13,1 persen, Jerman 6,6 persen. Hampir dua kali lipat, dan itu tahun yang paling baik bagi Indonesia dalam satu dekade terakhir.
Angka satunya lebih mengganggu, karena arahnya terbalik. Sejak tahun 2000, UNESCO mencatat pangsa siswa sekolah menengah yang duduk di jalur vokasi, untuk kedua negara, dengan metode yang sama.9 Tahun 2000, pangsa itu 12,8 persen di Indonesia, 20,9 persen di Jerman, selisih delapan poin. Tahun 2018, data terakhir yang tersedia, pangsanya 19,7 persen di Indonesia, 19,2 persen di Jerman. Indonesia melampaui Jerman.
VISUALISASI 4
Satu bentuk, dua nasib, dua dekade
Pengangguran usia muda 15 sampai 24 tahun, persen, 2005 sampai 2024. Sentuh grafik untuk angka per tahun. Sumber: World Bank, ILO modelled estimate, indikator SL.UEM.1524.ZS.
Bentuknya sudah kita samai, bahkan pada satu ukuran sudah kita lampaui. Proporsi anak yang kita masukkan ke jalur kejuruan kini sebesar proporsi Jerman. Yang tidak pernah kita samai adalah apa yang terjadi kepada anak itu sesudah ia lulus. Satu bentuk, dua nasib, dan dua puluh tahun data mencatat jarak itu tidak pernah menyempit.
VI. HARGA YANG DIBAYAR
Cermin ini punya retaknya sendiri, dan retaknya perlu ditulis di sini.
Sistem Jerman memilah anak sejak usia sepuluh tahun. Setelah kelas empat, anak dibagi ke jalur sekolah yang berbeda, dan jalur itu, meskipun secara resmi bisa dipindah, dalam praktik sering menentukan apakah seseorang akan masuk universitas atau bengkel. Anak dari keluarga pekerja lebih sering masuk bengkel. Anak dari keluarga akademisi lebih sering masuk universitas. Kritik bahwa sistem ini mewariskan kelas sosial sudah berumur puluhan tahun dan belum selesai.
Sistem itu juga lambat. Standar profesi yang dirundingkan tiga pihak butuh bertahun-tahun untuk diperbarui. Ketika teknologi bergerak lebih cepat dari perundingan, ada profesi yang standarnya tertinggal. Migran yang datang dengan keahlian dari negara asal sering harus mengulang dari bawah karena sertifikatnya tidak dikenali.
Ada satu lagi yang perlu jujur dikatakan, dan ini bukan retak Jerman melainkan retak cermin kita. Sistem magang ganda bertumpu pada perusahaan yang sanggup membayar tiga tahun gaji dan pelatihan. Struktur usaha Indonesia tidak seperti itu. Sebagian besar unit usaha kita mikro, sebagian besar pekerja kita informal, dan bengkel dengan tiga orang tidak bisa diminta menanggung apa yang ditanggung pabrik di Stuttgart. Kalau esai ini dibaca sebagai "perbaiki regulasi, industri akan menampung," ia dibaca terlalu ringan.
Yang jarang disebut ketika Indonesia bercermin ke Jerman adalah bagaimana Jerman memecahkan soal yang sama. Hampir dua dari tiga peserta magang di sana dilatih di perusahaan dengan kurang dari 250 karyawan, bukan di korporasi raksasa, karena kamar dagang dan kamar kerajinan mengelola pusat pelatihan antar-perusahaan yang biayanya ditanggung bersama dan sebagian dibantu negara.10 Bengkel kecil bisa mendidik karena ia tidak mendidik sendirian. Prasyaratnya, dengan demikian, bukan hanya negara yang menahan diri. Prasyaratnya juga asosiasi usaha yang cukup dewasa untuk menanggung bersama, dan itu belum kita punya.
Keberatan yang paling sering saya dengar adalah soal uang: negara harus menyediakan insentif fiskal yang sangat besar agar perusahaan mau menanggung magang. Insentif itu sudah ada. Sejak 2019, perusahaan yang membiayai praktik kerja dan pemagangan boleh mengurangkan sampai 200 persen biayanya dari penghasilan kena pajak.12 Pemanfaatannya tercatat puluhan ribu peserta, dari lima juta siswa SMK, dan kajian atas skema itu menyebutnya belum optimal. Perhatikan syaratnya: insentif hanya cair kalau perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan lembaga pendidikan. Sumbunya tetap sekolah. Uangnya disediakan negara; yang tidak disediakan adalah alasan bagi perusahaan untuk percaya bahwa tiga tahun itu akan menghasilkan tukang yang standarnya mereka pegang sendiri.
Dan angkanya sendiri menurun. Tahun 2007, kontrak magang baru mencapai 625.884, yang tertinggi sejak pergantian abad. Delapan belas tahun kemudian, 476.000.7 Anak muda Jerman semakin memilih universitas, sebagian karena gengsi, sebagian karena orang tua mereka yang dulu tukang ingin anaknya jadi sarjana. Pada saat yang sama, per 30 September 2025, 54.400 posisi magang tidak terisi dan 84.400 anak muda masih mencari tempat, karena yang ditawarkan dan yang dicari tidak lagi bertemu.2
VISUALISASI 3
Alarm yang berbunyi setiap tahun
Kontrak magang ganda baru per tahun di Jerman, dihitung per 30 September, 2007 sampai 2025. Sentuh titik untuk angka. Sumber: BIBB, Erhebung zum 30. September.
Yang menarik untuk kita bukan penurunannya. Yang menarik adalah bahwa Jerman tahu persis angkanya, setiap tahun, sampai ke ratusan, per profesi, per negara bagian. Alarmnya berbunyi, dan orang berdebat soal apa yang harus dilakukan. Itu tanda sistem yang masih hidup.
VII. CERMIN
Ada satu kesalahan yang berulang setiap kali Indonesia bercermin ke Jerman: kita melihat sistem magangnya, lalu mencoba membangun sistem magang. Kita melihat bengkelnya, lalu membeli mesin. Kita melihat sertifikatnya, lalu mencetak sertifikat.
Yang tidak kita lihat adalah apa yang membuat semua itu bekerja. Negara yang bersedia menyerahkan standar kepada pihak yang menanggung akibatnya, lalu menahan diri untuk tidak mengambilnya kembali setiap kali ganti menteri.
Ini prasyarat, dan prasyarat tidak bisa diimpor. Ia harus dibangun dari kesediaan yang tidak nyaman: mengakui bahwa kementerian bukan pihak yang paling tahu apa yang dibutuhkan bengkel, dan bahwa kurikulum yang ditulis di Senayan tidak akan pernah lebih jujur dari kontrak yang ditandatangani di Bekasi.
Jerman kehilangan mesinnya pada 1946 dan tetap punya tukang. Indonesia punya mesin di setiap SMK dan tidak punya cukup tukang. Yang satu kehilangan barang dan menyimpan sistemnya. Yang satu lagi membeli barang dan tidak pernah membangun sistemnya.
Kita mengimpor bentuknya dengan sangat teliti. Prasyaratnya kita tinggalkan di pelabuhan, karena ia tidak muat di kontainer mana pun.
Empu Jepara masih ada. Pandai besi masih ada. Undagi masih ada. DNA itu belum hilang. Yang belum pernah kita coba adalah menulisnya menjadi sistem: kehormatan kepada tangan, penilaian kepada yang menanggung akibat, dan bengkel yang ditata sebagai usaha, dengan rantai pasok dan pasarnya, bukan sebagai warisan yang dipamerkan.
Map plastik di rak paling atas.
Di dalamnya, negara menyatakan anak itu kompeten.
Di luarnya, motor kredit menunggu dipanaskan.
Keduanya benar. Hanya satu yang membayar cicilan.
Kita tidak kekurangan tangan. Kita kekurangan keberanian untuk mempercayainya. Serahkan standar kepada yang menanggung akibat. Serahkan penilaian kepada yang akan mempekerjakan. Lalu negara mundur selangkah, dan tetap di sana ketika menteri berganti. Itu bukan pengorbanan. Itu satu-satunya cara agar tangan yang terlatih tidak lagi menyimpan sertifikatnya untuk siapa tahu.
Alarm bawaan itu, kontrak magang yang berhenti ditandatangani, adalah lapisan yang di Mukaddimah disebut dasar dari semua tiang: ukuran yang berbunyi sendiri, tanpa menunggu evaluasi kementerian.
Wallahu a'lam bishshawab.
REFERENSI
[11] Kompas, "Apakah Indonesia Mengalami Deindustrialisasi Dini?", 27 Mei 2026; Kementerian Perindustrian, kontribusi industri pengolahan 19,07 persen pada 2025, Februari 2026
[12] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan PMK Nomor 128/PMK.010/2019, super tax deduction vokasi maksimum 200 persen; kajian pemanfaatan: jurnal Neo-Bis: Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi, Universitas Trunojoyo (2024), "Mengungkap Implementasi Super Tax Deduction"
Apa yang cermin ini tagih dari Indonesia ada di esai terakhir: Indonesia: Tombol yang Belum Dipasang.
MONOGRAF INDONESIAKU: CERMIN YANG TAK BISA BERBOHONG
1. Mukaddimah: Indonesia, Negara Yang Belum Menuang Fondasinya
2. Cina: Negara Yang Membangun Seperti Arsitek
3. Korsel: Negara Yang Membangun dari Malu
4. Jerman: Negara Yang Membangun dari Tukang
5. Vietnam: Negara Yang Membangun dari Pelabuhan
6. Estonia dan Botswana: Negara Yang Membangun dari Amanah